Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung

Djarot PDI-P Sebut Ada Daerah Belum Siap Laksanakan Pilkada Langsung
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua DPP PDI-P
Djarot Saiful Hidayat
menilai, tidak semua daerah di Indonesia siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (
pilkada
) yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Menurut Djarot, daerah-daerah yang memiliki indeks demokrasi rendah dapat memberlakukan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
DPRD
).
“Ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung, itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah. Misalnya begitu,” kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu (14/12/2024) malam.
Djarot berpandangan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD dapat meminimalisasi praktik politik yang boros anggaran.
Ia juga menilai praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat juga dapat ditekan apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan,” kata dia.
Namun, Djarot menekankan, daerah-daerah dengan indeks demokrasi tinggi seperti DKI Jakarta semestinya dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
Mantan gubernur Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah maupun DPR RI perlu mengkaji secara mendalam, termasuk dampak rentetan jika sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diubah.
“Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar,” kata Djarot.
Ia menambahkan, PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana untuk mengevaluasi sistem pilkada.
“Secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalamnya itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI,” kata Djarot.
Diberitakan sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto
menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat
Pilkada
.
“Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat.
“Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.