Category: Liputan6.com News

  • YouTuber Resbob Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Soal Dugaan Penghinaan Suku Sunda

    YouTuber Resbob Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Soal Dugaan Penghinaan Suku Sunda

    Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat agar tidak terpancing oleh unggahan YouTuber Resbob atau Adimas Firdaus yang diduga mengandung ujaran kebencian terhadap suku Sunda dan suporter Persib Bandung.

    Farhan menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung mendukung penuh proses penegakan hukum dan menyerahkan seluruh tahapan penyelidikan kepada aparat terkait.

    “Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Masyarakat tidak perlu mengambil tindakan sendiri,” kata Farhan di Bandung, Jumat 12 Desember 2025, seperti dilansir Antara.

    Ia mengimbau warga agar tidak membalas dengan komentar negatif ataupun tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana. Menurut dia, menjaga martabat justru harus dilakukan dengan kedewasaan.

    “Orang Sunda punya karakter sopan dan berbudaya. Jangan sampai kita ikut melakukan penghinaan. Tetap tenang, jangan terprovokasi,” ujarnya.

    Farhan juga berharap masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya maupun konten yang berpotensi memicu kebencian di ruang digital.

    “Biarkan aparat penegak hukum bekerja. Jangan ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas atau memicu kebencian,” katanya.

  • Update Korban Bencana Sumatera 14 Desember 2025: 1.016 Orang Meninggal, 212 Hilang dan 624…

    Update Korban Bencana Sumatera 14 Desember 2025: 1.016 Orang Meninggal, 212 Hilang dan 624…

    Update Korban Bencana Sumatera 14 Desember 2025: 1.016 Orang Meninggal, 212 Hilang dan 624…

  • Mata Elang Penganiaya Pengemudi Mobil di Depok Ditangkap, Kini Tertunduk Digiring Polisi

    Mata Elang Penganiaya Pengemudi Mobil di Depok Ditangkap, Kini Tertunduk Digiring Polisi

    Sebelumnya, Kasi Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi membenarkan adanya aksi perampasan yang diduga dilakukan kelompok matel. Kejadian penghadangan kendaraan korban sempat dilaporkan korban dan warga, Polres Metro Depok sudah mendatangi lokasi kejadian.

    “Iya, Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok langsung mendatangi lokasi kejadian, saat korban didatangi kelompok matel,” ujar Made, Minggu (14/12/2025). 

    Dia menjelaskan, sebelum kejadian korban mengendarai mobilnya bersama keluarga, melintas di wilayah Sukmajaya. Sesampainya di Jalan Keadilan Ujung, kendaraan korban di ikuti beberapa sepeda motor berboncengan.

    “Korban merasa curiga dan menduga yang mengikutinya merupakan matel,” ucap Made.

    Sesampainya korban di Jalan Keadilan Ujung atau depan Gema Insani, beberapa sepeda motor berusaha mendahului dan menghalangi laju mobil korban. Melihat gelagat Matel, korban enggan menghentikan dan tetap menjalankan mobil yang dikendarainya.

    “Salah satu matel memaksa untuk berhenti,” terang Made.

    Melihat arogansi matel, korban sempat sedikit membuka kaca mobilnya dan meminta berhenti di depan atau di lokasi yang ramai. Namun kelompok matel tidak mengindahkan permintaan korban dan melakukan tindakan arogansi.

    “Matel telah bertindak kasar, menendang mobil dan memukul korban,” kata Made. 

    Selain melakukan pemukulan, kelompok matel sempat mencabut kunci mobil yang dikendarai korban. Namun kunci mobil tidak berhasil direbut, namun hanya gantungan kunci berisikan STNK.

    “Iya, jadi gantungan kunci itu berisi STNK dan remote mobil dirusak,” kata Made.

    Made mengungkapkan, warga melihat aksi kelompok matel berusaha merebut mobil korban. Warga berusaha mendatangi lokasi keributan antara korban dengan kelompok matel yang sempat mengejar menggunakan sepeda motor.

    “Kedatangan warga membuat kelompok matel berjumlah 10 orang langsung pergi meninggalkan korban,” terang Made.

    Made menuturkan, Polres Metro Depok sedang menangani penganiayaan yang dilakukan kelompok matel. Polres Metro Depok akan melakukan penindakan terhadap kelompok matel yang meresahkan warga Depok.

