Category: Liputan6.com News

  • Komnas HAM Desak Sanksi Ganda untuk Mantan Kapolres Ngada – Page 3

    Komnas HAM Desak Sanksi Ganda untuk Mantan Kapolres Ngada – Page 3

    Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut angkat bicara terkait kasus ini. Mereka mendesak agar mantan Kapolres Ngada dikenai sanksi etik dan pidana atas dugaan penyalahgunaan narkoba dan pencabulan anak.

    “Mendesak penegakan hukum yang adil dan transparan dengan perlunya sanksi etika dan pidana atas pelecehan seksual dan/atau tindakan pencabulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres non-aktif Ngada,” tegas Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing.

    Komnas HAM juga meminta perlindungan bagi saksi dan korban, serta pemulihan bagi korban pencabulan melalui layanan psikologi, restitusi, dan kompensasi. Mereka menekankan pentingnya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, khususnya di lingkungan kepolisian, melalui uji narkoba rutin dan asesmen psikologi berkala. “Komnas HAM memandang anak-anak merupakan korban yang rentan mengalami tindakan kekerasan, pelecehan seksual dan/atau pencabulan yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Anak-anak menjadi salah satu kelompok rentan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Uli dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

    Uli menambahkan bahwa pencabulan, khususnya terhadap anak di bawah umur, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 52 ayat (1) UU HAM mengatur hak anak atas perlindungan, sementara Pasal 52 ayat (2) menegaskan hak anak sebagai HAM yang dilindungi hukum sejak dalam kandungan. Perlindungan khusus terhadap anak dari kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 15 huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

    Komnas HAM telah melakukan pemantauan terhadap kasus ini untuk memastikan penegakan hukum berjalan baik dan hak-hak anak terlindungi. Mereka memastikan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Komnas HAM juga mendesak agar kepolisian melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

    Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum dan komitmen untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

  • Tips War Tiket Mudik Gratis Lebaran 2025, Amankan Kursi Pulang Kampung – Page 3

    Tips War Tiket Mudik Gratis Lebaran 2025, Amankan Kursi Pulang Kampung – Page 3

    Berikut delapan tips ampuh yang bisa Anda terapkan untuk memenangkan persaingan tiket mudik gratis Lebaran 2025:

    1. Pantau Informasi Resmi Secara Berkala: Rajin cek situs web dan media sosial resmi lembaga penyelenggara. Informasi jadwal pendaftaran, kuota, dan persyaratan biasanya diumumkan di sana. Jangan sampai ketinggalan informasi penting!

    2. Siapkan Dokumen Penting Sebelum Pendaftaran: Pastikan KTP, KK, dan dokumen pendukung lainnya sudah siap. Beberapa program mewajibkan unggahan dokumen saat pendaftaran online. Kecepatan adalah kunci!

    3. Pahami Syarat dan Ketentuan yang Berlaku: Setiap program punya syarat berbeda. Pelajari dengan teliti agar tidak terjadi kendala saat mendaftar. Contohnya, program mudik gratis dari Perum BULOG memiliki syarat khusus bagi peserta.

    4. Manfaatkan Aplikasi dan Platform Online Resmi: Beberapa BUMN menyediakan pendaftaran lewat aplikasi resmi. Misalnya, KAI menggunakan aplikasi Access by KAI. Pastikan Anda sudah mengunduh dan memahami cara penggunaannya.

    5. Segera Daftar Saat Pendaftaran Dibuka: Kuota terbatas dan cepat habis. Siapkan diri dan segera daftar begitu pendaftaran dibuka. Kecepatan dan ketepatan waktu sangat krusial.

    6. Pilih Rute dan Jadwal yang Sesuai: Tentukan rute dan jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan. Beberapa program menawarkan berbagai pilihan rute dan tanggal keberangkatan. Pertimbangkan faktor jarak tempuh dan waktu tempuh.

    7. Siapkan Data Koneksi Internet yang Stabil: Pendaftaran online membutuhkan koneksi internet stabil. Hindari kendala teknis dengan memastikan sinyal internet Anda kuat atau gunakan Wi-Fi yang andal.

    8. Jangan Ragu untuk Bertanya: Jika ada hal yang kurang jelas atau kendala saat pendaftaran, jangan ragu menghubungi layanan pelanggan penyelenggara. Mereka siap membantu calon peserta.

    Dengan mengikuti tips di atas, peluang Anda mendapatkan tiket mudik gratis Lebaran 2025 akan meningkat. Ingat, persiapan matang dan kesigapan adalah kunci utama. Selamat mencoba dan semoga berhasil mendapatkan tiket mudik gratis!

     

  • Ditemukan di Belakang Pesantren, Bayi ini Kini Diangkat Anak dan Diberi Nama Muhammad Egi Syaiful – Page 3

    Ditemukan di Belakang Pesantren, Bayi ini Kini Diangkat Anak dan Diberi Nama Muhammad Egi Syaiful – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Seorang bayi yang baru lahir dan ditemukan di belakang Pondok Pesantren Babul Hikmah, Kalianda, baru-baru ini dikunjungi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan, Zita Anjani. Saat pertama kali ditemukan, bayi tersebut masih dalam kondisi dengan ari-ari, namun kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Bob Bazar Kalianda.

    Dalam kunjungan tersebut, Ketua TPP PKK Lampung Selatan menyampaikan rasa syukur karena bayi dalam kondisi sehat dan mendapatkan penanganan medis yang baik. Sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang, bayi tersebut telah diangkat menjadi anak serta diberi nama Muhammad Egi Syaiful, yang merupakan gabungan nama dari Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.

     

    “Semoga bayi ini tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kelak menjadi kebanggaan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Ketua TPP PKK Lampung Selatan.

    Bupati Lampung Selatan turut menyampaikan pesan kepada masyarakat agar selalu menjaga dan merawat generasi penerus bangsa. “Anak-anak adalah harapan masa depan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perlindungan,” tegasnya.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat akan pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama dalam melindungi anak-anak sebagai aset bangsa. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dengan baik.

  • Mutasi Besar-besaran 1.255 Personel Polri: Ini Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru – Page 3

    Mutasi Besar-besaran 1.255 Personel Polri: Ini Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru – Page 3

    Berikut daftar 10 kapolda yang baru:

     1. Brigjen Pol Mardiyono dimutasi menjadi Kapolda Bengkulu. Sebelumnya menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.

    2. Brigjen Pol Anggoro Suhartono dimutasi menjadi Kapolda DI Yogyakarta. Sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri.

    3. Irjen Pol Rusdi Hartono dimutasi menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi.

    4. Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar dimutasi menjadi Kapolda Jambi. Sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

    5. Brigjen Pol Waris Agono dimutasi menjadi Kapolda Maluku Utara. Sebelumnya menjabat sebagai Danpaspelopor Korbrimob Polri.

    6. Irjen Pol R. Eko Wahyu Prasetyo dimutasi menjadi Kapolda Gorontalo. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Lemdiklat Polri (penugasan pada Wantannas RI).

    7. Irjen Pol Hery Herjawan dimutasi menjadi Kapolda Riau. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri (penugasan pada Kemendagri).

    8. Irjen Pol Iwan Kurniawan dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Tengah. Sebelumnya menjabat sebagai Sahlisosek Kapolri.

    9. Irjen Pol Nanang Avianto dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur. Sebelumnya menjadi Kapolda Kalimantan Timur.

    10. Brigjen Pol Endar Priantoro dimutasi menjadi Kapolda Kalimantan Timur. Sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri penugasan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demikian dilansir dari Antara.

  • Diluncurkan Prabowo, Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Dikirim ke Rekening – Page 3

    Diluncurkan Prabowo, Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Dikirim ke Rekening – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah. Tunjangan para guru yang sebelumnya disalurkan oleh pemerintah daerah, kini langsung dikirim ke rekening para guru oleh Kementerian Keuangan.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada Kamis, 13 Maret saya Prabowo Subianto Presiden RI mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” kata Prabowo saat peluncuran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo memuji mekanisme baru penyaluran tunjangan para guru ASN yang langsung ke rekening masing-masing. Dengan begitu, masyarakat dapat menggunakan uang yang diberikan untuk keperluannya.

    “Mekanisme yang seperti ini yamg dibutuhkan. Pelayanan harus cepet, uang rakyat harus digunakan dengan baik,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mentransfer langsung tunjangan guru ke rekening pribadi secara perorangan, tanpa ditransfer melalui pemerintah daerah, seperti yang diberlakukan saat ini.

    “Kami kan akan ada transfer langsung tunjangan guru. Yang selama ini melalui rekening pemerintah daerah, nanti akan ditransfer langsung ke rekening guru tanpa ke pemerintah daerah, nanti langsung dari Kemenkeu,” kata Abdul Mu’ti dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya telah membahas teknis aturan tersebut dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Regulasi atau payung hukum yang menegaskan soal transfer tunjangan guru ke rekening pribadi guru, kata Mu’ti, pun sudah selesai.

    Saat ini, Kemendikdasmen dalam tahap mengumpulkan rekening para guru demi memastikan kelancaran tunjangan yang diberikan.

     

  • Komisi Informasi Pusat Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana PIP – Page 3

    Komisi Informasi Pusat Soroti Pentingnya Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Dana PIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisioner Komisi Informasi Pusat, Syawaludin, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

    Menurutnya, program yang dirancang pemerintah ini sudah cukup baik untuk Indonesia. Namun, meskipun transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana PIP menjadi aspek yang lebih penting.

    “Saya kira ada hal yang paling penting dari transparansi dan akuntabilitas, yaitu bagaimana publik terlibat yang disebut partisipasi,” kata Syawaludin dalam acara di Aula Komisi Informasi Pusat pada Kamis (13/3/2025).

    Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan publik, pengawasan terhadap pengelolaan dana PIP akan berkurang. “Tanpa ada perlibatan publik, maka itu akan mengurangi pengawasan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Syawaludin menekankan bahwa meskipun transparansi sudah diterapkan dan informasi terbuka kepada publik, hal itu belum cukup jika tidak benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik tetap dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan dana PIP berjalan lebih optimal.

    “Transparan saja kita sudah terbuka kepada publik, tapi kalau kita tidak bisa memenuhi apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan publik, kita anggap ini sudah akuntabel. Maka dari itu, kita membutuhkan partisipasi publik,” pungkasnya.

    Syawaludin, juga menegaskan bahwa partisipasi publik dalam pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) sangatlah penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan dan pelaporan.

    “Partisipasinya sebetulnya apa? Bisa dalam bentuk pengawasan, bisa juga dalam bentuk pelaporan, dan macam-macam,” ungkap Syawaludin

    “Karena kalau tiga kata ini kita rangkum, maka inilah yang menjadikan kita sebagai negara demokrasi yang sesungguhnya,” sambungnya

     

  • Mutasi Polri, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman Jadi Wakapolda Jateng – Page 3

    Mutasi Polri, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman Jadi Wakapolda Jateng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan mutasi terhadap sejumlah perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polda Metro Jaya. Salah satu perwira yang mengalami rotasi adalah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Latif Usman.

    Berdasarkan surat telegram nomor 488/III/Kep./2025 yang ditandatangani oleh Irwasum Polri, Kombes Latif Usman akan mengemban tugas baru sebagai Wakapolda Jawa Tengah, menggantikan Brigjen Polisi Agus Suryonugroho yang kini menjabat sebagai Kakorlantas Polri.

    Posisi Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan diisi oleh Kombes Polisi Komarudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Jawa Timur. Selain itu, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Leonardus Simarmata, juga dimutasi ke Pamen Baharkam Polri. Posisi ini akan diisi oleh Kombes Pol Abrianto Pardede, yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Papua.

    Beberapa posisi lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya juga mengalami perubahan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polisi Dani Hamdani, diangkat menjadi Kepala Bagian Pengembangan Kapasitas Biro Misi Internasional (Kabagkembangtasromisinter) Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Posisinya digantikan oleh Kombes Polisi Kusumo Wahyu Bintoro, yang sebelumnya menjabat sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Keamanan Negara (Kamneg) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.

    Di Jakarta Barat, posisi Wakapolres Metro diemban oleh AKBP Tri Suhartanto, yang sebelumnya menjabat Kapolres Cimahi, Polda Jawa Barat. Sementara itu, Wakapolres Metro Bekasi Kota kini dijabat oleh AKBP Bayu Pratama Gubunagi, mantan Kapolres Jember, Polda Jawa Timur. Untuk posisi Wakapolres Metro Jakarta Timur, saat ini dijabat oleh AKBP Agung Nugroho, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pacitan, Polda Jatim.

     

  • KPK Periksa 2 Legislator NasDem Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    KPK Periksa 2 Legislator NasDem Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut dugaan penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan sosial. Penyidik juga menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan (HG).

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, milik saudara HG,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Tessa mengungkapkan penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu malam pukul 21.00 WIB hingga Kamis pukul 01.30 WIB.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujarnya.

    Kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Penggeledahan tersebut menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan penyelewengan dana CSR.

     

  • Bahaya Atraksi Bus Oleng, Sahroni DPR: Harus Tegas Ditertibkan – Page 3

    Bahaya Atraksi Bus Oleng, Sahroni DPR: Harus Tegas Ditertibkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jelang mudik lebaran, transportasi tak terkecuali darat dicek kelaikannya. Bahkan, sang pengendara pun tak luput dari pengawasan. Namun, belakangan ini viral di media sosial yang memperlihatkan aksi bus yang melakukan atraksi di jalan raya atau dikenal dengan bus oleng yang membuat masyarakat bereaksi.

    Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni enegaskan bahayanya aksi bus oleng tersebut dan meminta Ditlantas Polri untuk menertibkan aksinya.

    “Korlantas Polri bersama Dishub di wilayah terkait harus tegas tertibkan tren bus oleng ini karena sangat membahayakan. Kalau masih bandel, SIM supir harus dicabut permanen dan PO ditegur, dibekukan, atau bahkan dicabut izin trayeknya,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Politikus NasDem ini, memandang sanksi tegas perlu diberikan, lantaran tren berbahaya ini kerap mendapat dukungan dari segelintir penikmatnya. Padahal aksi tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan.

    “Ini juga kadang aksi bus oleng ini di-posting secara sengaja. Yang kebut-kebutan jadi semakin ngebut karena dikompor-komporin. Sampai jadi semacam persaingan antar PO, karena dinilai sebagai sesuatu yang hype,” jelas Sahroni.

    “Makanya harus cepat ditindak. Korlantas harus tingkatkan pengawasan dan patroli di jalan raya dan jangan ragu-ragu untuk langsung tindak tegas pelakunya,” sambungnya.

     

     

  • Ritual Pengadaan Uang Dibalik Tewasnya Ibu dan Anak di Tambora Jakarta Barat – Page 3

    Ritual Pengadaan Uang Dibalik Tewasnya Ibu dan Anak di Tambora Jakarta Barat – Page 3

    Usai korban tewas, Febri tak panik. Ia duduk di depan rumah, merokok santai selama 15 menit, sambil mikir cara agar aksinya tak ketahuan.

    “Pelaku melihat ada penampung air di bawah kulkas, korban dimasukan secara bergantian ke dalam tendon air. Pelaku membersihkan sisa darah, punya ide juga mematikan lampu rumah. Pelaku sempat menghubungi pelapor bahwa di rumah sedang ada tukang listrik,” ujar dia.

    “Pelaku kemudian meninggalkan rumah, menutup pintu dan menutup gerbang dengan kunci gembok dari dalam,” ujar dia.

    Febri melarikan diri ke Cirebon untuk membuang ponsel korban, lalu terus kabur ke kampung halamannya. Pelarian pelaku akhirnya terhenti. Polisi menangkap Febri di Banyumas pada 9 Maret 2025.

    Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jeratan Pasal 340 KUHP, Pasal 339 KUHP, dan Pasal 338 KUHP.