Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com Nasional

  • Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    Apa Perbedaan BPI Danantara dengan Kementerian BUMN?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan meresmikan Danantara pada 24 Februari 2025 mendatang.

    Awalnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Indonesia bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan untuk menggantikan peran Kementerian BUMN. Timbul pertanyaan, adakah perbedaan antara keduanya?

    Namun, setelah Undang-Undang BUMN disahkan, hal ini tidak terwujud dan Kementerian BUMN tetap ada.

    Sejatinya, perbedaan antara Danantara dan Kementerian BUMN terletak pada fungsi dan peran masing-masing.

    Tugas dan Fungsi Kementerian BUMN

    Kementerian BUMN akan bertindak sebagai regulator bagi BUMN, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

    Menyetujui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Mengusulkan agenda RUPS Mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku Menetapkan kebijakan strategis dalam bidang akuntansi, keuangan, pengembangan, investasi, operasional, serta pengadaan barang dan jasa Tugas dan Fungsi BPI Danantara

    Sementara itu, BPI Danantara memiliki peran sebagai eksekutor yang mengelola BUMN, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3E UU BUMN:

    Mengelola dividen holding investasi, holding operasional, dan BUMN Menyetujui penambahan atau pengurangan modal negara pada BUMN yang berasal dari pengelolaan dividen Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Membentuk holding investasi dan holding operasional Mengesahkan dan mengonsultasikan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada DPR RI

    Dengan adanya Danantara, dividen yang sebelumnya diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan dalam APBN, kini akan langsung dialokasikan untuk investasi oleh Danantara.

    Laba dari investasi yang dikelola oleh Danantara ini akan menjadi sumber dana untuk mendanai berbagai program Pemerintah.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal, Danantara akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun.

    Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    Apa Itu Danantara? Simak Penjelasan, Sumber Modal, Tujuan, hingga Pengelola di Baliknya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Sontak riuh kabar dan asumsi mengelilingi isu Danantara.

    Timbul dugaan proyek ini akan jadi jalan bagi pemerintah untuk mengelola dana fantastis BUMN, sembari pimpinannya diproteksi dari audit dan penyidikan hukum. Artinya, apabila ada kerugian ekonomi di masa depan, tak akan ada yang bisa diminta pertanggungjawaban.

    Benarkah demikian? Apa sebetulnya Danantara yang belakangan jadi sorotan?

    Pengumuman Prabowo soal rencana Danantara disampaikan melalui pidato daring dalam acara “World Government Summits” pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Kami siap meluncurkan Danantara Indonesia, lembaga negara baru kami, yang berdasarkan evaluasi awal memiliki (aset pengelolaan) lebih dari 900 miliar dolar AS,” kata Presiden.

    Danantara sudah pernah diagendakan peluncurannya pada 7 November 2024, tetapi ditunda lantaran adanya kunjungan luar negeri Prabowo serta penyelesaian revisi peraturan pemerintah serta peraturan presiden.

    Apa Sebenarnya Danantara?

    Danantara adalah lembaga investasi baru yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara maksimal demi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

    Nama Danantara berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, “Anagata” yang berarti masa depan, dan “Nusantara” yang merujuk pada Tanah Air Indonesia. Secara keseluruhan, Danantara menggambarkan energi masa depan Indonesia.

    Lembaga investasi ini mengusung semboyan “Untuk Indonesia Setara”, yang menunjukkan komitmen Danantara untuk bersaing secara global dan menjadikan Indonesia setara dengan negara maju dalam perekonomian dunia.

    Danantara memiliki konsep yang serupa dengan sovereign wealth funds (SWF), seperti Norges Bank Investment Management dari Norwegia dan Temasek dari Singapura.

    Pembentukan Danantara dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang disahkan pada Rapat Paripurna, Selasa, 4 Februari 2025.

    Tujuan Utama Danantara

    Danantara bertujuan untuk mengelola aset negara secara lebih efisien, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dalam lima tahun ke depan.

    Lembaga ini juga bertujuan untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan nasional, dan memanfaatkan sumber daya negara guna mendukung program-program pemerintah.

    Intinya, Danantara akan mengelola investasi di luar APBN dan menjadi dasar bagi superholding BUMN.

    Modal Danantara dari Mana?

