Category: Liputan6.com News

  • Wagub Rano Karno Sebut Rusunawa di Jaksel Ini Ramah Anak dan Disabilitas – Page 3

    Wagub Rano Karno Sebut Rusunawa di Jaksel Ini Ramah Anak dan Disabilitas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau rumah susun sewa (rusunawa) Green Jagakarsa di Jakarta Selatan. Pria karib disapa Doel ini melihat 723 unit rusunawa dengan lantai 3 khusus disiapkan untuk penyandang disabilitas. 

    “Jadi memang sudah disiapkan, saudara-saudara kita yang disabilitas kita tempatkan di bawah, tidak di atas agar lebih mempermudah akses untuk mereka melakukan utilitasnya. Ini dibangun sekitar luasan ini hampir 19.886 meter, kira-kira 1,5 hektar lah,” kata dia kepada awak media di lokasi, Sabtu (15/3/2025).

    Doel menyampaikan, Rusunawa Jagakarsa selesai setelah pembangunan selama hampir 406 hari kalender dengan alokasi anggaran sekitar Rp382 miliar. Menurut dia, biaya sebesar itu tidak hanya untuk hunian, namun juga fasilitas pendukungnya.

    “Teman-teman tadi lihat parkir umum luar biasa disediakan, disabilitas juga diberikan fasilitas. Ada masjid, ada taman, ada lapangan olahraga, dan bahkan kita juga siapkan warung untuk penghuni-penghuni rusun ini juga bisa berusaha disini, membuka usaha, membuka warung. Kemudian ada klinik, perpustakaan, dan coworking space. Ada PAUD, terutama yang saya minta harus ada daycare,” ungkap dia.

    Doel mencatat, daycare atau penitipan anak menjadi infrastruktur penting dalam sebuah ekosistem hunian. Namun terkadang suka dialpakan.

    “Tentu banyak saudara kita yang penghuni rumah susun ini kadang-kadang suami istri bekerja. Nah anaknya siapa yang jaga? inilah fungsinya daycare. Tapi dengan penjaga-penjaga yang punya kualitas daycare, jangan sampai terjadi seperti. di beberapa tempat,” jelasnya.

    Sebagai informasi, satu unit di Rusunawa Jagakarsa bertipe 36 terdiri dari ruang tamu dengan keluarga, ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan balkon. Rano berharap, keberadaan rumah susun dapat memenuhi kebutuhan akan hunian layak, khususnya di Jakarta Selatan. 

     

  • VIDEO: Tragis! Seorang Brigadir Polisi Polda Jateng Diduga Bunuh Bayi Kandungnya Sendiri B…

    VIDEO: Tragis! Seorang Brigadir Polisi Polda Jateng Diduga Bunuh Bayi Kandungnya Sendiri B…

    VIDEO: Tragis! Seorang Brigadir Polisi Polda Jateng Diduga Bunuh Bayi Kandungnya Sendiri B…

  • Penjambretan Modus Tabrak Lari, Remaja 14 Tahun Kehilangan Ponsel – Page 3

    Penjambretan Modus Tabrak Lari, Remaja 14 Tahun Kehilangan Ponsel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang remaja perempuan usia 14 tahun jadi korban penjambretan. Modusnya bahaya, pelaku dengan sengaja menyerempet korban terlebih dahulu. Saat korban lengah, rekannya yang lain langsung rampas ponsel yang tersimpan di dashboard.

    Insiden itu dialami oleh MDA (14) di Jalan Harapan Mulia 1, Harapan Mulya, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis 13 Maret 2025.

    Awalnya, korban yang berinisial MDA sedang berkendara bersama temannya. Tiba-tiba, dua orang tak dikenal berboncengan motor Beat menyerempet mereka hingga jatuh.

    “Korban diserempet oleh pelaku berboncengan motor Beat. Setelah itu korban dan temannya terjatuh. Pelaku mengambil handphone di dashboard motor korban,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

    Begitu berhasil menggasak handphone Redmi 14 C warna biru milik korban, para pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku.

    “Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Kemayoran. Kasus masih lidik,” tandas dia.

  • DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Mewah, TB Hasanuddin: Tanya ke Sekjen Kenapa di Sini – Page 3

    DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Mewah, TB Hasanuddin: Tanya ke Sekjen Kenapa di Sini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi I DPR dikabarkan menggelar rapat soal Revisi Undang-Undang atau RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Acara yang digelar di hotel mewah tersebut berlangsung selama 2 hari sejak Jumat, (14/3/2025).

    Disinggung soal pemilihan lokasi rapat, Anggota Komisi I TB Hasanuddin mengaku tidak tahu-menahu. “Itu tanya kepada sekjen. Saya enggak ini. Itu tanya kepada saya ke sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR, atau misalnya di tempat lain. Itu it’s not my business,” ucap TB Hasanuddin di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

    Sejumlah isu krusial dibahas dalam revisi ini, antara lain usia pensiun prajurit TNI. “Semalam kita baru bisa menyelesaikan sekitar 40 persen dari jumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Saya tidak hafal persis kira-kira seperti itu. Itu yang kita selesaikan dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM),” kata Hasanuddin.

    TB Hasanuddin menerangkan, usia pensiun akan diatur secara bertahap agar tidak menimbulkan lonjakan besar dalam jumlah prajurit yang pensiun.

    “Kemarin lebih banyak kepada masalah diskusi intens itu tentang umur, masa pensiun. Dan kemudian dibicarakan, kemudian juga dihitung variable-variable gimana kalau bintara, tamtama pensiun umur sekian dan sebagainya,” ujar dia.

    “Kemudian juga nanti kita bicarakan, kemarin sudah diputuskan untuk secara gradual. Jadi tidak serta-merta. Mungkin yang sekarang umurnya sekian sudah dekat mepet dengan pensiun, ya langsung pensiun. Ada yang kurang satu tahun ya ditambah dan sebagainya. Kemudian dari bidang dirjen anggaran sudah dihitung juga kemarin itu tidak ada hambatan. Dengan catatan, kan biasanya pensiun ini terus kan. Jadi tiap tahun bahkan tiap hari ada yang pensiun. Sesuai dengan umur masing-masing. Dan kemudian tentu akan menjadi bahan pertimbangan nanti input dan outputnya. Kira-kira seperti itu,” ucap dia memaparkan.

    Selain itu, aturan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga juga menjadi sorotan. Saat ini, ada lima lembaga yang diperbolehkan menerima prajurit aktif, termasuk Bakamla. Namun, ada usulan agar Badan Perbatasan Nasional ikut dimasukkan dalam daftar tersebut.

    “Dari undang-undang TNI yang lama itu kan 10. Sudah final itu. Nah, kemudian selama era reformasi itu muncul 4 undang-undang dimana prajurit TNI aktif bisa masuk di situ. Plus bakamla, jadi 5. Nah, gitu ya. Ya sudah dikunci seperti itu. Kemudian kami nanti akan diskusi soal badan perbatasan nasional. Badan perbatasan. Apakah ini perlu masuk lagi ada prajurit TNI aktif di sana atau tidak.Kita akan diskusikan pagi ini. Satu itu. Kalau itu sudah diketok nanti di luar itu, ya harus pensiun,” ujar dia.

  • Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Fraksi PAN DPR RI Perkuat Solidaritas dengan Salurkan 3.000 Paket Sembako pada Bulan Ramadan – Page 3

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara ini Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berpesan soal pentingnya gotong royong demi rakyat sejahtera.

    Pria karib disapa Zulhas itu ingin, agar PAN bisa memastikan seluruh rakyat Indonesia berbahagia di bulan suci karena sembakonya cukup dan tidak ada kenaikan harga. 

    “Kemarin di Jawa Timur saya cek harga-harga sembako turun, jadi lebaran ini kan momen yang sangat penting bagi rakyat. Maka fraksi PAN di DPR saya minta untuk mengawalnya,” tutur Zulhas.

    Diketahui, penerima sembako dalam kegiatan adalah mereka yang berada di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan seperti Pengamanan Dalam (Pamdal), Cleaning Service (CS), Petugas Taman, pengemudi ojek online (ojol), masyarakat sekitar hingga staf PAN di DPR RI.

