Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Itu Uang Pribadi, Konteksnya Pemerasan

    Itu Uang Pribadi, Konteksnya Pemerasan

    Lisa Mariana adalah sosok wanita yang santer diberitakan dekat dengan Ridwan Kamil. Bahkan Lisa disebut sudah mengandung dan melahirkan anak dari Ridwan Kamil. 

    Demi merawat anak tersebut, Ridwan Kamil kerap mengirimkan uang. Namun aliran dana itu terhenti, sehingga Lisa mem-blow up hubungan terlarangnya bersama Ridwan Kamil ke ranah publik.

    Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku senang bisa hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan pada PT BPD Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Alasannya, karena dirinya bisa memberikan klarifikasi dan menjelaskan secara lebih terang soal namanya yang diseret dalam kasus tersebut.  

    “Saya sebenarnya senang, karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya. Dan tentunya cenderung merugikan,” kata pria karib disapa RK sebelum memasuki ruang penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Sebagai warga negara, RK menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Selain itu, keterangan yang disampaikan juga menjadi bentuk transparansi sebagai mantan pejabat publik.

    “Intinya saya hari ini memberikan rasa penghormatan tertinggi untuk supremasi hukum, makanya saya datang dalam rangka transparansi, juga memberikan kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik,” jelas RK.

    RK berharap, keterangan yang disampaikan hari ini bisa membuat semuanya menjadi terang benderang. Dia berjanji, usai menjalani pemeriksaan dirinya bakal berbicara terbuka kepada media. 

    “Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB,” dia menandasi.

  • Massa Reuni 212 Mulai Datangi Monas, Awali Kegiatan dengan Salat Maghrib Berjamaah

    Massa Reuni 212 Mulai Datangi Monas, Awali Kegiatan dengan Salat Maghrib Berjamaah

    Diketahui, agenda utama reuni 212 kali ini akan berfokus dengan doa, zikir, dan salat gaib bagi korban bencana alam di Sumatera. 

    “Ada shalat gaib, doa dan munajat atas bencana di Sumatera serta penggalangan dana bantuan. Kebetulan tim dari FPI sudah dari awal bencana terjun ke lapangan dan evakuasi di Padang dan Aceh,” kata Juru Bicara Reuni 212, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Selasa (2/12/2025).

    Dia mengatakan, acara dijadwalkan berlangsung mulai pukul 17.00 hingga 23.00 WIB. Persiapan fasilitas untuk peserta juga telah dilakukan, termasuk tempat wudhu dan kebutuhan logistik lainnya.

    “Tempat wudhu dan lain-lain sudah disiapkan panitia dan pihak Pemprov DKI, Alhamdulillah,” ucap dia.

    Sementara itu, pada pukul 21.00 WIB akan ada sambutan dari sejumlah tokoh organisasi masyarakat (Ormas) dan pemerintah yang diundang.

     

  • Anggota Polda Riau Ipda Angga Dilaporkan Hilang Terseret Banjir di Sumbar, Pencarian Terus Dilakukan

    Anggota Polda Riau Ipda Angga Dilaporkan Hilang Terseret Banjir di Sumbar, Pencarian Terus Dilakukan

    Liputan6.com, Jakarta – Satu anggota Ditreskrimum Polda Riau, Ipda Angga Mufajar, dilaporkan hilang akibat bencana banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat (Sumbar). Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, menyampaikan bahwa seluruh personel kepolisian telah dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan.

    “Proses pencarian melibatkan tim Ditreskrimum Polda Riau, personel Reskrim Polres Kampar dan Polres Padang Panjang, warga lokal sebagai penunjuk arah, serta relawan Mapala Sumbar yang memahami karakteristik aliran sungai di kawasan tersebut,” jelas Kombes Anom melalui keterangan pers diterima, Selasa (2/12/2025).

    Kombes Anom memastikan, proses pencarian dilakukan tak mengenal lelah. Semua personel dikerahkan untuk bekerja sejak pagi hingga larut malam, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi medan pascabencana.

    “Tim pencarian bekerja menyusuri Sungai Jembatan Kembar, lokasi ditemukannya kendaraan yang ditumpangi korban hingga ke enam anak sungai yang memiliki potensi menjadi jalur hanyutnya korban,” jelas Kombes Anom. 

    Kombes Anom merinci, pada Senin (1/12) malam, kegiatan penyisiran dilakukan hingga pukul 24.00 WIB dan dilanjutkan kembali hari ini dengan penambahan personel dari Polres Kampar. 

    “Pencarian dilakukan dengan menyisir bantaran sungai, memeriksa cekungan, tumpukan material banjir, serta titik-titik yang dinilai memiliki potensi ditemukannya korban,” jelas dia. 

    Kombes Anom memastikan, seluruh anggota di lapangan bekerja dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan keselamatan personel, serta terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI, BPBD, relawan, dan unsur pemerintah daerah Sumatera Barat.

