Category: Liputan6.com News

  • Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Kemenhut Ambil Langkah Hukum 11 Pelaku Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Sumatera

    Barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh Tim Ditjen Gakkum menentukan jejaring ekosistem pelaku kejahatan dan juga modus operasi atas perbuatan perusakan yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Berdasarkan perkembangan terbaru, Menteri Raja Juli mengatakan bahwa di locus PHAT atas nama JAM, dan Tim DItjen Gakkum Kehutanan menemukan juga beberapa barang bukti yang dicurigai bersangkutan dengan kegiatan ilegal pemanenan dan pemungutan hasil daripada hutan.

    Barang bukti yang dihasilkan berdasarkan data dari www.kehutanan.go.id yaitu, +60 batang kayu bulat, +150 batang kayu olahan, 1 (satu) unit alat berat excavator PC 200, 1 (satu) unit Buldozer dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit truck pelangsir kayu dalam keadaan rusak, 2 (dua) unit mesin belah, 1 (satu) unit mesin ketam, dan 1 (satu) unit mesin bor. 

    Tim PPNS Ditjen Gakkumhut setelah ini akan melakukan pendalaman hasil dari temuan barang bukti dengan penyidikan terhadap PHAT JAM atas kasus temuan empat truk bermuatan kayu yang asalnya dari lokasi PHAT JAM tersebut serta dengan dokumen yang sah.

    Guna untuk memperkuat hasil temuan, TIM PPNS Ditjen Gakkum Kehutanan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam proses pengamanan barang bukti.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbau Menhut Raja Juli.

  • Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Muzani Salurkan 5 Ribu Sembako, Obat-Obatan, dan School Kit di Sumut, Distribusikan Bantuan MPR RI

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan, kondisi wilayahnya mulai berangsur membaik meskipun masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.

    “Kondisi mulai terurai perlahan. Listrik dan internet sudah menyala meskipun masih terbatas. Pasokan BBM sudah mulai lancar, meski tetap perlu pengawasan agar tidak dimanfaatkan oleh spekulan,” kata Masinton.

    Ia menambahkan, pihaknya memperpanjang masa tanggap darurat guna memaksimalkan penanganan bencana. Saat ini masih terdapat sembilan desa yang terisolir dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau melalui pengiriman bantuan udara.

    “Kami juga membutuhkan penanganan cepat untuk pemulihan air bersih karena seluruh instalasi rusak total, mulai dari hulu hingga jaringan ke rumah warga,” kata Masinton.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyebut sedikitnya 5.000 ruang kelas di Sumatera Utara mengalami kerusakan akibat bencana.

    “Yang paling mendesak adalah memastikan siswa segera kembali mengikuti proses pembelajaran. Untuk sekolah dengan kerusakan ringan akan dilakukan pembersihan, sementara yang rusak sedang dan berat akan segera diperbaiki, bahkan direlokasi jika diperlukan agar aman dari bencana,” jelasnya.

    Secara keseluruhan, MPR RI menyalurkan 15.000 paket bantuan kemanusiaan yang didistribusikan ke tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan masing-masing provinsi menerima 5.000 paket bantuan.

    Muzani menegaskan, meskipun bantuan yang disalurkan masih terbatas, perhatian dan kehadiran pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal pascabencana.

  • Usai Insiden Cilincing, Mobil Pengantaran MBG Harus di Luar Pagar

    Usai Insiden Cilincing, Mobil Pengantaran MBG Harus di Luar Pagar

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat Standar Operational Procedure (SOP) pengantaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pengetatan SOP ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana terjadi dalam insiden mobil pengantar makanan program MBG yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 11 Desember 2025.

    Salah satu SOP yang ditetapkan adalah mobil pengantar MBG hanya di luar pagar, dan tidak perlu masuk pekarangan sekolah.

    “Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu 13 Desember 2025.

    Selain itu, lanjut dia, pengendara mobil pengantar MBG haruslah seseorang yang memang berprofesi sebagai sopir, bukan sopir cabutan, atau berprofesi lain, apalagi yang baru belajar mengendarai mobil.

    “Harus punya SIM, tidak sekadar SIM A, karena SIM A sudah kayak SIM C, asal dapat. Kenapa tidak asal SIM A, supaya dia menguasai pemakaian mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir,” ucap Nanik. Menurut dia, selain harus mengenal medan dan memahami jalur lalu lintas pengantaran, sopir pengantar MBG juga harus orang yang berkepribadian baik, tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

    “Saya minta perhatian sama mitra, jangan karena anda mau bayar murah, lalu main cabut saja, Sekarang saya rekomendasikan agar SPPG itu disuspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau ada kejadian, saya pun akan merekomendasikan hal yang sama kepada bapak ibu,” kata mantan wartawan senior itu.