    Pada tahap awal akan melibatkan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN, yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Total aset yang dikelola oleh Danantara pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS atau sekitar Rp9,729 triliun. Targetnya, nilai ini dapat meningkat hingga mencapai 982 miliar dolar AS, menjadikan Danantara sebagai SWF terbesar keempat di dunia.

    Strategi investasi Danantara akan berfokus pada sektor-sektor prioritas nasional, yang meliputi:

    Hilirisasi Pembangunan infrastruktur Ketahanan pangan Ketahanan energi Pengembangan industri substitusi impor dan digital Kepengurusan Danantara

    Danantara akan diurusi oleh sekelompok pejabat terstruktur, mencakup Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala.

    Berdasarkan RUU BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

    Anggota Dewan Pengawas akan terdiri dari pejabat negara atau pihak yang ditunjuk Presiden dan akan menjabat selama lima tahun, dengan kemungkinan diperpanjang sekali.

    Kepala Danantara adalah Mulaiman Darmansyah Hadad, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sementara Wakil Kepala Danantara adalah Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, Direktur Utama PT PAL Indonesia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    Oposisi Khawatirkan Tim Elon Musk yang Dibentuk Trump, Kini Minta Akses Data Pembayar Pajak

    PIKIRAN RAKYAT – Kehadiran satuan tugas pemangkasan biaya milik Elon Musk, Departemen Efisiensi Pemerintah, di IRS (Internal Revenue Service—lembaga pengumpulan pajak di AS) memicu kekhawatiran baru dari anggota parlemen Demokrat.

    Mereka mengkhawatirkan keamanan informasi pembayar pajak, dan apakah pekerjaan kelompok tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam penerimaan pengembalian pajak oleh pembayar pajak.

    Dalam surat tertanggal 17 Februari kepada IRS, Senator Ron Wyden dan Elizabeth Warren, keduanya dari Demokrat, mengutip laporan bahwa DOGE menekan IRS untuk menyetujui nota kesepahaman (“MOU”) yang akan memberikan akses luas kepada para insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Elon Musk di DOGE ke sistem, properti, dan kumpulan data IRS yang mencakup informasi pengembalian pajak pribadi dari ratusan juta warga negara dan bisnis Amerika.

    DOGE dan IRS

    DOGE dilaporkan meminta akses ke Sistem Pengambilan Data Terpadu IRS, atau IDRS, yang akan memberi kelompok tersebut akses ke data pajak untuk individu dan bisnis. DOGE saat ini berada di IRS. IRS tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Para pendukung DOGE memandang upayanya sebagai cara untuk memangkas apa yang mereka lihat sebagai pengeluaran federal yang membengkak pada saat pengeluaran negara melampaui pendapatan pajaknya.

    Namun, upaya kelompok tersebut juga telah memicu beberapa tuntutan hukum, dengan para advokat konsumen dan anggota parlemen Demokrat membunyikan peringatan awal bulan ini setelah DOGE memperoleh akses ke sistem pembayaran Departemen Keuangan, yang menyimpan data pribadi sebagian besar warga Amerika.

    Data IRS sangat sensitif, mengingat data tersebut mencerminkan rincian keuangan bagi jutaan warga Amerika dan bisnis, mulai dari pendapatan, pemberi kerja, kerugian, investasi, tanggungan, dan item lainnya. Berdasarkan hak-hak pembayar pajak IRS, informasi yang pembayar pajak berikan kepada IRS tidak akan diungkapkan kecuali diizinkan oleh pembayar pajak atau oleh hukum.

    “Insinyur perangkat lunak yang bekerja untuk Musk yang ingin mendapatkan akses ke informasi pengembalian pajak tidak memiliki hak untuk mengumpulkan data pembayar pajak dan mengirimkan data tersebut kembali ke bagian lain dari pemerintah federal dan dapat melanggar hukum jika mereka melakukannya,” tulis Wyden dan Warren dalam surat tertanggal 17 Februari.

    Perlindungan Data Pembayar Pajak

    Para senator menunjuk pada peraturan privasi dalam undang-undang pajak yang menurut mereka memberikan perlindungan hukum yang kuat untuk data pembayar pajak, dengan mencatat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat mengakibatkan penahanan atau hukuman pidana lainnya.