     

  • Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Jelang HUT ke-48, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Tata Kelola lewat Forum Risk Governance Resilience

    Liputan6.com, Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-48 pada 2025, BPJS Ketenagakerjaan menggelar forum diskusi internal bertajuk Risk & Leadership Governance Resilience. Acara yang berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025 ini menjadi wadah penguatan governance resilience di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

    Forum tersebut dihadiri jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta menghadirkan Prof. Wimboh Santoso, SE, M.Sc, Ph.D — Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2017–2022 — sebagai narasumber utama.

    Risiko Harus Dipahami oleh Seluruh Pimpinan 

    Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, menekankan pentingnya peran seluruh pimpinan dalam memahami dan mengelola risiko.

    “Risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unit kerja tetapi harus dipahami oleh seluruh pimpinan. Pengambilan keputusan berbasis risiko (Risk-Based Decision Making) penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan kepercayaan publik. Pemimpin harus mampu melihat risiko bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai bagian dari strategi organisasi dengan tetap mengedepankan pola kepemimpinan berbasis etika,” tegas Asep.

    Forum ini juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat tiga nilai utama yang menjadi fondasi penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu integritas, kepatuhan, dan akuntabilitas.

    Dana Kelolaan Meningkat, Risiko Harus Diantisipasi 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Hingga 31 Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah mengelola sebanyak 43,54 juta tenaga kerja aktif, dengan nilai dana investasi peserta mencapai Rp893,30 triliun. Dalam periode yang sama, lembaga ini telah melakukan pembayaran manfaat klaim sebesar Rp56,63 triliun dari 4.043.441 kasus.

    Dengan skala pengelolaan yang terus meningkat, BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan kompleks di tengah perubahan ekonomi global, dinamika regulasi, transformasi digital, hingga tuntutan layanan yang makin tinggi. Penguatan tata kelola dan sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan mutlak agar lembaga ini tetap tangguh dan adaptif.

    Pengalaman Prof. Wimboh Jadi Bekal Kepemimpinan Proaktif 

    Materi yang disampaikan Prof. Wimboh dalam forum ini mengangkat tema “External Environment Transmission to Financial Institution Risks, Risk Governance dan Risk Management in Financial Institution”. Diharapkan, wawasan dari pengalaman beliau mampu membentuk mindset risiko yang proaktif di seluruh lini kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

    Tak hanya menyamakan persepsi, forum ini juga menjadi momentum memperkuat kapasitas para pimpinan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

    Sinergi jadi Kunci Jaminan Sosial yang Berkelanjutan 

    Perbesar

    (Foto:Dok.BPJS Ketenagakerjaan)… Selengkapnya

    Menutup rangkaian kegiatan, Asep menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah nyata kolaborasi dan dukungan seluruh pihak. Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.

    Dengan semangat penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang terus digelorakan, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan posisinya sebagai lembaga jaminan sosial yang adaptif, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan zaman.

  • Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Disahkan di Paripurna

    Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat RUU Penyesuaian Pidana Disahkan di Paripurna

    Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, RUU Penyesuaian Pidana bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan langkah reorientasi filosofis terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

    “Hukum pidana tidak boleh lagi menjadi alat negara untuk memenjarakan rakyat miskin akibat kemiskinan struktural. Penghapusan kurungan jangka pendek, konversi menjadi denda berbasis kategori, serta peniadaan pidana minimum untuk pelanggaran ringan merupakan bentuk emansipasi kelas bawah dari warisan kolonial yang represif,” kata dia dalam keterangannya.

    Melalui RUU ini, negara dapat mengalihkan sumber daya dari mekanisme represif menuju pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.

    “Wujud negara kesejahteraan adalah memiskinkan penjara dan memperkaya kemanusiaan,” ungkap Henry.

    Dia juga menyoroti pentingnya penguatan restorative justice serta keberadaan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun, sebagai ekspresi solidaritas sosial bangsa Indonesia.

    Henry optimis reformasi hukum merupakan titik balik sejarah, pergeseran dari sistem pidana kolonial yang menindas menuju sistem hukum yang membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan.

    “Memberikan kesempatan kedua agar seseorang tetap dapat produktif dan bermanfaat bagi masyarakat adalah inti dari keadilan yang berperikemanusiaan,” kata dia.

  • Dugaan Pelanggaran UU ITE Ditemukan Nex Parabola di Wilayah Proyek BP Tangguh

    Dugaan Pelanggaran UU ITE Ditemukan Nex Parabola di Wilayah Proyek BP Tangguh

    Tindakan pemindahan konten siaran secara tanpa hak atau melawan hukum sangat merugikan iklim bisnis penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

    Selain merugikan hak siar resmi, tindakan ini dapat mengancam keberlangsungan usaha penyiaran berlangganan dan mengganggu ekosistem industri penyiaran yang sehat.

    Contoh kasus yang pernah ditindak oleh Nex Parabola mengenai illegal access terjadi di Sukabumi, di mana penyelenggara penyiaran berlangganan lokal divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan.

