Seoul –
Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol, yang berstatus nonaktif usai dimakzulkan parlemen, akan menerima kenaikan gaji yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Meski sedang diselidiki atas penetapan darurat militer dan akan menghadapi sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi, Yoon tetap akan naik gaji.
Langkah Yoon menetapkan darurat militer singkat pada 3 Desember lalu yang menangguhkan pemerintahan sipil dan mengirimkan tentara ke parlemen, telah menjerumuskan Korsel ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Yoon telah dimakzulkan parlemen pada pertengahan Desember lalu dan kini sedang menunggu keputusan akhir Mahkamah Konstitusi, yang dapat memperkuat pemakzulannya atau mengembalikannya ke kekuasaan.
Secara terpisah, Yoon menghadapi penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dengan para penyelidik berupaya menangkapnya untuk diinterogasi.
Namun di tengah situasi tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (13/1/2025), Yoon akan diberi kenaikan gaji meskipun dia masih “bersembunyi” di kediaman kepresidenan dan menggunakan pengawal kepresidenan untuk menolak penangkapan beberapa waktu lalu.
Kenaikan gaji untuk Yoon itu tertuang dalam tabel gaji pegawai negeri sipil Korsel untuk tahun 2025 dalam dokumen dari Kementerian Manajemen Personalia, yang dilihat oleh AFP pada Senin (13/1) waktu setempat.
Dokumen itu menunjukkan gaji Yoon akan naik menjadi 262,6 juta Won (setara Rp 2,9 miliar) — naik sebesar tiga persen dibandingkan tahun lalu.
