Category: Liputan6.com News

  • Berisiko, Pengendara Motor Diimbau Tidak Mudik Malam Hari – Page 3

    Berisiko, Pengendara Motor Diimbau Tidak Mudik Malam Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengimbau pengemudi sepeda motor untuk tidak melakukan perjalanan mudik malam hari. Hal itu disampaikan Latif Usman setelah melakukan pemantauan jalur mudik dari Cawang hingga Karawang.

    Latif mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, banyak faktor yang membuat perjalanan malam hari sangat berisiko bagi pemudik roda dua walaupun penerangan jalan di beberapa titik sudah terbilang cukup baik.

    “Antara Cawang dengan Karawang ini khususnya, jalurnya, kondisi jalannya pada malam hari penerangan dari Cawang sampai dengan Bekasi Barat mencukupi. Tetapi kami sarankan tidak berjalan pada malam hari, karena malam hari konsentrasi pasti akan lebih menurun dan beberapa kegiatan masyarakat yang tidak terduga akan membahayakan para pemudik,” kata Latif kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

    Latif mengatakan, salah satu yang harus dihadapi pengendara motor adalah kondisi jalan yang tidak sepenuhnya mulus.

    Latif menyoroti jalur Bekasi Timur-Tambun-Karawang, di mana terdapat banyak jalan bergelombang dan berlubang yang bisa membahayakan pengendara. Terlebih pada malam hari penglihatan pengendara cenderung berkurang.

    “Arah dari Bekasi Barat, Bekasi Timur masuk ke Tambun ini yang perlu lebih waspada lagi karena di situ khususnya jalan cukup bergelombang ada beberapa lubang,” ujar Latif.

    Selain itu, ia juga menyoroti adanya U-turn liar atau putaran balik yang juga menjadi ancaman bagi para pengendara motor, terutama di malam hari.

    “Memang ada beberapa U-turn yang harus menjadi dua jalur. Ini perlu hati-hati. Ada beberapa U-turn yang perlu diwaspadai, di situ ada penyeberangan, sepeda motor yang akan masuk ke jalur pemudik ataupun para penyeberangan jalan yang akan melewati jalan tersebut, karena ini samping kanan kiri permukiman,” jelas Latif.

    “Jadi sangat diwaspadai betul agar para pemudik untuk sangat lebih berhati-hati. Jadi jaga betul kecepatan, jaga betul konsentrasi dari para pemudik ini pada malam hari ini,” sambung dia.

    Selain kondisi jalan yang bergelombang, keberadaan pasar tumpah di beberapa titik jalur mudik juga menjadi tantangan tersendiri.

    “Siang hari pada pagi hari maupun sore hari akan terjadi pasar tumpah. Ini yang perlu diantisipasi mungkin akan sedikit menghambat daripada perjalanan para pemudik ini,” ujar Latif.

    Pemudik sepeda motor mulai ramai melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu malam. Para pemudik ini kembali ke wilayah Jabodetabek setelah pulang kampung.

  • Gibran Akan Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sungkem ke Prabowo Lalu Pulang Kampung – Page 3

    Gibran Akan Sholat Idul Fitri di Jakarta, Sungkem ke Prabowo Lalu Pulang Kampung – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di pusat maupun daerah. Prabowo mengatakan THR untuk para aparatur negara akan dicairkan mulai 17 Maret 2025.

    Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun bagi seluruh aparatur negara yang diteken Prabowo. Aparatur negara yang dimaksud terdiri dari, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI-Polri, Hakim, hingga Pensiunan.

    “THR akan dibayar dua minggu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri mulai dicairkan Senin 17 Maret 2025,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Prabowo mengatakan total aparatur negara yang menerima THR dan gaji ke-13 sebanyak 9,4 juta orang. Adapun gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

    Prabowo menekankan tunjangan kinerja diberikan 100 persen. Gaji ke-13 akan dibayarkan pada Juni 2025.

    “Gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu, pada bulan Juni tahun 2025,” ucap Prabowo.