     

    Kementerian Kesehatan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar konferensi pers di Jakarta Selatan, Kamis (2/10). Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan alasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dijalankan meski terjadi kasus keracunan massal. Ia menegaskan, program MBG tetap dilanjutka…

  • Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Korban Meninggal Akibat Banjir Sumatera Tembus 1.000 Jiwa, Ini Rinciannya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025).

    Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.

    “Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Sedangkan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang.

    Berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing.

    “Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat (12/12) sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu (13/12) menjadi sebanyak 586 ribu,” tutur Abdul Muhari.

    Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pengungsi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884 ribu berkurang menjadi 654 ribu orang.

    Menyangkut dengan distribusi logistik, Abdul Muhari mengatakan BNPB bersama pihak terkait lainnya pada tanggap darurat fase kedua, terus mengoptimalkan penyaluran logistik kepada korban bencana.

    “Distribusi logistik pada hari ini ada 16 pengiriman via udara dengan berat 11,3 ton, dua pengiriman melalui darat seberat tiga ton, serta menggunakan kapal dengan lima pengiriman sebanyak 47,4 ton,” katanya.

    Abdul Muhari mengatakan pemulihan jembatan putus akibat banjir terus dipacu dan diharapkan selesai secepatnya. Pemulihan jembatan tersebut untuk mempercepat penyaluran bantuan melalui jalur darat.

    “Pemulihan beberapa jembatan putus, terutama di lintas timur Aceh tersebut terus dipacu. Jika semua jembatan selesai, maka penyaluran bantuan ke wilayah bencana bisa lebih optimal,” pungkas Abdul Muhari.

  • Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Banjir Langkat, Bahas Pemulihan Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung para korban banjir yang masih mengungsi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Kedatangan Presiden Prabowo bersama Mendagri Tito dan sejumlah menteri disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi, khususnya terkait kelanjutan kehidupan mereka pascabencana banjir.

    Dalam dialog dengan warga, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bergerak cepat dan terkoordinasi untuk menindaklanjuti persoalan yang dihadapi masyarakat terdampak. Sejumlah masalah yang menjadi perhatian antara lain keterbatasan air bersih dan air minum, serta perbaikan tanggul yang jebol.

    “Saya akan kerahkan semua kekuatan. Alhamdulillah, kondisi Sumatera Utara sudah lebih baik,” kata Presiden Prabowo di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

    Presiden juga memastikan pengerahan personel TNI Angkatan Darat dan Polri guna mempercepat penanganan wilayah yang masih terendam banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Langkat. Pemerintah, lanjut Presiden, akan terus memantau kondisi pengungsi dari hari ke hari hingga aktivitas masyarakat dapat kembali pulih secara bertahap.

    Ia pun meminta masyarakat tetap tabah menghadapi situasi sulit pascabencana, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dan membantu warga terdampak.

    “Kami akan membantu semua warga yang mengalami musibah. Saudara-Saudara adalah bagian dari keluarga kami. Kami tidak akan membiarkan Saudara-Saudara sendiri. Terima kasih kepada seluruh relawan yang telah bekerja keras selama berhari-hari di sini,” ujar Presiden Prabowo.

    Kehadiran Presiden dan Mendagri Beri Harapan Baru Bagi Korban Banjir

    Salah seorang pengungsi, Nurul Akmal, mengungkapkan kehadiran Presiden Prabowo dan Mendagri Tito memberikan harapan baru bagi para korban banjir. Ia berharap bantuan, terutama bahan pokok dan pakaian, dapat segera disalurkan, termasuk percepatan perbaikan tanggul yang jebol.

    “Kalau tidak segera diperbaiki, kalau hujan lagi rumah kami akan kebanjiran lagi,” ujarnya.

    Nurul juga menyampaikan aspirasi kepada Mendagri Tito terkait rencana penghapusan biaya pengurusan dokumen penting bagi korban bencana. Menurutnya, banyak warga tidak sempat menyelamatkan ijazah maupun sertifikat tanah saat banjir melanda.

    “Banyak korban di sini tidak sempat menyelamatkan ijazah dan sertifikat tanah saat banjir. Kami sangat berharap kebijakan pengurusan dokumen gratis ini bisa segera dilaksanakan,” kata Nurul.

