Madiun (beritajatim.com) – Harapan warga Dusun Kebon Duren, Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun akhirnya mendapat angin segar.
Rencana Pemerintah Kabupaten Madiun untuk merealisasikan relokasi warga kawasan rawan bencana pada 2026 disambut positif oleh warga yang selama bertahun-tahun hidup dalam ancaman banjir tahunan.
Puluhan rumah di Kebon Duren diketahui berdiri tepat di bantaran sungai dan hampir setiap musim hujan terdampak luapan air. Kondisi tersebut membuat relokasi permanen menjadi aspirasi utama warga demi mendapatkan hunian yang lebih aman dan layak.
Ketua RT 33 Kebon Duren, Sutoyo, mengatakan kepastian rencana relokasi dari pemerintah daerah menjadi kabar yang menenangkan bagi warga. Menurutnya, permintaan relokasi telah lama disampaikan dan kini mendapat respon nyata dari pemerintah.
“Keinginan warga dari dulu memang relokasi. Jadi ketika pemerintah menyampaikan akan direalisasikan, tentu ini menjadi harapan besar bagi warga,” ujar Sutoyo, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, sebanyak 52 kepala keluarga (KK) dari empat RT yaitu RT 32, RT 33, RT 34, dan RT 35, telah masuk dalam pendataan relokasi. Seluruhnya merupakan warga yang rumahnya berada di bibir sungai dan masuk kategori rawan banjir.
Meski demikian, Sutoyo menyebut warga masih menunggu sosialisasi lanjutan terkait teknis pelaksanaan, khususnya mengenai kepastian lokasi relokasi. Warga berharap lokasi yang dipilih benar-benar aman dan tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kami berharap nanti ada sosialisasi resmi. Yang penting tempatnya aman, aksesnya baik, dan bisa jadi solusi jangka panjang,” katanya.
Terkait lokasi, warga mengusulkan lahan Petak 132A di sisi selatan sungai sebagai opsi utama karena dinilai lebih aman dari banjir serta memiliki akses jalan yang memadai. Selain itu, terdapat alternatif lain di area depan masjid yang juga tidak terdampak banjir dan masih berada di lingkungan permukiman warga.
Sementara itu, ketika ada wacana relokasi di sisi utara sungai yang sempat ditawarkan pemerintah belum sepenuhnya disetujui warga. Kekhawatiran muncul jika akses jembatan penghubung putus saat banjir, sehingga ditakutkan aktivitas warga berpotensi terganggu bahkan bisa terisolir, karena itu jembatan satu-satunya.
Menurut Sutoyo, banjir di Kebon Duren dapat terjadi hingga empat sampai lima kali dalam setahun. Kondisi tersebut membuat warga selalu berada dalam situasi waswas, terutama saat intensitas hujan meningkat.
“Masuk musim hujan, warga pasti khawatir. Jadi kabar relokasi ini benar-benar jadi harapan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan relokasi warga di kawasan rawan bencana akan mulai dijalankan pada 2026. Selain Kebon Duren yang rutin terdampak banjir, Desa Mendak yang mengalami kerusakan tanah juga masuk dalam prioritas penanganan.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa proses penanganan telah berjalan dan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan relokasi secara bertahap.
“Untuk lokasi di Kebon Duren, insyaallah sudah dalam proses. Mudah-mudahan 2026 bisa kita realisasikan. Total ada 52 kepala keluarga yang sudah masuk pendataan, termasuk 12 rumah di Kecamatan Dagangan,” ujar Hari Wuryanto.
Dengan adanya kepastian tersebut, warga Kebon Duren berharap proses relokasi dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Warga pun menyatakan siap mendukung seluruh tahapan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
“Kalau benar direalisasikan, warga siap mengikuti dan mendukung. Ini memang sudah lama dinantikan,” pungkas Sutoyo. (rbr/ted)