Xcloud.id

Category: Pikiran-Rakyat.com

  • Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    Kita Masih Konsentrasi Persoalan Geopolitik

    PKIRAN RAKYAT – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa partainya akan menggelar Kongres partai pada tahun 2025. Namun, Djarot belum dapat menyampaikan terkait kapan kepastian waktu penyelenggaraan kongres itu.

    “Pelaksanaannya di tahun 2025, bulannya masih belum gitu ya,” kata Djarot usai mengikuti pertunjukan teater seni musik kerja sama antara Indonesia dan Uzbekistan yang dihadiri Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa malam, 15 April 2025.

     

    Menurut Djarot pelaksanaan kongres partainya itu tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. “Tidak perlu terburu-buru ya.”

    Kendati, saat ditanya apakah pelaksanaannya baru akan dilakukan setelah tuntas sidang kasus Hasto Kristiyanto di pengadilan, Djarot tidak memberikan jawaban tegas. Djarot hanya menjawab bahwa partainya masih konsentrasi di beberapa isu hal yang saat ini penting.

     

    “Terutama sekarang menghadapi perang tarif dengan AS. Ya persoalan-persoalan global geopolitik itu penting, persoalan tentang bagaimana Indonesia mengantisipasi berbagai macam kemungkinan terjadi dengan perubahan geopolitik,” ucapnya.

     

    Terkait kasus hukum Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP itu telah menjalani sidang putusan sela yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 11 April 2025. Majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto.

     

    Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Pilihan Rumah Subsidi di Bandung Timur Lengkap dengan Lokasi dan Spesifikasi

    5 Pilihan Rumah Subsidi di Bandung Timur Lengkap dengan Lokasi dan Spesifikasi

    PIKIRAN RAKYAT – Rumah subsidi masih menjadi solusi bagi banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

    Di kawasan Bandung Timur, tersedia sejumlah pilihan rumah subsidi yang tak hanya menawarkan harga kompetitif, tetapi juga memiliki spesifikasi dan lokasi strategis. Berikut adalah lima perumahan subsidi yang layak dipertimbangkan di wilayah Bandung Timur:

    1. Rancaekek Permai 2 – Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek

    Rumah subsidi ini berada di kawasan Rancaekek yang dikenal memiliki akses mudah ke berbagai fasilitas umum dan transportasi. Beralamat di Jl. Al-Ikhlas Raya, Ruko No. 29, Perumahan Rancaekek Permai 2, rumah ini menawarkan hunian tipe sederhana namun layak huni.

    Spesifikasi

    Luas bangunan 22 m², luas tanah 60 m² Tersedia 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi Listrik 1.300 watt, air dari PDAM Sertifikat: SHGB Status properti: Subsidi

    Fasilitas

    Ruang keluarga Jalur listrik Akses air bersih (PDAM) Area lingkungan perumahan yang telah berkembang

    Harga & Cicilan

    Harga jual Rp150.500.000 Cicilan mulai dari Rp808.000 per bulan dengan suku bunga 5% 2. Pesona Linggar Residence – Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek

    Berada di Jl. Raya Rancakendal Blok Rancakeong, perumahan ini cocok bagi keluarga kecil yang membutuhkan rumah subsidi dengan luas memadai dan fasilitas lengkap.

    Spesifikasi

    Luas bangunan 60 m², luas tanah 30 m² Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Listrik 900 watt, air menggunakan PDAM Sertifikat: SHM Status properti: Subsidi

    Fasilitas

    Dapur Ruang keluarga Jaringan Wi-Fi Jalur listrik dan PDAM Akses telepon

    Harga & Cicilan

    Harga jual Rp150.500.000 Cicilan sekitar Rp808.000 per bulan dengan bunga 5%
    3. Grand Majalaya City – Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya

    Proyek perumahan ini berlokasi di Jl. Tonjong, Majalaya. Didesain sebagai hunian kompak dengan harga terjangkau dan cukup diminati oleh warga sekitar.

