Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.
Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.
Apa Itu UMP dan UMK?
UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.
Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.
Proyeksi Kenaikan UMP 2026
Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.
Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.
Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.
Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.
Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi
Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:
Aceh: Rp3.844.096
Sumatera Utara: Rp3.121.240
Sumatera Barat: Rp3.122.944
Riau: Rp3.659.653
Kepulauan Riau: Rp3.779.493
Jambi: Rp3.373.619
Sumatera Selatan: Rp3.839.879
Bengkulu: Rp2.784.851
Lampung: Rp3.017.471
Bangka Belitung: Rp4.043.294
DKI Jakarta: Rp5.629.356
Jawa Barat: Rp2.285.455
Jawa Tengah: Rp2.262.630
DI Yogyakarta: Rp2.361.435
Jawa Timur: Rp2.405.142
Banten: Rp3.030.040
Bali: Rp3.125.413
Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
Kalimantan Barat: Rp3.002.062
Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
Kalimantan Timur: Rp3.733.275
Kalimantan Utara: Rp3.734.158
Sulawesi Utara: Rp3.937.768
Gorontalo: Rp3.360.266
Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
Sulawesi Barat: Rp3.237.941
Maluku: Rp3.276.803
Maluku Utara: Rp3.554.544
Papua: Rp4.470.139
Papua Tengah: Rp4.470.139
Papua Pegunungan: Rp4.470.139
Papua Selatan: Rp4.470.139
Papua Barat: Rp3.769.513
Papua Barat Daya: Rp3.769.513
Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.
Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.
Dampak Kenaikan UMP 2026
Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.