    Mereka menambahkan bahwa meskipun karyawan DOGE bekerja di Departemen Keuangan, yang mengawasi IRS, mereka mungkin tetap melanggar hukum dengan mengakses data pembayar pajak.

    “Ada pembatasan hukum dan peraturan yang serius tentang kapan karyawan di luar Departemen Keuangan dapat memperoleh akses ke informasi pengembalian pajak,” kata surat itu.

    Perlindungan terhadap data pembayar pajak ditingkatkan pada tahun 1970-an setelah mantan Presiden Nixon berupaya menggunakan IRS untuk melawan lawan politiknya, menurut blog Hukum Pajak Universitas New York.

    “Kongres bertindak untuk memberikan jaminan yang kuat terhadap penyalahgunaan tersebut dan konsensus bipartisan muncul untuk memastikan privasi informasi pajak setiap warga Amerika,” Robert Weissman, wakil presiden kelompok advokasi konsumen Public Citizen.

    “Upaya Musk dan DOGE untuk memperoleh akses ke data IRS menimbulkan pertanyaan mendalam tentang apakah perlindungan tersebut kini sedang dihancurkan,” tambahnya.

    Pembelaan Tim Trump

    Dalam wawancara dengan Fox News, Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih, mengatakan DOGE tengah berupaya menemukan tanda-tanda penipuan pajak.

    “Kami berbicara tentang melakukan tinjauan antipenipuan dasar untuk memastikan bahwa orang-orang tidak terlibat dalam pencurian besar-besaran atas manfaat pembayar pajak federal,” katanya.

    “Maksud saya, misalnya, kami membayar miliaran dolar setahun dalam bentuk pembayaran keringanan pajak anak kepada imigran gelap, miliaran dengan nilai B. Jadi ini adalah reformasi sistematis dan terprogram yang sedang kita bicarakan di sini,” tandasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dekarbonisasi Capai 1,7 Juta Metrik Ton C02, Kinerja Sustainability Pertamina 2024 Lampaui Target

    Dekarbonisasi Capai 1,7 Juta Metrik Ton C02, Kinerja Sustainability Pertamina 2024 Lampaui Target

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) berhasil lampaui target kinerja sustainability tahun 2024 hingga 110 persen. Sepanjang 2024, Pertamina berhasil melakukan dekarbonisasi sebesar 1,7 juta metrik ton C02 dari target 1,09 juta metric ton Co2.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan keberhasilan Pertamina dalam mengurangi emisi karbon didukung oleh seluruh Subholding yang telah menerapkan operasional bisnis yang lebih ramah lingkungan.

    “Pertamina komitmen menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung target pengurangan emisi dan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat*,” ujar Fadjar.

    Fadjar menambahkan, Pertamina memiliki 10 proyek unggulan yang berperan penting dalam penurunan emisi karbon. Ke-10 program ini berkontribusi menurunkan emisi 745.487 Ton CO2 eq per tahun atau 43,5% dari total penurunan emisi Perusahaan di tahun 2024.

    Ke-10 program tersebut antara lain Upgrade Burner Boiler, Optimalisasi pemanfaatan Gas Suar untuk Bahan Bakar Turbin, Pengurangan Gas Flare, Penghematan Konsumsi Bahan Bakar Gas, Efisiensi penggunaan Fuel Gas, penggunaan Biosolar sebagai bahan bakar Marine fleet, optimasi Load Boiler dan inisiatif dekarbonisasi lainnya.

    Menurut Fadjar, keberhasilan Pertamina dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan mendapat pengakuan dari tiga Lembaga rating ESG Internasional yakni CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI, dan Morningstar Sustainalytics.

    “Penerapan ESG di seluruh lini bisnis Pertamina telah diakui dalam sub industri integrated oil and gas secara global,” ungkap Fadjar.

    Pertamina, lanjut Fadjar, berkomitmen penuh menjalankan bisnis berkelanjutan selaras dengan tujuan dan Asta cita pemerintah mewujudkan swasembada energi nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    Tidak Ada Raja, Kami Lawan Tirani

    PIKIRAN RAKYAT – Pada Hari Presiden AS yang diperingati setiap Senin ketiga di bulan Februari atau 17 Februari 2025 waktu setempat, ribuan pengunjuk rasa menentang sebagian besar agenda Presiden Trump.

