Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Kasus Penipuan Modus Kirim Bukti Transfer Palsu di PIM 2 Berakhir Damai – Page 3

    Kasus Penipuan Modus Kirim Bukti Transfer Palsu di PIM 2 Berakhir Damai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap seorang wanita berinisial TNA (32) yang diduga menipu dengan modus transfer palsu di salah satu outlet pakaian di Pondok Indah Mall (PIM) 2, lantai 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadian itu terjadi pada Jumat, 11 April 2025.

    Namun, terduga pelaku tersebut tidak dilakukan penahanan. Hal ini karena adanya mediasi antara terduga pelaku dengan pemilik toko tersebut.

    “Dari pemilik toko baju melakukan mediasi saja, jadi tidak melaporkan. Dari situ duduk bareng, terjadi mediasi dan berakhir dengan damai, dengan surat perjanjian tentunya,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi kepada wartawan di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Meski sudah dilakukan mediasi, dirinya menegaskan, jika pihaknya akan mengenakan pidana terhadap wanita tersebut apabila mengulangi perbuatannya lagi.

    “Yang jelas kita sudah tindaklanjuti dengan mengamankan kemudian sudah memanggil pemilik. Namun demikian dari pemilik tidak menuntut. Ini delik aduan tentunya, jadi kalau ada yang menuntut baru kita tindaklanjuti,” tegasnya.

    “Oleh karena itu setelah mediasi, mufakat, dianggap selesai. Namun jika terjadi lagi, itu pasti kita lakukan pidana yang jelas,” pungkasnya.

     

  • Cuaca Hari Ini Jumat 18 April 2025: Hujan Guyur Jakarta Sore Nanti – Page 3

    Cuaca Hari Ini Jumat 18 April 2025: Hujan Guyur Jakarta Sore Nanti – Page 3

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di berbagai wilayah perairan Indonesia pada periode 16-19 April 2025. Bibit siklon tropis 96S di Laut Timor dan 97S di Laut Arafuru menjadi penyebab utama peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang.

    BMKG menyebut, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut–timur laut dengan kecepatan 4–20 knot, sementara di wilayah selatan bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4–25 knot.

    Kecepatan angin tertinggi tercatat di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Laut Arafuru. Demikian dilansir dari Antara.

    Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang sedang (1,25-2,5 meter) meliputi Samudra Hindia di barat Aceh, Mentawai, Nias, Bengkulu, Laut Arafuru bagian barat dan timur, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Papua, dan Maluku, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Sumbawa, Laut Bali, Laut Flores, dan Selat Malaka bagian utara.

    Sementara itu, gelombang tinggi (2,5-4,0 meter) berpotensi terjadi di Samudra Hindia di selatan Lampung, NTB, NTT, Bali, DI Yogyakarta, Banten, serta wilayah selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    BMKG memberikan imbauan keselamatan pelayaran, khususnya bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal ferry.

    BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan operator pelayaran, untuk waspada dan memperhatikan informasi cuaca maritim terkini demi keselamatan di laut. Selalu pantau informasi dari BMKG untuk langkah antisipasi.

  • Menbud Fadli Zon Ungkap Bukti Baru Masuknya Islam Abad ke-7: Indonesia Jadi Titik Awal Peradaban Islam di Asia Tenggara – Page 3

    Menbud Fadli Zon Ungkap Bukti Baru Masuknya Islam Abad ke-7: Indonesia Jadi Titik Awal Peradaban Islam di Asia Tenggara – Page 3

    Dalam kesempatan yang sama, Fadli juga meluncurkan katalog dokumentasi terbaru mengenai naskah batu nisan Islam kuno di Aceh, mencakup 957 epigraf dari 380 situs makam. “Ini adalah langkah penting dalam pelestarian warisan budaya Islam, sekaligus membuka ruang riset lebih luas bagi para akademisi dan arkeolog,” ungkapnya.

    Katalog ini diharapkan menjadi sumber rujukan penting untuk mendalami sejarah Islam di wilayah barat Nusantara, terutama dalam memahami bagaimana Islam berkembang secara damai dan mengakar dalam tradisi masyarakat lokal.

    Sebagai bagian dari komitmen kebudayaan nasional, Fadli juga mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Forum Kultural Dunia 2025 di Bali pada bulan September mendatang. “Forum ini akan menghadirkan pemimpin budaya dunia, akademisi, seniman, dan pengambil kebijakan untuk mendiskusikan masa depan diplomasi kebudayaan global,” katanya.

    Forum tersebut akan mengusung tema “Kultur untuk Masa Depan” mengangkat isu seperti kesehatan budaya, pelestarian warisan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan global. Fadli berharap forum ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai epicentrum budaya dan peradaban di dunia.