    Selain itu dalam kasus lain di provinsi Riau, pengadilan telah menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara untuk kasus serupa.

    Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa tindakan ilegal tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus mendapatkan perhatian serius oleh aparat penegak hukum, demi menjaga keadilan dan keberlanjutan bisnis penyiaran yang berintegritas.

  • Bareskrim Bentuk Timsus Telusuri Asal Usul Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatera

    Bareskrim Bentuk Timsus Telusuri Asal Usul Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatera

    Sebagai informasi, media sosial diwarnai video viral kayu gelondongan besar hanyut terseret banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan angkat bicara.

    Rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir.

    Sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang terdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir.

    Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho memberikan penjelasan mengenai asal muasal kayu tersebut.

    Dugaan sementara, kayu-kayu itu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir. Pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat kejadian banjir masih terjadi sampai saat ini.

    Dia menyebut kayu itu kemungkinan besar berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berada di areal penggunaan lain (APL).

  • Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Jaga Tanah dan Air dari Ancaman Aneksasi

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa program transmigrasi kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional.

    Ia menjelaskan bahwa selain berfungsi untuk pemerataan penduduk, program transmigrasi juga berperan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperkuat kedaulatan wilayah Indonesia. Salah satunya di kawasan Barelang, Batam, yang pada 2025 telah ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi.

    “Jadi kawasan Barelang, Batam, Rempang, Galang adalah kawasan yang paling adil di tanah-tanahnya milik Pak Menteri pada tahun 2025 ini, menjadi kawasan Transmigrasi,” ujarnya di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Senin (1/1/2025).

    Viva menjelaskan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto menempatkan transmigrasi sebagai instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan perpindahan penduduk ke daerah-daerah lambat tumbuh, kawasan sepi, hingga wilayah tanpa sinyal dan listrik, transmigrasi disebut berfungsi mengamankan tanah dan air dari ancaman aneksasi pihak luar.

    “Karena menurut amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru, untuk menjaga NKRI dengan perpindahnya penduduk ke wilayah yang lambat, wilayah yang sepi, tidak ada sinyal, tidak ada listrik,” paparnya.

    “Untuk menjaga tanah, menjaga air agar tidak ada aneksasi, tidak ada penetrasi dari luar,” sambungnya.

    Ia menambahkan bahwa perpindahan penduduk juga memperkuat nilai kebangsaan melalui proses asimilasi antara warga transmigran dan masyarakat lokal.

    50 Usulan Lokasi Transmigrasi Baru

    Viva mengungkapkan adanya 50 usulan lokasi transmigrasi baru yang diajukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Ia menilai antusiasme daerah menunjukkan bahwa program transmigrasi masih dibutuhkan untuk membuka akses dan menumbuhkan pusat ekonomi baru.

    Menurutnya, banyak wilayah terpencil yang membutuhkan konektivitas agar masyarakatnya dapat berkembang. Ia mencontohkan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah yang biaya perjalanan antarwilayahnya lebih mahal dibanding rute menuju Jakarta.

    “Tujuannya adalah untuk membuka akses, membuka jalan, agar tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di daerah. Seperti di daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, biayanya lebih mahal dibanding saya ke Jakarta,” katanya.

     

     

  • Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko PM Muhaimim Iskandar (Cak Imin) yang mengajak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tobat nasuha terkait bencana alam di Sumatera.

    Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka.

    “Tobat Nasuha” dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Anggota DPR itu mengaku cukup lama mengawal sektor kehutanan. Menurutnya, sesama menteri Kabinet Merah Putih lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menangani dampak bencana.

    “Sebagai seorang Menko, Cak Imin memahami tentang kerusakan hutan bukan terjadi sebulan 2 bulan. Bahkan bukan setahun 2 tahun yang lalu, tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15 -20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya,” sambung Anggota Komisi IV DPR ini.

    “Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka,” ujar Firman.

    Oleh karena itu, Firman menyarankan agar para menteri lebih konsentrasi membantu Presiden Prabowo menyelesaikan masalah korban bencana daripada saling menyalahkan. Dia berharap agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka.

  • Terungkap, Dewi Astutik Satu Jaringan dengan Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Terungkap, Dewi Astutik Satu Jaringan dengan Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Pelaku, ditangkap oleh petugas di wilayah Sihanoukville bagian barat negara Kamboja saat hendak masuk ke dalam salah satu lobi hotel.

    Selama penangkapan berlangsung, dilakukan sangat cepat hingga tanpa ada perlawanan dari pelaku itu sendiri.

    “Saat itu target berhasil diamankan ketika sedang bersama dengan seorang laki-laki,” ucapnya.

    Dia menyampaikan, setelah diamankan Dewi langsung dipindahkan ke wilayah Phnom Penh untuk proses introgasi sebagai verifikasi identitas guna dilakukan pemulangan ke negara Indonesia.

    “Dewi Astutik selanjutnya akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap alur pendanaan, logistik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan internasional yang beroperasi ke sejumlah negara,” ungkapnya.