JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2025, yang biasa dikenal dengan sebutan APBN Kita di situs resmi kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025.
Namun, dokumen tersebut segera dihapus dari situs tersebut setelah diunggah.
Adapun berikut link APBN Kita yang dihapus “https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6a2be568-8f6f-4b2a-b85d-8a4f7a337496/APBN-KiTa-Edisi-Februari-2025.pdf?ext=.pdf,”
Sebab itu, VOI mencoba untuk meminta konfirmasi terhadap hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan namun sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan terkait hal tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro belum memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan dokumen tersebut.
Adapun, konferensi pers biasa diselenggarakan dalam bentuk laporan APBN KiTa untuk setiap bulannya dan turut di unggah dalam bentuk dokumen APBN KiTa yang berisi paparan lengkap, termasuk data mengenai pendapatan, belanja, dan porsi pembiayaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Sebelumnya, Deni menyampaikan bahwa jadwal Kementerian Keuangan masih sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan penyampaian hal tersebut.
“Kita masih atur jadwal, agenda masih padat. Tunggu aja ya,” ujar Deni kepada VOI, Jumat, 7 Maret.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah semakin menunjukkan kurangnya transparansi terkait kondisi APBN, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor pasca efisiensi anggaran.
“Makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga bahwa paska efisiensi anggaran, Coretax yang bermasalah dan kehadiran Danantara, pemerintah makin tertutup. Soal kondisi fiskal,” ujarnya kepada VOI.
Peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama memperkirakan bahwa banyak pihak juga menunggu rilis data tersebut, terutama karena kuartal pertama 2025 hampir berakhir pada bulan Maret.
Mengenai alasan belum dirilisnya data, Riza mengungkapkan bahwa pemerintah yang paling tahu. Namun, ia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang melibatkan perubahan postur APBN, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan perhitungan risiko.
“Saya menduga ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, karena mengubah postur apbn. Sehingga pastinya perlu penyesuaian postur apbn. Selain itu hitung-hitungan risiko nya pun perlu di update,” ujarnya kepada VOI.
Jika data tersebut tidak dirilis, kata Riza, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan dipertanyakan lantaran uang yang dikelola oleh pemerintah dalam APBN merupakan uang rakyat.
Dia menegaskan, APBN seharusnya transparan agar rakyat tahu bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat dapat mengawasi agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“APBN itu uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka sudah seharusnya rakyat tau dipakai apa saja uangnya dengan adanya transparansi, maka rakyat bisa mengawal agar penggunaannya on the track,” tegasnya.