    Pameran Misykat menjadi tonggak penting dalam membangun kesadaran publik mengenai akar sejarah Islam di Indonesia. Lebih dari sekadar narasi masa lalu, pameran ini menampilkan wajah Islam yang penuh toleransi, dialog, dan harmoni budaya—sebuah wajah yang kini sangat relevan dalam konteks global.

    “Semoga pameran ini menjadi langkah besar untuk menegaskan peran Indonesia di panggung dunia sebagai pusat peradaban Islam yang damai, berilmu, dan berbudaya,” tutup Fadli. Dalam acara ini tampak hadir Wakil Menteri Kebudayaam Giring Ganesha dan anggota DPR Denny “Cagur”.

     

  • DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    DPR Dorong Kejagung Bongkar Menyeluruh Kasus Suap yang Jerat Hakim – Page 3

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Presiden Prabowo Subianto sangat prihatin akan banyaknya hakim terlibat kasus korupsi.

    “Itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo, bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari dan selalu menjadi celah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Menurut Muzani, Prabowo ingin ada penataan ulang sistem hukum tanah air agar tak ada celah korupsi bagi para penegak hukum, termasuk hakim.

    “Karena itu beliau ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap kesejahteraan negara,” kata dia.

    Ketua MPR RI itu mengatakan, Prabowo ingin pembangunan menyeluruh tanpa terhambat kasus penegak hukum yang KKN.

    “Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh Karena itu beliau juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama Bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat,” pungkasnya.

     

  • Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Golkar Minta Isu Matahari Kembar Dihentikan – Page 3

    Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan agar tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Peringatan ini disampaikannya menanggapi kunjungan para menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo.

    Beberapa menteri yang mendatangi Jokowi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang datang pada Selasa, (8/4/2025). Berselang satu hari, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan juga menemui Jokowi.

    Kemudian hari ini, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan (KPP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendatangi mantan politikus PDIP itu.

    “Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar,” kata Mardani, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

    Meski begitu, Mardani yakin, Prabowo tak akan tersinggung jika para menterinya bertemu dengan Jokowi.

    “Bagaimanapun presiden kita Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah menunjukkan determinasinya, kapasitasnya, komitmennya, dan saya pikir Pak Prabowo juga tidak tersinggung ketika ada menterinya yang ke Pak Jokowi,” ujar Mardani.

    Namun, dia kembali menegaskan, jangan sampai ada matahari kembar. Sebab, satu matahari saja dalam keadaan berat.

    “Yang jadi pesan saya cuma satu, jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu,” ucap Mardani.

  • Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Program 3 Juta Rumah, DPR: Ada Kewajiban Pengembang Bangun Rumah Sederhana – Page 3

    Salah satu langkah utama yang diambil adalah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang merupakan program pendanaan berbasis APBN dengan suku bunga rendah.

    FLPP ini disalurkan melalui Tapera dan perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah bisa membeli rumah dengan biaya yang terjangkau.

    “Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan,” jelas Menkeu.

    Tidak hanya FLPP, pemerintah juga memberikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana PMN ini kemudian disalurkan melalui perbankan untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.

    “Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Sri Mulyani.

    Program ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi MBR, dengan cara menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN.

    “Masyarakat berpendapatan rendah, itu memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung,” ujar Menkeu.

    Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan yang diharapkan akan meningkatkan kemampuan pembiayaan sektor perumahan.

    Surat berharga ini akan dialokasikan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi MBR. Dalam implementasinya, mekanisme FLPP akan dimodifikasi dan diperbesar volumenya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

  • KPU Siap Gelar PSU di 8 Daerah Sabtu Pekan Ini, Total Ada 8.763 TPS – Page 3

    KPU Siap Gelar PSU di 8 Daerah Sabtu Pekan Ini, Total Ada 8.763 TPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) menyatakan 8 daerah akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada) 2024.

    Ketua KPU Mochamad Afifuddin menyatakan persiapan sudah beres dan siap digelar pada hari Sabtu (19/4/2025).

    “Persiapan sudah untuk besok, hari Sabtu, 8 daerah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita tindaklanjuti akan menggelar PSU di seluruh TPS di daerah tersebut,” kata Afif saat jumpa pers di Media Center KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

    Afif menyebut 8 daerah tersebut adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

    Dia menjelaskan, 8 daerah tersebut menurut putusan MK harus digelar pelaksanaannya 60 hari sejak putusan dibacakan. Sebagai penyelenggara, Afif memastikan semua hal dibutuhkan sudah siap didistribusikan,

    “Semua distribusi insyaallah rata-rata dilaksanakan besok, (tapi) ada yang dimulai hari ini. Daerah-daerah yang jauh seperti Kutai itu ada yang dimulai hari ini, selebihnya banyak yang dilaksanakan besok distribusi ke TPS,” jelas eks komisioner Bawaslu RI ini.

