Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (BPN) Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa situasi keamanan pascademonstrasi yang terjadi beberapa waktu terakhir memang menjadi perhatian, tetapi belum pada tahap yang memerlukan penerapan darurat militer.
Pernyataan ini disampaikan Dudung saat ditemui awak media sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9/2025).
“Saya dipanggil hari ini, nanti kalau ada arahan dari Presiden tentu akan saya sampaikan. Tapi melihat situasi pascademo kemarin, kemungkinan besar memang itu yang akan dibahas,” ujar Dudung.
Dia mengakui bahwa tidak semua kebijakan Presiden Ke-8 RI diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, tetapi menegaskan bahwa niat Presiden adalah untuk menyejahterakan rakyat.
“Presiden ingin anak-anak bisa makan, ingin memajukan bangsa ini. Saya yakin mahasiswa dan buruh yang demo kemarin hanya menyampaikan aspirasi. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi kericuhan, dan itu yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Terkait isu adanya provokator dari unsur militer, termasuk beredarnya foto anggota BAIS TNI yang dituding terlibat, Dudung menegaskan belum mendapat informasi resmi.
“Keabsahannya saya belum monitor. Dunia intelijen memang seperti itu, tapi pasti ada tujuannya. Yang jelas, TNI tidak mungkin memiliki niat untuk memperkeruh keadaan,” tegasnya.
Menurut Dudung, keterlibatan unsur intelijen dalam situasi seperti ini biasanya bertujuan untuk monitoring dan menyiapkan langkah antisipasi bila TNI diminta membantu kepolisian.
Saat ditanya soal kemungkinan diterapkannya darurat militer, Dudung menilai hal tersebut belum diperlukan.
“Menurut saya masih jauh kalau langsung diterapkan darurat militer. Ada tahapan-tahapannya, dari tertib sipil, darurat sipil, baru darurat militer. Itu pun harus melalui keputusan DPR,” jelasnya.
Terkait dengan koordinasi antar lembaga, termasuk keberadaan Kepala BIN dan Wiranto dalam pertemuan dengan Presiden, Dudung menyatakan belum mengetahui secara pasti agenda masing-masing. Namun dia menyampaikan bahwa tugasnya fokus pada aspek pertahanan nasional secara menyeluruh.
Dudung menyinggung langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR menyikapi aspirasi publik yang berkembang. Dia berharap semua masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan perbaikan ke depan.
“Pertahanan itu bukan hanya soal alutsista, tapi juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak goyah oleh oknum-oknum tertentu,” tandas mantan KSAD itu.