    Spesifikasi

    Luas bangunan 22 m², luas tanah 60 m² Memiliki 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi Listrik 900 watt, air dari PDAM Sertifikat: SHGB Status properti: Subsidi

    Fasilitas

    Jalur listrik dan PDAM Ruang keluarga Lingkungan yang tenang dan mendukung aktivitas keluarga

    Harga & Cicilan

    Harga jual Rp166.000.000 Cicilan mulai Rp869.000 per bulan 4. Tamaland – Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka

    Tamaland berada di Jl. Cantel Garogol, kawasan Cicalengka yang sedang berkembang sebagai wilayah hunian baru. Perumahan ini menawarkan hunian dengan tanah yang lebih luas.

    Spesifikasi

    Luas bangunan 30 m², luas tanah 72 m² Terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Listrik 900 watt, tidak tersedia jalur PDAM maupun telepon Sertifikat: SHGB Status properti: Subsidi

    Fasilitas

    Dapur Ruang keluarga Jalur listrik, dengan akses jalan masuk yang cukup baik

    Harga & Cicilan

    Harga jual Rp162.000.000 Cicilan sekitar Rp869.000 per bulan 5. The City Sukaraja II – Kampung Sukaraja, Kecamatan Solokanjeruk

    Proyek perumahan ini menawarkan hunian sederhana namun layak di daerah Sukaraja yang masih asri dan tenang. Lokasinya berada di Kp. Sukaraja RT 05 RW 10.

    Spesifikasi

    Luas bangunan 33 m², luas tanah 60 m² Memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Listrik 900 watt, air dari PDAM Sertifikat: SHGB Status properti: Subsidi

    Fasilitas

    Ruang keluarga Jalur listrik dan PDAM Lingkungan perumahan yang nyaman dan minim kebisingan

    Harga & Cicilan

    Harga jual Rp166.000.000 Cicilan mulai Rp891.000 per bulan

    Kelima pilihan rumah subsidi ini dapat menjadi solusi kepemilikan rumah di Bandung Timur dengan harga yang terjangkau, fasilitas dasar yang cukup lengkap, dan lokasi yang strategis bagi berbagai kalangan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Staf Pramono Sebut Rute Bersepeda Silaturahmi Bareng Mas Pram Usulan Komunitas: Bukan inisiatif Gubernur

    Staf Pramono Sebut Rute Bersepeda Silaturahmi Bareng Mas Pram Usulan Komunitas: Bukan inisiatif Gubernur

    PIKIRAN RAKYAT – Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik mengatakan bahwa pemilihan rute untuk acara bersepeda Silaturahride with Mas Pram sepenuhnya usulan dari komunitas sepeda, bukan inisiatif Pramono Anung.

    “Jadi, acara dan pemilihan rute kan sepenuhnya usulan dari komunitas sepeda, itu bukan inisiatif gubernur,” kata Chico, Rabu, 16 April 2025.

    “Gubernur hanya memfasilitasi sebagai pemimpin administrasi Pemprov, memfasilitasi balai kota sebagai tuan rumah dan tempat start dan finish,” ucapnya.

    Dia mengatakan bahwa pemilihan rute itu setelah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak dan telah dipertimbangkan sebelumnya. Kendati, rute yang dilintasi dalam acara bersepeda itu salah satunya di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dinilai membahayakan untuk sepeda. Ini disuarakan oleh Komunitas Mobilitas Berkelanjutan (KMB).

    Menanggapi ini, Chico menuturkan rute yang dilalui masih bersifat tentatif dan tidak menutup peluang akan adanya perubahan rute itu. “Terkait dinamika perubahan rute dan lain-lai, Ya tentu, memang kan kita selalu berdiskusi, berdialog dengan masyarakat, dan untuk mengambil keputusan ya,” katanya.

    Meski begitu, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan kalau penggunaan jalan layang aman untuk sepeda apabila tidak ada kendaraan lain melaju di jembatan tersebut. Jalan Layang ditutup untuk kendaraan dan hanya dilintasi sepeda disebutkan bakalan aman.

