Xcloud.id

Category: Tribunnews.com Internasional

  • Al-Qassam: Tawanan Israel di Gaza Potensi Tewas dan Berada di Peti Mati Hitam usai Serangan Zionis – Halaman all

    Al-Qassam: Tawanan Israel di Gaza Potensi Tewas dan Berada di Peti Mati Hitam usai Serangan Zionis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas memberikan peringatan pada keluarga sandera Israel, terkait keselamatan keluarga mereka yang saat ini masih berada di Gaza.

    Peringatan Al-Qassam dirilis dalam bentuk pesan video.

    Al-Qassam menyatakan para keluarga sandera perlu bersiap akan kemungkinan terburuk, hal ini lantaran banyak sandera Israel tewas lantaran ulah tentara zionis sendiri.

    “Bersiaplah. Sebentar lagi putra-putra kalian akan kembali dalam peti mati hitam,” ujar keterangan Al-Qassam, Selasa (15/4/2025).

    Pejuang Palestina tersebut juga mengatakan bahwa pemerintahan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memang menargetkan tawanan Israel di Gaza.

    “Pimpinan kalian telah menandatangani surat perintah hukuman mati bagi para tawanan, jadi persiapkan tempat pemakaman mereka,” katanya, mengutip Palestine Chronicle, Rabu (16/4/2025). 

    Perkembangan ini menyusul perilisan video oleh Al-Qassam Sabtu lalu yang memperlihatkan seorang tawanan bernama Edan Alexander.

    Edan Alexander merupakan warga berkebangsaan ganda, termasuk Amerika Serikat (AS).

    Dalam video dirinya memohon kepada Presiden AS Donald Trump untuk campur tangan guna membebaskannya. 

    Dalam video tersebut, ia menuduh Netanyahu menelantarkan para tawanan di Gaza.

    Hal ini terjadi setelah Israel mengingkari perjanjian gencatan senjata dan melanjutkan serangannya di Jalur Gaza.

    Kekerasan Israel yang kembali terjadi pada tanggal 18 Maret telah melanggar gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 19 Januari. 

    Tindakan militer Israel terbaru telah menewaskan dan melukai ribuan warga Palestina, sebagian besar warga sipil.

    Meskipun pelanggaran tersebut telah dikutuk oleh banyak negara dan kelompok hak asasi manusia, AS tetap melanjutkan dukungannya terhadap Israel.

    AS menegaskan bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan sebelumnya dari Washington.

    Diketahui, sejak Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kondisi hancur. 

    Selain itu, lebih dari 116.000 orang terluka, sementara 14.000 orang masih hilang.

    Pada bulan November 2024, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Iran Tampar AS, Sistem Pertahanan Udara Bavar-373 Diklaim Bisa Tangkal Jet Siluman F-35 Lightning II – Halaman all

    Iran Tampar AS, Sistem Pertahanan Udara Bavar-373 Diklaim Bisa Tangkal Jet Siluman F-35 Lightning II – Halaman all

    Iran Tampar AS, Sistem Pertahanan Udara Bavar-373 Diklaim Bisa Tangkal Jet Siluman F-35 Lightning II

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem pertahanan udara Iran potensial memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan melacak jet tempur siluman generasi kelima Amerika Serikat, F-35 Lightning II, menurut uji coba dan latihan militer baru-baru ini, mengutip ulasan situs militer, DSA.

    Kesimpulan itu merujuk pada kemampuan sistem pertahanan udara ini mendeteksi objek pesawat tak berawak (drone) yang sulit dideteksi radar sistem pertahanan udara.

    “Dalam latihan militer baru-baru ini, radar pengendali tembakan sistem pertahanan udara ‘Bavar-373’ buatan Iran berhasil mendeteksi dan mencegat pesawat tak berawak ‘Karrar’ pada jarak 316 kilometer,” kata laporan tersebut, Rabu (16/4/2025) mengutip saluran Telegram Middle East Spectator.

    Disebutkan, drone itu memiliki penampang radar ( RCS) 2,14 meter persegi atau setara dengan 3,22 desibel, menurut data yang dibagikan dengan gambar intersepsi.

    Radar Cross Section (RCS) adalah ukuran seberapa mudah suatu objek terdeteksi oleh radar.

    “Akan tetapi, tidak disebutkan secara jelas pada jarak berapa deteksi awal target tersebut terjadi,” kata laporan tersebut.

    Namun, berdasarkan informasi kinerja sistem, radar pengendali tembakan Bavar-373 mampu mendeteksi target udara dengan luas RCS 0,01 meter persegi dari jarak 82 kilometer, atau target dengan RCS 0,05 meter persegi dari jarak 123 kilometer.

    Jika sistem Bavar-373 dilengkapi dengan radar frekuensi L-band seperti radar TPY-4, dan kemampuan deteksinya dianggap setara, maka secara teoritis sistem ini mampu mendeteksi keberadaan pesawat F-35 dari jarak hingga 218 kilometer.

    Gambar selebaran yang disediakan oleh kantor kepresidenan Iran menunjukkan sistem rudal pertahanan udara buatan Iran Bavar 373 selama upacara di Teheran pada 22 Agustus 2019. (HO/Kepresidenan Iran/AFP)

    “Hal ini dikarenakan pada frekuensi L-band, lapisan penyerap radar (stealth coating) pada F-35 hampir tidak berfungsi, dan ukuran RCS pesawat pada frekuensi tersebut diperkirakan sekitar 0,5 meter persegi,” kata penjelasan dari ulasan tersebut.

    Beberapa simulasi gambar RCS pesawat F-35 yang diproduksi oleh Lockheed Martin pada frekuensi L-band dan VHF juga disertakan dengan laporan ini untuk tujuan perbandingan.

    Untuk mengonversi pembacaan desibel pada bagan radar 360 derajat (seperti pada gambar terlampir) ke satuan meter persegi luas penampang radar, rumus berikut dapat digunakan: 10^(desibel/10).

    Sistem pertahanan udara Iran berhasil mendeteksi dan mencegat pesawat tak berawak pada jarak yang sangat jauh, meskipun pesawat tak berawak itu memiliki penampang radar ( RCS) yang jauh lebih kecil daripada jet tempur F-35.

    “Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan, jika pesawat tanpa awak yang lebih sulit dideteksi itu mampu dideteksi dan dicegat oleh sistem Iran, maka bukan tidak mungkin pesawat F-35 juga bisa menjadi sasaran, sebab RCS F-35 lebih besar dan secara teoritis lebih mudah dideteksi dan dijadikan sasaran oleh sistem pertahanan udara,” ungkap penjelasan laporan tersebut.

    ARHANUD IRAN – Sistem pertahanan udara (Arhanud) jarak jauh Iran Bavar-373. Unit pertahanan udara Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan diberikan izin menerapkan fire at will tanpa perlu otorisasi perwira atasan sejak muncul ancaman pengeboman oleh Amerika Serikat (AS). (DSA/Tangkap Layar)

    Seputar Bavar-373 Buatan Lokal

    Sistem pertahanan udara Bavar-373 adalah sistem rudal permukaan-ke-udara jarak jauh buatan Iran yang dikembangkan sebagai alternatif dalam negeri untuk sistem S-300PMU2 buatan Rusia.

    Dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap berbagai ancaman udara termasuk jet tempur, drone, rudal jelajah, dan rudal balistik.

    Berikut adalah spesifikasi teknis utama sistem Bavar-373:

    Tipe Sistem: Sistem pertahanan udara jarak jauh multi-target

    Radar Primer: Radar array fase aktif (AESA) dengan kemampuan pelacakan 360 derajat

    Radar Kontrol Tembakan: Radar S-Band dan L-Band memiliki kemampuan tinggi untuk mendeteksi dan melacak target kecil dengan profil tak terlihat.

