Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya
Tim Redaksi
AMBON, KOMPAS.com
– Koalisi masyarakat sipil di Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Maluku pada Kamis (4/9/2025).
Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga sosial itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan TNI.
Dalam aksinya, para pendemo mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
Pendemo menilai ketiga pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini.
“Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator aksi, Burhanudin Rumbouw saat membacakan tuntutan.
Para pendemo juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas para mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
Selain itu, pendemo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru.
Massa aksi menilai, pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga bersuara di mana-mana.
“Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak mau peduli dengan kondisi masyarakat,” teriak massa aksi.
Selain isu nasional, para pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku.
Menurut pendemo, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh nagara, namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa.
“Sehingga kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan Otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” kata pendemo.
Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi sejumlah anggota langsung menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.
“Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.
 
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.