    “Kejadian ini sudah kami tangani, anggota kepolisian sudah melakukan penyelidikan,” tutur Made.

  • Menbud Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid

    Menbud Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah baru: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut merupakan bagian dari program penulisan sejarah ulang Indonesia.

    Proyek penulisan ulang sejarah muncul pada Januari 2025 dan merupakan arahan langsung dari Fadli Zon. Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi, hingga menghasilkan karya sebanyak 7.958 halaman dalam 10 jilid.

    Fadli mengklaim, proyek ini bukan bagian dari kepentingan politik, tapi murni dirancang demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga tak mempermasalahkan gelombang adanya kritik di awal pembuatan buku.

    “Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar,” kata Fadli, Minggu (14/12/2025).

    Fadli memastikan, buku ini ditulis oleh para ahli yakni sejarawan dari perguruan tinggi maupun oleh para sejarawan tanpa campur tangan pemerintah.

    “Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli.

    “Sepuluh jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” sambungnya.

     

  • Menbud Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid

    Menbud Fadli Zon Resmi Luncurkan Buku Penulisan Ulang Sejarah RI, Terdiri dari 10 Jilid

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah baru: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Buku tersebut merupakan bagian dari program penulisan sejarah ulang Indonesia.

    Proyek penulisan ulang sejarah muncul pada Januari 2025 dan merupakan arahan langsung dari Fadli Zon. Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi, hingga menghasilkan karya sebanyak 7.958 halaman dalam 10 jilid.

    Fadli mengklaim, proyek ini bukan bagian dari kepentingan politik, tapi murni dirancang demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga tak mempermasalahkan gelombang adanya kritik di awal pembuatan buku.

    “Saya kira jika terjadi perbedaan pendapat, itu satu hal yang sangat biasa dan saya kira harus kita apresiasi sebagai bagian dari demokrasi kita. Tinggal bagaimana kita lihat, dan harus dibaca dulu baru kita berkomentar,” kata Fadli, Minggu (14/12/2025).

    Fadli memastikan, buku ini ditulis oleh para ahli yakni sejarawan dari perguruan tinggi maupun oleh para sejarawan tanpa campur tangan pemerintah.

    “Jadi memang ini ditulis oleh para ahlinya, yaitu sejarawan Indonesia yang tadi telah disebutkan, 123 penulis dari 34 perguruan tinggi se-Indonesia,” kata Fadli.

    “Sepuluh jilid yang telah dihasilkan oleh para penulis, para sejarawan kita, tentu tidaklah sempurna. Kenapa saya katakan tidak sempurna? Karena pasti tidak akan mencakup secara keseluruhan,” sambungnya.

     

  • Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai

    Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengecek langsung kondisi Bentang Seblat, Bengkulu.

    Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung, Himawan Sasongko, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan satu-satunya menteri yang turun langsung ke Bentang Seblat.

    “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak menteri kehutanan republik indonesia, bapak raja juli antoni yang sudah berkenan berkunjung ke PLG Seblat. Beliau adalah menteri kehutanan yang pertama kali mengunjungi PLG Seblat,” ujar Himawan seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (14/12/2025).

    Himawan menjelaskan, dalam kunjungannya, Menhut Raja Juli memeriksa langsung Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat 11 Desember 2025, di mana, PLG Seblat merupakan salah satu kantong Gajah Sumatera di Bengkulu.

    Selain itu, dia juga mendengarkan secara langsung masukan yang diberikan oleh 14 orang mahout dan 4 dokter hewan di Seblat.

    “Kehadiran seorang menteri di kawasan konservasi tersebut merupakan sejarah baru bagi pengelolaan habitat gajah di Bengkulu. Kunjungan Menhut memberikan energi baru bagi para petugas BKSDA dalam merawat gajah jinak yang berada di PLG Seblat,” ungkap Himawan.

    Himawan memastikan, dulungan Menhut Raja menjadi bekal bagi dirinya dan tim agar bekerja lebih bagus lagi, merawat dan memelihara gajah jinak di PLG Seblat.

    “Semoga (gajah) tetap bisa lestari dan menjadi satu kesatuan dengan Landscape Seblat yang ada di sebelah utara PLG Seblat,” harap Himawan.