    Jangkauan Deteksi Target: Hingga 320 kilometer untuk target udara RCS besar

    Jangkauan Intersepsi: Hingga 200 kilometer , tergantung pada jenis rudal yang digunakan

    Ketinggian Operasional: Antara 100 meter hingga 27 kilometer

    Jumlah Target Serentak: Mampu melacak hingga 100 target secara bersamaan dan menyerang 6 target secara bersamaan

    Tipe Rudal: Rudal “Sayyad-4B”, dipandu radar aktif dan memiliki jangkauan tembak lebih dari 200 kilometer

    Sistem Navigasi dan Panduan: Panduan inersia awal dengan koreksi menengah, diikuti oleh panduan radar aktif terminal

    Platform Seluler: Dipasang pada peluncur beroda untuk mobilitas strategis dan operasi cepat

    Tingkat Akurasi Tinggi: Dilengkapi dengan sistem pemrosesan data radar generasi baru untuk mengurangi tingkat target palsu dan meningkatkan keandalan dalam lingkungan peperangan elektronik

    Dengan kemampuan ini, Bavar-373 diposisikan sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dalam inventaris Iran dan memiliki potensi untuk berfungsi sebagai lapisan pertahanan strategis terhadap ancaman udara berteknologi tinggi.

    BISA KUNCI F-35 – Sistem pertahanan udara jarak jauh Iran Bavar-373 yang dilaporkan berpotensi mendeteksi, mengunci, dan menangkal jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat. Dari uji coba militer baru-baru ini, sistem pertahanan ini menunjukkan potensi ini setelah mampu mendeteksi drone dengan penampang kecil yang juga disulit dideteksi radar.

    Tamparan Keras Bagi AS

    Jika sistem pertahanan udara Bavar-373 buatan Iran benar-benar mampu mendeteksi dan melacak pesawat tempur siluman generasi kelima seperti F-35 Lightning II , hal itu akan memiliki implikasi militer dan strategis yang besar bagi negara tersebut di tingkat regional dan internasional.

    Hal ini menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat (AS), bahwa meski dikurung sanksi berlipat, Teheran masih saja mampu mengembangkan sistem persenjataan yang penting.

    Berikut Keunggulan Militer dan Strategis Iran Jika Bavar-373 Dapat Berdampak pada F-35:

    Meningkatkan Kemampuan Pertahanan Udara Nasional Iran

    Kemampuan mendeteksi pesawat F-35, yang terkenal dengan teknologi silumannya , akan membuat sistem pertahanan udara Iran jauh lebih kredibel dalam menghadapi ancaman udara berteknologi tinggi.

    Ini akan memungkinkan Iran membangun zona larangan terbang yang lebih efektif di sekitar area strategis termasuk lokasi nuklir, pusat kendali militer, dan kota-kota besar.
     
    Ancaman Asimetris terhadap Supremasi Udara AS dan Barat

    Kemampuan untuk melacak F-35 akan menantang dominasi udara Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Timur Tengah, karena F-35 adalah tulang punggung kekuatan udara NATO dan Israel.

    Ini akan menciptakan bentuk ancaman asimetris , di mana sistem pertahanan yang diproduksi secara lokal mampu menetralkan aset udara yang jauh lebih mahal dan canggih.

    Meningkatkan Kemampuan Strategis dan Negosiasi Geopolitik

    Dengan sistem Bavar-373 yang mampu melacak pesawat F-35, Iran akan memperoleh daya tawar strategis dalam negosiasi geopolitik, termasuk negosiasi terkait program nuklirnya.

    Kemampuan ini juga dapat digunakan sebagai alat tekanan diplomatik terhadap negara-negara tetangga dan kekuatan besar, dengan Iran dipandang mampu secara efektif melindungi wilayahnya dari serangan udara presisi.

    Pengaruh Militer Regional yang Lebih Kuat

    Iran memiliki potensi untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer regional, khususnya di Teluk Arab dan Timur Tengah, dengan menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi sistem tempur paling modern milik AS dan sekutunya.

    Hal ini dapat memengaruhi keputusan negara tetangga yang memiliki hubungan militer dekat dengan Washington, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dalam merencanakan strategi pertahanan di masa mendatang.

    Citra Industri Pertahanan Dalam Negeri Iran akan Melonjak

    Jika klaim ini terbukti benar, keberhasilan Bavar-373 akan meningkatkan kredibilitas industri pertahanan Iran, membuka potensi kerja sama militer atau ekspor senjata ke negara lain yang ingin melawan dominasi Barat dalam sistem pertahanan udara.

     

     

    (oln/dsa/*)

  • Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan – Halaman all

    Harvard Tolak Tunduk Intervensi Trump, Dana Hibah Dibekukan – Halaman all

    Pemerintah Amerika Serikat pada hari Senin (14/04) mengumumkan akan membekukan lebih dari $2,2 miliar dalam bentuk hibah dan $60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard, setelah universitas tersebut menyatakan mereka tidak akan membatasi aktivisme di kampus, sebuah tuntutan utama dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump.

    Pada hari Senin (14/04), Harvard menolaki berbagai tuntutan dari pemerintahan Trump dengan tegas, sebagai konsekuensinya pemerintahan Trump kemudian memutuskan untuk membekukan pendanaan tersebut.

    Bagaimana Harvard merespons tuntutan dari pemerintahan Trump?

    Tindakan tersebut diambil beberapa jam setelah Presiden Universitas Harvard, Alan Garber, dalam sebuah surat kepada komunitas Harvard menyatakan; “Universitas tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepaskan hak-hak konstitusionalnya.”

    “Tak ada pemerintah—terlepas dari partai mana yang berkuasa—yang dapat mendikte universitas swasta, terkait apa yang bisa diajarkan, siapa yang bisa diterima dan dipekerjakan, serta bidang studi dan penyelidikan apa yang bisa mereka jalankan.”

    Dalam sebuah surat yang dirilis pada hari Jumat (11/04), Kementerian Pendidikan AS menyebutkan, Harvard “gagal memenuhi syarat intelektual dan hak-hak sipil yang mendasari investasi federal.”

    Departemen tersebut menyerukan agar Harvard mengurangi pengaruh fakultas, staf, dan mahasiswa yang “lebih berkomitmen pada aktivisme daripada kajian ilmiah.”

    Protes alumni Harvard terhadap ancaman Trump

    Tekanan dari pemerintahan Trump mendorong sekelompok alumni untuk menulis surat kepada para pemimpin universitas, mendesak mereka untuk “secara hukum menentang dan menolak untuk mematuhi tuntutan yang tidak sah, yang mengancam kebebasan akademik dan kemandirian mengelola universitas.”

    “Harvard hari ini berdiri untuk integritas, nilai, dan kebebasan yang menjadi dasar pendidikan tinggi,” ujar Anurima Bhargava, salah satu alumni yang mendukung surat tersebut. “Harvard mengingatkan dunia bahwa pembelajaran, inovasi, dan pertumbuhan transformatif tidak akan tunduk pada kekerasan dan keinginan otoriter.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tindakan ini juga memicu protes di akhir pekan dari anggota komunitas Harvard dan Cambridge, serta gugatan dari Asosiasi Profesor Universitas Amerika pada hari Jumat (11/04).

    Dalam gugatan mereka, para penggugat berpendapat, pemerintahan Trump bertindak terburu-buru, gagal mengikuti prosedur yang dibutuhkan berdasarkan Title VI sebelum mulai memangkas hibah, dan memberikan pemberitahuan pengurangan tersebut kepada universitas serta Kongres AS.

    “Tuntutan-tuntutan yang luas namun tidak terukur ini bukanlah solusi yang menargetkan penyebab ketidakpatuhan terhadap hukum federal,” tulis para penggugat.

    “Sebaliknya, mereka secara terang-terangan berusaha untuk memaksakan pandangan politik dan preferensi kebijakan yang diajukan oleh pemerintahan Trump, dan menyeret universitas untuk menghukum pidato yang tidak disukai,” lanjut tulisan tersebut.

    Gedung Putih Trump menargetkan universitas-universitas

    Beberapa mahasiswa dan anggota fakultas di universitas-universitas di seluruh Amerika Serikat telah menjadi sasaran dan ditahan oleh agen federal dalam beberapa pekan terakhir, di tengah penindakan pemerintahan Trump terhadap aktivisme di kampus-kampus yang menargetkan aktivis mahasiswa pro-Palestina dan pengkritik rezim Israel.

