Jakarta, Beritasatu.com – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program makan bergizi gratis (MBG) tak perlu diberikan kepada seluruh anak di Indonesia. Pasalnya, Rp 50,7 triliun anggaran untuk program MBG justru berpotensi diterima anak-anak dari keluarga kaya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun untuk memenuhi program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.
“Ruang fiskal APBN tidak cukup untuk memberi makan bergizi gratis setiap anak. Ada kemungkinan distribusinya salah sasaran,” kata Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, dalam konferensi pers secara daring, Senin (10/2/2025).
“Keluarga kaya pun menyadari mereka tidak pantas mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Anak-anak mereka bahkan membawa pulang makan bergizi gratis yang diterima di sekolah untuk diberikan kepada pembantu mereka,” tambahnya.
Celios mengusulkan agar pemerintah memfokuskan program makan bergizi gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan penghasilan kurang dari Rp 2 juta per bulan, serta balita dan ibu hamil yang membutuhkan nutrisi tambahan. Pendekatan ini, menurut Celios, akan memungkinkan anggaran yang lebih efisien, dengan pemerintah hanya perlu mengalokasikan Rp 117,9 triliun per tahun untuk program makanan gratis.
Sementara itu, Celios mengusulkan agar efisiensi anggaran sebesar Rp 306,7 triliun digunakan untuk program sosial lain yang lebih mendesak, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan alokasi sekitar Rp 30,4 triliun untuk PKH, pemerintah dapat memperluas bantuan untuk diterima 10,2 juta keluarga miskin.
Sebagian anggaran juga bisa digunakan untuk melunasi insentif dosen yang tertunda sejak 2020 hingga 2024, yang dapat memberikan manfaat langsung kepada lebih dari 47.000 dosen.
Media Wahyudi Askar menegaskan efisiensi anggaran seharusnya diarahkan untuk program perlindungan sosial yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk membiayai program makan bergizi gratis yang salah sasaran.
“Jika pemerintah ingin efisiensi anggaran, mereka harus mengalokasikan uang yang diselamatkan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Media Wahyudi.