    Aspirasi serupa disampaikan Laila Hayati, warga Tanjung Pura. Ia menilai kehadiran Presiden Prabowo yang didampingi Mendagri Tito telah meredakan kegelisahan warga yang hingga kini belum dapat kembali ke rumah karena permukiman mereka masih terendam banjir.

    Selain meminta percepatan perbaikan tanggul, Laila berharap bantuan sembako, pakaian, serta pemulihan dokumen kependudukan segera direalisasikan.

    “Kalau bisa, Pak Mendagri yang katanya mau menggratiskan pengurusan dokumen untuk korban banjir, [agar] disegerakan,” ujar Laila.

    Sebelumnya, dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait antisipasi bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Mendagri Tito menegaskan bahwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

    “Kita tahu bahwa prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) curah hujan akan tinggi di beberapa daerah, di samping juga rob naik, pasang naik,” kata Mendagri.

    Pentingnya Solidaritas Antar Pemda

    Mendagri juga menegaskan pentingnya solidaritas antar-Pemda, mengingat sejumlah daerah terdampak memiliki keterbatasan anggaran dalam penanganan bencana. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak bencana.

    “Itu sangat-sangat bermanfaat untuk mereka (daerah terdampak bencana),” ujarnya.

    Menurut Mendagri, masyarakat di tiga wilayah terdampak banjir tersebut sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama kebutuhan pribadi seperti pakaian, pakaian dalam, keperluan perempuan, serta kebutuhan anak-anak.

    “Kita bayangkan banyak sekali saudara-saudara kita yang enggak memiliki pakaian luar maupun pakaian dalam, bayi yang tidak memiliki popok, ibu-ibu wanita untuk peralatan perempuan. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang kecil-kecil yang mereka sangat perlukan,” kata Mendagri.

    Dalam kunjungan Presiden tersebut, turut hadir di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, serta Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.

  • Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Gus Yahya Keluarkan Pernyataan Sikap dan Serukan Islah

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU mengatur pemberhentian pimpinan PBNU di tengah jalan dari masa jabatan, hanya bisa dilakukan melalui forum Muktamar Luar Biasa (MLB) dengan didasarkan pada pelanggaran berat yang terbukti.

    Selain menegaskan posisi hukumnya, Gus Yahya menyatakan tetap memilih jalan islah atau rekonsiliasi demi menjaga martabat dan keutuhan jamiyah NU, sejalan dengan nasihat para kiai sepuh NU yang disampaikan dalam pertemuan di Pondok Pesantren Ploso Kediri, dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Penegasan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap resmi yang ditandatangani langsung oleh KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum PBNU, tertanggal 13 Desember 2025.

    “Dengan demikian, seluruh keputusan turunan yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk penunjukan Pejabat Ketua Umum PBNU, tidak sah dan ilegal,” kata Gus Yahya. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

    Pernyataan sikap itu diterbitkan sebagai respons terhadap keputusan Rapat Pleno yang digelar pada 9 Desember 2025, yang menyatakan pemberhentian dirinya telah final dan menunjuk pejabat Ketua Umum PBNU.

    Dalam dokumen resmi bernomor 4811/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tersebut, Gus Yahya menegaskan dia bersama Rais ‘Aam PBNU Miftachul Akhyar merupakan pemegang mandat sah hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung tahun 2021, dengan masa jabatan 5 tahun hingga Muktamar berikutnya.

    “Karena itu, keputusan yang lahir dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 tidak memiliki landasan hukum yang sah sesuai KemenkumHAM,” ucapnya.

    Gus Yahya mengimbau seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan, dari pengurus wilayah hingga anak ranting, serta seluruh warga Nahdliyin agar tetap tenang, menjaga persatuan, dan mempererat silaturahmi.

    Dia juga meminta agar untuk sementara waktu tidak mengindahkan instruksi yang mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum PBNU, demi menghindari kebingungan organisasi.

    Selain itu, Gus Yahya mengimbau pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak menindaklanjuti kebijakan yang berasal dari pihak yang tidak memiliki kewenangan sah, karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

  • Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah

    Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Selama ini Kepala Daerah seolah-olah hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Namun setelah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG diberlakukan, Kepala Daerah justru memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Sekarang BGN tidak lagi jalan sendiri. Di daerah, yang menjadi conductornya, yang menjadi arangernya adalah Ibu Bupati di Lumajang ini,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu 13 Desember 2025.