     

     

     

    Reporter: Nur Habibie

    Sumber: Merdeka.com

  • Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Sampaikan Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran – Page 3

    Buka Sekolah P3SPS KPI, Wakil Ketua Komisi I DPR Sampaikan Pentingnya Perluasan Definisi Penyiaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Salah satu pembahasan dari rencana revisi UU (Undang-undang) Penyiaran di Komisi I DPR RI adalah memperluas definisi penyiaran. Hal ini supaya aturan penyiaran lebih dinamis dan dapat menjangkau layanan siaran lain (audiovisual) berbasis internet dan media baru.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, saat menjadi pembicara kunci di pembukaan Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) Angkatan 53 di Kantor KPI Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Menurut Dave yang juga Ketua Panitia Kerja Revisi UU Penyiaran, perluasan definisi penyiaran ini sudah harus dilakukan karena keberadaan media berbasis internet menjadi bagian tak terpisahkan dari konsumsi media yang dilakukan masyarakat sekarang.

    “Konvergensi media dan digitalisasi penyiaran yang meluas pada ruang lingkup penyiaran melalui internet, platform streaming, layanan Over-The-Top (OTT), siniar dan media sosial, serta pergeseran pola konsumsi audiovisual yang saat ini tidak hanya pada media konvensional (televisi dan radio), tetapi juga YouTube, Netflix, Spotify, TikTok, dan platform lain merupakan dua aspek yang perlu dicermati bersama,” jelas Dave di depan puluhan peserta yang berasal dari lembaga penyiaran, rumah produksi, mahasiswa dan internal KPI.

    Ia menambahkan, peran penyiaran sangatlah signifikan dalam membangun suasana kondusif dan sekaligus berkesan bagi masyarakat. Maka, meski di tengah gempuran transformasi informasi dari media baru, serta media penyiaran berbasis algoritma dan on demand, media arus utama seperti televisi dan radio harus tetap menjadi referensi paling utama dan aman bagi masyarakat.

    “Walaupun terjadi penurunan pengguna (media arus utama) serta pergeseran tren, siaran RRI melalui radio dan podcast, dan TVRI yang bisa diakses secara digital, masih dinikmati masyarakat di Indonesia dan diaspora,” imbuh Dave Laksono.

    Dalam kesempatan itu, Dave juga berharap para peserta Sekolah P3SPS menjadikan kegiatan ini sebagai pembinaan untuk menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung ekosistem penyiaran yang lebih baik melalui berbagai format.

    “Kegiatan ini akan menjadi wadah menimba wawasan tentang aturan penyiaran, mengasah kemampuan analisa dan sensitifitas masyarakat terhadap bentuk tayangan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi penyiaran, khususnya tentang penyajian konten siaran selama Ramadan. Tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu memperkaya wawasan dan spiritualitas masyarakat termasuk dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila, yang dapat mempersatukan semangat persatuan di tengah keberagaman budaya dan tantangan globalisasi,” ujarnya.

    Dave Laksono juga menyoroti relevansi media penyiaran dengan perkembangan zaman yang menuntut media penyiaran untuk berinovasi mengikuti perkembangan teknologi sehingga mampu bersaing dengan media luar. Kemampuan transformasi fundamental dalam penyiaran Indonesia terhadap evolusi teknologi komunikasi yang berdampak pada konvergensi media menjadi hal yang penting.

     

  • Kapolres Ngada Cabuli Bocah 6 Tahun, Videonya Dijual ke Situs Porno Australia – Page 3

    Kapolres Ngada Cabuli Bocah 6 Tahun, Videonya Dijual ke Situs Porno Australia – Page 3

    Kasus penangkapan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, mencuri perhatian publik setelah keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan narkoba dan tindak asusila. Penangkapan ini dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri pada Kamis, 20 Februari 2024, di sebuah hotel di Kupang, NTT. Menyusul penangkapan tersebut, proses penyelidikan kini diawasi langsung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

    Menko Polkam sekaligus Ketua Kompolnas, Budi Gunawan (BG), menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi ketat semua proses hukum yang berlangsung.

    “Terkait dengan kasus Ngada, Kompolnas akan menurunkan tim untuk langsung mengawasi proses penanganan di sana,” ujarnya saat ditemui di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta Timur.

    Setelah ditangkap, AKBP Fajar langsung dibawa ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

    Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, menyatakan bahwa Fajar dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Ngada selama proses pemeriksaan berlangsung.

    “Ya, saya akan tunjuk pengganti sementara,” kata Kapolda NTT tanpa menyebutkan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut.

    Proses hukum ini juga menarik perhatian publik karena melibatkan dugaan pelanggaran berat. Penyelidikan oleh Mabes Polri diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta lebih lanjut terkait kasus ini. Kombes Pol Henry Novika Chandra memastikan bahwa semua langkah hukum akan dilakukan secara transparan.

