Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Cuaca Hari Ini Rabu 19 Maret 2025: Jabodetabek Pagi Hari Diprediksi Berawan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 19 Maret 2025: Jabodetabek Pagi Hari Diprediksi Berawan – Page 3

    Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang memasuki hari keenam telah menyemai 12 ton garam (NaCl) di langit Jakarta. Langkah ini sebagai upaya mengantisipasi hujan deras.

    Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta sekaligus juru bicara operasi modifikasi cuaca (OMC) Jakarta 2025, Michael Sitanggang, mengatakan total penggunaan bahan semai mencapai 12 ton dengan waktu terbang kumulatif selama 31 jam 30 menit.

     “Tercatat sebanyak 15 kali sorti penyemaian garam sudah dilakukan,” kata Michael dalam keterangan resminya, Mnggu (16/3/2025) dilansir Antara.

    Pada Minggu ini, lanjut dia, dilakukan tiga sorti penyemaian 2,4 ton bahan semai higroskopis (menyerap molekul air) dengan total durasi penerbangan mencapai 5 jam 40 menit.

    Lokasi penyemaian meliputi area Kabupaten Pandeglang dan Serang untuk sorti pertama. Lalu, wilayah Barat Daya Pandeglang, Banten, Lebak, dan Perairan Selat Sunda untuk sorti kedua. Serta, area Barat Daya Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Perairan Selat Sunda untuk sorti ketiga.

    “Kami terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca demi memastikan kota Jakarta terhindar dari bencana hidrometeorologi selama pelaksanaan OMC,” ujar Michael.

    Operasi modifikasi cuaca hari keenam terhitung sejak 11 Maret lalu, dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga lebat.

    Pelaksana tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan berdasarkan prediksi presipitasi (curah hujan) tiga jam, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi merata di seluruh wilayah.

    “Prakiraan cuaca tiga jam menunjukkan intensitas ringan hingga sedang, sehingga pertumbuhan awan di wilayah Barat Jawa menjadi target pelaksanaan operasi hari ini. Potensi pembentukan awan hujan di wilayah Jawa bagian Barat pada 17-18 Maret 2025,” kata Budi.

  • Ketum DPP Desa Bersatu: Organisasi Desa Tak Boleh Bertentangan dengan Pemerintah Pusat-Daerah – Page 3

    Ketum DPP Desa Bersatu: Organisasi Desa Tak Boleh Bertentangan dengan Pemerintah Pusat-Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menegaskan bahwa organisasi desa harus sejalan dengan kebijakan pemerintah di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Meski begitu, dia menekankan pentingnya kritik dan masukan untuk memperbaiki kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada desa.

    Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Desa 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (18/3/2025) malam.

    “Organisasi desa tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, mulai pusat maupun daerah. Setuju?” tanya Asri kepada peserta Rakornas.

    “Setuju!” jawab peserta serempak.

    “Kenapa? Karena saudara-saudara adalah organisasi profesi dan ormas kemasyarakatan,” tambah dia.

    Namun, Asri menegaskan bahwa kritik tetap diperlukan. “Tetapi, kita bisa memberikan masukan dan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan yang kita anggap perlu diperbaiki,” ujarnya.

    Aris menerangkan, Rakornas ini merupakan agenda tahunan Desa Bersatu yang bertujuan mengevaluasi perjalanan organisasi serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa.

    Dalam Rakornas, Asri menyoroti semakin berkurangnya rekognisi dan subsidiaritas desa akibat berbagai regulasi. Dia menyebut perjuangan untuk mendapatkan kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan tidaklah mudah, tetapi kini justru semakin terkikis.

    “Contoh, kami berikan contoh. Desa diminta untuk musyawarah desa tetapi di saat bersamaan keluar kebijakan pemerintahan. Misalnya,harus ketahanan pangan 20% harus 15% untuk BLT. Apalagi? Sehingga hilang. Rasanya kewenangan desa itu tinggal 20%. Inilah yang menjadi keluhan,” ujar dia.

    “Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, Pak. hanya ada, rumus pertama adalah, berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting,” sambung dia.