    Para pengunjuk rasa itu turun ke jalan di seluruh Amerika Serikat, menjuluki Trump sebagai “raja” pada Hari Presiden atas upayanya memberhentikan ribuan pekerja federal dan memecat jaksa penuntut dan pengawas independen dalam pemerintahan federal.

    Pada hari Sabtu, Trump mengisyaratkan di media sosial bahwa ia tidak akan mengindahkan kekhawatiran bahwa tindakannya yang besar-besaran dapat melanggar hukum, dengan mengunggah petikan kalimat yang sering dikaitkan dengan Napoleon Bonaparte, ia mengatakan bahwa mereka yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum apa pun.

    “Tidak ada raja, tidak ada mahkota, kami tidak akan mundur,” teriak mereka yang berkumpul beberapa ratus kaki dari Gedung DPR AS di National Mall di Washington.

    Penentangan terhadap Trump

    Banyak pengunjuk rasa yang menentang agenda Trump memeluk simbol-simbol patriotisme, mengibarkan bendera dan mengenakan anting-anting berbentuk hati dan beanie yang dihiasi dengan bendera AS. Para anggota kelompok a cappella menyanyikan lagu kebangsaan di dekat Capitol Reflecting Pool.

    “Itu lagu kebangsaan kita. Itu bendera kita. Itu milik kita,” kata Shawn Morris, presiden Gay Men’s Chorus of Washington, D.C.

    Morris mengatakan dia sangat terganggu oleh langkah Trump untuk mengeluarkan orang transgender dari militer dan menghapus penyebutan mereka dari situs web pemerintah federal. Dia menyatakan kekhawatiran bahwa perlindungan untuk pernikahan sesama jenis dapat terancam selanjutnya.

    “Tidak ada yang lebih patriotik daripada melawan tirani,” kata Kat Duesterhaus, yang melakukan perjalanan dari Miami untuk bergabung dengan protes di Washington.

    “Kita di sini karena kita adalah patriot,” lanjutnya.

    Krisis Konstitusional

    Kaitlin Robertson, seorang peserta protes yang melakukan pekerjaan advokasi untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, membawa bendera Amerika yang terbalik dan mengatakan negara itu berada dalam “krisis konstitusional,” sebuah istilah yang menurut beberapa pakar hukum sesuai dengan ruang lingkup pernyataan otoritas eksekutif pemerintahan Trump dalam menghadapi tantangan hukum.

    “Itu adalah simbol kesusahan,” katanya tentang bendera terbalik, yang juga diadopsi oleh para pendukung Trump dalam upayanya untuk membatalkan pemilihan 2020 yang kalah.

    Kelompok utama yang mengorganisasi protes tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai gerakan 50501, sebuah upaya akar rumput untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai keterlaluan Trump pada masa jabatan kedua dalam membentuk kembali pemerintahan.

    Pelampiasan Rasa Frustrasi

    Sarah Parker, direktur eksekutif organisasi anggota 50501, Voices of Florida, mengatakan protes nasional tersebut dipicu oleh sebuah unggahan di Reddit. Unggahan tersebut mendapat perhatian karena semakin banyak orang yang mencari cara untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka terhadap pemerintahan Trump.

    Kekhawatiran terhadap agenda Trump di antara para pengunjuk rasa beragam, termasuk kebijakan luar negerinya. Joseph Schiarizzi, seorang pengunjuk rasa yang memegang bendera NATO dan menggambarkan dirinya sebagai penganut paham libertarian, mengatakan pemerintahan Trump telah berusaha untuk membubarkan dan menyabotase aliansi militer dengan menenangkan Rusia terkait Ukraina.

    Unjuk rasa serupa dengan berbagai ukuran dan nama, beberapa disebut sebagai “Bukan Hari Presiden Saya” dan yang lainnya disebut “Hari Tanpa Raja,” terjadi di seluruh negeri, termasuk di Union Square di New York; kantor pos di Nantucket, di Massachusetts; Gedung Federal Poff di Roanoke, Va.; dan Gedung DPR Negara Bagian California di Sacramento.

    Departemen Kepolisian Sacramento memperkirakan jumlah massa di Gedung DPR sekitar 1.200 hingga 1.500 orang.