  • Fenomena Worm Moon Picu Banjir di Pesisir Sampai Akhir Maret 2025 – Page 3

    Fenomena Worm Moon Picu Banjir di Pesisir Sampai Akhir Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Fenomena Worm Moon atau bulan purnama pada Maret yang terjadi bersamaan dengan fase bulan perigee dan gerhana bulan di bagian utara-selatan bumi diprediksi memicu adanya banjir di kawasan pesisir Indonesia. Demikian berdasarkan hasil pengamatan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Direktur Bidang Meteorologi Maritim BMKG, Eko Prasetyo mengatakan bahwa untuk fenomena bulan purnama dan fase bulan perigee diprediksi mulai berlangsung pada 14 dan 29 Maret 2025, yang berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimal di wilayah Indonesia.

    BMKG mendapati berdasarkan pengamatan data lapangan ketinggian air laut dan prediksi pasang susut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku.

    “Potensi banjir pesisir yang secara umum berdampak pada aktivitas masyarakat pesisir, seperti bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir hingga tambak perikanan darat dan garam,” kata dia, Rabu (12/3/2025), seperti dilansir Antara.

    BMKG memetakan wilayah yang berpotensi dilanda banjir pesisir, antara lain di pesisir Sumatera Utara (Belawan), pesisir Kepulauan Riau (Batam, Dabo Singkep, Karimun, Bintan, Tanjung Pinang), pesisir Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Painan), pesisir Jambi (Selatan Berhala), pesisir Lampung (Bandar Lampung).

    Pesisir Banten (utara Tanggerang, Selat Sunda barat Pandeglang, selatan Pandeglang, selatan Lebak), pesisir Jakarta (Kemal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, dan Kalibaru Jakarta Utara), Jawa Barat (Pesisir Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, CIrebon), pesisir Jawa Tengah (Semarang, Demak, Pekalongan, Brebes, Tegal, Pemalang), pesisir Kalimantan Timur (Balikpapan barat, Balikpapan timur).

  • Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Usai Bertemu Pandawara Group, Prabowo Panggil Menko AHY Bahas Penanganan Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membahas penanganan sampah di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menyusul pertemuannya dengan Pandawara Group di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Maret 2025.

    “Diundang secara khusus oleh Pak Presiden untuk memaparkan terkait dengan konsep pengelolaan sampah secara nasional. Kita tahu bahwa sampah ini kan menjadi permasalahan yang sangat mendasar. Masyarakat di semua daerah juga kerap menghadapi permasalahan sampah ini. Bisa dikatakan darurat sampah yang harus segera kita carikan solusinya. Nah, solusi ini yang tentunya kita membutuhkan arahan-arahan direktif dari Pak Presiden,” tutur AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    AHY mengaku telah menggelar beberapa kali rapat koordinasi terkait penanganan sampah skala nasional lantaran infrastruktur tersebut memiliki peran yang sangat penting.

    “Kementerian PU juga memiliki peran yang sangat signifikan karena kita tahu bahwa pengelolaan sampah ini tentu harus dipersiapkan teknologinya, kemudian instalasinya agar bisa direduksi secara signifikan baik dari sumbernya, rumah tangga, industri, fasilitas sampai dengan ke TPA,” jelas dia.

    “Dan kita harapkan bisa di benar-benar dihancurkan, dihilangkan, dan syukur-syukur dengan teknologi yang available saat ini bahkan bisa kita konversi menjadi energi listrik. Artinya, pendekatan pembangunan yang sustainable, pendekatan infrastruktur juga untuk ketahanan lingkungan hidup kita juga terus menjadi perhatian dan prioritas dari Pak Presiden,” sambungnya.

    Menurut AHY, kondisi bencana alam khususnya banjir tentu memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan, terutama soal penanganan sampah. Namun begitu, tidak hanya lewat pendekatan infrastruktur melainkan upaya membangun kesadaran publik.

    “Dan juga partisipasi, melibatkan semua kalangan agar yang memiliki kesadaran dan keterpanggilan untuk benar-benar menjaga lingkungan kita. Tapi setelah itu kita juga harus meyakinkan bahwa daerah-daerah sebagai ujung tombak dari pengelolaan sampah di semua wilayah ini juga menyiapkan tempatnya, TPS-nya, TPA-nya, dan tadi fasilitas untuk menghancurkan sampah tadi,“ AHY menandaskan.

