Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Infografis 6 Jam Krusial Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Infografis 6 Jam Krusial Ledakan SMAN 72 Jakarta

    Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak empat bom low explosive atau berkekuatan rendah meledak di SMAN 72 Jakarta Utara, Jumat 7 November 2025. Dua buah bom meledak di dalam masjid jelang Salat Jumat, sedangkan dua lainnya meledak di samping bank sampah area sekolah.

    Terduga pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta adalah siswa di sekolah itu. Setelah kejadian ledakan, polisi pun menyita dua barang bukti berupa CCTV yang merekam suasana di sekitar sekolah sejak pagi hingga terjadinya ledakan. Satu CCTV menyimpan 16 channel, sedangkan CCTV lainnya menyimpan 30 channel.

    Direktur Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Gomgom Manorang Pasaribu pun membeberkan detik-detik aktivitas siswa tersebut.

    Sang siswa kini disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang sejak tiba di sekolah sampai meledakkan bom dari jarak jauh menggunakan remote.

    “Proses digital forensik ini dilakukan setelah kami menerima dua barang bukti penyidik,” katanya dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa 11 November 2025.

    Seperti apa detik per detik aktivitas sang siswa tersebut? Pertama, waktu aktual pukul 06.28 WIB, ABH masuk ke gerbang sekolah memakai seragam sekolah menggendong tas punggung merah dan menenteng biru pada tangan kiri, sepatu hitam dan berjalan arah kiri kamera.

    Lalu pukul 06.28 WIB dengan detik berbeda, ABH tampak berjalan sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Kemudian pada channel 11 di depan ruang kepala sekolah. ABH tampak berpapasan dengan wanita diduga seorang guru dari sekolah tersebut dan masih bertegur sapa.

    Lantas, seperti apa lengkapnya detik per detik mulai dari ABH datang ke sekolah hingga terjadi ledakan yang berasal dari bom yang dibawanya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Pemerintah Kirim Bantuan Pemberdayaan untuk Masyarakat Papua, Wujud Nyata Membangun dari Timur Indonesia

    Pemerintah Kirim Bantuan Pemberdayaan untuk Masyarakat Papua, Wujud Nyata Membangun dari Timur Indonesia

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP) Lenis Kogoya sebagai utusan pemerintah pusat, memastikan bantuan untuk Bumi Cendrawasih tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua.

    Menurut dia, program bantuan diberikan telah terintegrasi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

    “Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, geliat pembangunan terus bergerak seiring dukungan nyata dari pemerintah pusat. Berbagai kegiatan strategis dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen untuk membangun dari timur Indonesia,” ujar Lenis seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (12/11/2025).

    Staf Khusus Menteri Pertahanan ini menjelaskan, program bantuan mencakup modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat, serta pembangunan fasilitas sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

    Selain itu, kata dia, ada juga bantuan pembangunan dan renovasi rumah bagi kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai penguatan peran sosial dan kesejahteraan.

    “Fasilitas umum dan sosial, seperti air bersih, gereja, sekolah, dan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA) juga menjadi bagian dari program bantuan dalam hal penguat pelayanan publik dan kelembagaan adat,” terang Lenis.

    Dia meyakini, bantuan usaha, berupa peternakan, perkebunan, modal usaha, dan kios dagang untuk mendukung ekonomi lokal dapat efektif dalam hal pemberdayaan sosial, juga melalui sembako, biaya pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana mobilitas masyarakat yang mendukung aktivitas sehari-hari.

    “Ilaga dikenal dengan nilai-nilai sosial yang hangat dan inklusif. Kebiasaan sapaan sopan dari warga lokal, ditambah dengan senyuman tulus, menjadi ciri khas yang memberikan kenyamanan bagi warga pendatang maupun turis lokal dan mancanegara. Kehangatan ini menjadi modal sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam setiap program pembangunan,” papar Lenis.

     

    Dia tidak tinggi. Tapi dia terbang. Kenalan Lebih Dekat dengan John Pigai, kiper paling berani dari Papua. Kisah kiper 173 cm yang membuktikan bahwa mimpi lebih tinggi dari stigma!

  • Polisi Duga Mayat Pria dengan Tangan dan Mulut Terikat di Pinggir Tol Jagorawi Korban Pembunuhan

    Polisi Duga Mayat Pria dengan Tangan dan Mulut Terikat di Pinggir Tol Jagorawi Korban Pembunuhan

    Sebelumnya, sosok mayat pria ditemukan di pinggir Tol Jagorawi KM 30, tepatnya di daerah Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Senin 10 November 2025 sekitar pukul 17.00 WIB.

