Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Menaker Yassierli Ingatkan Penerapan K3, Tingkatkan Perlindungan hingga Kinerja Pekerja

    Menaker Yassierli Ingatkan Penerapan K3, Tingkatkan Perlindungan hingga Kinerja Pekerja

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa penerapan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. 

    Menurutnya, K3 bukan sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, sekaligus mendukung kelangsungan operasional perusahaan.

    “Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya menghadirkan layanan K3 yang lebih dekat dengan kebutuhan publik serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujar Yassierli, melansir Antara, Jumat (9/1/2026).

    Implementasi K3 yang kuat diyakini mampu menjadi fondasi terciptanya budaya kerja yang manusiawi, efisien, dan berkelanjutan. 

    Pekerja yang memperoleh perlindungan optimal dari risiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih maksimal, sementara perusahaan mendapatkan kepastian bahwa proses produksi berjalan lancar tanpa terganggu insiden kerja.

    Salah satu langkah strategis Kemnaker dalam memperkuat K3 adalah mengaktivasi Balai K3 di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya, Jawa Timur. 

    Aktivasi ini dilakukan untuk memperjelas pengelolaan aset sekaligus memperkuat layanan K3 bagi pekerja dan perusahaan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Seluruh aspek administrasi telah kita selesaikan. Terhitung hari ini Balai K3 Surabaya resmi kita aktivasi,” terang Yassierli.

    Dalam memperingati Hari Disabilitas Internasional, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan dan inklusivitas dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil, memberdayakan, dan mendukung penyandang disabilitas.

  • JPO Sarinah Kembali Dibangun, Pramono Pastikan Pelican Crossing buat Pejalan Kaki Tak Ditutup

    JPO Sarinah Kembali Dibangun, Pramono Pastikan Pelican Crossing buat Pejalan Kaki Tak Ditutup

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun kembali Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebut kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi kelompok disabilitas.

    “JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” kata Pramono di Puskesmas Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). 

    Pramono juga menanggapi soal pro dan kontra serta kritik dari koalisi pejalan kaki terkait dengan kenyamanan akses pejalan kaki yang sudah terbangun di kawasan tersebut.

  • Pria di Depok Tewas Ditusuk Gara-Gara Tak Bayar Utang Rp 300 Ribu

    Pria di Depok Tewas Ditusuk Gara-Gara Tak Bayar Utang Rp 300 Ribu

    Liputan6.com, Jakarta – Kurang dari 24 jam Polres Metro Depok bersama Polsek Cimanggis, berhasil menangkap tersangka berinisial S yang menusuk korban Dedi Setiawan hingga tewas. Diketahui sebelumnya, korban tewas usai ditusuk di rumahnya di kawasan Cilangkap, Tapos, Depok, Kamis (8/1/2026) malam.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, Sat Reskrim Polres Metro Depok berkolaborasi dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis, telah bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan tersangka S. Tersangka sempat melarikan diri namun keberadaannya berhasil dideteksi sehingga berhasil ditangkap.

    “Motif dari tersangka S untuk melakukan penganiayaan berat ataupun pembunuhan ini karena kesal utangnya tidak dikembalikan,” ujar Made di Polsek Cimanggis, Jumat (9/1/2026).

    Made menjelaskan, sebelum melakukan penusukan tersangka sempat menagih hutang berulang kali kepada korban namun tidak diindahkan korban. Adapun utang korban kepada tersangka sebesar Rp 300 ribu.

    “Hutangnya sebesar Rp 300 ribu dan sudah dua kali berhutang,” jelas Made.

    Lantaran tersangka saat menagih kepada korban kerap tidak dibayarkan, tersangka datang bersama temannya ke rumah korban. Diliputi amarah, tersangka langsung mencari keberadaan korban dan bertemu di rumah korban.

    “Setibanya tersangka S ini di TKP, langsung mendatangi korban dan menusuk bagian punggung korban sampai tembus ke bagian organ vitalnya yaitu jantung,” terang Made.

    Mendapatkan tusukan pada organ vital, korban langsung tersungkur dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Berbekal keterangan sejumlah saksi dan petunjuk, akhirnya Polres Metro Depok dan Polsek Cimanggis berhasil menangkap tersangka.

    “Tersangka kami tangkap saat berada di rumah sakit masih di kawasan Depok,” ucap Made.

