Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 107.324 hektare lahan sawah terdampak bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra di 44 kabupaten.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, berdasarkan data per 13 Januari 2026, sawah terdampak banjir Sumatra tersebut terdiri atas 56.077 hektare rusak ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat.
Lebih rinci, sawah terdampak bencana di Aceh mencapai 54.234 hektare di 21 kabupaten, 47.336 hektare lahan sawah terdampak di 15 kabupaten provinsi Sumatra Utara, serta 5.754 hektare lahan sawah terdampak banjir di 14 kabupaten provinsi Sumatra Barat.
Dari total lahan sawah tersebut, luas areal tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44.686 hektare.
Selain tanaman pangan, dampak bencana juga dirasakan pada sektor perkebunan dan hortikultura. Untuk lahan perkebunan nonsawit, seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam.
“Pada lahan perkebunan, luas areal terdampak pada lahan tanaman kopi, kakao, kelapa dalam, dan lainnya di luar lahan sawit mencapai 29,3 ribu [29.310] hektare,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).
Selain itu, Kementan juga mencatat lahan hortikultura yang terdampak untuk lahan sayuran, buah, dan tanaman obat mencapai 1.803 hektare.
Namun, Amran menekankan, data kerusakan sektor pertanian tersebut bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui koordinasi intensif antara unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dan dinas pertanian provinsi di wilayah terdampak.
Amran menuturkan, bencana yang terjadi di wilayah utara dan tengah Sumatra sejak akhir November 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang cukup parah, berupa banjir bandang, luapan sungai, serta tanah longsor.
Bencana tersebut melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Adapun wilayah yang tercatat paling terdampak antara lain Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
“Kementerian Pertanian berupaya untuk membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pascabencana yang terjadi, baik dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia di tahun 2026 maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan,” pungkasnya.