Antv – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Bupati Bangkalan, ALAI, ke Luar Negeri selama 6 bulan kedepan, serta mencekal 5 orang lainnya ke luar negeri. Adapun lima yang dicekal di antaranya adalah para Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Pencekalan ini dilakukan KPK terkait dugaan kasus suap lelang jabatan di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. “KPK telah meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan cegah agar tidak bepergian keluar negeri terhadap 6 orang. Fiantaranya Bupati Bangkalan dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/10/2022).”Cegah dilakukan selama 6 bulan sampai sekitar April 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan,” ujarnya. ALi menyebut, pihakinya berharap keenam orang tersebut dapat kooperatif jika dipanggil penyidik KPK.”Kami berharap para pihak dimaksud dapat koperatif memenuhi panggilan penyidik KPK ketika diperlukan keterangannya untuk melengkapi berkas perkara,” ucapnya. Sebelumnya, KPK telah menetapan enam orang sebagai tersangka dugaan korupsi yang berlangsung di Pemkab Bangkalan.”Sejauh ini ada 6 orang tersangka. Namun uraian perbuatan dan pasal yang disangkakan akan kami informasikan secara lengkap tentunya setelah proses penyidikan,” kata Ali, Senin (31/10/2022).Ali juga mengatakan, penyidikan dugaan korupsi di Bangkalan merupakan suap terkait lelang jabatan. “Diduga dilakukan oleh kepala daerah dan beberapa pejabat di Pemkab Bangkalan, Jatim,” ujarnyaTim penyidik KPK sendiri juga telah melakukan serangkaian upaya paksa penggeledahan di sejumlah lokasi. Seperti kantor dan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.Selain itu, Kantor DPRD Bangkalan juga turut digeledah tim KPK. Adapun lokasi yang dituju yakni ruang pimpinan DPRD Bangkalan.Berikutnya kantor dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan yang digeledah yakni, kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selanjutnya Kantor Dinas Perdagangan, dan kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKDPSDA) Pemkab Bangkalan.
