Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Jokowi Bertemu Tony Blair di Menteng, Bahas Apa? – Page 3

    Di sisi lain, nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga sempat digadang-masuk dalam jajaran Danantara, Rosan menuturkan, Sri Mulyani masuk ke Dewan Pengawas Danantara bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Muliaman Hadad, jajaran menteri koordinator hingga Mensesneg.

    Rosan Roeslani pun berjanji, masih ada sejumlah nama baru yang nantinya akan masuk ke dalam struktur pejabat dan pengurus BPI Danantara. “Nama-nama ini memberikan confidence, keyakinan, bahwa ini adalah nama-nama yang terbaik,” imbuhnya. 

    Ia menjamin tokoh yang masuk Danantara merupakan sosok profesional yang bebas dari aksi titip jabatan. Nama-namanya itu pun telah mendapat perizinan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. 

    “Dari nama-nama ini, saya tekankan, tidak ada satupun nama titipan. Termasuk dari bapak Presiden, tidak ada nama titipan dari beliau,” kata Rosan. 

    “Yang lebih hebat lagi, dari nama yang kami berikan kepada bapak Presiden berikut CV-nya, tidak ada satupun yang ditolak oleh beliau. Karena ini sudah melalui penyeleksian yang mendalam,” dia menambahkan.

     

  • Peringati Hari Bumi 2025, Telkom Mantapkan Komitmen Energi Terbarukan untuk Menuju Masa Depan Berkelanjutan – Page 3

    Peringati Hari Bumi 2025, Telkom Mantapkan Komitmen Energi Terbarukan untuk Menuju Masa Depan Berkelanjutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memantapkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui implementasi energi terbarukan. Tahun 2025 ini, peringatan Hari Bumi Internasional mengusung tema “Our Power, Our Planet”, yang mengajak seluruh masyarakat dunia untuk bersatu dalam mendorong peningkatan pemanfaatan energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030.

    Telkom melalui program ESG (Environmental, Social, and Governance) bertajuk GoZero% – Sustainability Action by Telkom Indonesia yang berfokus pada tiga pilar yaitu Save Our Planet, Empower Our People, dan Elevate Our Business, secara aktif mengambil langkah nyata dalam mengurangi jejak karbon dan mendorong keberlanjutan operasionalnya melalui transisi menuju energi bersih.

    Sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, Telkom memahami peran strategis sektor industri untuk mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim. Sejalan dengan hal tersebut, Telkom secara bertahap namun pasti mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam infrastruktur dan aktivitas operasionalnya.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan Hari Bumi menjadi momentum penting dan pengingat bagi kita semua akan tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan bumi.

    “Telkom berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi dengan terus mendorong implementasi energi terbarukan sebagai salah satu pilar utama strategi keberlanjutan perusahaan. Kami percaya bahwa transisi menuju energi bersih bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kami akan terus berupaya dalam memperluas inisiatif ini di masa yang akan datang,” ujar Ahmad Reza

    Telkom telah mencatat sejumlah pencapaian signifikan dalam pemanfaatan energi terbarukan, sebagaimana tercantum dalam Sustainability Report Telkom Tahun 2024 yang dirilis pada 21 April 2025, antara lain:

    1. Penggunaan Energi Terbarukan

    Telkom telah memasang panel surya di berbagai infrastruktur, meliputi Base Transceiver Station (BTS), Point of Presence (PoP), dan data center. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, tetapi juga menghasilkan penghematan biaya operasional jangka panjang. Hingga saat ini, konsumsi listrik dari energi terbarukan pada tahun 2021 – 2024 telah mencapai 126.448,20 Gigajoule (GJ) dan terus bertambah seiring dengan ekspansi infrastruktur hijau Perusahaan.

     

    2. Penggunaan Kendaraan Listrik (Electrical Vehicle)

    Sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari penggunaan kendaraan operasional, Telkom secara bertahap melakukan transisi pada armada kendaraannya dengan menggunakan 587 kendaraan listrik dan didukung 33 lokasi charging station. Langkah ini dimulai dari kendaraan operasional di lingkungan kantor pusat hingga yang digunakan oleh teknisi lapangan. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan EV juga memberikan efisiensi biaya bahan bakar dan perawatan.