    Kapolsek Citeureup Kompol Eddy Santosa mengatakan, mayat tanpa identitas pertama kali ditemukan warga. Awalnya, saksi melihat seseorang terbaring di pinggir Tol Jagorawi.

    Saksi mengira pria tersebut sedang tertidur di atas rumput. Namun setelah didekati, ternyata sudah meninggal dunia.

    “Warga sekitar ada yang melihat orang tidur. Pas didekati ternyata mayat, kemudian dilaporkan ke kami. Kami langsung ke TKP, melakukan olah TKP, dan membawa mayat tersebut ke RS Kramatjati,” jelasnya.

    Kainduk PJR Tol Jagorawi, Kompol Ahmad Jajuli mengatakan, saat ditemukan korban dalam kondisi terikat di bagian tangan, kaki, serta mulut.

    “Posisi akhir korban telentang di row kepala menghadap barat nengok kiri, mulut, tangan dan kaki terikat,” tutur Jajuli saat dikonfirmasi, Selasa (11/10/2025).

    Menurut Jajuli, lokasi penemuan mayat laki-laki tanpa identitas itu di Tol Jagorawi KM 30.800A. Berdasarkan pengamatan, usianya ditaksir sekitar 45 tahun.

    “Anggota dari Koramil Cibinong yang PAM Garuda dari A11 ke K1 Hambalang melihat ada mayat di row, Jago 215 melintas di bahu jalan lalu dipanggil anggota Koramil tersebut dan jago 215 melaporkan ke senkom Mini 2, dan operator Z004, lalu Z94, Z4A, Kjg 9413 mendatangi TKP,” jelas dia.

  • Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Menteri HAM Natalius Pigai: Saya No Comment

    Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Menteri HAM Natalius Pigai: Saya No Comment

    Liputan6.com, Jakarta – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto menuai beragam tanggapan publik. Namun, di tengah hiruk-pikuk pro dan kontra, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memilih untuk tidak berkomentar.

    “Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya no comment, titik,” ujar Pigai diwawancarai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 11 November 2025.

    Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak pernah memberikan rekomendasi nama siapa pun untuk diusulkan menjadi Pahlawan Nasional. Ia menjelaskan, proses penetapan gelar pahlawan merupakan kewenangan lembaga lain dan melalui tahapan panjang.

    “Kalau tidak salah pengusulan pahlawan itu dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, provinsi, baru menyampaikan kepada pusat, lalu ada tim yang menilai. Jadi, kalau urusan itu saya kira kami tidak ada, ya, belum pernah ada,” ucap Pigai, dilansir Antara.

    Pigai juga enggan menanggapi lebih jauh soal dinamika pro dan kontra di masyarakat.

    “Enggak ada komentar,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara, termasuk Soeharto. Prosesi penganugerahan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara atas kontribusi besar Soeharto terhadap pembangunan nasional.

    “Pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto untuk menghormati tokoh pendahulu,” ujar Prasetyo.

    Anggota DPR RI Fraksi NasDem Rachmat Gobel menilai langkah pemerintah ini dapat memperkuat persatuan bangsa dengan menempatkan jasa pemimpin masa lalu secara proporsional.

    “Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” kata Rachmat.

     

    Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang kontra terkait penetapan mendiang ayahnya sebagai Pahlawan Nasional. Mbak Tutut memastikan keluarganya tidak dendam.

  • Puan Maharani Serukan Keadilan Transisi Energi dan Tata Kelola AI di Forum Parlemen Negara Middle Power

    Puan Maharani Serukan Keadilan Transisi Energi dan Tata Kelola AI di Forum Parlemen Negara Middle Power

    Selain isu energi, Puan menyoroti pesatnya perkembangan AI yang berpotensi memperdalam kesenjangan global. Ia menyebut AI dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu diatur secara adil agar manfaatnya tidak hanya dinikmati negara maju.

    “Indonesia secara konsisten menyerukan kerja sama internasional dalam tata kelola AI yang inklusif, berpusat pada manusia, dan adil bagi negara-negara berkembang,” tuturny.

    Untuk memastikan transisi yang adil dan inklusif, Puan menekankan parlemen harus terlebih dahulu menetapkan arah yang jelas.

    Menurut Puan, parlemen harus mengesahkan peraturan yang mendefinisikan jalur energi jangka panjang, memberikan kepastian hukum bagi investasi energi terbarukan, dan melindungi pekerja serta masyarakat terdampak.

    Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menekankan peran parlemen dalam memastikan arah kebijakan energi dan teknologi yang berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya, parlemen harus menyusun regulasi yang memberi kepastian hukum, mengawasi pendanaan, serta menjamin manfaat transisi energi menjangkau masyarakat terdampak.

    “Kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendanaan untuk transisi tidak lenyap dalam birokrasi, tetapi menjangkau pekerja, pemerintah daerah, dan warga negara yang diminta untuk beradaptasi,” ucapnya.

     

  • KPK Geledak Kantor BPKAD Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Riau

    KPK Geledak Kantor BPKAD Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Riau

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan menyita dokumen pergeseran anggaran saat menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PUPR-PKPP) Riau pada Selasa 11 November 2025.

    “Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPRPKPP,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, melansir Antara, Rabu (12/11/2025).

    Selain itu, Budi mengatakan, penyidik KPK menyita barang bukti elektronik saat menggeledah kantor dinas tersebut.

    Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).

    Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.

    Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.

    Pada 5 November 2025, KPK mengumumkan menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau M. Arief Setiawan (MAS), serta Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam (DAN) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

     

  • Cerita Prabowo Usai Bertemu dan Berbincang dengan Eks PM Australia: Pemikiran Beliau Sangat Jernih

    Cerita Prabowo Usai Bertemu dan Berbincang dengan Eks PM Australia: Pemikiran Beliau Sangat Jernih

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Australia Paul Keating di hotel tempatnya bermalam selama di Sydney, Rabu, (12/11/2025). Dia pun mengaku senang dengan pertemuan tersebut.

    “Beliau sangat berpengalaman. Pemikiran-pemikiran beliau sangat jernih. Pengalaman beliau sangat banyak. Jadi saya, apa ya, saya merasa banyak sekali saya dapat dari pemikiran-pemikiran beliau,” jelas Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu (12/11/2025).

    Dia menyampaikan dirinya dan Paul Keating membahas berbagai persoalan-persoalan strategis lintas sektor.

    “Ya, di bidang hubungan internasional, di bidang ekonomi, di bidang geoekonomi, geopolitik. Banyak sekali,” ungkap Prabowo.

    Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Prabowo di Australia. Dia menegaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan bersama untuk mempererat hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

    “Saya kira sangat baik, ya. Kita harus tahu bahwa kita bertetangga dan Indonesia berkepentingan punya hubungan baik sama Australia. Demikian sebaliknya, kalau kita bekerja sama dengan baik di semua bidang, ini akan membawa manfaat yang sangat besar untuk kedua negara dan untuk kawasan kita semuanya,” jelas Prabowo.

  • Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Mendagri Tito Karnavian Dianugerahi Gelar “Petua Panglima Hukom” oleh Wali Nanggroe Aceh

    Liputan6.com, Aceh Besar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kehormatan istimewa dari masyarakat Aceh. Dalam sebuah prosesi khidmat di Meuligoe Wali Nanggroe, Kabupaten Aceh Besar, Rabu (12/11/2025), Tito dianugerahi gelar adat “Petua Panglima Hukom” oleh Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

    Gelar kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haythar, melalui simbol penyematan lencana dan selempang, dilanjutkan dengan prosesi adat peusijuk sebagai bentuk penyambutan dan doa restu khas Aceh.

    “Jadi ini adalah lembaga yang secara hukum kuat dan secara sosial mendapatkan legitimasi. Dan saya mendapatkan penghargaan dari lembaga ini, tentu suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya,” ujar Tito dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih secara pribadi, keluarga, dan atas nama Kementerian Dalam Negeri.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Tito mengaku tak menyangka akan menerima penghargaan tersebut. Sebelumnya, Wali Nanggroe sempat melakukan audiensi ke Kemendagri untuk membahas berbagai dinamika di Aceh, mulai dari pembangunan, kondisi politik, hingga keamanan. Dalam pertemuan itulah, rencana pemberian gelar kehormatan sempat disampaikan.

    “Beliau (Wali Nanggroe) menjelaskan, ‘Pak Tito selama Kapolri banyak memberikan perhatian kepada Aceh sehingga tercapai tetap terjaga stabilitas, keamanan, dan kemudian pada saat menjadi Menteri Dalam Negeri dilanjutkan dengan tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan, sehingga situasi menjadi tetap stabil hingga saat ini’,” ungkap Tito menirukan pernyataan Wali Nanggroe.