    Afif pun meminta kepada seluruh jajarannya di 8 daerah tersebut untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat, utamanya daerah yang rawan bencana alam untuk diperhatikan khusus agar pemungutan suara ulang berjalan lancar.

    “Terutama berkaitan dengan beberapa daerah yang prediksi potensi ada bencana dan lain-lain, kami sarankan teman-teman untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan antisipasi situasi tersebut,” dia menandasi.

    Kantor KPUD Kabupaten Buru, Provinsi Maluku Utara mengalami kebakaran hebat. Akibat kebakaran ini dilaporkan sebagian besar ruangan serta dokumen di dalam kantor KPUD ludes terbakar.

  • Tergugat Tak Terima Surat Pemberitahuan, Panitera PN Jambi Beri Penjelasan – Page 3

    Tergugat Tak Terima Surat Pemberitahuan, Panitera PN Jambi Beri Penjelasan – Page 3

    Perdebatan seru terjadi saat petugas panitera, juru sita dan sejumlah petugas lainnya mengaku sudah mengirimkan surat panggilan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 lewat kurir PT Pos Indonesia. Penjelasan petugas itu tetap tak bisa diterima Budiharjo.

    “Kalau benar-benar ada surat panggilan pasti sampai karena jarak PN Jambi ke alamat saya, kurang dari 2 Km. Demikian juga ke Tergugat 2, jaraknya tak lebih 3 Km. Kami sama-sama di pusat Kota Jambi,” ucap Budiharjo.

    Dia mengaku heran karena pada sidang mediasi pada 5 Februari 2025, surat panggilan dari PN Jambi sampai ke alamatnya. “Jadi pertanyaan kenapa untuk 2 kali sidang pembacaan gugatan, surat panggilan tak sampai, masalahnya di mana. Lalu siapa yang bertanggung jawab,” cecar Budiharjo.

    Budiharjo menyentil jika ada kelalaian pasti surat akan sampai ke setidaknya salah satu Tergugat. “Ini dua-dua Tergugat sama-sama tak terima surat panggilan. Ini ada keganjilan,” imbuh Budiharjo.

    Perdebatan mereda saat Suwarjo, Humas PN Jambi datang. Suwarjo lalu memanggil panitera yang mengurusi perkara tersebut. Panitera menjelaskan surat panggilan tak sampai karena alamat tak ditemukan oleh petugas PT Pos.

    Humas PN Jambi lalu bertanya lebih lanjut apakah surat panggilan yang tak sampai sudah kembali ke PN Jambi. “Belum,” jawab Panitera.

    Suwarjo lalu menjelaskan sidang dengan agenda pembacaan gugatan akan kembali digelar di PN Jambi pada 23 April 2025 karena surat panggilan tak sampai ke alamat tergugat.

  • Lawatan ke Malaysia, Xi Jinping Tawarkan 3 Pilar Kerja Sama – Page 3

    Lawatan ke Malaysia, Xi Jinping Tawarkan 3 Pilar Kerja Sama – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden China Xi Jinping telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Rabu, 16 April 2025. Malaysia menjadi negara kedua yang dikunjungi Xi dalam lawatannya ke ASEAN.

    Diterima Liputan6.com, hasilnya ada tiga pilar kerja sama yang ditawarkan Xi dalam pertemuan dengan Anwar Ibrahim di Malaysia. Pertama, soal menjunjung tinggi kemandirian strategis dan menjalankan koordinasi strategis tingkat tinggi antara China-Malaysia.

    Menurut Xi, China dan Malaysia adalah negara yang mandiri dan menolak campur tangan eksternal. Kedua negara, katanya harus terus menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional masing-masing.

    Xi ingin agar ke depan, China dan Malaysia dapat saling mendukung secara teguh dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional. China-Malaysia juga diharapkan dapat memegang teguh nasib masa depan di tangan sendiri.

    Selain itu, lanjut Xi mekanisme dialog diplomatik dan pertahanan antara China-Malaysia juga akan dibentuk untuk memperdalam pertukaran dan kerja sama di bidang keamanan nasional, pertahanan, dan penegakan hukum.

    “Kedua, bersinergi untuk pembangunan dan menjadikan kerja sama berkualitas tinggi sebagai panutan,” kata Xi dikutip Kamis (17/4/2025).

