Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Respons TNI soal Gugurnya 3 Polisi Saat Gerebek Judi Sabung Ayam di Way Kanan Lampung – Page 3

    Respons TNI soal Gugurnya 3 Polisi Saat Gerebek Judi Sabung Ayam di Way Kanan Lampung – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga anggota kepolisian dari Polres Way Kanan di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, meninggal pada pada Senin 17 Maret 2025. Mereka tewas ditembak saat menggerebek judi sabung ayam.

    Ketiga anggota polisi yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan oleh orang tak dikenal.

    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan. Sebab, beredar kabar, lokasi judi sabung ayam yang digerebek diduga milik dua orang prajurit TNI.

    “Infonya yang beredar sejauh ini seperti yang disampaikan. Cuma beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa informasi yang ada sedang dalam proses penyelidikan, penyidikan lebih lanjut di lapangan,” kata Eko saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/3/2025).

    Dia menegaskan, jika ada keterlibatan prajurit TNI, maka akan ada sanksi yang bakal diterima personel tersebut. “Nah, untuk nantinya apabila ada keterlibatan oknum, kita pastikan akan ada sanksi-sanksi yang diberikan,” tegas dia.

    Eko menegaskan, soal isu yang berkembang tersebut masih menunggu hasil penyelidikan. ” Terkait isu yang sedang berkembang, dimohon untuk menunggu konfirmasi hasil penyelidikan atau investigasi lebih lanjut,” pungkas Eko.

  • Istana soal TNI Bisa Isi 16 Jabatan Sipil: Keahlian Mereka Diperlukan – Page 3

    Istana soal TNI Bisa Isi 16 Jabatan Sipil: Keahlian Mereka Diperlukan – Page 3

    Menurutnya, dengan Revisi UU TNI dijelaskannya, pembatasan penempatan prajurit aktif TNI semakin jelas dan tegas.

    “Saat ini terdapat pembahasan, wacana pengaturan penugasan TNI dari 10 kementerian dan lembaga menjadi 16. Yaitu di Polkam, Kementerian Pertahanan, Dewan Pertahanan Negara, Sekretariat Negara, Intelijen, Sandi Negara, Lemhanas, SAR, kemudian Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan KKP, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejagung, dan Mahkamah Agung,” jelasnya.

    Ia menegaskan, Revisi UU TNI tidak bermaksud untuk mengembalikan dwifungsi ABRI atau militer seperti yang terjadi di era Orde Baru. Karena itu, pria akrab disapa BG ini meminta semua pihak tidak lagi khawatir.

    Menurutnya, tujuan Revisi UU TNI adalah untuk menyesuaikan kebutuhan atas perkembangan zaman. Sehingga, TNI akan semakin profesional.

    “Utamanya dalam menjalankan tugas pokoknya di bidang pertahanan negara sekaligus menyesuaikan peran TNI ke depan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, khususnya seperti dalam situasi darurat bencana. Tidak ada (dwifungsi TNI),” pungkas dia. 

  • BPBD: 13 Pohon Tumbang di Jakarta, 2 Orang Jadi Korban – Page 3

    BPBD: 13 Pohon Tumbang di Jakarta, 2 Orang Jadi Korban – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan, terdapat 13 pohon tumbang di wilayah Jakarta. Penyebabnya, hujan deras disertai angin kencang dan mengakibatkan dua orang menjadi korban.

    “Dua orang luka ringan setelah mobilnya tertimpa pohon tumbang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025, seperti dilansir dari Antara.

    Yohan mengatakan bahwa kejadian pohon tumbang terjadi di lima wilayah yang berada di DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat tiga, Jakarta Selatan satu, Jakarta Barat tiga, Jakarta Timur lima, dan Jakarta Barat 1.

    Menurut dia, dari jumlah tersebut yang berdampak dan menimbulkan kerusakan serta korban luka berada di Jakarta Pusat, di mana pohon tumbang menimpa dua unit mobil yang sedang terparkir.

    Ia mengatakan bahwa penyebab pohon tumbang itu dikarenakan hujan disertai angin kencang sehingga pohon yang sudah tua roboh.

    “Hujan lebat disertai angin kencang membuat pohon yang sudah tua roboh dan menimpa dua unit mobil yang sedang parkir di sekitar Kebon Sirih,” ujar Yohan.

  • Cuaca Besok Rabu 19 Maret 2025: Langit Jakarta Diprediksi Berawan Sepanjang Hari – Page 3

    Cuaca Besok Rabu 19 Maret 2025: Langit Jakarta Diprediksi Berawan Sepanjang Hari – Page 3

    Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Jawa Barat (Jabar) diklaim efektif menurunkan intensitas hujan ekstrem. Pemprov Jaba bersama BMKG dan TNI AU bakal melakukan operasi ini hingga sepekan ke depan.

     Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Jabar, Edwin Zulkarnain, menyampaikan, OMC dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi. 

     Beberapa daerah seperti Bogor dan Bekasi telah menetapkan status tanggap darurat, sementara BMKG memperkirakan curah hujan menengah hingga lebat masih akan terjadi sepanjang Maret. 

    “Melalui OMC kami berharap dapat mengurangi intensitas hujan ekstrem sehingga wilayah yang rawan bencana bisa lebih siap menampung curah hujan tanpa mengalami dampak yang parah,” ujar Edwin Zulkarnain, Kamis (13/3/2025). 

    Ketua Tim Teknik OMC BMKG Pusat, Bayu Prayoga, mengatakan, hingga hari ketiga pelaksanaan, OMC telah berhasil menurunkan hujan di laut sehingga curah hujan yang sampai ke daratan berkurang intensitasnya.

    Petugas di Posko Komando Husein Sastranegara terus memantau dan mengevaluasi hasil penyemaian secara real-time. Setiap hari, setelah penerbangan terakhir, tim melakukan analisis dan merancang strategi penyemaian untuk hari berikutnya. 

    Tim di lapangan bekerja secara intensif untuk memastikan operasi berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak maksimal bagi mitigasi bencana.

    “Kami harap masyarakat dapat memahami bahwa OMC adalah salah satu solusi untuk mitigasi risiko bencana di tengah tingginya curah hujan,” kata Bayu Prayoga.

  • VIDEO: Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar di Tambun Utara

    VIDEO: Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar di Tambun Utara

    VIDEO: Dedi Mulyadi Bongkar Bangunan Liar di Tambun Utara

  • VIDEO: Ridwan Kamil Bakal Diperiksa, Golkar Hormati Langkah KPK

    VIDEO: Ridwan Kamil Bakal Diperiksa, Golkar Hormati Langkah KPK

    VIDEO: Ridwan Kamil Bakal Diperiksa, Golkar Hormati Langkah KPK

  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Bantah Revisi UU TNI Bisa Munculkan Dwifungsi TNI – Page 3

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Bantah Revisi UU TNI Bisa Munculkan Dwifungsi TNI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu yang menyebut revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan membangkitkan kembali dwifungsi ABRI layaknya Orde Baru. Dasco mengklaim pihaknya menjunjung tinggi supremasi sipil.

    “Tentang ada dwifungsi, TNI dan lain-lain, saya rasa kalau sudah lihat pasal-pasal itu sudah jelas bahwa kami juga di DPR akan menjaga supremasi sipil dan lain-lain, dan tentunya rekan-rekan dapat membaca nanti, dan dapat menilai tentang apa yang kemudian direvisi,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Senada dengan Dasco, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan bahwa pihaknya menjunjung supremasi sipil.

    “Soal dwifungsi kan sudah dari awal kita jelaskan, kalau yang insiden kemarin kita juga enggak tahu siapa orangnya, jelas kita semua mengundang, semua juga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Dasco membantah isu bahwa pembahasan revisi UU TNI digelar secara kebut-kebutan.

    “Tidak ada kebut mengebut dalam revisi UU TNI. Kita tahu bahwa revisi UU TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya, berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Dasco menegaskan, pembahasan Revisi UU TNI) yang digelar pada Jumat-Sabtu atau 14-15 Maret di Hotel Fairmont, Jakarta, digelar terbuka dan bukan diam-diam.

    “Kedua bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam. Karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat diagenda rapatnya. Rapat diadakan terbuka,” kata dia.

    Menurut Dasco, rapat Panja Konsinyering digelar sesuai mekanisme dan tidak melanggar aturan. Bahkan juga sudah mengikuti efisiensi anggaran.

    “Konsinyering dalam setiap pembahasan UU itu memang ada aturannya dalam aturan pembuatan UU dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun rencananya 4 hari disingkat jadi 2 hari dalam rangka efisiensi,” pungkasnya.

