Jakarta –
Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk 2026 sudah resmi ditetapkan, namun angkanya masih menuai penolakan dari pihak buruh. Misalnya saja UMP Jakarta, yang dianggap tidak masuk akal karena lebih kecil dari UMP Bekasi dan UMP Karawang. Apakah nominal UMP sebesar Rp 5,7 juta cukup untuk mengakses hidup layak di Jakarta?
Perencana keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, justru mengatakan berapa pun besaran upah yang kita terima harus bisa dicukupkan untuk kebutuhan dasar dan tabungan, bahkan investasi.
“Tinggal dari kita sendiri yang bisa mengatur dengan baik, besarnya pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang hemat dan efisien. Sehingga tidak berlebihan dan bisa mengalokasikan untuk tabungan dan investasi,” ujar Tejasari kepada detikcom.
Menurutnya, gaji minimum sebesar Rp 5,7 juta sudah sangat bisa mencukupi kebutuhan hidup di Jakarta. Ia bilang, persoalan gaji lebih mengarah pada cara penggunaannya yang bijak dan bukan perkara besar-kecilnya nominal.
“UMP di Jakarta sebesar Rp 5,7 juta itu harusnya sudah sangat bisa mencukupi kebutuhan hidup kita di Jakarta. Karena, setinggi apapun kenaikannya, tidak akan pernah cukup kalau kita juga tidak bisa menggunakannya dengan bijak,” terangnya.
Cara Atur Gaji UMP
Sementara itu, perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini, punya pandangan terkait cara mengatur gaji setara UMP Jakarta. Mike menilai, pola perencanaan keuangan yang dilakukan sebagian besar Generasi Z (Gen Z) dirasa masih kurang tepat.
“Kalau saya ambil dari kebiasaan Gen Z sekarang, polanya dalam melakukan alokasi dari penghasilannya dia menggunakan rumusan 50-30-20 sebagai panduan dasar. 50% kurang lebih itu sekitar Rp 2,85 juta untuk kebutuhan pokok, 30% Rp 1,7 juta untuk keinginan dan gaya hidup, lalu 20% atau Rp 1,1 juta untuk tabungan dan investasi,” ujarnya.
“Terutama jika harus menyewa tempat tinggal dan menggunakan transportasi umum, sepertinya tidak cukup. Jadi, realistisnya fomula ini perlu disesuaikan bisa menjadi 70-20-10. Artinya, porsi untuk menabung dan investasi menjadi lebih kecil,” beber dia.
Mike menekankan, pos anggaran untuk pemenuhan kebutuhan gaya hiduplah yang paling perlu ditekan. Hal ini supaya porsi dana untuk investasi dan tabungan semakin tak tercekik, dan jadi lebih punya manfaat ketimbang mengalokasikan ke pos gaya hidup.
“Yang bisa disesuaikan itu adalah gaya hidupnya. Bisa saja 70% buat kebutuhan dasar, 10% buat gaya hidup, dan 20%-nya yang buat menabung dan investasi. Menabung dan investasinya ini juga saya sarankan untuk mengumpulkan dana darurat terlebih dulu,” pungkasnya.