PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menjamu Benjamin Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi Gedung Putih dipandang sebagai dukungan terhadap perang yang dilakukan Israel di Gaza.
Netanyahu, yang dicari karena kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mengunjungi DC minggu ini saat operasi militer Israel berlanjut di dan sekitar Tepi Barat yang diduduki.
Serangan itu telah menewaskan lebih dari 50 warga Palestina dan membuat lebih dari 26.000 orang mengungsi di kamp pengungsi Jenin dan Tulkarem sejak dimulai pada 21 Januari. Kelompok aktivis Doctors Without Borders (MSF) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa militer Israel telah menghancurkan 23 bangunan di Jenin pada hari Minggu saja.
Kekuasaan di Atas Segalanya
Sementara itu Jonathan Kuttab, direktur eksekutif Friends of Sabeel North America (FOSNA), mengatakan bahwa mengingat kejadian selama 16 bulan terakhir di Gaza, undangan kepada Netanyahu tidak hanya tidak menghormati warga Palestina, tetapi juga merupakan bukti sekali lagi bahwa Trump tidak tertarik pada supremasi hukum.
“Pandangannya terhadap dunia adalah kekuasaan, bukan hukum; penindasan oleh negara adikuasa, bukan kerja sama untuk memecahkan masalah.
“Trump sama sekali mengabaikan hukum internasional, tidak menghormati nilai-nilai kesopanan, demokrasi, dan peradaban. Dia hanya seorang pengganggu kuat yang ingin menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak punya masalah dengan penjahat untuk menjalankan kepentingannya sendiri,” kata Kuttab.
Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa lebih dari 47.000 orang telah tewas dalam operasi Israel di Gaza sejak Oktober 2023 dalam apa yang oleh beberapa pakar hak asasi manusia digambarkan sebagai genosida dan menyerukan embargo senjata terhadap Israel.
Kantor media pemerintah Gaza minggu ini menambahkan 14.000 orang hilang ke dalam jumlah korban tewas, sehingga jumlahnya menjadi 61.700.
Menjelang perjalanannya ke Washington, Netanyahu mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan Trump tentang kemenangan atas Hamas, mencapai pembebasan semua sandera, dan menangani poros teror Iran dalam semua komponennya.
Perluasan Perjanjian Abraham?
Warga Palestina Amerika mengatakan bahwa Trump, yang menjadi perantara serangkaian perjanjian normalisasi dengan beberapa negara Arab selama masa jabatan pertamanya, mungkin ingin memperluas Perjanjian Abraham dengan menarik Netanyahu ke dalam kesepakatan bisnis menuju tujuan akhir untuk memformalkan hubungan antara Israel dan Arab Saudi.
Minggu lalu, Trump menggambarkan Gaza sebagai lokasi pembongkaran dan meminta Mesir dan Yordania untuk menerima warga Palestina, menggemakan seruan anggota pemerintahan Netanyahu untuk pembersihan etnis di Gaza.
Kepemimpinan Palestina, baik Hamas maupun Otoritas Palestina, mengecam usulan tersebut sementara Yordania dan Mesir juga menolak gagasan tersebut.
Namun pada hari Minggu, pengumuman Amman bahwa Raja Abdullah II akan melakukan perjalanan ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump pada minggu kedua bulan Februari telah menimbulkan kecurigaan.
“Kita perlu melihat Trump sebagai seorang pengusaha. Biasanya, miliarder bersembunyi di balik politisi. Di sini, miliarder adalah politisi,” kata Layan Fuleihan, koordinator pendidikan dari The People’s Forum di New York City.
“Trump memiliki rencana yang berbeda dan rencananya baru-baru ini menunjukkan bahwa ia berniat untuk memperluas apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’,” kata Fuleihan.
Kuttab setuju bahwa ada kemungkinan besar Netanyahu akan mencoba mengamankan lebih banyak senjata, atau persetujuan Trump untuk melakukan lebih banyak operasi di Gaza atau Tepi Barat yang diduduki, atau dengan tujuan akhir menekan Yordania dan Mesir agar mengizinkan pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza.
Trump Periode Kedua
Trump telah melangkah ke masa jabatan keduanya dengan menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang telah mengguncang lembaga politik dan membuat marah warga Amerika biasa dengan napas dan cakupannya.
Perintah eksekutif tersebut akan memengaruhi perawatan kesehatan, pendidikan, dan imigrasi, serta masa depan aktivisme politik di AS.
Sebagai bagian dari tindakan presiden yang luas, Trump juga memberlakukan versi baru larangan perjalanan yang konon bertujuan untuk mendeportasi individu yang “menganut ideologi kebencian” serta menetapkan bahwa mahasiswa asing dapat dideportasi karena memprotes perang Israel di Gaza.
Taher Herzallah, dari American Muslims for Palestine (AMP), mengatakan bahwa mengundang Netanyahu ke Gedung Putih adalah hal yang wajar bagi Trump.
Ia mengatakan bahwa mengingat apa yang telah dicapai Trump selama masa jabatan pertamanya mulai dari memindahkan kedutaan ke Yerusalem hingga pengakuan Dataran Tinggi Golan, hingga Perjanjian Abraham tidak mengherankan melihatnya berdiri teguh bersama Israel.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