    Akan tetapi, apabila kendaraan roda empat melalui jalan itu, dan disaat bersamaan ada motor atau sepeda yang melintas barulah dinilai dapat membahayakan.

    “Namun pada saat JLNT ditutup untuk kendaraan bermotor dan hanya digunakan bagi pesepeda, maka pesepeda aman melintas JLNT,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Rabu, 16 April 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sudah Jadi Korban, Kini Aset yang Disita pun Hilang, Korban EDCCash Lapor ke KPK

    Sudah Jadi Korban, Kini Aset yang Disita pun Hilang, Korban EDCCash Lapor ke KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Korban dan terdakwa kasus investasi bodong EDCCash mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 16 April 2025. Mereka datang untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh polisi dan jaksa terkait hilang atau berkurangnya barang bukti dalam perkara EDCCash. 

    “Kita melaporkan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan terkait dengan banyaknya barang bukti yang disita yang dirampas oleh kepolisian pada saat penyitaan tanpa surat tanda penyitaan, dan juga tidak masuk di dalam berkas di pengadilan,” kata Dohar Jani Simbolon selaku pengacara terdakwa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 16 April 2025.

    Dohar menjelaskan, pihaknya melapor ke Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK berdasarkan dari temuan-temuan mengkhawatirkan terkait adanya barang bukti perkara yang hilang. Misalnya, satu tas Hermes seharga Rp1 miliar dan sembilan sertifikat hak milik senilai Rp7,5 miliar, yang bahkan diduga sempat digadaikan oleh oknum pengacara. 

    “Ternyata usut punya usut, sertifikat ini sekarang yang dirampas ini ada dalam penguasaan pihak lain, digadai juga. Sangat mengerikan ya, digadai juga oleh si oknum pengacara ini,” ucap Dohar.

    Ia menambahkan, terungkapnya barang bukti yang hilang tersebut bermula dari proses perdamaian antara korban dan para terdakwa. Dalam perjanjian tersebut, terdakwa menyatakan keterbukaan soal barang-barang yang disita polisi namun tidak ada dalam berkas perkara.

    “Itu dasar kenapa kita melaporkan aparat penegak hukum ini karena mereka tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan di KUHAP. Dalam persidangan juga begitu,” tutur Dohar. 

    Bukti-Bukti Diserahkan ke KPK 

    Sementara itu, pengacara pihak korban Siti Mylanie Lubis menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan berbagai barang bukti pendukung kepada KPK seperti foto rekaman pembicaraan, dan dokumen-dokumen penting. Termasuk rekaman pernyataan seorang Kajari yang menyebut ada pemilahan-pemilahan barang bukti oleh Kejaksaan dan penyidik. 

    “Saya mungkin akan memperdengarkan juga. Enggak apa-apa deh kita buka saja sekalian, daripada nunggu lama-lama, capek kita,” ujar Mylanie. 

    Lebih lanjut, Mylanie menyebut, nilai barang bukti yang awalnya mencapai Rp1,4 triliun, kini justru hanya tersisa Rp103 miliar berdasarkan data dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi lll DPR RI. Menurutnya, perbedaan angka ini sangat janggal. 

    “Di dalam putusan pengadilan, nilainya itu pun juga berbeda dengan yang disebutkan kemarin di RDP,” tuturnya 

    KPK, menurut Mylanie, merespons laporan tersebut secara positif. Saat ini, jumlah korban EDCCash yang telah terverifikasi dan tergabung dalam paguyuban mencapai sekitar 600 orang dengan total kerugian sekira Rp680 miliar. 

    Respons KPK 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyampaikan, secara umum pelaporan yang masuk akan diverifikasi, telaah, dan dilakukan pengumpulan bahan keterangan  terlebih dahulu. Menurutnya, laporan akan dinilai apakah ada yang perlu dilengkapi atau bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    Viral Sindiran Ketergantungan Amerika Serikat pada Produk ‘Made in China’, Donald Trump Kalah Perang Dagang?