    Pemerintahan Trump menyatakan, aktivisme Mahmoud Khalil, seorang mahasiswa Palestina di Universitas Columbia, dapat merusak kebijakan luar negeri AS meskipun itu “sah.”

    Seorang hakim imigrasi AS memutuskan pada hari Jumat (11/04) bahwa Khalil dapat dideportasi karena keyakinannya dianggap mengancam keamanan nasional.

    Khalil, seorang penduduk tetap AS dan aktivis pro-Palestina yang vokal, ditangkap pada 8 Maret, menjadi mahasiswa pertama yang ditahan di bawah penindakan Trump terhadap pengunjuk rasa perang Gaza.

    “Tindakan pemerintahan Trump terhadap universitas-universitas, peneliti-penelitinya, dan mahasiswanya tidak memiliki preseden yang jelas dalam sejarah AS,” tandas David Pozen, seorang profesor hukum di Universitas Columbia.

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pemerintahan Trump telah mencabut visa “mungkin lebih dari 300” orang yang diduga terlibat dalam protes universitas pro-Palestina.

    Artikel ini pertama kali dirilis dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh : Ayu Purwaningsih

    Editor : Agus Setiawan

  • Ratusan Pemukim Ilegal Israel Serbu Makam Yusuf di Bawah Perlindungan Tentara Israel – Halaman all

    Ratusan Pemukim Ilegal Israel Serbu Makam Yusuf di Bawah Perlindungan Tentara Israel – Halaman all

    Ratusan Pemukim Ilegal Israel Serbu Makam Yusuf di Bawah Perlindungan Tentara Israel

    TRIBUNNEWS.COM – Ratusan pemukim ilegal Israel pada Selasa (15/4/2025) malam menyerbu situs makam Yusuf, di timur kota Nablus, Tepi Barat utara yang diduduki.

    Kantor berita Palestina, Wafa mengutip sumber lokal yang mengatakan para pemukim menyerbu lokasi makam di bawah perlindungan ketat pasukan Israel, dan melakukan ritual Talmud di lokasi tersebut.

    Dikatakan juga para pemukim Yahudi Israel dikawal oleh para tokoh mereka, termasuk Zvi Sukkot , seorang anggota Knesset yang terkenal karena retorikanya anti-Palestina, dan Yossi Dagan , yang bertanggung jawab atas permukiman di Tepi Barat utara.

    Secara paralel, tentara Israel menyerbu wilayah timur Nablus dan mengerahkan penembak jitu di atas bangunan-bangunan dekat lokasi makam Yusuf serta menghancurkan jalan-jalan terdekat menuju lokasi tersebut, tambah penyiar Palestina tersebut.

    Dihormati oleh umat Muslim (Palestina) dan Yahudi (Israel), makam Yusuf telah lama menjadi titik api bentrokan antara warga Palestina dan pemukim Israel.

    Umat ​​Yahudi meyakini situs tersebut sebagai tempat pemakaman bapa leluhur kitab suci, Yusuf atau Joseph.

    Namun, umat Muslim menentang klaim ini dengan mengatakan bahwa seorang ulama Islam, Sheikh Yussef Dawiqat, dimakamkan di situs tersebut dua abad yang lalu.

    Sejak dimulainya serangan Israel di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, hampir 950 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal di seluruh Tepi Barat yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Pada bulan Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan lama Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    SERBU MAKAM YUSUF – Suasana saat pemukim Israel menyerbu Makam Yusuf di Nablus, Tepi Barat. Orang-orang Palestina menegaskan bahwa situs tersebut merupakan tempat bersejarah milik umat Islam yang telah terdaftar di Departemen Wakaf Islam. (tangkap layar npc/RT Arabic)

    Memaksa Masuk Masjid Al-Aqsa

    Selain insiden tersebut, ratusan pemukim ilegal Israel dilaporkan juga memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki pada Selasa, menandai hari ketiga hari raya keagamaan Yahudi Paskah , kata seorang pejabat Palestina.

    Pejabat Departemen Wakaf Islam di Yerusalem mengatakan bahwa sedikitnya 1.220 pemukim ilegal memasuki lokasi titik api di bawah perlindungan polisi Israel sejak pagi.

    Para saksi mata mengatakan para pemukim masuk melalui area Gerbang Al-Mugharbah, di sebelah barat masjid suci.

    Sekitar 1.149 pemukim ilegal masuk ke kompleks tersebut pada hari Senin, dan 494 lainnya pada hari Minggu untuk menandai liburan selama seminggu.

    Paskah, yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir pada masa Nabi Musa, dianggap sebagai salah satu hari raya terpenting dalam kalender agama Yahudi.

    Menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina, pemukim ilegal menyerbu masjid tersebut sebanyak 21 kali bulan lalu, ketika umat Islam merayakan bulan suci Ramadan.

    Angka yang dirilis oleh gubernur Yerusalem menunjukkan bahwa 13.064 pemukim ilegal menyerbu masjid tersebut pada kuartal pertama tahun 2025.

    Sejak tahun 2003, Israel telah mengizinkan pemukim ilegal memasuki kompleks titik api hampir setiap hari, kecuali hari Jumat dan Sabtu.

    Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Umat Yahudi menyebut area itu “Temple Mount,” dan mengklaim bahwa di sana terdapat dua kuil Yahudi pada zaman dahulu.

    Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqsa berada, selama Perang Arab-Israel tahun 1967.

    Israel mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

    Seputar Makam Yusuf yang Sering Diziarahi Yahudi Israel

    Makam Yusuf terletak di kota Balata, sebelah timur kota Nablus, sebuah wilayah di bawah kedaulatan Otoritas Palestina, tetapi telah menjadi fokus konflik antara Palestina dan Zionis sejak pendudukan kota Nablus pada tahun 1967.

    Makam tersebut menjadi tujuan rutin bagi gerombolan pemukim Israel untuk berdoa dan melakukan ritual Talmud.

    Pada 1986, otoritas pendudukan Israel mendirikan sekolah Yahudi untuk mengajarkan Taurat berdampingan dengan Makam Yusuf.

    Pada 1990 “kuburan tersebut” diubah menjadi pos militer yang dikendalikan oleh tentara pendudukan Israel dan Kementerian Agama Israel mengklasifikasikannya sebagai pusaka Yahudi.

    Menurut klaim Yahudi, tulang belulang Nabi Yusuf bin Ya’qub” A.s. dibawa dari Mesir dan dimakamkan di tempat tersebut.

    Berdasarkan sebuah riwayat dalam Kitab Kejadian (salah satu kitab Taurat), orang-orang Yahudi mengatakan bahwa “Nabi Yusuf memerintahkan Bani Israel untuk memindahkan tulang-tulangnya dan menguburnya di sebelah timur kota Sikhem”.

    Sikhem ini adalah kota Nablus di Kanaan.

    Penelitian sejarah menunjukkan bahwa makam tersebut masih baru dan berasal dari era Ottoman atau Turki Usmani pada tahun 1904, di mana makam dibangun untuk mengenang seorang ulama bernama Yusuf Dweikat, yang datang ke wilayah tersebut dan mengajarkan agama Islam.

    Setelah Yusuf Dweikat meninggal, Turki Usmani mendirikan sebuah bangunan di makam tersebut dan mausoleum untuk mengenang dan menghormati jasanya.

    “Makam ini kemudian ramai dikunjungi umat Islam, terutama kelompok sufi yang mengadakan acara tertentu untuk menghormati Syeikh Yusuf Dweikat,” kata ulasan situs NPC.

    Orang-orang Palestina menegaskan bahwa situs tersebut merupakan tempat bersejarah milik umat Islam yang telah terdaftar di Departemen Wakaf Islam.

    Sebelumnya bangunan yang di dalamnya terdapat makam Syeikh Yusuf Dweikat merupakan sebuah masjid sebelum diduduki oleh Israel.

    Selama beberapa tahun terakhir, Makam Yusuf telah menjadi titik konflik antara Palestina dan Zionis Israel.

    Kawasan ini menjadi area perlawanan rakyat Palestina, yang menyebabkan sejumlah besar penduduk Palestina meninggal dunia.

    Serbuan dan serangan pemukim Israel ke makam tidak pernah berhenti. Serbuan ini dilakukan di bawah penjagaan pasukan pendudukan Israel untuk melakukan ritual ibadah Talmud.