     

  • Meninggal Dunia jadi 1.182 Jiwa

    Meninggal Dunia jadi 1.182 Jiwa

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui angka korban meninggal dunia dampak banjir dan longsor di Aceh-Sumatra beberapa waktu lalu. Data per 9 Januari 2026, korban meninggal dunia 1.182 jiwa.

    “Data terkait dengan korban jiwa meninggal dunia hilang dan mengungsi dalam dua hari ini, ada penambahan korban jiwa meninggal dunia dari Aceh Utara 1 jiwa, Langkat 2 jiwa dan Tapanuli Tengah 1 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi pers secara daring, Jumat (9/1).

    “Sehingga ini menambah jumlah total korban jiwa meninggal dunia menjadi 1.182 jiwa, sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban Innalillahi wa Innaillaihi Rojiun,” sambungnya.

    Sementara untuk data korban hilang terus dilakukan validasi dan disesuaikan. Hingga hari ini tercatat 145 jiwa.

    “Korban mengungsi saudara kita yang masih mengungsi itu 238.627 jiwa,” ujarnya.

    Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban bencana di Aceh Tamiang, terus dikebut. Nantinya huntara akan dihuni oleh 80 kepala keluarga dengan fasilitas air bersih dan juga listrik yang memadai.

  • Peringatan Pansus Bukan Tanpa Dasar

    Peringatan Pansus Bukan Tanpa Dasar

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPP PKB, Luluk Nurhamidah, angkat bicara soal penetapan Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji 2024. Ia menyebut, peringatan Pansus Haji DPR dalam kasus ini bukan tanpa dasar.

    Lulu menyatakan, Pansus Haji DPR menemukan lemahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kuota, khususnya pada kebijakan kuota tambahan.

    “Saya menilai penetapan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan kuota haji menegaskan bahwa peringatan Pansus selama ini bukan tanpa dasar,” kata luluk yang juga Mantan Anggota Pansus Haji DPR RI itu, kepada wartawan saat dikonformasi, Jumat (9/1/2026).

    PKB menegaskan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, negara hadir memenuhi rasa keadilan jutaan jemaah.

    “Saya mendukung penuh proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun penetapan tersangka ini terasa lama dan lambat,” kata dia.

     

  • Yaqut Tersangka Korupsi Haji, Gus Yahya: Saya Sama Sekali Tidak Ikut Campur

    Yaqut Tersangka Korupsi Haji, Gus Yahya: Saya Sama Sekali Tidak Ikut Campur

    Yaqut Tersangka Korupsi Haji, Gus Yahya: Saya Sama Sekali Tidak Ikut Campur

  • Pemkot Mataram Terapkan Pengelolaan Sampah Mandiri di SPPG MBG

    Pemkot Mataram Terapkan Pengelolaan Sampah Mandiri di SPPG MBG

    Untuk sampah sisa makanan dan sayuran, SPPG MBG didorong bekerja sama dengan peternak unggas, babi, maggot, dan pihak lain agar sampah organik dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi beban petugas. 

    Sementara itu, sampah anorganik dapat dikelola melalui bank sampah atau dijual kepada pengepul maupun pihak ketiga dalam bentuk kerja sama.

    “Jadi sisa sampah dari masing-masing SPPG sekitar 20–30 persen merupakan residu yang tidak bisa diolah, akan kami tangani,” terang Salikin.

    DLH Kota Mataram juga menegaskan pengelolaan sampah mandiri tidak hanya berlaku bagi SPPG MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan katering.

    Apabila tidak menjalankan pemilahan sampah meski telah diberikan edukasi dan peringatan, DLH akan menjatuhkan sanksi.

    “Sampah yang tidak dipilah oleh SPPG MBG dan pelaku usaha horeka, tidak akan kami angkut,” katanya.

    “Kebijakan tersebut diterapkan untuk menegaskan kewajiban pemilahan sampah dari sumber oleh SPPG MBG,” tutup Salikin.

  • Tak Ada Alasan Tidak Ditangani

    Tak Ada Alasan Tidak Ditangani

    Sebelumnya, lonjakan sampah saat musim buah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim) telah direspons cepat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

    Untuk mengatasi kondisi itu, Sudin LH Jaktim menargetkan penanganan perbantuan dapat dituntaskan dalam lima hari ke depan.