    Diketahui, ketiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen PAN sebagai partai yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Tidak hanya di Jakarta, Fraksi PAN DPR RI juga mendorong kader-kader PAN di seluruh Indonesia untuk mengadakan kegiatan serupa guna memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

     

  • Kemendikti Saintek: Kemajuan Teknologi Harus Diiringi Kehidupan Sosial Manusia – Page 3

    Kemendikti Saintek: Kemajuan Teknologi Harus Diiringi Kehidupan Sosial Manusia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan, perkembangan teknologi tak terlepas dari nilai-nilai kehidupan manusia. Menurut dia, dampak teknologi saat ini langsung mengenai tiap sendi kehidupan manusia.

    “Jadi penting teknologi harus diiringi dengan pemahaman kehidupan sosial masyarakat sehingga kebijakan dan arah teknologi akan jelas dikembangkan ke arah mana,” kata Najib Burhani dalam diskusi Iftar Talk bertajuk Masa Depan Teknologi dan Ancaman Dehumanisasi yang digelar Institute for Humanitarian Islam di Jakarta Pusat, seperti dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Najib memastikan, Indonesia tidak asing dengan perkembangan teknologi sejak era Presiden Soekarno. Bahkan, di saat negara-negara tetangga belum mengembangkan satelit, Indonesia sudah memiliki satelit Palapa.

    “Indonesia juga sudah lama berupaya mengembangkan teknologi nuklir yang digawangi Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), kemudian riset teknologi melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu di era ini ada pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN, lalu industri pesawat terbang yang digawangi BJ Habibie lewat Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia,” ungkap Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.

    Senada dengan itu, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Sonny Hendra Sudaryana yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong, teknologi ke depan harus dikembangkan dengan basis ramah nilai-nilai kemanusiaan. Dia memastikan, Komdigi akan terus berkomitmen memperluas akses internet di seluruh Indonesia. 

    “Situasi ini juga secara tak langsung menguntungkan  perusahaan teknologi berskala besar  karena bisa mendapatkan database pengguna dengan sangat mudah. Ketika teknologi masuk di desa-desa, yang pertama kali senang siapa? Jelas perusahaan-perusahaan besar teknologi karena mereka secara otomatis memperoleh banyak data dari platform yang diakses oleh masyarakat,” jelas Sonny.

  • Sudah 2.232 Pemudik Asal Kota Tangerang yang Mendaftar di Mudik Gratis – Page 3

    Sudah 2.232 Pemudik Asal Kota Tangerang yang Mendaftar di Mudik Gratis – Page 3

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menambah jumlah bus dalam program “Mudik Gratis 2025” gelombang kedua.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan BUMD untuk menambah jumlah bus,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, dikutip dari Antara Kamis (13/3/2025).

    Syafrin menjelaskan, langkah ini diambil menyusul tingginya animo masyarakat terhadap program mudik gratis. Ia menyebut, kuota pendaftaran langsung terpenuhi pada hari pertama, menunjukkan antusiasme warga yang tinggi untuk memanfaatkan layanan tersebut.

    Jumlah bus mudik dan kuota peserta akan diumumkan pada gelombang kedua program mudik gratis. “Waktunya menunggu hasil verifikasi (pendaftaran gelombang pertama) selesai, menunggu hasil verifikasi tahap satu,” kata Syafrin.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan verifikasi pendaftaran peserta gelombang pertama. “Nanti saya cek. Tim bekerja siang dan malam untuk itu,” ujar Syafrin.

    Dia mengatakan, calon peserta yang sudah mendaftar lalu ditemukan datanya tak valid atau yang bersangkutan tidak hadir saat verifikasi maka akan dianggap mengundurkan diri.

    “Jika ada yang mendaftar kemudian datanya tidak valid atau tidak hadir pada saat verifikasi, itu kita anggap mengundurkan diri. Dan ‘seat’ (kursi) tersebut yang akan diumumkan kembali pada gelombang kedua,” ujar dia.

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) serta 20 truk untuk mengangkut motor peserta dalam program Mudik Gratis 2025. 

  • Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Gibran Ingatkan Pengusaha soal Hilirisasi – Page 3

    Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Gibran Ingatkan Pengusaha soal Hilirisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta para pengusaha besar untuk terus mendukung pertumbuhan industri padat karya yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja dan memberdayakan sektor pertanian, perikanan, dan berbagai usaha berskala mikro, kecil, dan menengah. 

