Dijatuhi Sanksi, Poltracking Indonesia Sebut Dewan Etik Persepi Tidak Adil Megapolitan 5 November 2024

Dijatuhi Sanksi, Poltracking Indonesia Sebut Dewan Etik Persepi Tidak Adil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Lembaga survei Poltracking Indonesia menilai dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tidak bersikap adil dalam menjelaskan perbedaan
hasil survei elektabilitas
tiga pasangan calon (paslon)
Pilkada Jakarta
antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking.
“Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisa dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik,” kata Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Masduri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan dewan etik Persepi, terungkap bahwa LSI melakukan penggantian sekitar 60
primary sampling unit
(PSU) atau 50 persen dari total PSU survei mereka di Pilkada Jakarta.
“Kami berpandangan ini penting juga disampaikan kepada publik, karena penggantian PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data,” tegas Masduri.
Ia menjelaskan bahwa Poltracking Indonesia telah menyerahkan 2.000 data
hasil survei Pilkada Jakarta
kepada Persepi.
Dewan etik kemudian meminta data mentah atau
raw data
dari
dashboard
, yang juga telah diserahkan Poltracking pada Minggu (3/11/2024).
“Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal jelas, kami sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail,” ujar Masduri.
“
Raw data
sudah dikirimkan. Hanya dewan etik meminta
raw data
dari
dashboard
supaya dapat dibandingkan dengan data yang sudah dikirimkan sejak awal. Itu sudah kami serahkan semua,” tambahnya.
Poltracking menyatakan bahwa mereka hanya diminta untuk mengirimkan keterangan tambahan bila diperlukan dan telah memenuhinya pada 31 Oktober 2024.
“Tidak ada permintaan secara spesifik mengenai lampiran
raw data
dari
dashboard
,” ungkap Masduri.
Masduri menekankan bahwa survei Poltracking sepenuhnya menggunakan aplikasi digital, berbeda dengan metode manual kuesioner kertas yang digunakan LSI.
“Hasil elektabilitas tiga paslon Pilkada Jakarta Poltracking Indonesia tidak bisa disamakan dengan LSI yang membandingkan kuesioner cetak dan
raw data
,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak memahami perbedaan antara data awal dan data akhir yang disebut oleh dewan etik Persepi.
“Kami memenuhi apa yang diminta dewan etik mengenai
raw data
dari
dashboard
. Tidak ada perbedaan antara dua data tersebut,” kata Masduri.
Masduri juga menekankan bahwa Poltracking telah mematuhi semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei untuk menjaga kualitas data.
“Hal tersebut sudah kami paparkan dan jelaskan kepada dewan etik,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.