Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Pramono Anung Bakal Temui Kepala BGN Bahas Program Sarapan Gratis di Jakarta – Page 3

    Pramono Anung Bakal Temui Kepala BGN Bahas Program Sarapan Gratis di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna membahas lebih lanjut terkait kebijakan sarapan gratis yang sebelumnya disebut sempat dilarang oleh pemerintah pusat.

    “Saya akan minta waktu secara khusus kepada Bapak Badan Gizi Prof. Dadan. Jadi Karena memang ketika retret kan waktu itu tidak diperbolehkan. Tapi saya juga sudah membaca bahwa untuk Jakarta diperbolehkan,” kata Pramono di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025).

    Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia terima, sarapan gratis boleh tetap diterapkan di Jakarta. Meski begitu, kata Pramono rencana bertemu kepala BGN dimaksudkan untuk mengonfirmasi hal tersebut.

    “Untuk itu saya dalam waktu dekat akan meminta waktu kepada beliau supaya nggak salah. Karena apapun sebagai gubernur saya ingin segala sesuatunya itu proper, segala sesuatunya itu transparan dan terbuka,” jelas Pramono.

    Pramono memastikan, jika pertemuan digelar hasilnya akan dengan segera diumumkan kepada warga Jakarta. Sarapan gratis merupakan salah satu janji Pramono Anung dan Rano Karno yang diperuntukkan bagi seluruh pelajar di Jakarta saat menjadi kandidat dalam Pilkada Jakarta 2024.

     

  • Prabowo Beri Angin Segar Pengemudi Ojol Jelang Lebaran, THR Segera Cair? – Page 3

    Prabowo Beri Angin Segar Pengemudi Ojol Jelang Lebaran, THR Segera Cair? – Page 3

    Sebelumnya, Bos GoTo Group telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Meskipun pertemuan tersebut tidak secara eksplisit membahas THR ojol, pertemuan ini semakin menguatkan sinyal positif terkait pemberian THR bagi para pengemudi ojol.

    CEO GoTo Group, Patrick Walujo, enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya awak media mengenai topik pembahasan. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan undangan dari Presiden Prabowo. “Abis acara ya. Memenuhi undangan aja, nanti sesudah (baru bicara),” kata Patrick.

    Chief of Public Policy and Government Relations GoTo Group, Ade Mulya, juga meminta awak media untuk menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait THR ojol masih terus berlangsung dan akan diumumkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

  • Seorang Warga Negara Amerika Serikat Ditangkap di Bandara Soetta Lantaran Kedapatan Bawa Narkoba – Page 3

    Seorang Warga Negara Amerika Serikat Ditangkap di Bandara Soetta Lantaran Kedapatan Bawa Narkoba – Page 3

    Gatot menuturkan, MC yang mengaku datang ke Indonesia untuk berwisata, diduga juga berencana melakukan kejahatan seksual di Indonesia.

    “Kami dapati adanya video seksual anak sesama jenis, dan memang ternyata ia ini suka membuat konten demikian. Dari pemeriksaan mendalam, ia ke Indonesia untuk berwisata, namun tidak menutup kemungkinan juga kalau MC ini pun akan melakukan aksi kejahatan seksualnya di Indonesia. Maka dari itu, kasus ini akan ditindak lanjuti,” jelasnya.

    MC kini diserahkan kepada Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk pengembangan lebih lanjut.

    Ia akan dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup.

  • Prabowo: Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol Pertimbangkan Keaktifan Pekerja – Page 3

    Prabowo: Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol Pertimbangkan Keaktifan Pekerja – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Surat Edaran (SE) terkait Tunjangan Hari Raya (THR) pengemudi ojek online atau ojol sudah dalam tahap finalisasi. 

    Yassierli membeberkan, kebijakan terkait penyaluran THR kepada pengemudi ojol merupakan sebuah inisiatif baru. 

    “THR untuk ojol kita sedang finalisasi. Jadi kami memang ingin pastikan meaningful participation itu terjadi,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Rabu (5/3/2025).

    Yassierli mengungkapkan, pihaknya optimis SE THR untuk pengemudi ojol akan rampung dalam waktu dekat.

    “Kita selalu menguptamakan bagaimana dialog. Saya sendiri sudah beberapa kali bertemu (pengusaha/operator ojol) dan kita ingin memastikan sebelum nanti (SE) diumumkan, kita berharap itu adalah hasil dari proses musyawarah. Kita hadir dengan pengusaha/aplikatorndan juga dengan pengemudi online-nya,” terangnya.

    “Jadi kami sedang mencari formula yang kemudian bisa meng-cover kompleksitas dari jenis angkutannya, layanannya, kemudian jam kerjanya. Ini yang kemudian butuh waktu untuk kita keluar dengan sebuah formula. Jadi ini masih proses,” sambung Yassierli.