    Menurut dia, hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

    “Saya mohon Bapak-Ibu untuk terus fokus pada industri-industri yang padat karya dan berorientasi pada ekspor. Lalu, saya juga pesan, Bapak-Ibu untuk selalu memberdayakan petani, nelayan, dan juga UMKM,” kata Gibran saat menghadiri acara Buka Puasa Bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Ballroom Cendrawasih Jakarta International Convention Center (JICC) seperti dikutip Sabtu, (21/3/2025).

    Wapres juga mendorong, para pengusaha terus mendukung upaya hilirisasi industri di tanah air sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan-bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Dengan hilirisasi, kita bisa keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” yakin dia.

  • Hasto Kristiyanto Sebut Dakwaan Jaksa Hanya Daur Ulang Kasus Harun Masiku – Page 3

    Hasto Kristiyanto Sebut Dakwaan Jaksa Hanya Daur Ulang Kasus Harun Masiku – Page 3

    Hasto Kristiyanto menilai dakwaan yang dilayangkan kepadanya merupakan daur ulang dari kasus sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). 

    “Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan-kepentingan politik di luarnya,” ujar Hasto di PN Jakarta Pusat. 

    Ia menegaskan bahwa dirinya hanya korban kriminalisasi hukum.

    Tim kuasa hukum Hasto, Febri Diansyah, juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam dakwaan. Salah satunya terkait uang suap Rp400 juta yang diberikan kepada Wahyu Setiawan. Dakwaan sebelumnya tidak menyebutkan keterlibatan Hasto, namun dakwaan terbaru justru mengaitkannya dengan Hasto. 

    “Bagaimana mungkin KPK yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta urayan yang bertolak belakang?” tanya Febri.

    Kejanggalan lain terdapat pada tuduhan perintangan penyidikan. Dakwaan menyebutkan Hasto memerintahkan Nurhasan menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphonenya. Hasto membantah keras tuduhan tersebut dan mempertanyakan bagaimana KPK bisa mengklaim adanya informasi penting dalam handphone yang bahkan keberadaannya tidak diketahui.

    Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1).

  • Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN, Ketum Gekraf: Dia Terbiasa Urus 17 Subsektor Ekraf, Termasuk Film – Page 3

    Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN, Ketum Gekraf: Dia Terbiasa Urus 17 Subsektor Ekraf, Termasuk Film – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Musisi sekaligus vokalis band Seventeen, Ifan Seventeen, resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PFN). Keputusan ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Kawendra Lukistian.

    Menurut Kawendra, Ifan bukan sosok baru dalam dunia ekonomi kreatif, ia sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi dan Informasi (Bakominfo) DPP GEKRAFS atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, yang mana merupakan organisasi untuk pelaku ekonomi kreatif yang membidangi 17 subsektor termasuk Film didalamnya.

    Selain itu, Ifan juga pernah memegang jabatan penting dalam beberapa perusahaan kreatif di antaranya iVolks Creative dan D’Keys Music Studio.

    “Ifan sudah lama berkecimpung di dunia kreatif. Selain sebagai musisi, dia juga terbiasa mengurusi 17 subsektor ekonomi kreatif, termasuk film. Saya yakin dia bisa membawa PFN ke arah yang lebih baik,” ujar Kawendra, Jumat (14/3/25).

    Penunjukan Ifan sebagai Dirut PFN terjadi di tengah kondisi perusahaan yang disebut-sebut cukup memprihatinkan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat mengunjungi gedung PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/25), Dasco mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan tersebut.

    “Kami telah melihat kondisi terkini Perusahaan Film Negara, dan keadaannya cukup memprihatinkan. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi belum terbayar, serta operasional dan dana produksi yang tersendat-sendat,” ujar Dasco dalam keterangan terpisah.

    Diketahui, PFN masih memiliki tunggakan di zaman COVID lalu, di antaranya utang ke vendor-vendor, utang pajak, utang PBB, dan beberapa hal lain. Termasuk juga upah gaji karyawan yang ternyata baik karyawan maupun direksi hanya mendapatkan gaji berkisar 40%, 70%, dan 30%.

    PFN sebagai BUMN yang bergerak di bidang perfilman nasional menghadapi tantangan besar dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar industri film Indonesia. Dengan kondisi keuangan yang belum stabil, penunjukan Ifan diharapkan mampu membawa angin segar bagi perusahaan.