Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Usai Kunjungan di Solo, Prabowo Terbang ke Bantul Resmikan Jembatan, Flyover hingga Underpass

    Usai Kunjungan di Solo, Prabowo Terbang ke Bantul Resmikan Jembatan, Flyover hingga Underpass

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meninjau Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (RSKEI) yang berlokasi di kawasan Solo Technopark, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025). Peninjauan dilakukan sebelum Prabowo meresmikan rumah sakit tersebut.

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Prabowo tiba di RSKEI pukul 10.10 WIB. Prabowo disambut Wakil Ketua Kantor Kepresidenan UAE bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

    Dia merupakan putra Presiden Uni Emirat Arab (UEA), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ). Prabowo sempat mendengar penjelasan soal RS KEI dari perwakilan UEA.

    Setelah itu, Prabowo bersama Sheikh Tayeb meninjau fasilitas yang ada di RS Kardiologi Emirates-Indonesia. Mulai dari, ruang operasi, ruang perawatan, cath lab, hingga healing garden.

    Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih tampak hadir antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Kesehatah Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Berdasarkan informasi dihimpun, Rumah sakit tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah Indonesia dan UEA. Seluruh biaya konstruksi Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia ditanggung oleh UEA, sementara operasionalnya dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI.

    Rumah sakit ini dibangun dengan dana hibah pemerintah UAE senilai hampir 25 juta dolar AS (sekitar Rp 416 miliar).

    Rumah Sakit Kardiologi UAE-Indonesia merupakan bagian dari program hibah UAE yang dilakukan di Pulau Jawa selain Masjid Agung Sheikh Zayed di Surakarta.

    Ada pula hibah UAE senilai 10 juta dolar AS untuk program pencegahan TBC di Indonesia, 15 juta dolar AS untuk pembangunan Surakarta dan sekitarnya, serta pendirian College of Future Studies di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, yang bermitra dengan Universitas Humaniora Sheikh Mohamed bin Zayed.

  • Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Kresek Hitam

    Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Kresek Hitam

    Liputan6.com, Jakarta Warga di Kampung Bunder RT 05/01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang digegerkan penemuan jasad pria tanpa identitas. Kondisinya sudah membusuk, terbungkus kresek di semak-semak kebun pisang, Rabu (19/11/2025).

    Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah membenarkan temuan tersebut. Setelah mendapat laporan, petugas langsung terjun ke lokasi.  

    “Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi,” katanya. 

    Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja untuk autopsi. Kapolres menceritakan, awal jasad itu ditemukan saat warga mencium aroma menyengat. Saat itu warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. 

    Menurutnya, berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Lantaran aroma tak kunjung hilang, warga mencari sumber bau. 

    “Warga lalu menemukan sebuah kantong plastik hitam berisi bagian kepala manusia. Selanjutnya warga melapor ke kelurahan dan diteruskan ke Polsek Cikupa,” ujar Kapolres. 

    Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan sterilisasi. Saat itu, korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

    “Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, namun identitas korban masih belum diketahui,” katanya.

  • Rekomendasi Polri untuk Jauhkan Anak dan Pelajar dari Rekrutmen Jaringan Teroris

    Rekomendasi Polri untuk Jauhkan Anak dan Pelajar dari Rekrutmen Jaringan Teroris

    Liputan6.com, Jakarta – Polri merekomendasikan empat langkah utama dalam rangka menjauhkan anak dan pelajar dari upaya rekrutmen jaringan terorisme. Terlebih, Tim Densus 88 Antiteror Polri mengungkapkan sebanyak lebih dari 110 anak direkrut jaringan terorisme sepanjang tahun 2025.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memaparkan, rekomendasi yang pertama adalah kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan kemanfaatan media sosial untuk anak di bawah umur.

    “Kedua, pembentukan tim terpadu lintas kementerian atau lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, pendampingan psikologis, serta pengawasan pasca intervensi,” tutur Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

    Kemudian rekomendasi yang ketiga adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan teknis bagi seluruh stakeholder, agar penanganannya dapat dilakukan secara cepat, seragam, serta sesuai dengan mandat dan tupoksi masing-masing institusi.

    Sementara yang kempat, lanjut Trunoyudo, meminta agar seluruh elemen masyarakat, baik orang tua, guru, dan seluruh pihak terkait lainnya untuk lebih peduli terhadap fenomena rekrutmen jaringan terorisme yang mengincar anak dan pelajar, demi memutus mata rantainya.

    “Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia, beserta seluruh kementerian dan lembaga, dan BNPT, KPAI, dan LPSK, serta seluruh kementerian stakeholder terkait, terhadap dari ancaman radikalisasi eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia, serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur-unsur pemerintah serta masyarakat,” jelas dia.

  • 16 RT di Jakarta Tergenang Imbas Diguyur Hujan, Ketinggian Capai 80 Cm

    16 RT di Jakarta Tergenang Imbas Diguyur Hujan, Ketinggian Capai 80 Cm

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan melanda DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (18/11/2025), menyebabkan kenaikan Pos Sunter Hulu, Pos Angke Hulu, Pintu Air Karet hingg hingga status waspada/siaga 3. 

