JAKARTA – Di tengah perang dengan Rusia, pengadaan drone dan peralatan pengacau sinyal militer Ukraina rupanya dikorupsi. Enam orang termasuk anggota parlemen dan pejabat pemerintah didakwa atas kasus penggelapan dana.
Kyiv mengandalkan pasokan drone dan sistem peperangan elektronik yang stabil untuk melawan invasi Moskow dan juga sedang melancarkan tindakan keras terhadap korupsi yang krusial bagi masa depannya di Uni Eropa.
Otoritas antikorupsi mengatakan pihaknya mengungkap skandal korupsi drone militer Ukraina yang melibatkan legislator, satu pejabat saat ini, satu pejabat yang dipecat, seorang komandan Garda Nasional dan dua pengusaha, yang memberikan suap untuk pembelian dengan harga yang meningkat.
“Pada periode 2024-2025, sebuah kelompok kriminal terorganisir secara sistematis menyalahgunakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan pertahanan,” kata Biro Anti-Korupsi Nasional dalam pernyataan dilansir Reuters, Senin, 4 Agustus.
Total suap drone militer Ukraina mencapai sekitar 30% dari nilai kontrak.
Kontrak drone tersebut bernilai $240.000 dengan inflasi sekitar $80.000, kata biro tersebut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy memuji proses hukum setelah bertemu dengan para pimpinan badan antikorupsi tersebut.
Selain anggota parlemen tersebut, mereka yang didakwa pada Senin termasuk mantan gubernur dan kepala pemerintahan daerah, kepala pemerintahan militer kota, komandan Unit Garda Nasional, serta direktur dan pemilik produsen drone.