Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Ini Penyebab Banyaknya Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

    Ini Penyebab Banyaknya Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

    Liputan6.com, Jakarta – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan alasan banyaknya korban kebakaran di gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Keterangan dari para Damkar memang tangga tadi sempit ya untuk bisa naik ke lantai rooftop. rata-rata tadi yang selamat adalah yang menggunakan evakuasi dari lantai rooftop,” kata dia di lokasi.

    Susatyo pun mengungkapkan, para karyawan naik ke atas rooftop, kemudian baru nyebrang ke gedung sebelah. 

    “Itu yang bisa diselamatkan. Sebagian mungkin sudah lemas tidak punya tenaga untuk bisa lari ke atas,” ungkap dia.

    Senada, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Bayu Meghantara juga menyebut, jalur evakuasi terbatas, dan hanya yang menuju ke rooftop.

    “Karena jalur akses yang ke atas ya, jalur akses atas ini kan juga butuh energi, mungkin kalutan dan sebagainya, mungkin,” kata dia.

    Sebelumnya, sebanyak 20 kantong jenazah korban kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, telah tiba di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025) sore.

    Kantong jenazah tersebut diangkut menggunakan ambulans dan tiba sejak pukul 15.15 WIB hingga 16.30 WIB. Seluruhnya langsung dibawa ke Instalasi Forensik RS Polri untuk proses identifikasi.

    “Iya, kantong jenazah korban kebakaran gedung di Kemayoran dibawa ke RS Polri,” kata Kepala RS Polri Brigjen Polisi Prima Heru Yulihartono.

  • Kebakaran Terra Drone, Data Terkini 22 Orang Meninggal

    Kebakaran Terra Drone, Data Terkini 22 Orang Meninggal

    Kebakaran diduga berasal dari baterai yang terbakar di gudang lantai 1. Saat kebakaran terjadi, banyak karyawan berada di gedung dan sebagian lainnya makan siang di luar.

    Baterai yang terbakar sempat dipadamkan menggunakan APAR. Namun gagal dan api semakin membesar menyebar ke lantai 2, 3 sampai 6. Asap pekat naik memenuhi tiap lantai di Gedung Terra Drone.

    “Api semakin membesar, asap naik ke lantai 6,” ujar Susatyo.

  • Bupati Aceh Selatan Umroh karena Punya Nazar, Padahal Bantu Rakyat Ibadah Utama

    Bupati Aceh Selatan Umroh karena Punya Nazar, Padahal Bantu Rakyat Ibadah Utama

    Tercatat pula 750 unit rumah dalam keadaan rusak berat, 460 hektare sawah terendam lumpur, 35 hektare kebun gagal panen, serta 70 hektar tambak gagal panen.

    “Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan terus pergi begitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership, kepemimpinan. Apalagi bupati yang dipilih rakyat. Kalau umrah ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Sementara ini masyarakat, membantu rakyat, itu ibadah juga dan ibadah menurut saya ibadah yang utama gitu,” tegas Tito.

    Sebab itu, Kemendagri menjatuhkan sanksi administratif kepada Mirwan dengan pemberhentian sementara sebagai Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan. Diharapkan hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran dan evaluasi diri.

    “Saya sudah bicara langsung dengan Plt-nya, yaitu wakil bupati, Bapak Haji Baital Mukaddis, dan dia menyatakan siap tiga bulan melaksanakan tugas Plt. Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manaf ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini,” Tito menandaskan.

     

     

  • Usai Bencana Sumatera, Golkar Minta Legislator Susun Regulasi dan Anggaran Kebencanaan di Daerah

    Usai Bencana Sumatera, Golkar Minta Legislator Susun Regulasi dan Anggaran Kebencanaan di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bencana hidrometeorologi di Sumatera dinilai membuat rakyat menderita.

    Menurut Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin, dirinya mendorong para legislator daerah dari partainya harus memiliki bekal terkait kesiapsiagaan penanganan bencana.

    Dia menjelaskan, rangkaian bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.

    “Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujar Zulfikar saat bimbingan teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (9/12/2025).

    Dia mengatakan, legislator harus dibekali dengan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.

    Selain itu, lanjut Zulfikar, legislator juga harus mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD. Tujuannya, agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.

    “Legislator di daerah harus memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat. Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda,” terang dia.

    “Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” sambung Zulfikar.

     

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pengungsian korban banjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, sambil membawa berbagai mainan untuk anak-anak sebagai bentuk dukungan moral.