    Hujan dengan curah yang tinggi menyebabkan 16 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta tergenang. Ketinggian genangan pun bervariasi, mulai dari 30-80 sentimeter (cm). 

    “BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 16 RT,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025). 

    Ia menyampaikan, sebagai upaya penanganan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. 

    BPBD DKI Jakarta juga bekerja sama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat.

    “BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan,” ujar Yohan. 

    Kemudian, dalam keadaan darurat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon 112. Layanan ini dapat dimanfaatkan secara gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

     

     

    Di wilayah penyangga Jakarta lain tidak hujan, tapi justru warga di kawasan Villa Pamulang, Depok, kebanjiran. Banjir kiriman merendam wilayah mereka hingga kedalaman 2 meter.

  • BRIN Dorong Kebun Raya Pimpin Misi Konservasi dan Perkembangan Berkelanjutan

    BRIN Dorong Kebun Raya Pimpin Misi Konservasi dan Perkembangan Berkelanjutan

    Kemudian, Deputi Bidang Riset dan Pemanfaatan Inovasi BRIN Hendrian menjelaskan, sejak era BRIN, pola pikir pengembangan kebun raya telah berubah.

    Target utmanya bukan lagi menambah jumlah kebun raya baru, melainkan memperkuat kemandirian dan kualitas pengelolaan sesuai peraturan Presiden No. 83/2023.

    Kebun raya dan upaya konservasi tanaman perlu ditempatkan dan dipandang dalam perspektif yang lebih luas, bukan sekadar pelestarian.

    “Kebun raya harus terhubung dengan isu-isu strategis realitas keseharian kita, sehingga memiliki makna yang lebih dalam dan peran yang lebih berkontribusi,” ucap Hendrian.

    “Pertemuan ini menjadi wadah penguatan jejaring dan adopsi praktik terbaik antara pengelola,” sambung dia. Pada pertemuan tahun ini, BRIN memberikan penghargaan Kebun Raya Terbaik 2025 kepada Kebun Raya Indrokilo (Jawa Tengah) dan Kebun Raya Banua (Kalimantan Selatan). Keduanya dinilai berhasil menjalankan lima fungsi utama, konservasi, pendidikan, penelitian, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

    Kepala UPT Kebun Raya Indrokilo, Lilik Wahyuni mengaprepsiasi pendampingan BRIN yang berkelanjutan. Senada, Plt Kebun Raya Banua, Firmansyah, yang mengusung tema tanaman obah khas kalimantan, juga menegaskan koordinasi rutin dengan BRIN dalam meninjau rencana induk mereka.

  • Perubahan Sistem Rujukan Pasien BPJS, Menkes Budi Gunadi: Berlaku Mulai 2026

    Perubahan Sistem Rujukan Pasien BPJS, Menkes Budi Gunadi: Berlaku Mulai 2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menunjukkan keseriusannya melakukan perubahan sistem rujukan berjenjang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi rujukan berbasis kompetensi. Menkes menjanjikan perubahan sistem rujukan bagi pasien BPJS Kesehatan akan diberlakukan mulai tahun 2026.

    “Itu (rujukan berbasis kompetensi) nanti tahun depan akan berjalan,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin usai acara peletakan batu pertama Gedung Pelayanan VIP RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (18/22/2025). Dilansir Antara.

    Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih menunggu peraturan presiden (perpres) terkait dengan rujukan berbasis kompetensi tersebut.

    “Harus ada perpresnya,” kata Menkes Budi Gunadi.

    Diberitakan sebelumnya Menkes bakal mengubah sistem rujukan berjenjang yang berjalan saat ini. Sebab, sistem saat ini menyebabkan pemborosan biaya dan memperlambat penanganan pasien. Terutama bagi kasus-kasus yang membutuhkan layanan dengan tingkat keahlian tertentu.

    “Kita akan ubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga,” kata Menkes Budi saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada 13 November 2025.

    Dia mencontohkan pasien dengan kondisi darurat seperti serangan jantung yang membutuhkan penanganan cepat. Para pasien sering kali harus melewati beberapa tahapan rujukan mulai dari puskesmas, rumah sakit tipe C, lalu tipe B, sebelum akhirnya ditangani di rumah sakit tipe A.

    “Padahal yang bisa melakukannya sudah jelas tipe A. Tipe C, tipe B, tidak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS tidak usah keluar uang tiga kali. Dia (BPJS) keluarnya sekali saja, langsung dinaikin ke yang paling atas (RS Tipe A),” kata Menkes Budi Gunadi.

  • UU KUHAP Disahkan, Menkum Bicara Nasib RUU Perampasan Aset yang Mandek 17 Tahun di DPR

    UU KUHAP Disahkan, Menkum Bicara Nasib RUU Perampasan Aset yang Mandek 17 Tahun di DPR

    RUU Perampasan Aset hingga saat ini belum juga disetujui oleh Parlemen. Meskipun telah lama dibahas, RUU ini semakin mendesak untuk diterapkan seiring dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia.