    PIKIRAN RAKYAT – Perang dagang berkepanjangan Amerika Serikat dan China berpotensi memangkas pertumbuhan ekonomi global dan menciptakan resesi, membuat risiko bertambah tinggi.

    Kecenderungan seperti ini tampaknya belum akan segera sirna, apalagi China terus meladeni tantangan perang dagang dari AS. Terutama sejak Presiden Donald Trump melancarkan perang tarif ke banyak negara.

    Donald Trump akan terus menghadapi masalah-masalah besar yang tak diharapkan, yang akan kian membesar seiring sikap keras sejumlah negara, terutama China yang terus meladeni manuver perang tarif.

    China merespons tarif Amerika Serikat dengan mengenakan tarif balasan pada barang-barang impor dari AS termasuk produk pertanian dan teknologi. Ketegangan perdagangan secara umum masih tinggi, negosiasi keduanya menyelesaikan sengketa terus menjadi perhatian.

    Ketergantungan Produk Made in China

    Sejumlah netizen membuat meme atau konten sindiran yang menggambarkan ketergantungan AS pada produk “Made in China” dan bagaimana tarif bisa memengaruhi ketersediaan barang murah.

    Ada juga diskusi dan kritik pada kebijakan tarif yang dianggap merugikan konsumen dan bisnis Amerika Serikat. Banyak yang menyadari sulitnya melepaskan diri dari produk China karena integrasinya dalam rantai pasokan global dan ketersediaan alternatif yang terbatas untuk sejumlah jenis barang.

    Ada persepsi umum di kalangan konsumen Barat, produk “Made in China” identik dengan kualitas rendah. Persepsi ini sebagian berasal dari masa lalu saat China pertama kali menjadi pusat manufaktur global.

    Meskipun masih ada produk berkualitas rendah yang diproduksi di China, banyak pabrikan mereka kini mampu menghasilkan barang-barang berkualitas tinggi, terutama merek-merek internasional yang memiliki standar ketat.

    Perang dagang bisa memperkuat persepsi negatif “Made in China” di kalangan sebagian konsumen AS, meskipun kualitas produk itu sendiri mungkin tak selalu menjadi isu utama dalam sengketa perdagangan.

    Dampak

    Amerika Serikat sangat bergantung pada produk “Made in China” untuk berbagai macam barang seperti elektronik konsumen misalnya smartphone dan laptop, pakaian, mainan serta komponen industri.

    Rantai pasokan perusahaan-perusahaan AS sudah terintegrasi erat dengan manufaktur di China selama beberapa dekade terakhir karena biaya produksi yang lebih rendah.

    Tarif yang dikenakan AS pada barang-barang China secara langsung meningkatkan biaya impor bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang mengandalkan produk atau komponen dari sana.

    Selama beberapa dekade sebelum pandemi, konsumen Amerika Serikat menikmati era barang-barang murah sebagian besar karena impor dari China. Perang dagang dan tarif bisa mengakhiri era ini.

    Ketergantungan AS pada manufaktur China berpengaruh besar pada bagaimana tarif berdampak pada ekonomi Amerika, sementara kemampuan dan respons China menentukan dinamika dan potensi eskalasi konflik perdagangan ini.

    Persepsi kualitas produk “Made in China” juga memainkan peran membentuk opini publik dan respons konsumen pada langkah-langkah perdagangan yang diambil kedua negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Diangkat Jadi Komisaris

    Bossman Mardigu dan Helmy Yahya Diangkat Jadi Komisaris

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) resmi menetapkan susunan baru komisaris dan direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2024 yang digelar pada Rabu, 16 April 2025.

    RUPS ini menghasilkan keputusan penting, termasuk pengangkatan dua tokoh publik kenamaan, yakni Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen dan Helmy Yahya sebagai Komisaris Independen.

    RUPS digelar di kantor pusat Bank BJB di Jalan Naripan, Kota Bandung, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, serta 27 kepala daerah dan pemegang saham lainnya.

    Rapat ini juga sekaligus menandai dimulainya restrukturisasi besar-besaran di tubuh Bank BJB dengan perampingan jabatan serta penekanan pada profesionalisme.