    Di New York, ribuan orang berbaris dari Union Square ke Washington Square Park pada Senin sore. Di bawah lengkungan itu, mereka mengibarkan bendera Amerika dan plakat-plakat tulisan tangan seperti “Hentikan Kudeta” dan “Tidak Ada Raja Miliarder,” yang merujuk pada peran miliarder teknologi Elon Musk dalam upaya Trump untuk mengecilkan dan membangun kembali tenaga kerja federal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kongkalikong Kades Kohod dengan Oknum di Kasus Pagar Laut, Pantes Jadi OKB dan Punya Rubicon

    Kongkalikong Kades Kohod dengan Oknum di Kasus Pagar Laut, Pantes Jadi OKB dan Punya Rubicon

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni membongkar kongkalikong Kades Kohod, Arsin bin Asip dengan para oknum. Dari aksinya, dia diduga meraup keuntungan hingga Rp23,2 miliar di kasus pagar laut misterius Tangerang.

    Dia membeberkan bahwa Arsin bin Asip telah menyulap 116 hektare lahan sekitar pagar laut. Modusnya, tanah yang diklaim area tambak padahal bidang laut dibuatkan girik palsu.

    Dalam aksinya, Kades Kohod itu bersekongkol dengan para oknum untuk membuat girik palsu yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHM/SHGB).

    “Arsin dapat Rp1.500/meter dibayar di awal,” ucap Gufroni, Senin 17 Februari 2025.

    Dia menuturkan bahwa setelah SHGB/SHM terbit, Arsin bin Asip kembali mendapat Rp20.000/meter.

    “Kami sudah melaporkan praktek culas Arsin ke Bareskrim Polri pada Jum’at, 17 Januari 2025 lalu,” kata Gufroni.

    “Jadi, dia dapat Rp20 ribu/meter dikali 116 hektare, maka totalnya Rp23,2 miliar. Udah banyak banget, maka wajar kalau kekayaan dia melesat jadi orang kaya baru dari awalnya dia bukan siapa-siapa,” tuturnya menambahkan.

    Sementara itu, Kades Kohod Arsin bin Asip melalui kuasa hukumnya, Yunihar membantah kliennya terlibat dalam kasus pagar laut misterius. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa kliennya menjadi korban, karena telah ditipu oleh dua orang pelaku yang menjadi mafia tanah berinisial SP dan C.

    “Tentunya Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati Pak Arsin. Pak Arsin ini hanya korban,” ujarnya.

    Kades Kohod: Saya juga Korban

    Kades Kohod, Arsin bin Asip menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan di kasus Pagar Laut. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya masuk sebagai korban terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut Tangerang.

    Sosok yang menghilang ketika ramai sorotan kepemilikan Rubicon dan dan sejumlah kendaraan lainnya itu menyampaikan klarifikasi dalam rekaman video berdurasi kurang lebih dua menit.

    “Saya ingin sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucap Arsin bin Asip, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia mengaku, kasus SHGB/SHM pagar laut yang menyeret namanya itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan Kades Kohod tersebut dalam mengeluarkan surat kepemilikan tanah yang akhirnya muncul sertifikat tanah itu.

    “Ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hati, kehati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohod,” ujar Arsin bin Asip.

    Arsin bin Asip menyampaikan, dari kejadian ini tentunya akan menjadi pelajaran dan evaluasi internal perangkat Desa Kohod untuk ke depannya.

    “Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan Desa Kohod di kemudian hari tidak terulang lagi,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin bin Asip juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Kobod dan masyarakat Indonesia atas perilaku serta tindakannya yang membuat gaduh selama ini.

    “Saya Arsin secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf,” tuturnya.

    Rubicon yang Jadi Sorotan

    Pada awal ramai kasus Pagar Laut Tangerang, Arsin bin Asip selaku Kades Kohod menjadi sorotan karena memiliki mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. Anggota DPR, Dede Yusuf menilai ini sebagai indikasi adanya permainan antara pengembang dan wilayah tertentu yang diberikan kemudahan dalam perizinan.

    Warga Desa Kohod membenarkan bahwa Arsin memiliki Rubicon sejak awal menjabat sebagai Kades pada 2021. Namun, kendaraan tersebut kini tidak terlihat di rumahnya sejak kasus pagar laut mencuat. Selain Rubicon, empat motor yang dimilikinya juga diduga telah dijual.