     

  • Menteri Karding Siapkan MoU Baru untuk Pastikan Perlindungan PMI di Arab Saudi – Page 3

    Menteri Karding Siapkan MoU Baru untuk Pastikan Perlindungan PMI di Arab Saudi – Page 3

    Dalam penyusunan MoU, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi yang ada, termasuk Kepmenaker 291 Tahun 2018 tentang Sistem Penempatan Satu Kanal dan Kepmenaker 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI di Timur Tengah, juga akan dilakukan.

    “Peningkatan keamanan tentu harus diiringi dengan perbaikan tata kelola, baik di dalam negeri, di negara tujuan, maupun saat pekerja kembali ke Indonesia. Semua aspek ini pasti akan kita perbaiki,” tegas Karding.

    Lebih lanjut, Karding menekankan bahwa peningkatan keamanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus disertai dengan pembenahan tata kelola penempatan.

    “Kalau meningkatkan keamanan tentu kita harus memperbaiki tata kelola penempatannya, baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Bahkan nanti setelah dia pulang ke Indonesia. Dalam semua aspek itu pasti akan kita perbaiki,” tutup Karding.

  • Menteri PKP Maruarar Minta KPK Kawal Program Pembangunan 3 Juta Rumah – Page 3

    Menteri PKP Maruarar Minta KPK Kawal Program Pembangunan 3 Juta Rumah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiamn (PKP), Maruarar Sirait meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Ia menyebut, program unggulan Presiden Prabowo itu telah tercatat dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

    Hal itu Ara ungkap usai melakukan audiensi bersama dengan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/3/2025).

    “Sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan. Karena target pertumbuhan ekonomi 8% itu sektor perumahan banyak sekali beririsan contoh industri yang menyangkut soal semen, pasir, kayu, aluminium, bahkan sampai kepada pekerjaannya kepada pengusaha UMKM dan tenaga kerja dan sebagainya itu banyak sekali berpengaruh,” ucap Ara kepada wartawan.

    “Jadi kita ingin menggerakkan ekonomi juga dari situ pengangguran bisa dikurangi melalui sektor perumahan ini jadi itu yang tadi saya sampaikan,” sambung dia.

    Menurut Ara dalam program ini, pemerintah harus betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima, diantaranya masyarakat kategori miskin extreme dan kategori miskin rentan harus menjadi prioritas. Belum lagi, Ara mengklaim program 3 juta rumah ini banyak diminati dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

    “Dengan arahan tadi kami bisa memegang program-program untuk bisa kami jalankan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya kepastian data by name dan by address, itu sangat penting,” tegas dia.

     

  • Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Usai Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Batas Waktu – Page 3

    Deddy Corbuzier Belum Lapor LHKPN Usai Jadi Stafsus Menhan, KPK Ingatkan Batas Waktu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo alias Deddy Corbuzier belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) setelah diangkat menjadi Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

    “Dari databese KPK, yang bersangkutan (Deddy) belum menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Tim Jubir KPK, Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Berdasarkan koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Budi menjelaskan, jabatan yang diemban oleh Deddy termasuk dalam daftar wajib lapor LHKPN, sebagaimana tercantum dalam Permenhan nomor 28 tahun 2019.

    Deddy memiliki batas waktu menyampaikan LHKPN hingga 3 bulan sejak dirinya dilantik sebagai Stafsus Menhan pada 11 Februari 2025 lalu. Dengan begitu, maka batas terakhir pemilik siniar Close The Door itu melaporkan harta kekayaannya adalah pada 12 Mei 2025 mendatang.

    “Maka batas waktu pelaporan LHKPN-nya 3 bulan sejak pelantikan atau 12 Mei 2025,” ucap Budi.

    Alasan Deddy Diangkat Jadi Stafsus

    Sebelumnya diberitakan, Letkol Tituler Deddy Corbuzier dilantik langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai staf khusus bidang komunikasi sosial dan publik pada Selasa, 11 Februari 2025.

    Kepala Biro Humas Setjen Kemhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand menyebut, pertimbangan dipilihnya Deddy karena kapasitasnya sebagai pakar komunikasi publik.

