Dari Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny, DPR Desak Audit Infrastruktur Pesantren se-Indonesia

Dari Runtuhnya Ponpes Al-Khoziny, DPR Desak Audit Infrastruktur Pesantren se-Indonesia

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menilai tragedi runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi indikator lemahnya dukungan infrastruktur negara terhadap lembaga pendidikan pesantren di tanah air. Atas kejadian ini, ia meminta pemerintah turun tangan dalam memastikan kelayakan fasilitas pesantren.

Huda menegaskan, duka di Ponpes Al-Khoziny menjadi titik tolak baru negara untuk lebih baik lagi dalam memperlakukan pesantren sebagai pilar pendidikan di Indonesia. Dia pun mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan survei kelayakan infrastruktur pesantren di tanah air.

“Dari survei tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memastikan kelayakan sarana prasarana pesantren. Jangan sampai selama ini tutup mata terhadap pesantren, lalu ada insiden ramai-ramai menudingkan jari menyalahkan pengelola pesantren,” ujar Huda kepada wartawan, Jumat, 3 Oktober.

Huda mengungkapkan, mayoritas pesantren selama ini diselenggarakan atas swadaya publik. Karenanya, menurut dia, situasi ini membuat infrastruktur pesantren dibangun secara bertahap sesuai kemampuan pengasuh pesantren.

“Di sinilah harusnya komitmen negara hadir untuk membantu kalangan pesantren menyediakan kebutuhan infrastruktur mulai dari asrama, tempat ibadah, hingga gedung sekolah,” ungkap Huda.

Huda mengatakan, hampir semua elemen bangsa sepakat akan kontribusi besar pesantren di tanah air. Hanya saja, kata dia, faktanya kontribusi pesantren ini tidak sepenuhnya didukung oleh negara dalam segi penyediaan regulasi, anggaran, maupun pendampingan.

“Saat ini memang sudah ada UU Nomor 18/2019 tentang Pesantren, namun implementasi di lapangan juga masih lemah. Bahkan masih ada fenomena penganak tirian lembaga pesantren baik dalam bentuk alokasi bantuan maupun pengakuan kesetaraan lulusan jika dibandingkan dengan sekolah atau lembaga pendidikan milik pemerintah,” kata Legislator PKB dari Dapil Jawa Barat itu.

Huda yang juga alumni Pesantren Denanyar Jombang ini pun mengungkapkan, proses pembangunan infrastruktur pesantren tergantung penuh pada kemampuan kiai pengasuh pesantren. Dengan konsep boarding school, menurutnya, pengasuh pesantren butuh asrama tempat menginap santri, tempat ibadah, gedung tempat belajar, hingga ruang interaksi memadai bagi para santri.

“Tentu dengan kebutuhan sebesar itu, pengasuh pesantren tidak bisa menyediakan sarana prasarana sekaligus. Pembangunan pasti dilakukan secara bertahap. Di sisi lain minat masyarakat mengirim anak pesantren cukup tinggi. Situasi ini cukup dilematis bagi pengasuh pesantren,” ucapnya.

Seperti diketahui, ratusan santri terjebak dalam reruntuhan gedung musala Asrama Putra Ponpes Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo saat mengerjakan jamaah Salat Ashar, Senin, 29 September. Lantai 4 Musala tersebut baru saja dicor untuk ruang kegiatan para santri.

Diduga karena struktur pondasi tidak kuat menyangga beban memicu musibah tersebut. Hingga H+4, diduga sebanyak 59 korban masih terjebak dalam reruntuhan bangunan. Dalam insiden ini, tiga orang santri meninggal dunia dengan puluhan mengalami luka luka.