PIKIRAN RAKYAT – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa cara kerja Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan kementeriannya itu sinergi bukan rebutan kekuasaan sebagaimana anggapan publik.
Antara dirinya dengan Kepala atau Chief Excecutive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Erick memastikan hanya akan ada kerja sama saling berkesinambungan.
Hal itu diungkapkannya dalam Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. Ia sekaligus membantah adanya anggapan perebutan kekuasaan di Danantara.
“Sekarang sudah tidak perlu dividen policy approval ini, approval ini, langsung ke Pak Rosan, saya cuma, oke Pak Rosan tinggal investasinya apa? Visinya apa? Jadi jangan seakan-akan ada anggapan di publik, ini jangan-jangan perebutan kekuasaan, enggak, kita orang market, kita sama-sama orang private sector dan kita ngerti jobnya,” ucap dia.
“Dan kita akan nanti punya hal yang sesuai dengan undang-undang mana yang Pak Rosan tidak perlu approval, mana yang saya approval, mana yang harus approval bersama, atau saya approval,” ujarnya menambahkan.
Erick percaya bahwa ke depan, koordinasi yang lebih baik antara dirinya dan Rosan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mendukung kemajuan BPI Danantara.
Dia juga menambahkan bahwa kolaborasi yang solid di antara mereka akan memberikan dampak positif dalam pengelolaan investasi strategis nasional secara lebih efisien dan produktif.
“Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa ini justru menjadi percepatan. Dan ini hal yang positif yang selama ini kami di BUMN tidak punya luxury itu. Ini yang sebagai catatan paling penting, jangan dikonotasikan negatif seakan-akan ini seperti 8 ya,” ucap Erick.
“Kan nggak ada juara yang diingat nomor 8, palingnya top three. Top three ini yang kita dorong sama-sama. Nah prosesnya berapa tahun nanti konsolidasi yang kita coba dorong,” tutur dia.
Di kesempatan yang sama, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja sama dengan Kementerian BUMN.
“Justru antara Danantara dan Kementerian BUMN ini kita bersinergi, kolaborasinya justru makin akan makin penting dan makin dekat menurut saya, karena memang kita membicarakan proyeksinya, anggaran seperti apa, ini kita bicara bersama,” kata Rosan.
Klarifikasi Anggaran Rp300 Triliun
Penasihat Khusus Presiden untuk Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp300 triliun yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah dana operasional untuk Danantara, melainkan dialokasikan untuk investasi.
Bambang menjelaskan bahwa Danantara sudah memiliki modal yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan BUMN yang berada di bawah naungannya.
Pembentukan superholding ini dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan saham BUMN dari Kementerian BUMN secara langsung ke Danantara.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