    “Armada pengangkut sampah diprioritaskan melakukan dua rit pengangkutan per hari menuju TPST Bantargebang agar penumpukan sampah dapat segera terurai,” ujar Kepala Sudin LH Jakarta Timur Julius Monangta dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Menurut Monang, sapaan akrabnya, sebanyak 25 armada perbantuan dikerahkan untuk melakukan penanganan sampah secara intensif agar akumulasi sampah tidak mengganggu aktivitas pasar dan lingkungan sekitar.

    Dia juga menjelaskan penanganan sampah di Pasar Induk Kramat Jati sejatinya dilakukan setiap hari. Namun, pada periode tertentu, terutama saat musim buah diakui volume sampah meningkat signifikan dan melampaui kapasitas penanganan rutin.

    “Saat ini kemampuan penanganan sampah di kawasan tersebut sekitar 160 ton per hari. Sementara pada musim tertentu, timbulan sampah bisa mencapai hingga 220 ton per hari. Artinya, terjadi akumulasi atau ‘tabungan’ sampah sekitar 60 ton setiap harinya,” ucap Monang.

  • Kasus Kuota Haji, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 100 Miliar dari PIHK

    Kasus Kuota Haji, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 100 Miliar dari PIHK

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dana pengembalian dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam kasus korupsi kuota haji mencapai Rp 100 miliar.

    “Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar Rp 100 miliar, ini masih akan terus bertambah,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan Jumat (9/1/2026).W

    KPK juga mengimbau pihak-pihak lain yang terlibat agar mengembalikan uang dari hasil korupsi kuota haji. Pihak-pihak tersebut diminta agar kooperatif.

    “Oleh karena itu, KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, biro travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu silakan bisa segera mengembalikan,” ucap dia.

    Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YQC) atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 dan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka.

    “Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirmed, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama Saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua Saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” ucap Budi.

    Dia menerangkan bahwa penyidik menemukan keterlibatan aktif IAA dalam proses diskresi penentuan kuota haji, termasuk pendistribusian kuota serta dugaan aliran dana dari pihak PIHK dan biro travel haji.

    “Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini,” kata dia.

  • Perkokoh Sektor Industri sebagai Pilar Ekonomi Indonesia 2026

    Perkokoh Sektor Industri sebagai Pilar Ekonomi Indonesia 2026

    Tahun lalu, industri mencatat kinerja yang positif dan stabil. Perannya dalam menopang subsektor makanan dan minuman terlihat sangat jelas menjadi bagian dari subsektor makanan dan minuman yang merupakan kontributor utama industri pengoolahan nonmigas.

    Saat ini, 707 pabrik AMDK, dengan kapasitas terpasang sekitar 47 miliar liter per tahunnya. Tingkat utilitasi industri berada di atas 70 persen dan serapannya sekitar 46 ribu tenaga kerja langsung.

    Seperti yang dilanir, Daya saing industri diperkuat juga melalui penerapa standar mutu, 1.348 sertifikasi SNI yang aktif. Di saat yang sama, kontribusi ekspor menunjukkan pertumbuhannya, walaupun sementara jumlah pelaku industri mulai memasuki fase transformasi menuju Industri 4.0.

    Seluruh capaian menunjukkan bahwa industri tersebut tak hanya mengikuti arus pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam mendorong stabilitas industri manufaktur nasional.

    Dengan proyeksi ekonomi nasional yang tetap solid, kebijakan yang didukung pemerintah, dan penguatan kelembagaan di tingkat asosiasi, industri AMDK memiliki peluang besar untuk terus bertumbuh pada 2026.

    Wadah untuk asosiasi disarankan untuk diperkuat, demi memberikan ruang konsolidasi bagi pelaku usaha agar lebih siap menghadapi dinamika global, meningkatkan efisiensi, dan juga memperluar kontribusi pada perekonomian.

    Bila momentum dikelola dengan baik, industri air minum kemasan tidak hanya menjadi sektor bisnis yang hanya tangguh, tapi juga bagian terpenting dari ekosistem ekonomi nasional yang mendorong penataan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas masyarakat.

    Pertumbuhan yang stabil, konsumsi domestik yang kuat, dan juga arah kebijakan industri yang jelas merupakan fondasi bagi pengembangan sektor-sektor strategis, termasuk untuk air minum.

    dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, standar mutu, dan keberlanjutan sumber daya, 2026 ini akan menjadi tahun penguatan posisi industri air minum dalam kemasan yang menjadi bagian integral dari ekonomi Indonesia.