    “Jadi Ibu bisa menghentikan dapur, dengan memberitahu ke kanan kiri, merekomendasikan ini harus diberhentikan karena tidak nurut, karena SLHS belum ada, IPAL nggak ada, dapurmya jelek, berantem mulu antara SPPG dengan mitra, silakan. Karena saya tim investigasi beritahu saya, tembuskan ke saya, dan anda punya hak untuk itu,” sambung dia.

    Nanik menjelaskan, hal itu di depan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program MBG. Padahal, dia menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program MBG.

    Karena itu, kata dia, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Bupati, ia lalu membuka saluran Whatsapp untuk pengaduan kasus MBG yang terjadi di Lumajang.

    “Saya bebaskan kepada semua siswa penerimakah, guru kah, boleh langsung WA ke saya. Boleh WA langsung ke Wakil Bupati. Boleh, agar kami tahu. Akhirnya sejak itu ada yang ngirim makanan di ompreng, ulernya jalan, Lalu saya WA yayasannya, mitranya,… Saya bilang, ini kalau tidak saya tahan-tahan ini bisa viral ke mana-mana,” papar Bupati Lumajang itu.

     

    Setahun berjalan program makan bergizi gratis tak selancar jalan tol. Muncul kasus keracunan usai para pelajar menyantap makan bergizi gratis. Menteri Kesehatan mengusulkan pengawasan dini melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bisa menjadi solusi menc…

  • Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah

    Bupati Adalah Conductor dan Arranger Program MBG di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta – Selama ini Kepala Daerah seolah-olah hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Namun setelah Keputusan Presiden (Keppres) nomor 28 tahun 2025 tentang Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk Pengelolaan Program MBG diberlakukan, Kepala Daerah justru memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini.

    “Sekarang BGN tidak lagi jalan sendiri. Di daerah, yang menjadi conductornya, yang menjadi arangernya adalah Ibu Bupati di Lumajang ini,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu 13 Desember 2025.

    “Jadi Ibu bisa menghentikan dapur, dengan memberitahu ke kanan kiri, merekomendasikan ini harus diberhentikan karena tidak nurut, karena SLHS belum ada, IPAL nggak ada, dapurmya jelek, berantem mulu antara SPPG dengan mitra, silakan. Karena saya tim investigasi beritahu saya, tembuskan ke saya, dan anda punya hak untuk itu,” sambung dia.

    Nanik menjelaskan, hal itu di depan Bupati Lumajang Indah Amperawati yang selama ini merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Program MBG. Padahal, dia menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan program MBG.

    Karena itu, kata dia, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Bupati, ia lalu membuka saluran Whatsapp untuk pengaduan kasus MBG yang terjadi di Lumajang.

    “Saya bebaskan kepada semua siswa penerimakah, guru kah, boleh langsung WA ke saya. Boleh WA langsung ke Wakil Bupati. Boleh, agar kami tahu. Akhirnya sejak itu ada yang ngirim makanan di ompreng, ulernya jalan, Lalu saya WA yayasannya, mitranya,… Saya bilang, ini kalau tidak saya tahan-tahan ini bisa viral ke mana-mana,” papar Bupati Lumajang itu.

     

    Setahun berjalan program makan bergizi gratis tak selancar jalan tol. Muncul kasus keracunan usai para pelajar menyantap makan bergizi gratis. Menteri Kesehatan mengusulkan pengawasan dini melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) bisa menjadi solusi menc…

  • Masyarakat Lumajang Merasakan Dampak Positif Penerapan Program MBG

    Masyarakat Lumajang Merasakan Dampak Positif Penerapan Program MBG

    Liputan6.com, Jakarta – Masyarakat Lumajang telah merasakan manfaat dan dampak positif yang luar biasa dari penerapan program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten subur di Lereng Gunung Semeru itu. Sebab, selain para siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita telah menerima MBG. Warga juga bisa menjadi tenaga kerja untuk penyiapan bahan baku makanan SPPG maupun menjadi relawan dapur SPPG.

    “Wah, enak saiki bunda… Wuu, aku saiki wis entuk kerjoan, ngupas bawang saja 100 ribu, Begitu, Bu… Betapa bahagianya… Saya itu, gimana, ya… Saya kasihan, tapi juga senang. Karena itu, jangan khianati program ini. Saya minta tolong, jangan khianati. Ini program yang bagus… Ini program yang mulia… Belum lagi tukang jual tempe, tukang jual tahu, yang biasanya laku, yaa berapa, sekarang sudah banyak…,” kata Bupati Lumajang, Indah Amperawati, dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu, 13 Desember 2025.