    Xi menyebut bahwa China berkomitmen untuk memajukan modernisasi di segala bidang melalui pembangunan berkualitas tinggi, yang sangat sejalan dengan inisiatif ekonomi madani Malaysia.

    “Kedua pihak (China-Malaysia) harus bekerja sama untuk mengembangkan dan memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, kecerdasan buatan, dan sektor-sektor frontier lainnya,” jelas Xi.

    Selain itu, Xi memandang agar pengembangan terintegrasi rantai industri, rantai pasok, rantai nilai, rantai data, dan rantai talenta antara China dan Malaysia terus diperkuat. Hal ini, ujar Xi penting guna mendorong transformasi dan peningkatan kerja sama di bidang tradisional, serta mempromosikan investasi dua arah.

    Ketiga, kata Xi melanjutkan persahabatan lintas generasi, serta memperdalam pertukaran dan pembelajaran antarperadaban. China-Malaysia dinilai harus bersama-sama mendorong dialog antara Konfusianisme dan Islam.

     

  • Lonjakan Pendatang Capai 129 Persen, Jakarta Masih Jadi Magnet Bagi Perantau? – Page 3

    Lonjakan Pendatang Capai 129 Persen, Jakarta Masih Jadi Magnet Bagi Perantau? – Page 3

    Adapun terkait daya tarik Jakarta sebagai tujuan utama urbanisasi, Trubus menilai hal itu tidak terlepas dari statusnya yang masih menjadi ibu kota, sehingga peluang investasi sangat besar, dan mau tidak mau Jakarta tetap akan menjadi magnet bagi para pendatang.

    “Karena asumsinya Jakarta itu masih ibu kota sampai hari ini. Dan karena masih ibu kota, berarti infrastrukturnya masih cukup memadai di sini. Sehingga potensi akan terjadinya investasi besar-besaran dari luar kan sangat besar, Apalagi kemudian, yang kedua, kondisi keamanan di Jakarta kan relatif terjamin belakangan ini, ketertiban umumnya. Jadi di situ harapannya kemudian banyak investor yang masuk. Jadi ini berarti, Jakarta masih punya daya tarik,” jelas Trubus.

    Ia menilai, Jakarta selama ini sudah memberi pelatihan dan keterampilan bagi warga para pendatang. Namun masalahnya, pembiayaan pelatihan tersebut belum melibatkan pemerintah daerah asal.

    “Ini kan membebani Jakarta kalau terus-terusan. Jakarta sendiri yang menyelenggarakan tanpa ada bantuan dari daerah asal. Ini kan yang paling enak jadi daerah asal, Karena banyak orang ini dari Bogor ikut pelatihan di Jakarta. Orang dari Bekasi ikut di Jakarta. Harusnya pelatihan diselenggarakan oleh pemerintah daerah masing-masing atau bekerjasama dengan daerah asal,” pungkasnya.

    Sementara itu, Pakar Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, perlu ada klarifikasi apakah angka lonjakan pendatang benar-benar mencerminkan pendatang baru atau sekadar mereka yang ikut arus balik mudik.

    “Data itu harus kita cek lagi, data pendatang baru atau data dari arus balik? Nah, karena kan kita tidak melakukan pengecekan terkait asal tujuan. Jangan lupa mereka itu adalah orang yang balik dari mudik kemarin, itu kan pencatatan berdasarkan jumlah kedatangan jadi kan tidak mencerminkan pendatang baru atau tidak,” kata Yayat saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (17/4/2025).

    Yayat menekankan bahwa definisi pendatang secara administratif hanya bisa dibuktikan melalui laporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Artinya, mereka yang benar-benar pindah domisili wajib melakukan pelaporan identitas secara resmi.

    “Kalau jumlah pendatang itu berdasarkan sistem pelaporan di Dukcapil. Nah, kenapa itu dicatat? Karena mereka yang pindah dan semua punya identitas. Mengapa butuh surat keterangan pindah? Karena jadi alamat untuk kerja, Dia perlu KTP, dia perlu identitas yang jelas. Jadi pencatatan pendatang yang melakukannya adalah oleh Dukcapil,” jelas Yayat.

    Lebih lanjut, Yayat mengingatkan bahwa pendatang yang tidak melaporkan diri akan mengalami kesulitan administratif, terutama saat melamar pekerjaan atau mengakses layanan publik.

    “Pertanyaannya kan sederhana. KTP-nya mana? Nah, maka artinya di sini pencatatan penduduk itu menjadi penting. Jadi, kalau mereka yang tidak terdata, itu artinya mereka tidak diregister sebagai penduduk warga Jakarta,” ujarnya.