     

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi bahkan diganti oleh Presiden Prabowo setelah gelombang desakan mundur mencuat akibat banjir dan longsor besar di Sumatra yang dinilai berkaitan dengan kerusakan hutan. Ia menganggap kritik publik sebagai aspirasi yang patut diterima, n…

  • Skor Nasional Turun, Hak Sipil dan Politik jadi Sorotan Utama

    Skor Nasional Turun, Hak Sipil dan Politik jadi Sorotan Utama

    Indikator Hak Atas Pendidikan

    Pada variabel hak Ekosob, indikator hak atas pendidikan menyumbang skor paling tinggi terhadap capaian variabel ini, yaitu sebesar 4,3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pembebasan pemungutan biaya pendidikan SD – SMP menjadi satu bentuk progresi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan memperluas aksesibilitas serta akomodasi terhadap pendidikan yang inklusif.

    Kebijakan kenaikan tunjangan guru melalui Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2025 merupakan itikad baik pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran.

    Dalam hal pendidikan tingkat ketiga, program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga menjadi ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan SDM Indonesia.

    Indikator Hak Atas Kesehatan

    Pada sektor indikator hak atas kesehatan mencatatkan skor 3,6. Hal ini menjadi refleksi masih perlunya upaya perbaikan yang menyeluruh dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih sebagai wujud pemenuhan hak atas kesehatan melalui lingkungan hidup yang layak semakin terabaikan.

    Sebagai negara dengan peringkat 2 dalam hal tingkat deforestasi terparah di dunia, Indonesia telah kehilangan 22,28% luas hutan akibat deforestasi. Bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera menjadi potret kepatuhan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

    Indikator Hak Atas Pekerjaan

    Pada sektor indikator hak atas pekerjaan, dalam Indeks HAM 2025 sebesar 3,4 menandakan bahwa sekalipun negara telah mengonsolidasikan upaya-upaya sebagai bentuk agregat pemenuhan hak atas ekonomi, namun fakta di lapangan menunjukkan masih besarnya PR negara dalam menghadirkan kesejahteraan melalui pemenuhan hak atas pekerjaan.

    Sebanyak 1,27 juta pekerja anak, 462.241 kecelakaan kerja, perdagangan orang, hingga kekerasan pada pekerja-pekerja informal, merupakan tantangan besar bagi negara dalam memastikan tidak hanya pemenuhan atas pekerjaan, namun perlindungan hak-hak pekerja secara holistik.

    Indikator Hak Atas Tanah

    Pada sektor indikator hak atas tanah, di tahun 2025 bertahan sebagai capaian terburuk negara dalam pemenuhan hak Ekosob, dimana tahun ini pemerintah hanya membukukan skor sebesar 1,6.

    Alih-alih melakukan koreksi atas kebijakan kepemimpinan yang lalu, Presiden Prabowo meneruskan pembangunan PSN yang berdampak terhadap pelanggengan konflik agraria dan perampasan wilayah adat. Pendekatan militeristik yang digalakkan oleh negara telah menunjukkan bahwa negara tidak menjawab persoalan tanah secara tepat dan justru memantik konflik berkepanjangan.

    Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI pada Oktober 2025 mesti menjadi langkah serius untuk mengakselerasi penyelesaian sengketa agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

  • Penyidik KPK Diminta Periksa Semua Anggota Komisi XI 2019-2024, Ini Alasannya

    Penyidik KPK Diminta Periksa Semua Anggota Komisi XI 2019-2024, Ini Alasannya

     Merespons pernyataan Tanak, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan akan memeriksa jadwal pemanggilan terhadap seluruh anggota Komisi XI DPR periode 2019–2024.

    “Nanti kami cek kalau untuk penjadwalan pemeriksaan saksi apakah masih ada lagi atau selesai,” imbuh Budi.

    Budi menyatakan, saat ini proses pemberkasan tersangka Satori dan Heri Gunawan terus berjalan. Dia memberi sinyal, kedua tersangka itu bakal dijebloskan ke jeruji besi dalam waktu dekat.

    “Secepatnya penyidik akan melakukan penahanan, berkas-berkas on progres sedang dilengkapi tentu juga agar proses penyidikan atau penanganan perkara ini juga bisa tuntas serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait,” jelas Budi.