    “Untuk Bapak Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo (Deddy Corbuzier) ditugaskan sebagai Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik,” kata Frega lewat pesan singkat kepada merdeka.com, Kamis (13/2/2025).

    “Adapun pertimbangan ditugaskannya Bapak Deddy sebagai Staf Khusus Menhan adalah kapasitasnya sebagai pakar komunikasi publik,” sambungnya.

     

  • KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    KPK Dalami Dugaan Korupsi Bank BJB Gunakan Dana Non-Budgeter – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki kasus dugaan korupsi korupsi proyek iklan Bank Jabar Banten (BJB). Proyek iklan BJB yang dikorupsi itu disebut-sebut menggunakan dana non-budgeter.

    Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, penyidik tengah mendalami penggunaan sumber dana untuk proyek iklan BJB tersebut.

    “Penyidik tentunya nanti akan memanggil saki-saksi dan akan didalami. Salah satu poin yang didalami adalah penggunaan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dana non-budgeter tersebut,” ujar Tessa di Gedung KPK, Selasa (18/3/2025).

    Penyidik, kata Tessa tengah mendalami tujuan diadakannya dana non-bujeter, aliran uang, hingga sosok penggagasnya.

    “Iya, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaannya dan untuk apa uang tersebut digunakan itu nanti akan didalami oleh penyidik,” ucap Tessa.

    Kasus ini bermula dari adanya dugaan mark-up dana iklan BJB hingga Rp200 miliar selama periode 2021-2023. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu.

    KPK sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 27 Februari 2025 dan menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, namun identitas mereka masih dirahasiakan.

    “Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan,” Kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (5/3/2025) lalu.

     

  • Heboh Penemuan Ladang Ganja di Area Gunung Bromo dan Semeru, Begini Kata Menhut – Page 3

    Heboh Penemuan Ladang Ganja di Area Gunung Bromo dan Semeru, Begini Kata Menhut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni angkat suara terkait penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Antoni menjelaskan, penemuan ladang ganja tersebut merupakan kerja sama Kemenhut, dalam hal ini Balai Besar TNBTS dengan aparat kepolisian.

    “Bahwa ladang ganja itu bukan hasil karya teman-teman Taman Nasional di sana. Tapi itu bekerja sama dengan kepolisian untuk menemukan ladangnya,” ujar Menhut Antoni di Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Antoni menyebut, penemuan area ladang ganja ini dilakukan dengan menggunakan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian hingga Polisi Hutan. Dia mengatakan, hal ini sekaligus membantah isu yang mengaitkan penutupan TNBTS lantaran adanya lahan ganja.

    “Pakai drone segala macam, dan itu tidak terkait dengan penutupan taman nasional. Kan isunya ‘oh ditutup supaya ganjanya tidak ketahuan’. Justru dengan drone, dan temen-temen di Taman Nasional yang menemukan titiknya bersama Polhut, itu kita cabut dan menjadi barang bukti yang kita bawa ke polisi,” ujar Antoni.

    “Insyaallah staf kami tidak ada yang begitu. Ada juga paling nanam singkong,” sambungnya.

    Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko menyatakan, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru justru membantu mengungkap area lahan yang ditanami ganja tersebut.

    Pihaknya menurunkan petugas, Polisi Hutan, hingga Manggala Agni untuk mengecek lokasi ladang ganja dengan menggunakan drone.

     

  • Ini Penampakan Oknum TNI Terduga Penembak 3 Polisi di Way Kanan Lampung – Page 3

    Ini Penampakan Oknum TNI Terduga Penembak 3 Polisi di Way Kanan Lampung – Page 3

    Tiga anggota kepolisian dari Polres Way Kanan gugur saat melakukan penggerebekan perjudian sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Insiden ini terjadi pada Senin (17/3) sore sekitar pukul 16.50 WIB.

    Ketiga anggota polisi yang gugur adalah Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib. Mereka mengalami luka tembak di bagian kepala yang dilakukan oleh orang tak dikenal.