  • THR Pensiunan 2025 Kapan Cair? Simak Jadwal & Persiapan Pencairannya – Page 3

    THR Pensiunan 2025 Kapan Cair? Simak Jadwal & Persiapan Pencairannya – Page 3

    Meskipun tanggal pasti pencairan THR pensiunan masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, perkiraan pencairan jatuh antara tanggal 10 sampai 20 Maret 2025. Perkiraan ini didasarkan pada pernyataan Menko Perekonomian yang menyebutkan pencairan THR PNS biasanya dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran dan paling lambat 10 hari sebelum Idul Fitri. Pencairan THR pensiunan biasanya bersamaan dengan pencairan THR PNS aktif.

    Namun, penting untuk diingat bahwa tanggal tersebut masih berupa perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi resmi mengenai tanggal pencairan akan diumumkan lebih lanjut oleh pemerintah melalui kanal-kanal resmi. Para pensiunan disarankan untuk memantau terus pengumuman tersebut.

    Pemerintah berkomitmen untuk memberikan transparansi dan kepastian informasi terkait pencairan THR. Informasi terbaru akan diumumkan melalui situs web resmi pemerintah, media massa, dan juga melalui kantor cabang PT Taspen atau lembaga penyalur pensiun lainnya.

  • Dasco: Tidak Ada Kebut Mengebut Dalam Pembahasan RUU TNI – Page 3

    Dasco: Tidak Ada Kebut Mengebut Dalam Pembahasan RUU TNI – Page 3

    Diketahui, salah satu pihak yang memberikan kritik keras adalah Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS.

    Terkait hal ini, Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto buka suara.

    “Kalau kontras memang dari awal nggak setuju. Nah ini kan keberpihakan, pertanyaannya begini terus,” kata Utut kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025)

    Utut mengklaim pihaknya telah mengundang Kontras untuk berdiskusi, namun organisasi itu menolak hadir karena merasa hanya akan dijadikan stempel legitimasi.  

    “KontraS nggak setuju, kita undang dia nggak mau karena merasa akan jadi stempel saja bahasanya. Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau bidangnya,” ujar dia.

    Di sisi lain, lokasi pertemuan yang dinilai tak mencerminkan semangat efisiensi anggaran. Utut juga menepis tudingan tersebut. Menurutnya, pemilihan hotel sebagai lokasi rapat bukanlah hal baru.  

    “Kalau di sini kan konsinyering. Kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan, gitu ya,” ucap dia 

    Utut kemudian mengungkit sejumlah pembahasan undang-undang sebelumnya yang juga dilakukan di hotel mewah.  

    “Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek undang-undang kejaksaan di Hotel Sheraton, undang-undang perlindungan data pribadi di InterContinental, kok nggak kamu kritik,” ucap Utut.

  • Bukalapak dan Harmas Kembali Bersidang Senin Hari Ini, Agendanya Penyerahan Bukti – Page 3

    Bukalapak dan Harmas Kembali Bersidang Senin Hari Ini, Agendanya Penyerahan Bukti – Page 3

    Sementara itu, Anggota Komite Eksekutif Bukalapak, Kurnia Ramadhana, menambahkan gugatan ini berawal dari kesepakatan sewa-menyewa gedung One Bell Park di kawasan TB Simatupang, Jakarta, antara Bukalapak dan PT Harmas Jalesveva pada periode 2017-2018.

    Dalam perjanjian itu, Bukalapak telah menyetor uang deposit sebesar Rp6,4 Miliar kepada PT Harmas Jalesveva sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, PT Harmas tidak kunjung menyelesaikan pembangunan sesuai dengan janji mereka.

    “Sewajarnya, ketika proyek tidak selesai, uang deposit dikembalikan. Namun hingga kini, Harmas tidak menunaikan kewajibannya,” ujar Kurnia.

    Bukalapak mengaku telah menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan ini, termasuk mengajak PT Harmas berdiskusi dan mengirimkan somasi sebanyak tiga kali.

    Namun, PT Harmas Jalesveva tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan dana yang telah disetorkan Bukalapak.

    “Kami sudah melakukan berbagai upaya, termasuk secara persuasif dengan mengajak Harmas berdiskusi. Kami juga sudah mengirimkan somasi tiga kali, tapi mereka tetap tidak menggubris,” tegas Kurnia.

    Karena itu, Bukalapak akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

    Kurnia menegaskan bukti yang mereka serahkan sudah sangat kuat. Dia optimistis majelis hakim akan mengabulkan permohonan PKPU ini.

    “Mestinya dengan bukti-bukti yang sudah kami serahkan, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan ini. Kami yakin 100 persen bahwa yang kami perjuangkan saat ini adalah hak Bukalapak. Uang Rp6,4 miliar yang sudah kami serahkan ke Harmas harus dikembalikan,” pungkasnya.