    Selain itu, ia menuturkan, Kemnaker juga telah mengusulkan kepada operator agar THR untuk pengemudi ojol disalurkan dalam bentuk uang tunai. 

    “Kita mintanya nanti adalah dalam bentuk uang tunai,” bebernya.

    “Yang namanya terkait dengan hari raya. Kita kejar, kita punya target waktu,” Menaker menambahkan. 

  • Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Pemerintah Siapkan 164.268 Personel Gabungan Amankan Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral dalam rangka menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 2025. Sebanyak 164.268 personel gabungan pun diturunkan demi mengawal kelancaran momen tersebut.

    “Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian dan lembaga terhadap beberapa aspek. Pertama aspek pengamanan yang meliputi pagelaran personel, Polri dan TNI sebanyak 164.268 personel gabungan,” tutur Menko Polkam Budi Gunawan di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

    “Yang terdiri dari Polri sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714, dan kekuatan lainnya dari kementerian/lembaga. Yang mengisi pada 2.864 pos pengamanan dan titik-titik lainnya,” sambungnya.

    Budi menyebut, pemerintah juga mengecek kesiapan transportasi dan sarana prasarana mudik, baik transportasi darat, laut, dan udara. Tidak ketinggalan soal ketersediaan bahan pokok dan BBM selama pelaksanaan momen Lebaran 2025.

    “Berikutnya adalah kesiapan tanggap bencana dan dipaparkan oleh BMKG, kesiapan BNPB, Basarnas, dan sebagainya. Dengan mendirikan satuan-satuan tugas tanggap bencana dan beberapa prediksi bencana yang mungkin masih terjadi,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh jajaran memastikan negara hadir di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman, agar seluruhnya dapat melakukan mudik dengan lancar.

    “Sebagaimana perintah Bapak Presiden, telah dibentuk juga tim respons cepat apabila terjadi hal-hal terkait gangguan keamanan, bencana, dan sebagainya. Intinya, kesimpulan rapat adalah seluruh kementerian/lembaga yang hadir telah siap untuk melaksanakan dan menyukseskan mudik maupun Lebaran Idulfitri 1946 Hijriah/Tahun 2025,” kata Budi.

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan libur hari raya Idulfitri 1446 H bagi satuan pendidikan dimulai dari 21 Maret hingga 8 April 2025.

  • Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Perubahan Nama PSI Perorangan, Disebut Bisa Jadi Kendaraan Politik Baru Buat Jokowi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana mengganti namanya PSI Perorangan, di mana hal ini dikaitkan dengan rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sempat mewacanakan konsep partai super Tbk.

    Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menilai bahwa gagasan keterkaitan antara Presiden Jokowi dan PSI adalah sebuah strategi politik yang saling menguntungkan.

    Menurut dia, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi membutuhkan kendaraan politik baru, baik untuk kepentingan pribadi maupun politik jangka panjang.

    “Saling melengkapi dan saling menguntungkan. Jokowi, setelah tidak menjabat presiden, tentu membutuhkan kendaraan politik, baik atas nama pribadi maupun untuk kepentingan politik jangka panjang,” kata Agung, Senin (10/3/2025).

    Dari sisi PSI, hubungan dengan Jokowi dianggap membawa keuntungan politik yang signifikan. Basis pemilih Jokowi yang solid dan besar bisa menjadi modal penting bagi PSI untuk menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.

    “PSI memiliki basis politik yang berkembang, tapi mereka masih butuh figur sentral. Dengan kehadiran Jokowi, Gibran (Gibran Rakabuming Raka) atau Bobby (Bobby Nasution), PSI bisa lebih mudah mengidentifikasi diri sebagai partai yang punya sosok kuat. Ini bisa menguntungkan mereka saat Pileg dan Pilkada,” jelasnya.

    Agung juga menyoroti bahwa Jokowi tidak hanya membutuhkan kendaraan politik untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebuah institusi yang bisa menopang pengaruh politiknya dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan konsep Partai Super Tbk, yang mengedepankan kepemimpinan kolektif di dalam partai.

    “Suka atau tidak, partai politik sering kali bergantung pada figur. Sebelum sekarang, Partai Demokrat sangat bergantung pada SBY, begitu juga PDIP dengan Megawati. Namun, seiring waktu, partai-partai ini bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan PSI nantinya,” jelasnya.

  • Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Metro Tangerang Kota Dirikan 23 Pos Pantau – Page 3

    Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Metro Tangerang Kota Dirikan 23 Pos Pantau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Selama Ramadan 1446 Hijriah/2025, Polres Metro Tangerang melakukan antisipasi gangguan Kamtibmas, seperti tawuran, perang sarung dan penggunaan petasan maupun mencegah Saur On The Road (SOTR), dengan mendirikan 23 pos pantau tersebar di seluruh wilayah hukum Polsek jajaran.

    Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyebut, Pos Pantau Ramadan ini juga untuk mengantisipasi tindak kejahatan atau kriminalitas yang terjadi seperti curanmor, pencurian rumah kosong (rumsong) dan aksi begal.

    “Total keseluruhan pos pantau yang didirikan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota itu sebanyak 23 pos pantau,” ujar Kapolres, Senin (10/3/2025).

    Dia juga mengungkapkan, Polisi bekerja sama dengan stakeholder terkait yakni TNI, Pemkot Tangerang dalam hal ini Satpol PP dan Dishub, jajaran samping seperti Senkom dan Pokdarkamtibmas, termasuk melibatkan perwakilan RT dan RW yang sangat mendukung pelaksanaan pos pantau di wilayah.

    “Adapun pos pantau yang didirikan di titik-titik rawan aksi kejahatan. Keberadaannya efektif mencegah gangguan Kamtibmas, khususnya Tawuran, Curanmor maupun kriminalitas lainnya yang berpotensi timbul dengan meningkatnya aktivitas masyarakat selama di Bulan Ramadhan,” ujar Kapolres.

  • Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur, Ini Alasannya – Page 3

    Gugatan Praperadilan Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Harun Masiku Gugur, Ini Alasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto gugur pada Senin (10/3/2025).

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur,” tutur hakim tunggal di PN Jakarta Selatan, Senin.

    Alasan gugurnya praperadilan ini adalah karena berkas perkara kasus Hasto telah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

    Sementara itu, gugatan praperadilan Hasto terkait kasus dugaan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku masih menunggu putusan.

    Pihak Hasto sebelumnya menyayangkan keputusan KPK yang melimpahkan berkas perkara ke jaksa, sementara sidang praperadilan masih tertunda. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menilai tindakan KPK ini sebagai upaya untuk mencegah putusan praperadilan yang menguntungkan kliennya dan terkesan buru-buru.

    “Tentu yang kami khawatirkan adalah bahwa berkas perkara akan segera dilimpahkan oleh penuntut umum untuk mencegah supaya putusan praperadilan tidak terjadi, supaya permohonan praperadilan kami digugurkan,” ujar Maqdir.

    Maqdir menambahkan, tindakan KPK tersebut dianggap melanggar hukum dan terkesan ingin segera menuntaskan kasus Hasto, bahkan menuding adanya kriminalisasi.

    “Suatu tindakan yang menurut hemat saya untuk ke depan penegakan hukum kita dan negara hukum kita ini akan seolah-olah akan mereka lupakan, bahkan akan dikesampingkan demi sesuatu yang tidak jelas,” ucapnya.

    Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa pelimpahan berkas perkara sudah sesuai prosedur dan timeline yang telah direncanakan. Tessa juga menambahkan bahwa pelimpahan berkas perkara menandai akhir proses penyidikan dan berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

  • KPK Geledah Kediaman Ridwan Kamil, Terkait Kasus Korupsi Bank BJB – Page 3

    KPK Geledah Kediaman Ridwan Kamil, Terkait Kasus Korupsi Bank BJB – Page 3

    Wakil ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut membenarkan adanya operasi penggeledahan di rumah Ridwan Kamil itu.

    “Betul (penggeledahan),” ujar Fitroh.

    Sejauh ini, dia belum mengulas detail atas penggeledahan rumah Ridwan Kamil itu. Penyidik sendiri masih melakukan prosesnya di Bandung, Jawa Barat.

    “Belum update, mungkin masih berlangsung,” ungkap Fitroh.

  • Mendagri Minta Pemda Ambil Langkah Antisipatif Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem – Page 3

    Mendagri Minta Pemda Ambil Langkah Antisipatif Hadapi Potensi Cuaca Ekstrem – Page 3

    Tito mengimbau Pemda untuk memastikan kelancaran pelaksanaan mudik. Ia pun meminta Pemda untuk menjalankan langkah yag diusulkan, yakni pemberlakukan WFA bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 24–27 Maret 2025.

    “Nah ini silakan setiap daerah, setiap kementerian/lembaga diminta untuk mengatur masing-masing. Setiap dinas bisa mengatur, yang penting pekerjaan-pekerjaan tetap berjalan,” ujarnya.

    Tito pun mendorong, Pemda harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal selama pelaksanaan WFA.

    “Selain itu, Pemda harus memastikan kelancaran arus mudik dengan berbagai langkah seperti memastikan infrastruktur jalan layak dilalui kendaraan, menata potensi pasar tumpah yang dapat mengganggu lalu lintas, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan pemudik di titik-titik tertentu,” ujarnya.

    “Dermaga, pelabuhan, juga perlu dicek. Jangan sampai over kapasitas, terutama di dermaga-dermaga kecil. Kemudian banyak kejadian sudah [pernah terjadi], seperti peristiwa [kecelakaan] di Danau Toba dan lain-lain, kita upayakan jangan sampai terjadi,” jelas Tito.

     

    (*)