    Penunjukan Tokoh Profesional, Bukan Politik

    Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemilihan jajaran komisaris dan direksi baru dilakukan murni atas dasar profesionalisme. Dia bahkan mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Mardigu maupun Helmy Yahya sebelumnya, dan hanya berkomunikasi via telepon ketika keduanya tengah berada di Eropa.

    “Saya tidak pernah bertemu, tidak pernah ngobrol bisnis dengan mereka. Saya hanya membaca pengalaman mereka, kredibilitas, dan sejauh mana mereka dipercaya publik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyebut alasan penunjukan Bossman Mardigu dan Helmy Yahya adalah karena keduanya memiliki pemahaman mendalam di bidang ekonomi dan keuangan serta punya integritas tinggi yang dipercaya publik.

    Daftar Lengkap Komisaris dan Direksi Bank BJB

    Berikut adalah susunan lengkap komisaris dan direksi Bank BJB yang ditetapkan dalam RUPS 16 April 2025:

    Dewan Komisaris

    Komisaris Utama Independen: Mardigu Wowiek Prasantyo Komisaris: Herman Suryatman Komisaris: Rudie Kusmayadi Komisaris: Tomsi Tohir Komisaris Independen: Helmy Yahya Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

    Direksi

    Direktur Utama: Yusuf Saadudin Direktur Kepatuhan: Joko Hartono Kalisman Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini Direktur Operasional dan Teknologi Informasi: Ayi Subarna Direktur Keuangan: Hana Dartiwan RUPS Penuh Catatan Kritis dan Restrukturisasi

    Menurut Dedi Mulyadi, RUPS kali ini merupakan salah satu yang paling kritis. Banyak catatan dan evaluasi disampaikan langsung oleh pemegang saham mayoritas, terutama terkait kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi kelembagaan dan personalia.

    “Hari ini sudah diputuskan, hanya enam jabatan direktur utama dan lima direktur serta enam komisaris. Ini efisiensi yang berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan,” ujarnya.

    Efisiensi ini diyakini akan menjadi modal penting untuk memperkuat struktur perbankan dan menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi regional dan nasional.

    Helmy Yahya dan Bossman Mardigu: Siapa Mereka?

    Helmy Yahya, selain dikenal sebagai presenter dan produser legendaris di dunia hiburan, juga memiliki latar belakang kuat dalam manajemen bisnis. Dia pernah memimpin TVRI dan dikenal dengan sentuhan inovatif dalam tata kelola organisasi publik.

    Meski sempat aktif dalam politik melalui PSI, ia kini ditunjuk sebagai komisaris independen Bank BJB dengan peran strategis yang bebas dari afiliasi politik.

    Sementara itu, Mardigu Wowiek Prasantyo, atau lebih dikenal sebagai Bossman Mardigu, adalah pengusaha dan ekonom yang aktif menyuarakan berbagai ide reformasi ekonomi. Dia dikenal luas sebagai tokoh publik dengan pemikiran tajam seputar ekonomi digital, blockchain, dan kebijakan moneter alternatif.

    Pengangkatannya sebagai Komisaris Utama Independen menandai pendekatan baru Bank BJB dalam merespons tantangan ekonomi masa depan.

    Penyesuaian Jabatan dan Efisiensi untuk Kinerja Lebih Baik

    Dengan susunan baru ini, Bank BJB berharap dapat mempercepat transformasi kelembagaan dan menciptakan efisiensi struktural demi memperkuat daya saing di tengah kompetisi perbankan nasional.

    Efisiensi struktur yang dilakukan akan mengurangi biaya operasional, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi sumber tambahan modal dan memperkuat kinerja keuangan bank.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas imbas serangan Israel telah mencapai 51.000 orang sejak serangan Oktober 2023 lalu. 

    Jumlah korban luka juga telah bertambah menjadi 116.343 orang dan jumlahnya diprediksi terus bertambah di tengah terus berlangsungnya serangan penjajah di tanah Palestina.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan blokade bantuan oleh Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Bantuan-bantuan dari dunia internasional sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza.