    RUU Perampasan Aset pernah tercantum dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas untuk tahun 2023 dan 2024, namun sayangnya DPR belum juga membahasnya. Melihat ke belakang, RUU ini pertama kali diajukan pada tahun 2008 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Terdapat dua pasal yang dianggap sangat penting, yaitu Pasal 2 yang menyatakan bahwa perampasan aset tidak perlu melalui proses pemidanaan pelaku, dan Pasal 3 yang mengatur bahwa perampasan aset tidak menghapus penuntutan bagi pelaku pencucian uang serta tidak dapat digugat. Selain kedua pasal tersebut, terdapat beberapa pasal lain yang juga dianggap krusial, antara lain Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 17.

    Panjang perjalanan RUU Perampasan Aset menunjukkan dinamika yang cukup kompleks sejak pertama kali diinisiasi. Pada tahun 2008, RUU ini dimulai oleh PPATK pada masa kepemimpinan Presiden SBY. Saat itu, RUU ini telah mengalami dua kali revisi draf akibat adanya pasal-pasal yang menuai kontroversi.

    Setelah itu, pada tahun 2010, draf RUU Perampasan Aset selesai dibahas oleh berbagai kementerian dan siap untuk diajukan kepada presiden agar dapat diserahkan ke DPR RI. Kemudian, pada tahun 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk untuk menyusun naskah akademik terkait RUU ini.

    Memasuki tahun 2015, DPR memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas jangka menengah. Namun, pada tahun 2019, RUU ini kembali dibawa ke DPR oleh pemerintah, tetapi sayangnya, pembahasan tidak kunjung dilakukan hingga tenggat waktu terlewati.

    Pada tahun 2021, Badan Legislasi (Baleg) DPR memutuskan untuk menghapus RUU Perampasan Aset dari daftar Prolegnas. Di tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat kepada Ketua DPR, Puan Maharani, untuk meminta dilanjutkannya pembahasan RUU ini. RUU tersebut akhirnya kembali masuk ke dalam Prolegnas, tetapi hingga akhir tahun 2023, pembahasannya masih belum terlaksana.

    Pada 6 Februari 2024, DPR menutup masa sidang tanpa membahas RUU Perampasan Aset sedikit pun. Pada 18 November 2024, RUU ini hilang dari daftar RUU yang diusulkan DPR untuk masuk dalam Prolegnas, menandakan ketidakpastian yang terus berlanjut.

  • Hujan Deras Guyur Jakarta dan Sekitarnya: 16 RT dan 3 Ruas Jalan Banjir

    Hujan Deras Guyur Jakarta dan Sekitarnya: 16 RT dan 3 Ruas Jalan Banjir

    Tak hanya permukiman, tiga ruas jalan juga dilaporkan tergenang, yaitu Jalan Srengseng Raya, Jalan Pondok Karya, serta Jl Kemang Utara IX. Ketinggian air di jalan berkisar 10–20 cm dan dipicu luapan Kali Mampang.

    “Jalan tergenang 3 ruas jalan,” ucap dia.

    Terkait hal ini, BPBD bersama Dinas SDA, Bina Marga, dan Gulkarmat telah mengerahkan personel untuk penyedotan air, membuka tali-tali air, serta memonitor titik rawan.

    “Lurah dan camat setempat dikerahkan untuk menyiapkan kebutuhan dasar warga apabila diperlukan. Genangan ditargetkan surut dalam waktu cepat,” tandas dia.

  • Pemerintah dan DPR Siapkan UU Penyadapan Usai Putusan MK

    Pemerintah dan DPR Siapkan UU Penyadapan Usai Putusan MK

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan, pemerintah dan DPR sedang menyiapkan undang-undang penyadapan, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyadapan diatur dalam UU sendiri.

    “Sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah. Jadi bukan hanya Komisi 3 dan pemerintah. MK memerintahkan khusus penyadapan dibuat Undang-Undang tersendiri,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Menurut Supratman, saat ini draft UU penyadapan sudah tersedia. Namun, perlu ada penyatuan draft terkait penyadapan penegakkan hukum, baik untuk Polri, Kejaksaan, dan KPK.

    Sebab, pada aturan terdahulu penyadapan penegakkan hukum, intelijen negara, dan pertahanan negara disatukan dalam satu undang-undang.

    “Tapi sekarang harus dipisah. Kalau yang terkait dengan tugas-tugas intelijen negara itu nggak perlu diatur. Karena menyangkut soal informasi dan rahasia negara,” katanya.

     

  • Polisi: Bullying Pemicu Aksi Peledakan SMAN 72 Jakarta, Pelaku Terinspirasi Penembakan Mas…

    Polisi: Bullying Pemicu Aksi Peledakan SMAN 72 Jakarta, Pelaku Terinspirasi Penembakan Mas…

    Polisi: Bullying Pemicu Aksi Peledakan SMAN 72 Jakarta, Pelaku Terinspirasi Penembakan Mas…