     

  • Mekanisme Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol dan Kurir Online – Page 3

    Mekanisme Pemberian Bonus Hari Raya untuk Ojol dan Kurir Online – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli resmi mengumumkan besaran bonus hari raya yang harus diberikan perusahaan kepada pengemudi ojek online (ojol) maupun kurir online.

    Besaran bonus hari raya itu diatur lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.OANU2A25 yang terbit pada Rabu (11/3/2025).

    Melalui surat edaran, pemerintah mengimbau perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan.

    Pemberian BHR Keagamaan merupakan wujud kepedulian perusahaan aplikasi terhadap para pengemudi dan kurir online sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Pemberian bonus hari raya sekaligus dalam memberikan pelindungan dan kesejahteraan pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir online).

    Melihat SE itu, Pemberian BHR Keagamaan tahun 2025 bagi pengemudi dan kurir online dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi.

    2. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.

    3. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20 persen (dua puluh persen) dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 (dua belas) bulan terakhir.

    4. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori sebagaimana dimaksud pada nomor 3, diberikan Bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi.

    5. Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

    Baca juga Ingat! Bonus Hari Raya Ojol Sifatnya Menghimbau, Bukan Wajib

    Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan aturan pemberian bonus hari raya oleh aplikator ke pengemudi ojek online hingga kurir online. Aturan ini sebagai tindaklanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto yang kemarin yang m…

  • VIDEO: Minyakita Langka dan Mahal, Warga Pilih Beli Minyak Curah

    VIDEO: Minyakita Langka dan Mahal, Warga Pilih Beli Minyak Curah

    VIDEO: Minyakita Langka dan Mahal, Warga Pilih Beli Minyak Curah

  • Revisi UU TNI, Menhan Ungkap 15 Kementerian dan Lembaga Boleh Diisi Prajurit TNI Aktif – Page 3

    Revisi UU TNI, Menhan Ungkap 15 Kementerian dan Lembaga Boleh Diisi Prajurit TNI Aktif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjabarkan, terdapat penambahan lima kementerian dan lembaga yang boleh diduduki prajurit TNI aktif. Dari sebelumnya berjumlah 10 menjadi 15.

    Dalam paparan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, salah satu revisi UU TNI adalah mengubah Pasal 47 terkait kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI.

    Diperluas menjadi 15 yaitu, Korbid Polkam, Pertahanan Negara, Setmil Pres, Inteligen Negara, Sandi Negara, Lemhannas, DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejagung, dan Mahkamah Agung.

    Sjafrie mengatakan, di luar 15 kementerian dan lembaga tersebut, TNI yang mengisi jabatan sipil harus pensiun dini.

    “Jadi ada 15 kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya itu kalau mau ditempat dia musti pensiun,” kata Sjafrie.

    Jika ada TNI yang akan ditempatkan di luar dari 15 kementerian dan lembaga tersebut maka harus pensiun dini. Baru bisa diusulkan untuk mengisi jabatan tersebut.

    “Sedangkan untuk revisinya ini Presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada menteri pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga, itu harus pensiun, dan kita sebut pensiun dini,” ujarnya.

    “Setelah pensiun, baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud,” imbuhnya.

  • Prabowo: THR PNS, PPPK, TNI-Polri, Hakim, hingga Pensiunan Dicairkan Mulai 17 Maret 2025 – Page 3

    Prabowo: THR PNS, PPPK, TNI-Polri, Hakim, hingga Pensiunan Dicairkan Mulai 17 Maret 2025 – Page 3

    Kabar gembira bagi para pengemudi ojek online (ojol). Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 H/2025 M.

    Prabowo meminta perusahaan layanan aplikasi ojek online memberikan bonus hari raya untuk para pengemudi dan kurir dalam bentuk uang tunai. Menurut dia, bonus dapat diberikan dengan mempertimbangkan keaktifan para pekerja.

    “Pemerintah mengimbau perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyampaikan bahwa saat ini ada 250.000 pengemudi dan kurir online yang aktif. Sementara itu, ada 1,5 juta pengemudi online yang berstatus pekerja paruh waktu atau part time.

    Adapun besaran dan mekanisme pemberian bonus hari raya akan dirundingkan lebih lanjut. Penjelasan lebih rinci soal THR Ojol ini akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli melalui surat edaran.

    “Semoga dengan kebijakan ini para pekerja dan para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dan Idul Fitri dalam keadaan yang baik,” tutur Prabowo.