    Padahal, bantuan-bantuan yang tertahan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Kebutuhan dasar seperti makanan, air hingga bahan bakar sama sekali tidak diperbolehkan masuk.

    Melihat kondisi yang kian sulit di Gaza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. MUI mengeluarkan poin-poin pernyataan bersama menyikapi kondisi di Palestina.

    Poin-poin pernyataan bersama ini dikeluarkan MUI saat berdiskusi bersama sejumlah elemen masyarakat dari majelis lintas agama, organisasi sosial-kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga filantropi, artis, budayawan, media, dan lembaga Pemerintah.

    Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan memimpin langsung pembacaan secara bersama-sama poin-poin pernyataan tersebut seusai Silaturrahmi Kemanusiaan untuk Palestina di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Dilaporkan laman resmi MUI, berikut poin-poin sikap pernyataan bersama:

    Mendukung Fatwa Jihad Uni Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yg dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia, untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada Pemerintah RI agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina; Memahami usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia, dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tetapi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap; Siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada warga Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. Menyerukan tawakal dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan, jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan. 

    “Demikian pernyataan bersama silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia,” kata Buya Amirsyah Tambunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Resmi Naikkan Royalti Nikel hingga Emas, Berlaku Mulai 26 April 2025: Begini Hitungannya

    Prabowo Resmi Naikkan Royalti Nikel hingga Emas, Berlaku Mulai 26 April 2025: Begini Hitungannya

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan aturan baru terkait royalti pertambangan mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2025. Aturan ini ditandatangani pada 11 April 2025 dan akan mulai berlaku efektif 15 hari setelahnya, yakni pada 26 April 2025.

    Peraturan ini menjadi pengganti dari PP No.26 Tahun 2022, dengan tujuan melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Salah satu poin penting dalam PP ini adalah pengenaan tarif royalti berdasarkan harga acuan dan kandungan logam komoditas tertentu.

    Prinsip Umum PNBP di Kementerian ESDM

    Menurut Pasal 1, jenis PNBP di sektor ESDM terdiri dari:

    Pemanfaatan sumber daya alam Pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral Penggunaan sarana dan prasarana Denda administratif Penempatan jaminan

    Adapun bagi pelaku usaha pertambangan yang melakukan peningkatan nilai tambah batu bara, bisa mendapatkan tarif royalti 0% dengan syarat dan prosedur tertentu yang disetujui Menteri Keuangan dan diatur dalam peraturan menteri.

    Daftar Lengkap Royalti Mineral dan Batu Bara

    1. Batu Bara (Open Pit & Underground)

    Berdasarkan kalori dan harga acuan (Harga Batubara Acuan/HBA):

    HBA HBA USD 70 – HBA ≥ USD 90: 9% → Rp2.052.000 Kalori > 4.200 – 5.200 per kg HBA HBA USD 70 – HBA ≥ USD 90: 11,5% → Rp2.622.000 HBA HBA USD 70 – HBA ≥ USD 90: 13,5% → Rp3.078.000

    (Nilai konversi 1 USD = Rp16.200)

    Untuk Tambang Bawah Tanah (Underground), tarif lebih rendah. Misalnya, kalori ≤ 4.200 dengan HBA

    2. Nikel

    Bijih Nikel (HMA/Harga Mineral Acuan) USD 18 – USD 21 – USD 24 – ≥ USD 31: 19% → Rp4.471.200 Kadar Ni ≤ 1,5%: 2% → Rp648.000 Produk Pemurnian: Nickel Pig Iron (NPI) USD 18 – USD 21 – USD 24 – ≥ USD 31: 7% → Rp1.963.800 USD 18 – USD 21 – USD 24 – ≥ USD 31: 5,5% → Rp1.782.000 USD 18 – USD 21 – USD 24 – ≥ USD 31: 6% → Rp1.944.000 Lainnya (oksida, sulfat, dll): 2% → Rp648.000 Logam Nickel Murni: 1,5% → Rp486.000