    “Benar terjadi peristiwa penembakan terjadi dengan kronologis yakni 17 personel Polri, Polres Way Kanan mendatangi tempat sabung ayam. Saat di TKP langsung ditembaki oleh orang tak dikenal, sehingga 3 personel gugur dalam tugas,” kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari, Senin (17/3).

    Saat ini, ketiga jenazah anggota tersebut tengah dalam perjalanan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung untuk dilakukan proses autopsi.

    “Jenazah sedang dievakuasi untuk dibawa ke RS Bhayangkara Polda Lampung untuk diautopsi dan kini Kapolda menuju TKP dan kini kita fokus mengamankan anggota yang lain,” pungkasnya.

     

    Reporter: Nur Habibie

    Merdeka.com

  • DPP Bapera Dikukuhkan Bersama 20 Ribu Anak Yatim di Jakarta – Page 3

    DPP Bapera Dikukuhkan Bersama 20 Ribu Anak Yatim di Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Barisan Pemuda Nusantara (Bapera), Fahd El Fouz A Rafiq melantik pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bapera periode 2025-2030 Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3).

    Dalam kesempatan tersebut, DPP Bapera juga memberikan santunan kepada 20 ribu anak Yatim. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Ketua Umum Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq dan istri setiap bulan Ramadan.

    Ketua Umum DPP Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq menuturkan, pelantikan ini merupakan pelantikan pertama jajaran DPP Bapera sejak dibentuk pada tahun 2017 silam. Dalam kesempatan ini kami juga memberikan santunan kepada 20 ribu anak yatim.

    “Karena kami terlebih dahulu membentuk dan melantik jajaran pengurus yang ada di 31 daerah,” tutur Ketum DPP Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq dalam pelantikan DPP Bapera periode 2025 – 2030 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (19/3/2025).

    Ketum Bapera A Rafiq berharap, pemberian santunan anak yatim ini bisa terus dilanjutkan setiap tahunnya.

    “Harapannya, kegiatan santunan ini bisa terus dilaksanakan setiap tahunnya. Dan kegiatan santunan semacam ini juga bisa dilanjutkan oleh jajaran pengurus yang ada di daerah,” harapnya.

    Senada dengan itu, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Bapera yang juga Wakil Ketua DPR, Adies Kadir memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketum beserta jajaran DPP Bapera yang melaksanakan pelantikan pengurus DPP Bapera dan memberikan santunan kepada 20 ribu anak yatim.

    “Selamat atas pelantikan jajaran pengurus dan selamat bekerja,” kata Adies.

    “Saya biasanya mendengar santunan diberikan kepada 1.000 anak yatim. Kali ini, santunannya diberikan kepada 20 ribu anak yatim. Luar biasa dan semoga berkah,” bangga dia.

    Adies menilai, Bapera merupakan ormas kepemudaan yang sangat membantu dan berperan dalam pembangunan bangsa dan negara, khususnya bidang kepemudaan.

    “Ormas Bapera adalah salah satu ormas kepemudaan, di mana tempat ini menjadi tempat untuk mengembangkan potensi generasi muda Indonesia dan membantu program pemerintah,” katanya.

     

  • DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    DPP Desa Bersatu Deklarasi Dukung Koperasi Desa Merah-Putih – Page 3

    Dia mencontohkan kebijakan yang mengikat alokasi dana desa, seperti kewajiban 20% untuk ketahanan pangan dan 15% untuk BLT, yang pada akhirnya membuat desa hanya memiliki sekitar 20% kewenangan dalam mengelola anggarannya sendiri.

    “Jadi, kalau desa sebenarnya ini benar-benar maju, rumus pertama adalah berikan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri. Ini yang paling penting,” ucap dia.

    Selain kewenangan, Asri juga menyoroti ketertinggalan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan bagi masyarakat desa untuk berkembang.

    “Dulu waktu perjuangan lainnya undang-undang desa, seluruh organisasi desa mendorong dana desa bisa 5% APBN. Tapi nyatanya sekarang, dana desa kita hanya 1,9% dari APBN. Kalau bisa 5%, Pak. Kami percaya bahwa desa ini bisa lebih maju dan sejahtera,” ujar Asri.