    Selain mengecek jembatan yang rusak, ia memastikan pemerintah terus menyalurkan bantuan tambahan dan mempercepat pemulihan pas…

  • Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Pembelaan Anggota DPR Endipat Wijaya soal Singgung Donasi Rakyat Rp 10 M untuk Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR Endipat Wijaya menuai sorotan setelah menyampaikan pernyataan dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/12/2025).

    Dalam rapat tersebut, ia menyinggung bahwa para relawan lebih viral saat memberikan bantuan bencana Sumatra dibandingkan kerja pemerintah.

    Endipat Wijaya mengklarifikasinya. Menurut dia, pernyataannya tersebut bukan ditujukan kepada relawan atau donatur yang membantu korban bencana Sumatra, tapi kinerja Komdigi dalam hal publikasi dan  penyebaran informasi.

    Endipat memandang, muncul persepsi keliru di media sosial disebabkan oleh ketimpangan informasi. Bantuan relawan cepat viral, sementara kerja-kerja besar negara justru jarang terlihat. Padahal, pemerintah telah mengerahkan anggaran triliunan rupiah, ribuan personel, posko evakuasi, logistik, dan berbagai upaya pemulihan untuk korban bencana.

    “Yang saya soroti adalah lemahnya komunikasi publik. Negara bekerja besar, tetapi tidak banyak diberitakan. Akibatnya, masyarakat hanya melihat apa yang viral, bukan apa yang sebenarnya dilakukan di lapangan,” kata Endipat dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Selasa (9/12/2025).

    Politikus Gerindra ini mengklaim, dirinya tidak pernah berniat mengecilkan peran relawan. Menurut dia, relawan sebagai energi kemanusiaan bangsa yang selalu bergerak tanpa pamrih setiap kali terjadi bencana.

    “Relawan bekerja dengan hati, negara bekerja dengan kewajiban. Dua-duanya penting, dan tidak boleh dipertentangkan,” ungkap Endipat.

    Dia pun berharap, semuanya kembali dalam upaya bersama dalam penanganan bencana, bukan lagi perdebatan yang memecah perhatian dari mereka yang sedang membutuhkan bantuan.

     

     

  • Gagal Nyalip, Driver Ojol Tewas Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Gagal Nyalip, Driver Ojol Tewas Terlindas Truk di Cileungsi Bogor

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang driver ojek online (Ojol) tewas usai terlindas truk trailer di Jalan Raya Narogong, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa (9/12/2025) pagi. Kecelakaan dipicu akibat korban gagal menyalip kendaraan di depannya.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan Mulya, mengatakan kecelakaan maut yang menewaskan seorang pengemudi ojol terjadi sekitar pukul 08.32 WIB.

    Peristiwa bermula, sepeda motor Honda Vario yang dikemudian AS melaju dari arah Cileungsi menuju Bekasi. Setiba di lokasi kejadian, korban bergerak ke kiri untuk mendahului truk trailer di depannya.

    “Saat menyalip, stang kanan motor korban membentur bodi truk, lalu sebagain tubuh korban terjatuh ke kolong truk,” ungkapnya.

    Seketika, tubuh korban terlindas ban kiri belakang truk yang dikemudikan MS itu.

    “Korban kemudian dibawa ke RS Abdul Radjak dan dinyatakan sudah meninggal dunia,” kata dia.

     

  • Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri

    Kronologi Lengkap Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms Berangkat Umroh hingga Disuruh Pulang Mendagri

    Terpisah, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan proses pencopotan resmi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS memang harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menurutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Saya kira proses politik pasti akan berjalan, bayangkan Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung dan tempat asal dari beliau saja sudah mencopot. Saya yakin pasti partai-partai politik juga memiliki sense of politics dan sense of humanity terkait dengan ini,” kata Rifqinizamy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Politikus NasDem itu juga meyakini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga tidak akan diam dengan apa yang telah dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan tersebut.

    “Pantas atau tidak pantas kita tunggu hasil dari irjen (Kemendagri). Jadi, biar kita semua basisnya adalah bukti dan objektivitas,” ungkap Rifqinizamy.

    Menurut dia, Kemendagri juga bisa memberikan hukuman pencopotan sementara. Tapi di lain sisi, DPRD di sana juga harus melakukan proses politiknya.

     

  • Mendagri Larang Kepala Daerah Ke Luar Negeri sampai 15 Januari 2026

    Mendagri Larang Kepala Daerah Ke Luar Negeri sampai 15 Januari 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang seluruh kepala daerah untuk berpergian ke luar negeri sampai 15 Januari imbas terjadinya bencana dan cuaca yang masih ekstrem.