    Israel terus memaksakan realitas baru di daerah tersebut tanpa berhenti, melalui seruan yang dibuat oleh para pemukim dan sejumlah asosiasi Yahudi untuk mencaplok area makam demi “kedaulatan Israel” dan pendirian pusat permukiman Yahudi.

    Hal ini berarti lebih dari 30.000 keluarga Palestina terancam diusir jika otoritas pendudukan Israel menyetujui pendirian pos permukiman permanen, yang secara hukum internasional ilegal didirikan di daerah tersebut.

     

    (oln/anews/khbrn/)

  • Intelijen Yordania Bongkar Upaya Serangan Libatkan Bom C4, Roket, dan Drone: Direncanakan Sejak 2021 – Halaman all

    Intelijen Yordania Bongkar Upaya Serangan Libatkan Bom C4, Roket, dan Drone: Direncanakan Sejak 2021 – Halaman all

    Intelijen Yordania Ungkap Upaya Serangan Libatkan Roket dan Drone: Sudah Direncanakan Sejak 2021

    TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Intelijen Umum Yordania atau General Intelligence Department (GID), Selasa (15/4/2025) malam mengumumkan terungkapnya rencana rumit dan berbahaya, yang mengancam stabilitas dan keamanan negara Arab tersebut.

    Badan intelijen itu mengklaim, upaya penciptaan huru-hara ini sudah dimulai pada tahun 2021.

    Diduga, para tersangka yang ditangkap, merencanakan serangan yang menargetkan keamanan nasional Yordania.

    “Badan intelijen Yordania sudah menangkap 16 orang yang diduga merencanakan serangan roket dan pesawat tak berawak,” kata laporan Anews, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Badan intelijen Yordania menyatakan, “Operasi yang telah diawasi secara terus-menerus sejak 2021 itu mengungkap upaya terkoordinasi untuk memproduksi rudal jarak pendek, membangun pesawat nirawak, dan melakukan sabotase di dalam Kerajaan.” 

    Pihak berwenang Yordania mengatakan para tersangka telah mengembangkan dan menyembunyikan persenjataan termasuk bahan peledak, senjata api otomatis, dan rudal rakitan lengkap yang siap digunakan.

    Para Terduga Pelaku Kembangkan Rudal 

    Juru bicara pemerintah dan Menteri Komunikasi Pemerintah Yordania, Dr. Mohammad Al-Momani, merinci skala dan keseriusan ancaman tersebut dalam jumpa pers.

    Ia mengonfirmasi kalau kasus tersebut telah dirujuk ke Pengadilan Keamanan Negara, dan para tersangka kini menghadapi persidangan.

    “Kegiatan rahasia ini telah berlangsung selama hampir empat tahun,” kata Momani, yang menggambarkannya sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional selama beberapa tahun.”

    Ia menambahkan, “Para tersangka mengembangkan rudal jarak pendek dengan jangkauan 3 hingga 5 kilometer — sebuah indikator berbahaya tentang sejauh mana rencana tersebut telah berkembang.”

    Menurut Momani, kasus tersebut melibatkan empat sel yang saling terhubung dan beroperasi secara paralel tetapi terkoordinasi melalui berbagai cara.

    Setiap kelompok melaksanakan tugas-tugas tertentu termasuk pengembangan senjata, perekrutan, dan penyimpanan.

    GAGALKAN SERANGAN – Personel Departemen Intelijen Umum Yordania dalam sebuah pemeriksaan. Yordania menyatakan menggagalkan upaya serangan dari jaringan yang terbentuk di dalam negeri mereka yang merencanakan serangan untuk mengacaukan keamanan nasional.

    Senjata dan Fasilitas Ditemukan

    Di antara temuan yang paling mengkhawatirkan adalah dua fasilitas penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan persenjataan.

    Salah satu lokasi telah dibentengi dengan beton dan memiliki ruangan tersembunyi dan terkunci yang khusus dibangun untuk menyimpan rudal.

    Pihak berwenang menyita sejumlah bahan peledak tinggi seperti TNT, C4, dan SEMTEX-H.

    Para tersangka juga mengimpor komponen untuk membantu pembuatan senjata, sehingga menghindari peraturan dalam prosesnya.

    “Satu faksi telah berhasil menciptakan prototipe rudal jarak pendek. Faksi lain dilaporkan tengah mengembangkan kendaraan udara tak berawak (UAV), dengan sedikitnya empat orang menerima dukungan dan pelatihan eksternal dalam proyek tersebut,” kata laporan tersebut.

    Rekrutmen Anggota

    Selain pengembangan senjata, GID menemukan bahwa para tersangka secara aktif merekrut dan melatih orang-orang baik di Yordania maupun di luar negeri.

    Beberapa orang diduga dikirim ke luar negeri untuk persiapan lanjutan.

    Walaupun pemerintah belum menyebut nama aktor asing atau negara mana pun yang terkait dengan operasi tersebut, adanya pelatihan internasional dan dukungan logistik menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas di luar perbatasan Yordania.

    Momani memuji kewaspadaan GID dalam mengungkap rencana tersebut, dan menyoroti peran lembaga tersebut dalam melindungi stabilitas nasional.

    “Kasus ini mencerminkan komitmen tegas Yordania untuk melawan segala upaya yang dapat mengganggu stabilitas negara,” katanya.

    TERSANGKA YANG DITANGKAP – Para terduga pelaku perencana serangan di Yordania yang ditangkap Intelijen Yordania.

    Jaringan, Bukan Sel

    Atas pengungkapan ini, pakar militer asal Yordania, Mohammed Al-Samadi mengatakan kalau para tersangka yang terlibat dalam rencana yang bertujuan merusak keamanan nasional dan memicu kekacauan di Yordania “adalah jaringan, bukan sel, dan intelijen Yordania menangani mereka secara profesional.”

    Berbicara kepada Al Mamlaka, ia menekankan kalau Yordania adalah negara yang stabil di lingkungan yang tidak stabil, dan keamanannya menjadi sasaran banyak faksi ekstremis.

    “Petunjuk saat ini menunjuk ke Ikhwanul Muslimin, bahkan jika ada faksi-faksi ekstremis yang beroperasi di dalamnya,” kata pakar militer itu menduga organisasi yang dia duga menjadi induk para tersangka.

    Terkait putusan yang akan dijatuhkan terhadap mereka yang terlibat dalam rencana ini, ia berkata, “Saya rasa kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada investigasi dan peradilan. Yordania adalah negara hukum, lembaga, dan keadilan, bukan negara represif. Hal ini telah terbukti sebelumnya dalam banyak kasus, karena para terdakwa memberikan pernyataan mereka seperti yang mereka lakukan di televisi, dan mereka akan dirujuk ke peradilan.”

    Al-Samadi menjelaskan bahwa “rencana-rencana ini ditujukan untuk merusak keamanan nasional, memicu kekacauan dan kerusakan fisik, serta mengganggu stabilitas Yordania.”

    Ia menegaskan bahwa “Departemen Intelijen Umum memiliki kemampuan yang sangat berkualitas dan profesional serta memiliki pendekatan strategis dalam melakukan pemantauan dan tindak lanjut, dan tidak terburu-buru dalam menangkap mereka yang terlibat, sehingga semua informasi dapat dikumpulkan dan semua anggota jaringan ini dapat diidentifikasi.”

    Al-Samadi menjelaskan, “Ini bukan kelompok, melainkan jaringan yang erat. Itulah sebabnya Badan Intelijen memantau mereka untuk mengumpulkan semua informasi dengan tenang dan sabar, tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan, dan untuk memastikan bahwa semua terdakwa tertangkap, terutama setelah mereka membuat rudal pertama dan sebelum mereka mulai melaksanakan ancaman.”

    Ia menjelaskan bahwa jaringan ini adalah “sekelompok sel yang beroperasi sejak 2021, mengangkut dan menyimpan bahan peledak tinggi dan C4, yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak tinggi. Jaringan ini juga menyembunyikan roket Katyusha di Marj al-Hamam pada 2023 dan menangkap sel pembuat roket tahun ini. Jaringan ini juga mencakup proyek pembuatan pesawat nirawak dan kunjungannya ke luar negeri untuk memantau proses pembuatannya. Lebih jauh, pemantauan keuangan dan pelatihan di luar Yordania membuktikan bahwa ini adalah jaringan sel dalam suatu organisasi.”

     

    (oln/anews/khbrn/*)

     

  • Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Lagi Bertugas dalam Operasi Northcom

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam kecelakaan kendaraan, Selasa (15/4/2025).

    Para personel militer AS yang tewas dan terluka itu sedang dalam tugas dalam pengerahan pasukan untuk mendukung Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan, Komando Utara AS (Northcom) mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.50 pagi waktu setempat (1450GMT) di dekat Santa Teresa, New Mexico, Meksiko menurut pernyataan tersebut.

    “Nama-nama korban tewas tidak akan dirilis sampai keluarga terdekat telah diberitahu,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan militer AS menambahkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan.

    Anggota militer yang terluka sedang menerima perawatan di fasilitas medis setempat.

    Menurut laporan media AS, insiden tersebut menandai salah satu kematian pertama yang diungkapkan ke publik terkait dengan penyebaran pasukan di perbatasan AS-Meksiko.

    Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan merupakan bagian dari upaya dukungan Departemen Pertahanan untuk operasi keamanan perbatasan yang dikoordinasikan dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    PERBATASAN AS-MEKSIKO – Tangkap layar Anews, Rabu (16/4/2025) menunjukkan Pasukan Garda Nasional Meksiko memeriksa orang-orang yang diduga akan menyelundup ke wilayah Amerika Serikat (AS). Dalam pengetatan perbatasan, Presiden AS, Donald Trump mengerahkan personel tambahan hingga total menjadi 4 ribu personel militer AS untuk menjaga perbatasan. (Anews/Tangkap Layar)

    4 Ribu Personel di Perbatasan

    Seperti diketahui, AS tengah meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan mereka. 

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir Januari kemarin mengumumkan penambahan 1.500 tentara tambahan AS di perbatasan AS-Meksiko.

    Keputusan ini menjadikan jumlah tentara yang dikerahkan di perbatasan mencapai total 4.000 personel.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari AFP.

    Tentara tambahan ini terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    Pasukan tambahan ini akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah ditempatkan di perbatasan.

    Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

    Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

    Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

    Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

    Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

    Penetapan Keadaan Darurat Nasional

    Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

    Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

    Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

    Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

    Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

    Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

    Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

    Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

    Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

    Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

    Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    “Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami,” kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).

    Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko.

    Trump pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang “tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat”.

    Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara AS.

    “Itu pantas, dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami,” tegas Trump dalam sebuah konferensi pers.

    Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke AS.

    Presiden terpilih AS yang dilantik 20 Januari itu, mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan “tarif yang besar” sebagai bentuk sanksi.

    “Kami ingin bergaul dengan semua orang. Tapi, Anda tahu… butuh dua orang untuk berdansa tango,” kata Trump.

    Segera setelah itu, sekutu lama Trump, Anggota DPR Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengumumkan di X telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal, termasuk FAA dan militer.

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko.”

    Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label “America Mexicana” atau “Amerika Meksiko.”

    Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico.

    “Saya rasa, jika mereka ingin mengganti nama Teluk Meksiko, mengapa tidak mengganti Amerika Serikat menjadi Amerika Meksiko?,” ujar Sheinbaum dengan candaan, dikutip dari USA Today.

     

    (oln/anews/tribunnews/*)

     

  • Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Dibekukan

    TRIBUNNEWS.COM- Upaya Presiden Donald Trump untuk merombak pendidikan tinggi melalui tuduhan anti-Semitisme yang dijadikan senjata telah mendapat pukulan besar setelah Universitas Harvard menolak untuk mematuhi tuntutan federal yang luas, yang memicu pembekuan pendanaan sebesar $2,3 miliar.

    Bentrokan ini menandai momen yang menentukan dalam kampanye yang meningkat oleh pemerintahan Trump untuk membentuk kembali nilai-nilai dan prioritas universitas-universitas Amerika, khususnya yang dipandang sebagai benteng pemikiran progresif.

    Harvard adalah salah satu dari 60 universitas yang menjadi sasaran pemotongan dana oleh pemerintahan Trump dalam tindakan keras yang lebih luas terhadap kampus-kampus atas tuduhan anti-Semitisme.

    Inti pertikaian ini adalah tuduhan bahwa lembaga-lembaga elit telah gagal mengatasi anti-Semitisme, tuduhan yang menurut para kritikus digunakan untuk menekan aktivisme politik, membubarkan inisiatif-inisiatif keberagaman, dan membungkam pandangan-pandangan yang berbeda, terutama setelah terjadinya protes mahasiswa pro-Palestina menyusul serangan militer Israel ke Gaza.

    Dalam surat beberapa halaman yang dikirim oleh pemerintah federal, Harvard diperintahkan untuk membubarkan semua program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), mengakhiri apa yang digambarkan oleh administrasi sebagai pertimbangan berbasis ras dalam penerimaan atau perekrutan dan departemen audit untuk memastikan apa yang disebutnya “keberagaman sudut pandang.” 

    Surat itu juga menuntut asosiasi pengacara dan organisasi mahasiswa pro-Palestina di universitas tersebut, menyeleksi mahasiswa internasional yang “memiliki sikap bermusuhan terhadap nilai-nilai Amerika,” dan memberikan laporan kemajuan rutin dan akses ke proses pengambilan keputusan internal kepada otoritas federal.

    Pemerintahan tersebut juga memerintahkan Harvard untuk mengeluarkan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi pro-Palestina di masa lalu, dan untuk mengidentifikasi dan berpotensi memberikan sanksi kepada anggota fakultas yang bekerja di departemen yang diklaim terkait dengan pandangan anti-Semit.

    Sebagai tanggapan, Harvard menolak tuntutan tersebut secara langsung, menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan akademis dan “melanggar hak Amandemen Pertama Harvard dan melampaui batas kewenangan pemerintah yang ditetapkan undang-undang.” 

    Dalam balasan resminya, universitas tersebut menyatakan bahwa “tidak akan menyerahkan independensinya atau melepaskan hak konstitusionalnya,” menambahkan bahwa usulan pemerintah tersebut “melampaui kewenangan sah dari administrasi ini atau administrasi mana pun” dan melanggar kebebasan yang telah lama dilindungi oleh Mahkamah Agung.

    Universitas tersebut mengakui perlunya mengatasi anti-Semitisme dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, dan menyoroti serangkaian inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan iklim kampus dan menegakkan hukum federal. 

    Namun, universitas tersebut menegaskan bahwa kepatuhan terhadap ultimatum federal akan berarti pengambilalihan lembaga akademis swasta oleh pemerintah, yang akan merusak perlindungan konstitusional dan kebebasan akademis.

    Pembekuan pendanaan diumumkan beberapa jam setelah penolakan universitas dan merupakan bagian dari tinjauan federal yang lebih luas yang menargetkan hampir $9 miliar dalam kontrak dan hibah yang diberikan kepada institusi tersebut.

    Kampanye untuk membentuk kembali pendidikan tinggi di sepanjang garis ideologis yang menguntungkan Israel telah membuat beberapa universitas patuh di bawah tekanan. Universitas Columbia telah mengajukan tuntutan serupa setelah menghadapi ancaman pemotongan dana. 

    Sebaliknya, Harvard telah menjadi institusi Ivy League pertama yang mengambil sikap publik dan tanpa kompromi, menolak apa yang oleh para kritikus digambarkan sebagai upaya “McCarthyite” untuk menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik di kampus.

    Tindakan pemerintah ini muncul di tengah perubahan besar dalam sentimen publik AS. Jajak pendapat terkini menunjukkan adanya perbedaan tajam antara partai dan generasi dalam sikap terhadap Israel, dengan mayoritas anak muda Amerika menyatakan penentangan terhadap negara pendudukan tersebut dan semakin mendukung hak-hak Palestina. 

    Di antara para pemilih Demokrat, dukungan untuk Israel telah menurun drastis sejak genosida di Gaza.