    Mendagri menilai, gelar tersebut bukan hanya penghormatan, tetapi juga amanah untuk terus menjaga keberlanjutan damai dan stabilitas di Aceh. Ia menyebutkan bahwa Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan dan perdamaian yang menjadi rujukan dunia internasional.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Dalam Negeri)… Selengkapnya

    Diberikannya gelar “Petua Panglima Hukom Nanggroe” merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Tito Karnavian selama menjabat sebagai Kapolri dan kini sebagai Mendagri. Ia dianggap telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap hukum, keamanan, dan pemerintahan di Aceh, serta menjaga harmoni antara syariat Islam, adat istiadat, dan hukum negara.

    Lebih jauh, Tito dinilai berhasil menerapkan pendekatan yang berimbang dan penuh kebijaksanaan. Stabilitas politik dan keamanan yang terus terjaga hingga kini disebut menjadi salah satu bukti nyata dari kontribusi tersebut.

    Gelar kehormatan itu juga menegaskan penghargaan masyarakat Aceh atas dedikasi Tito dalam menjaga marwah Aceh sebagai daerah istimewa yang menjunjung syariat Islam. Melalui pengakuan tersebut, diharapkan jalinan harmonis antara pemerintah pusat dan Aceh dapat terus terjaga dalam bingkai kebangsaan yang kuat.

  • Natalius Pigai Sebut Kementerian HAM Tak Bisa Tuntaskan Kasus Marsinah: Kewenangan Komnas HAM dan Polisi

    Natalius Pigai Sebut Kementerian HAM Tak Bisa Tuntaskan Kasus Marsinah: Kewenangan Komnas HAM dan Polisi

    Liputan6.com, Jakarta- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan penuntasan kasus kematian aktivis buruh Marsinah bukan menjadi kewenangan Kementerian HAM, melainkan ranah Komnas HAM dan kepolisian. Dia menyebut kementeriannya hanya berperan dalam aspek eksekutif, bukan yudikatif.

    “Apakah Kementerian HAM itu bisa menuntaskan keadilan? Itu tidak tepat. Malah yang lebih tepat sebenarnya di Komnas HAM atau di institusi kepolisian atau aparat,” kata Pigai di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Pigai menjelaskan, secara struktur pemerintahan, Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan untuk mengusut atau memutus perkara hukum. Oleh karena itu, penyelesaian kasus Marsinah, yang hingga kini masih menyisakan misteri, bukan berada di bawah tanggung jawab langsung kementeriannya.

    “Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki kewenangan yudikatif,” ujarnya.

    Meski demikian, Pigai menegaskan bahwa negara tetap berkomitmen menghadirkan keadilan bagi Marsinah dan keluarganya. Dia menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah tidak bertentangan dengan perjuangan untuk mengungkap fakta kematiannya.

    “Memberikan penghargaan kepada Marsinah oleh negara, maupun juga keluarga memperjuangkan sebuah keadilan, pengungkapan fakta, data, peristiwa adalah posisinya sama dan tidak boleh dipertentangkan,” kata Pigai, dilansir Antara.

    Menurut dia, baik Kementerian HAM maupun keluarga Marsinah memiliki tujuan yang sama.

    “Kami posisinya sama, eksekutif dengan keluarga Marsinah posisinya sama. Jadi tidak bisa dipertentangkan. Keduanya. Justru kita ingin memberikan penghargaan atas perjuangannya,” tutur Pigai.

  • Di Forum MIKTA, Puan Maharani Serukan Kolaborasi Global Tangani Krisis Palestina dan Sudan

    Di Forum MIKTA, Puan Maharani Serukan Kolaborasi Global Tangani Krisis Palestina dan Sudan

    Dalam kesempatan itu, cucu Proklamator RI Bung Karno ini juga menyinggung krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman, yang menurutnya harus menjadi perhatian global.

    “Konsekuensi kemanusiaan di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Yaman bukanlah berita yang jauh dari topik utama, tetapi menuntut kita segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikannya,” tegasnya.

    Puan juga menyoroti kondisi di Semenanjung Korea yang masih berpotensi mengalami eskalasi konflik, dan menilai bahwa MIKTA memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat manajemen krisis di kawasan tersebut.

    Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa parlemen tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan perdamaian. Menurutnya, parlemen memiliki peran strategis dalam menerjemahkan komitmen global menjadi kebijakan nyata.

    “Peran kita adalah memastikan mandat dan sumber daya selaras dengan kenyataan di lapangan, bukan pola yang dipaksakan dari jauh,” ucapnya.

    Puan juga menekankan pentingnya inklusi komunitas lokal, perempuan, dan pemuda dalam perancangan dan evaluasi program peacebuilding.

    “Hal ini dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi risiko krisis yang berulang,” lanjutnya.