Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama berjanji tidak akan memberi ruang terhadap pelanggaran integritas.
Pernyataan itu dia ungkapkan menyusul ancaman dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembekuan kewenangan Bea Cukai apabila tidak bisa perbaiki kesan negatif di masyarakat.
Djaka menyatakan langkah tegas harus diambil sebagai bagian dari strategi pemulihan kepercayaan publik dan upaya menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat pada instansi kepabeanan. Dia memastikan mekanisme penindakan terhadap oknum pegawai terus berjalan.
“Yang masih bandel, kita selesaikan. Itu saja,” tegas Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2024).
Purnawirawan perwira TNI ini menjelaskan bahwa proses pembersihan internal tersebut melibatkan mekanisme berlapis, baik melalui unit Kepatuhan Internal di lingkungan Bea Cukai maupun sinergi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.
Kendati tidak memerinci jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi, dia mengklaim proses penegakan disiplin terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Saya tidak [hafal] berapa yang sudah ditindak, tetapi sudah melalui proses,” jelasnya..
Djaka mengakui bahwa sorotan tajam publik dan pemerintah saat ini merupakan bentuk koreksi yang tidak bisa ditawar. Dia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mengulangi sejarah kelam ketika fungsi pemeriksaan pabean dilucuti dari Bea Cukai dan diserahkan kepada pihak swasta seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.
Dia menyatakan optimisme adalah satu-satunya pilihan. Menurutnya, kegagalan dalam memenuhi target reformasi tersebut membawa risiko eksistensial bagi institusi maupun pegawai.
“Ya optimis, harus optimis. Kalau kita tidak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau,” tegasnya.
Strategi Teknologi dan AI
Selain penegakan integrasi pegawai, Djaka memaparkan strategi lain mencakup peningkatan kinerja hingga pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.
Salah satu terobosan teknis yang tengah digenjot adalah integrasi teknologi akal imitasi alias artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kargo untuk mencegah praktik under-invoicing atau pemalsuan nilai pabean yang merugikan negara.
“Kita berupaya memanfaatkan teknologi, seperti di pelabuhan untuk menghindari underinvoicing, kita sudah melakukan upaya untuk mengoneksikan dengan AI. Sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, kita berupaya ke arah sana,” jelasnya.
Terakhir, Djaka meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat. Dia menyadari perbaikan pelayanan harus dilakukan secara bertahap namun pasti untuk merespons ketidakpuasan publik.
“Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik,” tutup Djaka.