    Penelitian Pew terbaru menunjukkan bahwa di antara kelompok usia 18–49 tahun, hanya di antara kaum Republikan yang lebih tua, Israel masih mendapat dukungan mayoritas.

    Sementara pemerintahan Trump menampilkan tindakannya sebagai tindakan keras terhadap anti-Semitisme, para kritikus berpendapat bahwa tindakannya mengaburkan batasan antara anti-Semitisme dan kritik yang sah terhadap Israel. 

    Mereka menyoroti desakan pemerintahan agar universitas mengadopsi definisi Aliansi Mengenang Holocaust Internasional (IHRA) yang kontroversial, dengan mencatat bahwa tujuh dari sebelas contoh ilustrasi yang disertakan dalam definisi tersebut menyamakan bentuk-bentuk kritik tertentu terhadap Israel dengan anti-Semitisme.

    Dalam pernyataan publik yang jarang terjadi mengenai masalah ini, mantan Presiden AS Barack Obama memuji sikap universitas tersebut, dengan mengatakan bahwa universitas tersebut “memberikan contoh” bagi universitas lain dengan menolak “upaya ceroboh untuk mengekang kebebasan akademis.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Pemuda Ukraina Diming-imingi Rp403 Juta agar Jadi Tentara, Tak Sampai 500 yang Mendaftar – Halaman all

    Pemuda Ukraina Diming-imingi Rp403 Juta agar Jadi Tentara, Tak Sampai 500 yang Mendaftar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut akan melakukan segalanya demi bisa merekrut lebih banyak pasukan guna melawan Rusia.

    Mantan Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov mengatakan baru-baru ini Ukraina menginisiasi program untuk merekrut para pemuda sebagai sukarelawan tentara.

    Para calon tentara itu diiming-imingi uang sebesar 1 juta hyrvnia atau sekitar Rp403 juta dengan syarat mengikuti dinas militer selama satu tahun.

    Menurut Azarov, karena banyaknya tentara yang tewas, hanya ada kurang dari 500 orang yang menerima tawaran itu. Padahal, jumlah uang itu termasuk sangat besar untuk standar Ukraina.

    Kyiv Independent pada bulan Februari lalu melaporkan pemerintah Ukraina memang menawari para pemuda Ukraina untuk bergabung dengan militer.

    Mereka ditawari gaji besar, pendidikan gratis, dan pinjaman jangka panjang tanpa bunga untuk membeli rumah.

    “Seseorang akan bisa mendapatkan uang satu juta hryvnia dalam setahun. Selain itu, para pemuda yang berdinas selama setahun saat perang akan bisa memilih lembaga pendidikan tinggi dan belajar gratis tanpa ujian, negara akan membayar semua biayanya,” kata Zelensky menurut Ukrinform.

    Sebelumnya, dalam wawancara dengan Reuters, Zelensky mengatakan militernya berencana memulai apa yang disebut sebagai “kontrak khusus”.

    Muncul pula laporan bahwa para legislator AS dan NATO mendesak Ukraina untuk menurunkan usia wajib militer dari 25 tahun menjadi 18 tahun.

    Ukraina sudah lama menentang permintaan dari AS untuk menurunkan usia wajib militer.

    Sementara itu, kepada Russia Today, Azarov mengatakan saat ini upaya rezim Zelensky untuk mati-matian merekrut tentara sudah terlihat jelas dalam pesan-pesannya.

    Panglima Tertinggi Ukraina Alexsandr Syrsky telah mengungkapkan rencana rekrutmen 30.000 tentara per bulan. Lalu, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Kolonel Pavel Palise telah meminta adanya wajib militer untuk perempuan.

    TENTARA UKRAINA – Potret tentara Ukraina yang diunggah Presiden Volodymyr Zelensky di akun Instagram resminya, 27 Februari 2025. (Angkatan Darat Ukraina/Instagram Volodymyr Zelensky)

    Menurut Azarov, Zelensk bahkan akan memberlakukan wajib militer bagi pemuda berusia 18 tahun jika tidak ada kecaman dari warganya.

    Saat ini Ukraina mengandalkan wajib militer untuk meningkatkan jumlah tentaranya saat perang. Tahun kemarin Ukraina menurunkan usia wajib militer dari 27 tahun menjadi 25 tahun.

    “Zelensky akan melakukan segalanya. Satu-satunya yang menahannya adalah ketidakpuasan masyarakat,” kata Azarov yang menjabat sebagai PM Ukraina dari tahun 2010 hingga 2014 itu.

    “Orang-orang sudah marah karena cara mobilisasi dilakukan, ketika para pria berusia 20 hingga 60 tahun bisa dibawa dari jalanan, dipukuli, dan dikirim ke garis depan.

    Dia juga menyinggung video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan lebih dari seratus kasus wajib militer paksa.

    Menurut Azarov, andaipun laki-laki yang lebih muda diwajibkan bergabung dengan militer, hal itu hanya akan berdampak kecil terhadap efektivitas tempur pasukan Ukraina.

    “Bayangkan seorang berumur 18 tahun dimobilisasi dan dikirim ke garis depan setelah menjalani hanya tiga atau empat hari latihan,” katanya.

    “Apa gunanya? Apa keterampilan yang mereka punya? Bahkan, bisakah dia membela dirinya?” tanya dia.

  • Harvard Menolak Tunduk pada Donald Trump, Sekalipun Hibah Rp 38 Triliun Harus Dibekukan – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan? – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan?

    TRIBUNNEWS.COM- Universitas Harvard mengatakan pihaknya tidak akan menuruti tuntutan Presiden AS Donald Trump – ada pendanaan federal atau tidak.

    “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta,” kata presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat yang diunggah di situs web universitas tersebut.

    Tidak lama setelah Harvard menolak menyetujui daftar tuntutan Gedung Putih – yang mencakup arahan tentang cara mengatur, merekrut, dan mengajar – pemerintahan Trump membekukan dana federal sebesar $2,2 miliar (Rp 37 Triliun) untuk institusi tersebut.

    Banyak mahasiswa dan alumni memuji keputusan universitas untuk mempertahankan pendiriannya, meskipun ada konsekuensinya. 

    Mantan Presiden Barack Obama, yang juga seorang alumni, menyebut langkah Trump “tidak masuk akal” dan memuji Harvard sebagai “contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya”.

    Namun dengan miliaran yang dipertaruhkan, perebutan posisi yang lebih tinggi mungkin hanya serangan pembuka dalam perang gesekan antara pemerintah federal dan pendidikan tinggi.

    Serangan Trump terhadap Harvard tidaklah terisolasi – satuan tugas antisemitisme pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 60 universitas untuk ditinjau.

    Masalahnya, kata pemerintah, adalah protes kampus pro-Palestina tahun lalu, yang mengguncang kampus-kampus di seluruh negeri, dan yang menurut pemerintahan Trump berkontribusi terhadap pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.

    Bulan lalu, Universitas Columbia menyetujui banyak tuntutan pemerintah pasca protes – setelah pemerintah memotong dana sebesar $400 juta.

    Harvard juga membuat konsesi. Universitas itu setuju untuk bekerja sama dengan gugus tugas administrasi untuk memerangi antisemitisme. 

    Universitas itu memberhentikan para pemimpin Pusat Studi Timur Tengah dan menangguhkan Prakarsa Agama, Konflik, dan Perdamaian atas tuduhan bias anti-Israel.

    Dan pada bulan Januari, Harvard menyelesaikan dua tuntutan hukum yang diajukan oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh adanya antisemitisme. 

    Universitas tersebut tidak mengakui adanya kesalahan, dan mengatakan bahwa penyelesaian tersebut menunjukkan komitmennya untuk mendukung mahasiswa dan staf Yahudinya.

    Namun, universitas tersebut menarik garis pada daftar tuntutan Gedung Putih pada hari Jumat.

    Mahasiswa Harvard Sa’maia Evans, yang merupakan aktivis dan anggota Organisasi Perlawanan Afrika dan Afrika Amerika di universitas tersebut, mengatakan keputusan universitas untuk mengambil sikap sudah lama diambil.

    “Harvard hanya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya kepada BBC. 