    Budi menambahkan, penyidik juga mendalami segala aspek terkait dugaan rasuah pemberian CSR BI dan OJK. Salah satunya terkait penyaluran dana bantuan sosial yang diterima Anggota Komisi XI. Salah satu yang didalami apakah disalurkan sesuai peruntukannya atau tidak.

    “Penyidik mendalami dan meminta keterangan sejumlah pihak yaitu para anggota DPR khususnya di Komisi XI untuk mendalami apakah program dari PS (Program Sosial) BI dan OJK ini dipergunakan sebagaimana mestinya atau ada dugaan penyimpangan seperti halnya dilakukan oleh saudara ST dan HG,” tambah Budi.

    Budi menegaskan, KPK tidak pernah menutup kemungkinan peluang adanya tersangka baru dan penerapan pasal suap.

    “Ini yang masih terus didalami termasuk dalam proses-proses BI-OJK ini sebagai mitra dari Komisi XI DPR RI. Nah, ini kaitannya (pemberian) seperti apa. Dari sana kita bisa melihat apakah kemudian juga ada fakta-fakta yang bisa menjadi bukti baru untuk kemungkinan pengembangan penyidikan,” Budi menandasi.

  • Libur Nataru, Imigrasi Tangerang Tingkatkan Patroli Pengawasan Orang Asing

    Libur Nataru, Imigrasi Tangerang Tingkatkan Patroli Pengawasan Orang Asing

    Liputan6.com, Jakarta – Jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (libur Nataru), Kantor Imigrasi Tangerang meningkatkan intensitas patroli dan pengawasan keimigrasian, terutama di sejumlah tempat rekreasi atau titik keramaian.

    Kepala Kantor Imigrasi Tangerang Hasanin mengungkapkan, langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi untuk tetap menjaga ketertiban, keamanan dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia.

    “Ada 10 personel peregu untuk patroli rutin ini, setiap patroli kami terjunkan lebih dari 1 regu. Menyasar tempat-tempat ramai, seperti industri, pusat keramaian, tempat hiburan, penginapan, serta area rawan pelanggaran keimigrasian,” ujar Hasanin, Minggu (14/12/2025).

    Menurutnya, periode libur Nataru menjadi momentum strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Tangerang.

    “Kami memperketat patroli dan pengawasan keimigrasian ini sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi lonjakan aktivitas masyarakat dan WNA selama libur Nataru. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Tangerang, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Hasanin.

    Lalu, lanjut dia, selain patroli lapangan, Imigrasi Tangerang juga mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi keimigrasian sebagai dasar pelaksanaan pengawasan.

     

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo memastikan layanan komunikasi dan internet berjalan dengan baik pada masa libur natal dan tahun baru. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan layanan terba…

  • Menteri LH Hanif Faisol Gandeng Pakar dari 4 Kampus Ternama Evaluasi Bencana Sumatera

    Menteri LH Hanif Faisol Gandeng Pakar dari 4 Kampus Ternama Evaluasi Bencana Sumatera

    Selain melakukan evaluasi dokumen, delapan perusahaan diperintahkan menjalani audit lingkungan karena sebagian besar beroperasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap terbatas dan sebagian masuk kawasan lindung.

    “Ini sangat penting, jadi dia hulunya dari Silangit turun sampai di Tapanuli Selatan, jadi di pantainya itu, sekarang sudah diproses sebagaimana saya sampaikan. Dua hal dilakukan, pertama, menghentikan kegiatan dan dilakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai,” terang Hanif.

    “Kemudian dari sisi kami, kita turunkan tim untuk melakukan kajian lingkungan terkait dengan tingkat kerusakan dan biaya pemulihan, dan apabila memang itu berat dan ada unsur pengadilan, kami akan lakukan langkah-langkah selanjutnya,” jelasnya. 

    Audit lingkungan dilakukan dengan menghentikan sementara kegiatan usaha sampai proses selesai. Pemeriksaan mencakup penilaian kerusakan dan perhitungan biaya pemulihan yang harus dipenuhi perusahaan. 

    Kerusakan berat atau adanya pelanggaran hukum akan ditindak tegas untuk menjaga kelestarian ekosistem Batang Toru.