    Arsin juga memiliki Honda Civic Vtec berwarna putih keluaran tahun 2019 dengan nomor pelat B 412 SIN, yang jika dibaca menyerupai namanya. Mobil ini masih terparkir di rumahnya, namun pajaknya telah menunggak selama 4,5 tahun dengan denda mencapai Rp42.259.000.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    Dengar Suara Minta Tolong, Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Mau Melerai Keributan

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok pemuda terlibat keributan di kawasan Pasar Kota Jambi pada 11 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam keributan tersebut, terdengar suara minta tolong yang terdengar seorang anggota Brimob Polda Jambi, Aji (28).

    Aji yang sedang melintas di lokasi kejadian lantas mendatangi sumber suara minta tolong tersebut. Di lokasi, saat Aji berniat untuk melerai justru mengalami nasib yang apes.

    Pasalnya, saat hendak melerai keributan sekelompok pemuda tersebut, Aji justru ditusuk di bagian punggung.

    Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar mengatakan ada 5 pelaku yang ditangkap dalam kejadian ini. Para pelaku berhasil ditangkap dio Sumatera Selatan.

    “Anggota kami mencoba membantu karena ada orang yang minta tolong. Namun, saat menanyakan permasalahan kepada kelompok pemuda tersebut, anggota kami justru dianiaya dan ditusuk di bagian punggung,” ujar Kombes Boy, Senin, 17 Februari 2025.

    Satreskrim Polresta Jambi langsung bergerak mengamankan pelaku beberapa hari setelah kejadian yang dialami Aji.

    Soal peran lima pelaku yang ditangkap, Boy menjelaskan IN (20) diduga sebagai pelaku penusukan. Lalu F (20) diduga sebagai pelaku pemukulan, dan tiga pelaku lainnya, WA (21), AK (24), dan FY (21), turut serta dalam aksi penganiayaan.

    “Saat ini lima pelaku sudah kami amankan. Satu pelaku lainnya berinisial RR masih dalam pengejaran karena diduga melempar batu ke arah korban,” tuturnya.

    Usai ditangkap, para pelaku lini telah diperiksa secara intensif oleh Polresta Jambi. Polisi juga melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya yang masih buron.

    Soal kondisi korban saat ini, meski sempat menjalani perawatan medis, korban sudah pulang ke rumah.

    “Alhamdulillah, saya sudah cek, korban sudah pulang ke rumah dan bisa kembali bertugas,” tutur Kombes Boy.***

    Disclaimer: Artikel ini telah tayang sebelumnya di Serumpun Jambi dengan judul: Anggota Brimob Polda Jambi Ditusuk Saat Melerai Keributan, Lima Pelaku Berhasil Diringkus

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Indonesia Jadi Anggota School Meal Coalition karena Makan Bergizi Gratis, Ini Profil dari Koalisi Tersebut

    Indonesia Jadi Anggota School Meal Coalition karena Makan Bergizi Gratis, Ini Profil dari Koalisi Tersebut

    PIKIRAN RAKYAT – Pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, berkat Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia diterima menjadi anggota School Meals Coalition.

    School Meals Coalition menjadi perkumpulan internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB. Seluruh anak menerima makan di sekolah di seluruh dunia pada tahun 2030 menjadi tujuannya.

    Program makan di sekolah dipandang akan memudahkan mereka untuk bersekolah. mengikuti pelajaran. berkonsentrasi, dan berpartisipasi.

    Program ini pun terbukti meningkatkan jumlah anak yang bersekolah hingga 9%. Selain itu, meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 8%.

    Selain bermanfaat untuk anak sekolah, ada juga manfaat ekonomi bagi lingkungan di sekitarnya. Sebabnya. membangun sistem pasokan makanan yang menguntungkan petani juru masak, penyedia katering, dan penyeda transportasi.

    Hingga saat ini, dilansir dari laman resminya, 418 juta anak di berbagai belahan dunia menerima makan gratis di sekolah. Jumlah ini meningkat 30 juta dari tahun 2020.

    Program makan di sekolah sejalan juga dengan Sustainable Development Goal (SDG) poin kedua yang bertujuan mengakhiri kelaparan di seluruh dunia. SDG dirancang oleh PBB.