    Ia menunjuk protes di kampus dalam beberapa minggu terakhir – dan kritik luas atas kesepakatan Columbia dengan pemerintahan Trump – sebagai faktor yang membantu menekan pejabat universitas.

    “Mereka tahu publik – mereka akan menghadapi reaksi keras publik” jika mereka menyerah, kata Evans.

    “Akan menjadi hal yang tidak lazim bagi Harvard untuk melakukan sesuatu di luar kepentingannya sendiri.”

    Dengan dana abadi sebesar $53,2 miliar – angka yang lebih besar dari PDB beberapa negara kecil – Harvard secara unik mampu bertahan menghadapi badai. Namun para ahli mengatakan bahwa universitas tersebut masih dalam kondisi terdesak.

    “Sebagian besar pembuat kebijakan menganggap dana abadi sebagai rekening giro, kartu debit tempat Anda dapat menarik uang dan menggunakannya untuk tujuan apa pun,” kata Steven Bloom, juru bicara American Council on Education. “Tetapi sebenarnya tidak demikian.”

    Meskipun dana abadi Harvard sangat besar, disebutkan bahwa 70 persen uangnya dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu – yang merupakan hal umum untuk dana abadi pendidikan, menurut Tn Bloom.

    Harvard harus membelanjakan uang sesuai dengan arahan para donatur, atau mereka akan menghadapi tanggung jawab hukum.

    Dan pengeluaran Harvard sangat besar – anggaran operasionalnya tahun 2024 sebesar $6,4 miliar. 

    Sekitar sepertiganya didanai oleh dana abadi – dengan 16?rasal dari pemerintah federal, sering kali untuk membantu hal-hal yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh AS, seperti penelitian biomedis.

    Tn. Bloom mengatakan aturan emas untuk pendanaan dana abadi adalah bahwa universitas tidak boleh menghabiskan lebih dari 5?ri total dana abadi mereka setiap tahun. Untuk menutupi kerugian sebesar $2 miliar, universitas harus meningkatkan dana abadinya sebesar $40 miliar.

    “Anda tidak dapat menemukan 40 miliar dolar di bawah batu,” kata Tn. Bloom.

    Dan penderitaan itu hanya akan bertambah jika Trump mampu mewujudkan ancamannya untuk mencabut status bebas pajak Harvard. 

    Status itu membantu sekolah tersebut terhindar dari membayar pajak atas investasi dan propertinya. 

    Harvard memiliki kampus di seluruh wilayah Greater Boston, dan diperkirakan oleh Bloomberg telah menghemat $158 juta untuk tagihan pajak propertinya pada tahun 2023.

    Realitas situasi ini membuat sebagian pelajar skeptis tentang berapa lama hal ini dapat berlangsung.

    “Pemerintah dapat berbuat lebih banyak jika ingin menyerang Harvard, dan saya tidak optimistis hal itu akan berhenti setelah memotong $2,2 miliar,” kata Matthew Tobin, perwakilan akademis di dewan mahasiswa Harvard.

    Tn. Tobin mengatakan gagasan bahwa pemerintahan Trump membuat tuntutan ini untuk membantu Harvard adalah “omong kosong”.

    “Ini adalah serangan yang tidak beritikad baik,” katanya kepada BBC. 

    “Pemotongan dana ini ada hubungannya dengan Trump yang menyerang sebuah institusi yang menurutnya liberal, dan ingin melakukan kontrol lebih besar terhadap apa yang diajarkan orang dan bagaimana siswa belajar dan berpikir.”

    SUMBER: BBC

  • Bikin Amerika Dongkol, Enam Pesawat Angkut China Xian Y-20 Muncul di Mesir, Bawa Senjata Terbaru? – Halaman all

    Bikin Amerika Dongkol, Enam Pesawat Angkut China Xian Y-20 Muncul di Mesir, Bawa Senjata Terbaru? – Halaman all

    Bikin Amerika Dongkol, Enam Pesawat Angkut China Xian Y-20 Muncul di Mesir, Bawa Senjata Terbaru?

    TRIBUNNEWS.COM – China diduga secara senyap menjalin hubungan ‘belakang’ dengan mitra-mitra utama Amerika Serikat (AS) di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

    Dugaan itu menguat saat pesawat-pesawat kargo militer China terlihat bepergian ke Mesir. 

    “Penerbangan enam pesawat angkut militer raksasa Xian Y-20 dari Tiongkok ke Mesir beberapa hari lalu telah memicu berbagai spekulasi, terutama mengenai kargo yang dibawanya, yang hingga kini belum terungkap,” kata ulasan situs militer DSA, Rabu (16/4/2025).

    Di luar pertanyaan tentang muatan yang dibawa oleh pesawat angkut People Liberation Army Air Forces (Angkatan Udara Tentara China), penerbangan itu juga menunjukkan meningkatnya hubungan militer antara Tiongkok dan Mesir, yang merupakan sekutu kuat AS di Timur Tengah.

    “Penerbangan pesawat angkut militer China ke Mesir pasti akan menimbulkan kekesalan di Amerika Serikat,” tambah ulasan tersebut.

    Terkait hubungan Mesir-China ini, pengamat Open Source Intelligence (OSINT) menggunakan aplikasi pelacakan penerbangan seperti Flight Radar untuk melacak penerbangan pesawat angkut militer raksasa China ke Mesir.

    Mereka melacak pesawat angkut yang terbang dari China dan singgah di Dubai, sebelum mendarat di Mesir.

    KARGO MILITER – Penampakan pesawat angkut militer raksasa Xian Y-20 buatan China. Sebanyak enam pesawat kargo ini dilaporkan terbang ke Mesir, baru-baru ini, memicu spekulasi mengangkut persenjataan baru. Mesir selama ini diketahui bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan pengadaan senjata.

    Spesifikasi Pesawat Kargo Xian Y-20 China

    Pesawat angkut strategis Xian Y-20, yang dikembangkan oleh Xi’an Aircraft Industrial Corporation di bawah Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

    Pesawat ini merupakan satu di antara aset terpenting dalam kemampuan mobilitas udara Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAAF) di era modern.
     
    Pesawat ini dirancang untuk melaksanakan berbagai misi logistik berskala besar termasuk pengiriman pasukan, peralatan berat, kendaraan lapis baja, dan bantuan kemanusiaan lintas benua, sehingga memperkuat kemampuan operasional luar negeri China.

    Dengan panjang bodi sekitar 47 meter, lebar sayap 50 meter, dan kapasitas muatan maksimum hingga 66 ton, Y-20 mampu mengangkut berbagai jenis platform termasuk tank ringan, sistem pertahanan udara, dan pasokan penting ke medan operasional yang terpencil dan menantang.

    Pesawat kargo Y-20 juga memiliki jangkauan operasional sekitar 7.800 kilometer tanpa pengisian bahan bakar, yang memungkinkannya untuk menjalankan misi jarak jauh di Asia, Afrika, dan Timur Tengah—memberikan China keuntungan strategis dalam konteks geopolitik regional dan global.

    Pesawat ini juga dilengkapi dengan pintu kargo belakang dan sistem winch internal yang memudahkan proses pemuatan dan pemindahan peralatan berat dengan cepat, termasuk dalam situasi darurat atau bencana alam.

    Dalam beberapa waktu terakhir, beberapa varian Y-20 juga telah dikembangkan untuk tujuan khusus seperti versi pengisian bahan bakar udara (Y-20U) dan potensi sebagai pesawat amfibi dan dukungan medis, sehingga memperluas spektrum operasionalnya dalam peperangan multi-domain modern.

    KARGO MILITER – Penampakan pesawat angkut militer raksasa Xian Y-20 buatan China. Sebanyak enam pesawat kargo ini dilaporkan terbang ke Mesir, baru-baru ini, memicu spekulasi mengangkut persenjataan baru. Mesir selama ini diketahui bergantung pada Amerika Serikat dalam urusan pengadaan senjata.

    Bukti China Sudah Mampu Saingi China

    Secara umum, kemunculan Y-20 sebagai pesawat angkut strategis buatan lokal membuktikan kemajuan pesat industri kedirgantaraan Tiongkok.