    3. Tembaga

    USD 7 – USD 8,5 – ≥ USD 10: 17% → Rp2.754.000 USD 7 – USD 8,5 – ≥ USD 10: 10% → Rp1.620.000 USD 7.000 – USD 8.500 – ≥ USD 10.000: 7% → Rp11.340.000

    4. Emas (per Troy Ounce)

    Harga acuan emas (HMA) di bawah ini dikonversi ke rupiah:

    USD 1.800 – USD 2.000 – USD 2.200 – USD 2.500 – USD 2.700 – ≥ USD 3.000: 16% → Rp7.776.000

    Tarif ini berlaku baik untuk emas sebagai produk ikutan (tembaga/konsentrat/lumpur anoda) maupun logam utama (primer).

    5. Perak (per Troy Ounce)

    Semua kategori: 5% dari harga → Rp810.000

    6. Timah

    USD 20.000 – USD 30.000 – ≥ USD 40.000: 10% → Rp64.800.000 Terak Timah, Monasit, Zirkon, dll Wolfram/Tantalum/Neobium/Stibium: 1% → Rp324.000 Monasit-Xenotim: 1% → Rp324.000 Zirkon/Iliminit/Rutil: 4% → Rp1.296.000 Spodomene: 4% → Rp1.296.000

    Perubahan struktur tarif royalti dalam PP No.19 Tahun 2025 ini mencerminkan strategi pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan penerimaan negara secara progresif, terutama dari sektor tambang.

    Dengan skema yang semakin rinci berdasarkan jenis komoditas dan nilai ekonominya, diharapkan regulasi ini bisa mendorong hilirisasi, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta kemandirian energi nasional.

    Penting bagi pelaku usaha pertambangan untuk memahami perubahan ini karena akan berdampak langsung terhadap biaya produksi dan margin keuntungan. Ke depan, semua pelaksanaan teknis aturan ini akan ditindaklanjuti dalam peraturan menteri dan keputusan menteri terkait.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN

    Pertamina Fasilitasi Sertifikasi Ribuan UMKM Rumah BUMN

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Rumah BUMN (RB) memfasilitasi proses sertifikasi ribuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan di 30 RB Pertamina di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing serta mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

    Program sertifikasi yang difasilitasi selama periode Januari – Maret 2025 mencakup berbagai jenis legalitas dan standar mutu usaha, antara lain 443 UMKM telah melaksanakan Sertifikasi Halal, 407 UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 127 UMKM memiliki Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 4 UMKM telah memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), 329 UMKM memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup, dan sertifikasi lainnya seperti SNI, BPOM, NPWP sebanyak 83 UMKM.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan program fasilitas dan pendampingan sertifikasi bagi UMKM binaan ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan profesionalismenya.

    Dengan total 1.393 UMKM penerima manfaat, Pertamina turut menciptakan UMKM yang legal, berkualitas, dan siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sertifikasi merupakan langkah penting dalam proses transformasi UMKM. Melalui Rumah BUMN, Pertamina ingin memastikan para pelaku UMKM binaan tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Sertifikasi adalah fondasi penting dalam mewujudkan hal tersebut, sekaligus mendukung kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

    Selain proses legalisasi usaha, peserta juga mendapatkan pendampingan administratif serta pelatihan terkait standar mutu, branding, dan strategi pemasaran. Hal ini bertujuan untuk membentuk ekosistem UMKM yang tangguh, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan pasar.

    Salah satu pelaku UMKM, Ni Nengah Sudiarti, pemilik dari Rumah Potong Unggas (RPU) Lintang Chicken asal Lampung Tengah, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan Pertamina.

    “Proses sertifikasi ini sebelumnya terasa rumit dan mahal bagi kami. Dengan adanya fasilitasi dari Rumah BUMN, usaha kami kini lebih siap bersaing dan dipercaya konsumen,” katanya.

    Inisiatif ini selaras dengan arah pembangunan nasional, khususnya poin ke-3 Asta Cita Presiden Prabowo yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News