    Saat ini, Kabupaten Lumajang mendapat kuota pembangunan 93 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari kuota itu, 40 SPPG telah terisi. Namun, dari 40 SPPG ini, baru 33 SPPG yang sudah mulai beroperasi. Sayangnya, dari 33 SPPG itu, baru 7 SPPG yang telah memiliki SLHS (Sertifikan Laik Higiene Sanitasi), sementara 39 SPPG sudah memiliki sertifikat uji air, pelatihan penjaman makanan sebanyak 40 SPPG dan 12 SPPG sudah memiliki chef berpengalaman.

    Menanggapi pengakuan Bupati Lumajang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang merasa sangat bersyukur. Sebab, saat ini banyak yang menyuarakan agar program MBG dihentikan dulu dengan berbagai alasan. “Tapi banyak orang tidak mendengar apa yang disampaikan Ibu Bupati Lumajang, betapa dampak luar biasanya program MBG ini,” kata Nanik.

    Saat ini, kata Nanik, banyak orang menyerang bahwa program MBG adalah proyek orang partai, proyek pejabat, proyek rekanan partai. Para mitra pun dituding berkolusi dengan Presiden. Padahal Presiden tidak tahu siapa mereka.

    “Mereka melihat ini hanya pembagian kue, tapi tidak melihat multiplier effect yang diciptakan. Mereka akan melihat nanti enam bulan lagi mungkin, setelah semua, berapa pertumbuhan yang akan terjadi di Indonesia dari dampak dari makan bergizi gratis,” ujarnya.

    Presiden Prabowo Subianto merancang Program MBG tidak hanya bertujuan untuk memberi makan kepada para anak sekolah, tapi juga untuk menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memacu pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat dari bawah. Karena itu, jika Program MBG berjalan dengan baik, pemerintah optimis, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7 hingga 8 persen.

    Nanik lalu menceritakan pertemuannya dengan Yayasan Rockefeller tahun lalu ketika program MBG disusun. Saat itu, dalam paparannya di rumah Presiden Prabowo di Hambalang, Yayasan Rockefeller mengatakan bahwa multiplier effect dari pertumbuhan ekonomi di bawah seperti pada penerapan program MBG bisa mencapai 75 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa akan terjadi.

    “Ibu sudahlah merem saja. Nggak usah ngomong 75 kali, 10 kali saya nanti putarannya Rp 10 triliun di Lumajang ini, Bu. Luar biasa,” pungkas Nanik.

  • Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas di Kalibata

    Awal Mula Pengeroyokan Mata Elang hingga Tewas di Kalibata

    Liputan6.com, Jakarta – Fakta baru terungkap dalam kasus pengeroyokan dua debt collector di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Itulah top 3 news hari ini.

    Insiden itu dipicu saat satu unit sepeda motor milik salah satu tersangka Brigadir AM diberhentikan oleh mata elang (matel), Kamis sore 11 Desember 2025.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menceritakan, awalnya kendaraan yang dikendarai Brigadir IAM dihentikan oleh dua orang debt collector yakni MET (41) dan NAT (32).

    Sementara itu, Badan Pusat Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan ada beberapa jenazah yang dimasukkan dalam data korban meninggal dunia banjir Sumatra yang ternyata sudah wafat sebelum bencana terjadi.

    Hal ini terjadi karena banjir bandang dan longsor di Sumatera juga terjadi di lokasi pemakaman, seperti disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

    Abdul Muhari menyampaikan, BNPB dan pihak terkait melakukan identifikasi terhadap jasad-jasad korban meninggal dunia usai banjir bandang. Dari hasil identifikasi tersebut, BNPB menemukan ada beberapa jasad yang sudah dimakamkan sebelum bencana terjadi.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua orang tersangka kasus penipuan wedding organizer (WO).

    Kedua tersangka yakni Ayu Puspita Dewi dan seorang pegawainya, Dimas Haryo Puspo kini mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

    Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menerangkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi keterangan saksi dan alat bukti yang cukup.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Sabtu 13 Desember 2025:

    Seorang pengemudi ojek online di Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan ‘mata elang’ alias penagih utang cicilan motor. Aksi penganiayaan pakai jurus tendangan ala kungfu di jalan raya ini terekam warga dan menyebar di media sosial.