    Pesawat kargo ini juga membuat PLAAF lebih kompetitif dalam mendukung operasi luar negeri dan memperkuat pengaruh militer Beijing secara internasional.

    Tak cuma itu, China juga bisa menyaingi AS dalam hubungan militer dengan Mesir.

    “Hubungan militer antara Mesir dan Cina telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang mencerminkan upaya bersama kedua negara untuk memperkuat kerja sama strategis dan memperluas pengaruh geopolitik masing-masing,” kata ulasan tersebut.

    Sejak awal tahun 2025, Mesir dan Tiongkok telah memasuki apa yang disebut sebagai “dekade emas” dalam hubungan bilateral mereka, yang ditandai dengan peningkatan signifikan dalam kerja sama pertahanan, termasuk pelatihan bersama, transfer teknologi, dan perolehan persenjataan canggih.

    JET BUATAN CHINA – Jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10C buatan China. Pesawat ini dilaporkan diterima oleh Angkatan Udara Mesir pada awal 2025.

    Dari Jet hingga Rudal

    Dalam upaya memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mengurangi ketergantungannya pada pemasok senjata tradisional dari Barat, Mesir telah mengakuisisi berbagai sistem persenjataan dari China.

    Di antara akuisisi utama adalah jet tempur generasi 4,5 Chengdu J-10C, yang dilaporkan diterima oleh Angkatan Udara Mesir pada awal 2025.

    Laporan pada Februari menyatakan kalau Angkatan Udara  Mesir  kemungkinan telah menerima gelombang pertama jet tempur J-10CE buatan China, yang dilengkapi dengan rudal udara-ke-udara jarak jauh (Beyond Visual Range) PL-15.

    Kemungkinan ini diungkapkan pengamat kedirgantaraan China Hurin melalui platform media sosialnya X, yang memperlihatkan dua jet tempur J-10CE Mesir sedang beraksi.

    Angkatan Udara Mesir dilaporkan berencana untuk memperoleh hingga 40  jet tempur J-10C E buatan China.

    Pesawat tempur J-10CE merupakan varian ekspor dari pesawat tempur J-10C “Vigorous Dragon” yang dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Corporation untuk  Angkatan Udara Cina.
     
    Pada September tahun lalu, Mesir dilaporkan memutuskan untuk membeli jet tempur J-10C buatan China untuk menggantikan  jet tempur tua buatan AS  yang saat ini digunakan oleh angkatan udara negara Arab tersebut.

    Meskipun Kementerian Pertahanan Mesir belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang hal itu, media lokal dan asing telah mengonfirmasinya.

    Laporan tentang kemungkinan Mesir memperoleh jet tempur J-10C mulai mengemuka pada tahun 2023, dengan laporan bahwa pejabat pertahanan senior dari negara Arab dan China dikatakan telah bertemu di Langkawi selama  pameran LIMA 2023  untuk membahas akuisisi jet tempur tersebut.
     
    Pada LIMA 2023, tim aerobatik China “1 Agustus” yang menggunakan jet tempur J-10C juga akan berpartisipasi dalam pameran kedirgantaraan dan maritim di pulau resor tersebut.
     
    Pada Juli 2024, tawaran  China  kepada Mesir untuk memperoleh jet tempur J-10C disebut-sebut telah disampaikan saat Panglima Angkatan Udara Mesir Jenderal Mahmud Foaad Abdel Gawaad ​​​​mengunjungi Beijing dan bertemu dengan mitranya Jenderal Chang Dingqiu di Beijing.

    Pertemuan antara Panglima Angkatan Udara Mesir dan China di Beijing dilakukan atas undangan Jenderal Chang Dingqiu untuk lebih meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara.

    Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Angkatan Bersenjata Mesir, kunjungan Panglima Angkatan Udara Mesir ke China membuktikan komitmen  kekuatan Timur Tengah untuk lebih meningkatkan hubungan militer dengan negara-negara sahabat.

    Jenderal Mahmoud Foaad juga mengunjungi Pangkalan Udara Tangshan di mana ia dan delegasi perwira senior Angkatan Udara Mesir menyaksikan demonstrasi penerbangan jet tempur J-10C. 

    Mesir juga dilaporkan telah memperoleh dan mengoperasikan beberapa sistem pertahanan udara buatan China sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan mengurangi ketergantungannya pada pemasok tradisional dari Barat dan Rusia.

    SETARA ARHANUD CHINA – Sistem pertahanan udara HQ-9B buatan China. Sistem pertahanan udara ini dianggap setara dengan sistem S-400 buatan Rusia.

    Akusisi Sistem Pertahanan Udara HQ-9B

    Baru-baru ini, laporan media mengungkapkan bahwa Mesir telah mengakuisisi sistem pertahanan udara HQ-9B dari China, yang dianggap setara dengan sistem S-400 buatan Rusia.

    Sistem pertahanan udara HQ-9B adalah rudal permukaan-ke-udara jarak jauh generasi baru yang dikembangkan oleh China sebagai jawaban atas kebutuhan modern dalam menghadapi ancaman multi-dimensi dari udara.
     
    Dikembangkan oleh China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), HQ-9B dirancang untuk memberikan perlindungan berlapis terhadap berbagai ancaman termasuk pesawat tempur generasi terbaru, rudal jelajah, rudal balistik jarak pendek, serta kendaraan udara tak berawak (UAV).
     
    HQ-9B adalah versi lanjutan dari seri HQ-9 dan menawarkan peningkatan signifikan dalam jangkauan, kemampuan deteksi, dan akurasi intersepsi dibandingkan dengan versi asli.

    Sistem ini mampu mencegat target sejauh 250 hingga 300 kilometer, tergantung pada jenis rudal yang digunakan, dan beroperasi pada ketinggian hingga 30 kilometer, menjadikannya salah satu sistem pertahanan udara paling mumpuni yang dimiliki China dan sekutunya.

    HQ-9B dilengkapi dengan radar array bertahap aktif yang mampu mendeteksi, melacak, dan menyerang beberapa target secara bersamaan, dengan kemampuan “lacak-lawan-ganggu” yang memungkinkannya beroperasi di lingkungan peperangan elektronik yang kompleks.

    Rudal HQ-9B menggunakan kombinasi sistem panduan inersia dengan pembaruan pertengahan jalur serta panduan radar aktif di fase terminal untuk akurasi tinggi dalam intersepsi target.

    Dalam konteks geostrategis, kehadiran HQ-9B dalam kekuatan militer mengirimkan sinyal yang jelas tentang kemampuan suatu negara untuk mempertahankan wilayah udaranya secara mendalam, menambahkan kemampuan pencegahan terhadap segala bentuk serangan udara konvensional atau asimetris.

    Secara keseluruhan, HQ-9B merupakan simbol kemajuan industri pertahanan China dan cerminan upaya negara-negara seperti Mesir untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka melalui akuisisi sistem buatan China yang kompetitif dan berteknologi tinggi.

    Selain itu, Mesir juga mengoperasikan pesawat tak berawak tempur Wing Loong-1D yang dikembangkan Cina, yang menawarkan kemampuan serangan dan pengawasan yang sebanding dengan MQ-9 Reaper buatan AS, tetapi dengan biaya lebih rendah.

    Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan bersama drone ASN-209, yang diproduksi secara lokal di Mesir dengan bantuan teknologi dari China.

    Kerja sama militer antara kedua negara juga mencakup pelatihan bersama dan pertukaran teknologi.

    Misalnya, pada tahun 2015, Mesir dan Cina mengadakan latihan angkatan laut gabungan pertama mereka, yang menandakan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan.

    Dari gambaran eratnya hubungan Mesir-China di atas, meningkatnya hubungan militer kedua negara mencerminkan pergeseran strategis dalam lanskap geopolitik Timur Tengah.

    Pergeseran lanskap itu menunjukkan kalau negara-negara seperti Mesir berupaya mendiversifikasi sumber pengadaan pertahanan mereka dan tak melulu mengandalkan Barat dan AS.

    Menariknya, langkah itu dilakukan dengan memperkuat kedaulatan militer melalui kerja sama dengan negara-negara besar seperti China, saingan berat AS.

     

    (oln/dsa/*)