    School Meals Coalition bekerja sama dengan lebih dari 140 mitra. Beberapa diantaranya organisasi non pemerintah, badan PBB, organisasi internasional, kelompok akademisi, dan yayasan.

    Mitra yang tersebar di berbagai penjuru dunia ini membantu negara anggota dalam melaksanakan program tersebut.

    Sementara itu, dalam pertemuan internasional World Government 2025 yang berlangsung di Dubai, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis ini menjadi investasi penting.

    “Mungkin tampak sederhana, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa dean kita,” ujarnya. 

    Demikian, profil School Meals Coalition. Semoga program Makan Bergizi Gratis berjalan tanpa kendala, sehingga manfaatnya menjadi lebih terasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Nasib Mbak Ita di Tangan KPK Ditentukan Pekan Ini, Kader PDIP Itu Bakal Dipenjara?

    Nasib Mbak Ita di Tangan KPK Ditentukan Pekan Ini, Kader PDIP Itu Bakal Dipenjara?

    PIKIRAN RAKYAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) pada pekan ini.

    Selain kader PDIP itu, KPK juga akan mengambil langkah hukum terhadap Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (AB).

    “Kami diinformasikan bahwa pekan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga ke rekan-rekan beberapa waktu yang lalu, kemungkinan akan diambil tindakan terhadap saudari HGR beserta suaminya,” tutur Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Akan tetapi, dia tidak menerangkan secara detail langkah seperti apa yang akan ditempuh oleh penyidik KPK. Meski begitu, dia memastikan bahwa langkah tersebut masih menjadi kewenangan penyidik di ranah penegakan hukum antikorupsi.

    Mbak Ita Kondangan Usai Mangkir karena Sakit

    Sayangnya, Tessa Mahardhika juga enggan mengomentari soal beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Mbak Ita sedang kondangan meski beberapa hari sebelumnya mengaku sakit dan mangkir dari panggilan penyidik KPK.

    Dia mengatakan pemanggilan terhadap saksi atau tersangka dalam perkara yang ditangani oleh KPK akan dilakukan apabila yang bersangkutan dinyatakan sehat dan bisa menjalani proses hukumnya.

    “Saya tidak akan memberikan tanggapan dari sisi itu, yang jelas apabila penyidik sudah menilai yang bersangkutan ternyata dianggap sehat untuk hadir, kemungkinan besar penyidik akan melakukan tindakan -tindakan yang tadi sudah saya sampaikan,” tutur Tessa Mahardhika.

    Menurut Informasi, Mbak Ita dan Alwin Basri telah berangkat menuju Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun keduanya batal melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena alasan kesehatan.

    Kasus yang Menjerat Mbak Ita

    Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah menahan dua orang tersangka yakni Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang Martono dan Direktur Utama PT. Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar.

    Keduanya ditahan penyidik KPK pada Jumat 17 Januari 2025, selama 20 hari ke depan atau hingga 5 Februari 2025.

    Penyidik KPK awalnya juga akan melakukan penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri pada Jumat 17 Januari 2025. Namun, keduanya tidak hadir sehingga penyidik KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan keduanya menjadi hari ini.

    Mbak Ita dan Alwin diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Dalam perkara tersebut penyidik KPK menetapkan Hevearita, Alwin Basri, dan Martono sebagai tersangka penerima gratifikasi.

    Sedangkan Rachmat Utama Djangkar ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi untuk sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

    Penyidikan yang dilakukan KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 hingga 2024.

    Kemudian dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai 2024.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    Tolak Efisiensi Anggaran hingga Minta Prabowo Riset saat Buat Kebijakan

    PIKIRAN RAKYAT – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025.

    Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”. Koordinator Pusat BEM SI, Satria mengatakan bahwa aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran dan kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

    Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.

    “Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” kata Satria.

    Aksi unjuk rasa dimulai sekira pukul 15.30 WIB, didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.

    Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.

    Lima Tuntutan Mahasiswa

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.

    Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.

    Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:

    Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat; Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik; Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan; Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan; Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.

    Bubar Usai Bersitegang

    Massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin 17 Februari 2-25 malam.

    Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB.

    Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.

    Akan tetapi, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.

    Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News