TRIBUNNEWS.COM – Kepala Shin Bet, Ronen Bar, menanggapi keputusan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk memecatnya dari jabatan sebagai kepala badan intelijen tersebut.
Dilansir The Times of Israel, Netanyahu mengumumkan pada hari Minggu (16/3/2025), mengenai niatnya untuk memecat Ronen Bar, yang memicu pertikaian yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara keduanya.
Netanyahu memanggil Bar untuk menghadiri rapat darurat di kantornya pada Minggu malam, dan memberi tahu, kabinet akan mengadakan pemungutan suara terkait pemecatannya akhir pekan ini.
“Setiap saat, terutama selama perang eksistensial seperti yang sedang kita hadapi, harus ada kepercayaan penuh antara perdana menteri dan kepala Shin Bet,” ujar Netanyahu dalam pernyataan video setelah pertemuannya dengan Bar.
“Namun, sayangnya situasinya tidak demikian — saya tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap kepala Shin Bet,” lanjutnya.
“Saya merasa ketidakpercayaan terhadap kepala Shin Bet ini telah berkembang seiring waktu.”
“Saya ingin menegaskan bahwa saya sangat menghargai para pria dan wanita yang bekerja di Shin Bet.”
Netanyahu menambahkan, dia percaya langkah ini penting untuk merehabilitasi lembaga tersebut, demi mencapai semua tujuan perang, dan untuk mencegah terjadinya bencana di masa mendatang.
RONEN BAR – Gambar merupakan tangkap layar YouTube International Institute for Counter-Terrorism (ICT) yang diambil pada Rabu (5/3/2025), menunjukkan Ronen Bar menyampaikan sambutan di ICT21: Terorisme di Mata Badai, KTT Dunia ke-21 tentang Antiterorisme pada 29 November 2022. (YouTube International Institute for Counter-Terrorism (ICT))
Tanggapan Ronen Bar
Sebagai tanggapan, Ronen Bar menyatakan dia akan mengundurkan diri lebih awal, mengutip jpost.com.
Namun, dia menegaskan, pengunduran dirinya hanya akan dilakukan setelah tercapai kemajuan lebih lanjut dalam upaya pemulangan sandera Israel, penyelesaian investigasi Qatargate, serta persiapan bagi penggantinya untuk mengambil alih posisi tersebut.
Menurut Bar, karena dia sudah menyatakan akan mundur lebih awal akibat kegagalannya mencegah operasi Hamas pada 7 Oktober, tidak perlu bagi Netanyahu untuk memecatnya.
Langkah itu, menurut Bar, hanya akan mempolitisasi organisasi tersebut dan menghindarkan Netanyahu dari tanggung jawab atas insiden 7 Oktober serta skandal korupsi Parlemen Eropa “Qatargate.”
Dalam kasus Qatargate, para pembantu senior Netanyahu diduga menerima pembayaran dari Qatar, bersamaan dengan keterlibatan mereka dalam kebijakan negosiasi penyanderaan yang sangat sensitif untuk perdana menteri, yang juga terkait dengan Qatar.
Biasanya, polisi menyelidiki dugaan pelanggaran hukum, tetapi mengingat dimensi keamanan nasional, investigasi ini dipimpin oleh Shin Bet.
Bar mengatakan, Netanyahu merasa tidak senang dengan laporan lembaga tersebut yang 90 persen-nya mengkritik kegagalan Netanyahu sendiri.
Sebagian kecil laporan itu secara eksplisit menyoroti kegagalan Netanyahu untuk memperhatikan peringatan terkait keputusan kebijakan yang diambilnya, yang menurut Shin Bet dapat membahayakan keamanan nasional Israel.
Kepala Shin Bet Tidak Bisa Dipecat Begitu Saja
Secara umum, kepala Shin Bet menjabat selama lima tahun, namun perdana menteri memiliki wewenang untuk memberhentikannya, meskipun hal ini jarang terjadi.
Jika Bar menolak untuk memenuhi perintah Netanyahu agar mengundurkan diri, perdana menteri mungkin harus melibatkan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara atau Mahkamah Agung untuk menengahi.
Bar juga menegaskan kembali, Netanyahu tidak memiliki kebebasan penuh untuk menunjuk siapapun sebagai pengganti kepala Shin Bet.
Ia harus mengikuti tradisi dengan menunjuk salah satu dari dua wakil kepala yang baru-baru ini menjabat.
Lebih lanjut, Bar menyatakan, jika dia tunduk pada uji kesetiaan terhadap Netanyahu, dia akan gagal dalam tugasnya yang lebih tinggi sebagai pelayan publik bagi hukum dan masyarakat Israel.
Kepala Shin Bet tampaknya mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Netanyahu dibandingkan dengan Kepala IDF yang akan lengser, Herzi Halevi.
Halevi tampaknya berusaha menjaga perbedaan pandangan mereka agar tetap tertutup dan mengikuti permintaan Netanyahu untuk mengundurkan diri pada 5 Maret, setelah sekitar satu bulan tertunda.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