    Menurut dia, seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk berada di daerahnya masing-masing, terutama bagi kepala daerah di berbagai wilayah di Sumatera yang daerahnya terdampak bencana.

    “Jadi betul-betul stand by, terutama yang terdampak di daerah masing-masing,” kata Tito saat konferensi pers soal pemberhentian sementara Bupati Aceh Selatan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta dilansir Antara, Selasa (9/12/2025).

    Khusus bagi para kepala daerah yang daerahnya dilanda bencana, dia memastikan mereka tidak akan menghadapi situasi itu sendirian. Sebab, kata dia, daerah-daerah yang terdampak bencana akan didukung oleh semua kekuatan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

    Dia menegaskan bahwa keberadaan kepala daerah di daerahnya masing-masing sangat diperlukan karena memiliki kewenangan untuk tanggap bencana. Jika kepala daerahnya tak ada di tempat, maka kinerja perangkatnya pun tidak akan terarah tanpa koordinasi dan keputusan.

    “Apalagi kepala daerah juga adalah ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,” kata dia.

  • 20 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Kemayoran Tiba di RS Polri

    20 Kantong Jenazah Korban Kebakaran Kemayoran Tiba di RS Polri

    Menurut Susatyo, kebakaran sempat berusaha dipadamkan oleh karyawan, namun api membesar hingga asap naik ke lantai enam. Saat kejadian, para karyawan sedang beristirahat.

    “Kemudian karyawan yang pada saat itu sedang istirahat makan, sebagian berada ke luar, sebagian lagi itu semua sedang istirahat di lantai dua, tiga sampai lantai enam. Pada saat terbakar, api membesar, kemudian asap naik ke lantai enam,” jelasnya.

    Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung. Sebelumnya Susatyo menyebut ada 17 korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut.

  • Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Infografis Kontroversi Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana Berujung Minta Maaf

    Liputan6.com, Jakarta – Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms belakangan ini mendapatkan sorotan publik. Hal itu lantaran dirinya memilih untuk pergi umrah di tengah penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut.

    Rupanya, pada 24 November 2025, Mirwan sempat mengajukan permohonan izin ke luar negeri pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Dan pada 27 November 2025, Mirwan mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.

    Menurut laporan otoritas kebencanaan di Aceh, banjir merendam rumah dan lahan kebun warga di 18 kecamatan wilayah Kabupaten Aceh Selatan sejak Sabtu 22 November 2025. Banjir tersebut berdampak pada 858 kepala keluarga atau 3.106 jiwa.

    Namun rupanya, Mirwan tetap nekat pergi umrah meski izinnya telah ditolak oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Mualem mengaku kecewa jika kabar itu benar adanya.

    Kepergian Mirwan dan istrinya ke Tanah Suci itu bertepatan dengan perayaan ulang tahun sang istri. Hal ini terungkap dari unggahan akun Instagram agen perjalanan umrah hingga menjadi viral.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan jika benar Mirwan melakukan perjalanan umrah, maka yang bersangkutan tidak mengindahkan keputusan Gubernur Aceh, Mualem.

    “Gubernur telah menegaskan, apabila hal tersebut benar adanya, maka beliau akan melakukan teguran kepada Bupati Aceh Selatan,” tegas Muhammad MTA, dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Jumat malam 5 Desember 2025.

    Gerindra pun mencopot Mirwan Ms sebagai Ketua DPC Gerindra kabupaten Aceh Selatan. Keputusan tegas ini diambil setelah Mirwan yang juga Bupati Aceh Selatan, dikritik publik karena memilih umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya.

    “DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekjen Partai Gerindra, Sugiono.

    Tak hanya itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan pun memastikan, Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms dipanggil Tim Kemendagri perihal ibadah umrahnya di tengah bencana banjir yang masih melanda.

    Pemanggilan yang bersangkutan akan dilaksanakan di Aceh. Mirwan sedianya dijadwakan hadir Senin siang 8 Desember 2025. Namun pemeriksaan djadwalkan ulang menjadi sore hari.

    “Jadwal klarifkiasi Bupati Aceh Selatan pada undangan pukul 14.00 WIB, tapi terkonfirmasi baru sampai di Banda Aceh sore, sehingga permintaan keterangan bergeser ke pukul 17.00 WIB,” kata Benny seperti dikutip dari keterangan diterima, Senin 8 Desember 2025.

    Lantas, seperti apa kontroversi Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms yang tetap nekat pergi umrah di tengah bencana banjir dan longsor meski telah ditolak izinnya oleh Gubernur Aceh Mualem? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: