Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Polisi Ingatkan Bijak Dalam Bersosmed, Kasus Codeblu Diminta Jadi Pelajaran – Page 3

    Polisi Ingatkan Bijak Dalam Bersosmed, Kasus Codeblu Diminta Jadi Pelajaran – Page 3

    Merasa nama baiknya tercemar, perusahaan langsung membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 11 Maret 2025. Dia melaporkan William Anderson atas dugaan ujaran kebencian atau permusuhan antar golongan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang ITE.

    “Apa yang dilaporkan oleh Sdr ASS adalah tentang dugaan peristiwa penyebaran ujaran kebencian atau permusuhan antar golongan, ya, sebagaimana diatur di Pasal 28 Undang-Undang Tentang ITE,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Jumat (14/3/2025).

    Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, seperti link akun TikTok, video unggahan, dan tangkapan layar postingan.

    “Barang bukti yang penyelidik terima, ada link akun inisialnya C, kemudian link akun postingan, ada video postingan, dan ada capture-an postingan,” ucap dia.

    Kini, penyelidik sedang menelusuri siapa pemilik akun tersebut.

  • Kronologi Hasto Minta Harun Masiku Hilangkan Jejak Usai Wahyu Setiawan Ditangkap KPK – Page 3

    Kronologi Hasto Minta Harun Masiku Hilangkan Jejak Usai Wahyu Setiawan Ditangkap KPK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 kembali mencuat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto didakwa terlibat dalam upaya perintangan penyidikan dengan memerintahkan Harun Masiku, terduga pelaku suap, untuk menghilangkan jejak.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam handphonenya ke dalam air setelah terungkapnya kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    “Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan petugas KPK, kemudian terdakwa melalui Nuhasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air,” beber Jaksa dalam surat dakwaan yang dibacakan di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Perintah tersebut diberikan setelah KPK menangkap Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno Hatta. Hasto, melalui orang kepercayaannya Nurhasan, kemudian menginstruksikan Harun Masiku untuk menghilangkan bukti.

    “Petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku,” terang Jaksa.

    KPK kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Harun Masiku yang hingga saat ini masih dalam perburuan oleh penyidik.

    Hasto sendiri didakwa dengan pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

    Selain itu, Sekjen PDIP itu juga didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1). 

  • Polri Akan Tindak Ormas yang Ganggu Dunia Usaha dan Investasi – Page 3

    Polri Akan Tindak Ormas yang Ganggu Dunia Usaha dan Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polri siap menindak tegas oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) yang coba-coba mengganggu dunia usaha dan investasi.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak akan mentoleransi aksi pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oknum ormas.

    “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” kata Trunoyudo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Dia menegaskan, Polri sudah siapkan strategi jitu. Selain tindakan hukum, juga akan menggunakan pendekatan preventif dan edukasi. Jadi, ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

    “Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasiannya. Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” ucap dia.

    Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tolak aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.

    “Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” ujar dia.

    “Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” sambung dia.

  • Kronologi Pengurus RW 02 Jembatan Lima Minta THR Rp 1 Juta ke Pengusaha yang Berujung Minta Maaf – Page 3

    Kronologi Pengurus RW 02 Jembatan Lima Minta THR Rp 1 Juta ke Pengusaha yang Berujung Minta Maaf – Page 3

    Polri siap menindak tegas oknum Organisasi Masyarakat (Ormas) yang coba-coba mengganggu dunia usaha dan investasi.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak akan mentoleransi aksi pemerasan, pungutan liar, atau intimidasi yang dilakukan oknum ormas.

    “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” kata Trunoyudo, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Dia menegaskan, Polri sudah siapkan strategi jitu. Selain tindakan hukum, juga akan menggunakan pendekatan preventif dan edukasi. Jadi, ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

    “Selain tindakan represif melalui penegakan hukum, Polri juga melakukan pendekatan preventif dan pre-emtif dengan memberikan pemahaman kepada anggota ormas agar tidak menyalahgunakan keorganisasian nya. Pembinaan ini penting agar mereka bisa berkontribusi secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung iklim investasi yang kondusif,” ucap dia.

    Selain itu, Polri juga gencar melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait tolak aksi premanisme yang berkedok ormas. Langkah ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami modus-modus yang digunakan oknum tertentu untuk melakukan pemerasan atau tindakan intimidatif terhadap dunia usaha.

    “Kami terus melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha agar lebih waspada terhadap aksi premanisme berkedok ormas. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan setiap bentuk gangguan terhadap investasi,” ujar dia.

    “Setiap laporan dari pengusaha dan investor akan kami tindaklanjuti dengan serius. Polri tidak akan ragu menindak oknum anggota ormas yang berperilaku preman dan menghambat investasi di Indonesia,” sambung dia.

  • Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen untuk membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas) disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Hal tersebut diungkapkan Bahlil ketika berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada Jumat (14/3/2025).

    Sebelumnya, Bahlil bercerita bahwa banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Ia menganggap butuh keberanian untuk melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Tak lupa Bahlil meminta dukungan kepada para santri dan kiai yang ada di Tebuireng.

    “Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, pemerintah kinii sedang berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

    “Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

    Perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG subsidi ukuran 3 kg juga sedang diupayakan dengan maksimal oleh Menteri Bahlil. Biarpun banyak tantangan, namun ia tetap akan melanjutkan upaya tersebut.

    “LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp23.000, Rp25.000, bahkan Rp30.000,” ujarnya.

    Hati Bahlil pun terenyuh mendengar tingginya angka gas LPG 3 kg di masyarakat sehingga ia ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, beberapa pihak menurutnya tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.

    “Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” ucapnya.

    Bahlil juga menegaskan bahwa negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Ia mengungkap bahwa sebesar 15% dari total APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun atau sekitar Rp420 triliun, di antaranya dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

    Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, kemudian Rp150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir sebesar Rp187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke rakyat yang berhak.

    “Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.

  • Diperiksa 10 Jam, Ahok Malah Kaget dengan Data Kejagung soal Kasus Korupsi Pertamina – Page 3

    Diperiksa 10 Jam, Ahok Malah Kaget dengan Data Kejagung soal Kasus Korupsi Pertamina – Page 3

    Selama pemeriksaan, Ahok menyerahkan data berupa agenda rapat yang terekam dan tercatat selama masa jabatannya di Pertamina. Namun, yang mengejutkan Ahok adalah data yang dimiliki Kejagung ternyata jauh lebih banyak.

    “Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala,” ujar Ahok.

    Hal ini menunjukkan bahwa Kejagung telah melakukan investigasi yang mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti yang signifikan.

    Ahok juga menyarankan Kejagung untuk berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk memperoleh data tambahan. Ia menekankan kesiapannya untuk kembali memenuhi panggilan jika diperlukan.

    “Nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina setelah mereka pelajari, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan, nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ahok juga mengkritik lemahnya sistem pengawasan di Pertamina. Ia mempertanyakan mengapa pengujian kualitas minyak baru dilakukan setelah minyak tiba di Tanjung Priok.

    “Kita punya insinyur-insinyur, bisa ngetes dong. Masak minyak masuk kapal baru dites di Tanjung Priok? Kalau gitu semua pecat aja!” tegasnya.

  • Ada Kebijakan WFA, Arus Mudik Diperkirakan Akan Bergerak Lebih Awal – Page 3

    Ada Kebijakan WFA, Arus Mudik Diperkirakan Akan Bergerak Lebih Awal – Page 3

    Pemerintah terus memaksimalkan kesiapan infrastruktur jalan tol maupun jalan nasional dalam mendukung kelancaran  arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, panjang jaringan jalan tol yang siap beroperasi untuk arus mudik Lebaran 2025 dan balik mencapai 3.020,5 km.

    Sementara jalan nasional non tol sepanjang 47.604,34 km sudah mencapai kondisi mantap sebesar 95,22 persen.

    “Kementerian PU memastikan jaringan jalan, baik tol maupun non tol, dalam kondisi optimal. Seluruh jalan nasional lintas utama kami pastikan dalam kondisi mantap dan layak dilalui,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).

    Untuk antisipasi kondisi darurat selama musim mudik Lebaran, Kementerian PU telah menyiapkan 393 posko tanggap bencana. Dilengkapi dengan 440 unit alat berat serta 137 titik penempatan material strategis di lokasi rawan bencana.

    Di sisi lain, terdapat 298 titik rawan banjir dan 660 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi dan akan mendapatkan perhatian khusus.

    Lebih lanjut, Dody juga telah menginstruksikan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar memastikan seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik.

    Hal ini mencakup kondisi perkerasan jalan utama, akses masuk-keluar tol, serta area gerbang tol dalam kondisi prima.

    “BUJT diminta untuk secara khusus meningkatkan layanan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Kami ingin memastikan fasilitas tersebut dalam kondisi bersih, terawat, serta memiliki kapasitas parkir dan toilet yang memadai,” ungkapnya.

  • Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan – Page 3

    Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan – Page 3

    Dalam kesempatan itu, Kang Ace juga menyinggung tiga peradaban besar dalam sejarah yang mengalami kehancuran meskipun memiliki teknologi canggih, yakni kaum ‘Ad yang ahli dalam arsitektur, kaum Tsamud yang mampu mengukir gunung batu dengan megah, serta bangsa Mesir dengan piramida mereka.”

    “Bisa dibayangkan, tiga bangsa besar dengan peradaban yang sampai saat ini bisa kita lihat, tetapi mereka dihancurkan. Mereka sombong, kufur terhadap nikmat Allah. Karena merasa kebesaran sebuah bangsa karena dirinya sendiri sehingga menjadi sangat arogan. Tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah, sehingga dengan sombong berjalan di muka Bumi,” ujar Kang Ace.

    Kang Ace menegaskan, intinya, umat manusia bisa mempelajari sejarah di dalam Alquran, bahwa suatu bangsa akan kuat kalau ingat dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak bersyukur atau apa yang telah diciptakan, bangsa itu akan binasa.

    “Pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Bersyukur tidak cukup dengan omon-omon saja, hanya mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

    Syukur itu, tutur Gubernur Lemhannas RI, pertama mengucapkan alhamdulillah. Kedua, harus memiliki loyalitas kepada yang memberikan nikmat itu. Ketiga, mendayagunakan dan memanfaatkan pemberian tersebut seusai yang diinginkan oleh Yang Maha Kuasa.

    “Dalam konteks kita sebagai sebuah bangsa, diberikan kekayaan alam luar biasa, patut disyukuri. Tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih dan taat, tapi jauh lebih penting adalah memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia sesuai kehendak Allah,” tegas Kang Ace.

    “Pemerintah memanfaatkan sebesar-besarnya, mengeksploitasi kekayaan alam, itu bagian dari rasa syukur. Tapi ingat harus sesuai kehendak. Jika tidak, kita termasuk orang-orang kufur. Jadi pemerintah memiliki program hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat, itu bagian dari bentuk syukur atas nikmat Allah,” sambung dia.

     

  • Libur Lebaran Diperpanjang Jadi 20 Hari, Sekolah Mulai Libur 21 Maret 2025 – Page 3

    Libur Lebaran Diperpanjang Jadi 20 Hari, Sekolah Mulai Libur 21 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memperpanjang libur lebaran yang tadinya dimulai 24 Maret menjadi 21 Maret 2025. Hal ini diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan saat arus mudik Lebaran.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat memiliki waktu perjalanan yang lebih panjang sehingga dapat mengurangi kepadatan di jalur mudik.

    “Dengan rentang perjalanan mudik yang lebih panjang, sekitar 20 hari, masyarakat bisa mengatur jadwal perjalanan lebih fleksibel untuk mengurangi kemacetan,” ujar Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar seperti dikutip dari Antara. 

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri 1446 H/2025 yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta pada Senin (11/3/2025).

    Dengan adanya perubahan ini, sekolah madrasah sudah mulai libur sejak Jumat (21/3/2025), membuat total libur sekolah mencapai sekitar 20 hari.

    Selain memperpanjang libur sekolah, Kementerian Agama (Kemenag) juga berinisiatif menjadikan masjid di jalur mudik sebagai posko Lebaran. Masjid-masjid yang dilewati pemudik akan difungsikan sebagai tempat istirahat dengan berbagai fasilitas pendukung.

    Menag Nasaruddin mengajak pengurus masjid untuk menyediakan air minum gratis bagi pemudik. Menurutnya, membantu musafir memiliki nilai ibadah dalam Islam.

    “Dalam hukum Islam, musafir itu adalah mujahid. Sangat berpahala jika kita memberi mereka makan dan minum saat perjalanan,” ungkapnya.

  • Infografis Bonus Hari Raya BHR Ojol dan Kurir Online 2025 – Page 3

    Infografis Bonus Hari Raya BHR Ojol dan Kurir Online 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar gembira buat para pengemudi ojek online alias ojol dan kurir online. Bakal dapat Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tentu ada syaratnya.

    Munculnya BHR diawali imbauan Presiden Prabowo Subianto kepada perusahaan aplikasi untuk pengemudi ojol dan kurir online. Bonus merupakan bentuk perhatian khusus dari pemerintah kepada pengemudi dan kurir online yang telah mendukung layanan transportasi serta logistik di Indonesia.

    Tercatat ada 250.000 pengemudi online dan kurir online yang aktif bekerja. Lalu kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta yang berstatus part time atau tidak full time.

    Prabowo menyebut pemberian bonus ini dapat mempertimbangkan keaktifan pengemudi dan kurir online. “Pemerintah mengimbau untuk memberi bonus hari raya dalam bentuk uang tunai,” ucap dia.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kemudian mengumumkan besaran BHR yang harus diberikan perusahaan aplikasi kepada pengemudi ojol maupun kurir online. Ini diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.OANU2A25 tertanggal 11 Maret 2025.

    Seperti apa isi surat edaran Menaker? Berapa besaran BHR yang bakal diterima pengemudi ojol dan kurir online? Seperti apa kriterian BHR ojol dan kurir online 2025? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: