Sidoarjo (beritajatim.com) – Tepat usia 100 hari pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidoarjo melakukan aksi demo bertajuk Catatan Hitam 100 Hari Kerja di depan Pendopo Delta Wibawa, Selasa (3/6/2025).
Ketua Umum HMI Cabang Sidoarjo, Dandi Amar Rizky B menyampaikan bahwa janji-janji kampanye pasangan kepala daerah tersebut masih jauh dari realisasi di lapangan. Masih banyak persoalan mendasar dinilai belum tersentuh secara substansial.
“100 hari ini bukan hanya soal seremoni. Kami menilai belum ada langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama soal banjir dan transparansi anggaran,” ucap Dandi.
Dalam aksi demo yang juga diwarnai coret-coret pagar pendopo dan bakar ban tersebut, HMI menyoroti tujuh poin utama kelemahan kinerja pemerintahan Subandi-Mimik. Diantaranya soal penanganan banjir dinilai masih lemah, terutama di wilayah Waru, Taman, dan Porong.
Begitu juga soal transparansi program prioritas tidak terbuka ke publik, program 20.000 beasiswa belum dijelaskan secara rinci. Dan masih kurangnya keberpihakan terhadap pemuda dalam kebijakan, minimnya inovasi dan keberanian dalam penyelesaian substansi masalah publik.
“Begitu juga evaluasi kinerja OPD belum dilakukan secara terbuka. Dan Kesan simbolis lebih dominan ketimbang capaian nyata di lapangan,” urainya.
Atas dasar tersebut, HMI menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah, antara lain evaluasi transparan terhadap kinerja 100 hari, realisasi program secara konkret, hingga penghentian politik transaksional dalam pengambilan kebijakan.
Salah seorang pendemo melakukan aksi coret-coret di gapura Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo
HMI menegaskan bahwa langkah mereka bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar program prioritas benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Kritik ini adalah bentuk cinta terhadap daerah. Sidoarjo butuh perubahan yang nyata, bukan hanya janji,” tegas dia.
Menanggapi kritik itu, Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana sebelumnya telah menandatangani Pakta Integritas bersama HMI, sebagai bentuk komitmen moral dan politik dalam mengawal 14 program prioritas Kabupaten Sidoarjo.
Dalam pakta tersebut, pemerintah menyatakan kesiapan membuka informasi pelaksanaan program prioritas, memberikan ruang evaluasi bersama, dan menerima kritik secara terbuka.
“Kami menyepakati prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. Kelompok rentan dan pemuda akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program,” tertulis dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Pakta tersebut juga memuat ketentuan bahwa jika ditemukan penyimpangan, maka mahasiswa berhak menyampaikan koreksi terbuka kepada publik. (isa/ian)