    3. Kemitraan dengan Penyedia Energi Terbarukan

    Telkom menjalin kemitraan strategis dengan PLN terkait energi terbarukan untuk memastikan pasokan energi bersih yang andal dan berkelanjutan. Kemitraan ini mencakup pembelian Renewable Energy Certificate (REC) untuk 69 PoP (Point of Presence) Telkom di tahun 2025.

    4. Gerakan Efisiensi Energi

    Telkom melakukan berbagai program efisiensi energi yang diterapkan di seluruh unit operasional perusahaan, termasuk penggunaan lampu LED, pengaturan suhu ruangan yang optimal, dan kampanye hemat energi bagi seluruh karyawan melalui program Gerakan Peduli Efisiensi Energi (GePEE). Selama tahun 2024, Telkom mengalokasikan 57 Miliar untuk upaya efisiensi energi melalui pengadaan maupun peremajaan peralatan ramah lingkungan, seperti lampu LED, refrigeran, baterai, dan monitor yang lebih ramah lingkungan.

    5. Inisiatif Green Data Center

    Sebagai penyedia layanan data center terbesar di Indonesia, Telkom memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya. Berbagai inisiatif green data center yang dilakukan yaitu penggunaan sistem pendingin yang hemat energi, desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan alami, dan penggunaan solar panel untuk office. Langkah ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan dari operasional data center, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang semakin peduli terhadap isu keberlanjutan.

  • Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Pulau Karatung Sulut – Page 3

    Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Pulau Karatung Sulut – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Pulau Karatung Sulut, Selasa (12/4/2025), pukul 17:17:17 WIB.

    Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Pulau Karatung Sulut ini berada pada koordinat 4.34 LU-127.52 BT, dengan episenter gempa berada di laut 67 km tenggara Pulau Karatung Sulut.

    “Kedalaman gempa 107 km,” tulis BMKG.

     

  • Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Sukabumi, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami – Page 3

    Gempa Magnitudo 5,6 Guncang Sukabumi, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa bumi mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa (22/4/2025) sore pukul 17:14:00 WIB. Gempa tersebut berkekuatan magnitudo 5,6.

    Baadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berada di 174 km Tenggara Kabupaten Sukabumi atau berada pada koordinat 8,55 LS-106,71 BT.

    BMKG memastikan, gempa dengan kedalaman 10 km itu tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi terjadinya gempa susulan.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan dampak dari gempa Sukabumi tersebut.

     

  • Jokowi Temui Tim Kuasa Hukum di Menteng, Bahas Pelaporan Terkait Ijazah Palsu – Page 3

    Jokowi Temui Tim Kuasa Hukum di Menteng, Bahas Pelaporan Terkait Ijazah Palsu – Page 3

    Usai menemui perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang mempermasalahkan isu dugaan ijazah palsu  Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jokowi mengungkapkan alasan mau menerima mereka untuk bertemu di rumahnya. Menurutnya, kedatangan perwakilan TPUA untuk melakukan silaturahmi. Pertemuan itu berlangsung hampir setengah jam.

    “Alhamdulillah sudah saya terima di dalam rumah, karena apa pun beliau-beliau ini ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik,” ujar Jokowi di depan kediaman pribadinya pada Rabu (16/4/2025).

    Jokowi menjelaskan bahwa selain bersilaturahmi, pihak TPUA juga meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah asli lulusan UGM. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak berkewajiban menunjukkan dokumen tersebut kepada mereka.

    “Kemudian yang kedua, beliau-beliau itu meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki,” katanya.

     

  • Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Polri, Bank DKI Minta Publik Hormati Proses Hukum – Page 3

    Tunggu Hasil Forensik Digital Bareskrim Polri, Bank DKI Minta Publik Hormati Proses Hukum – Page 3

     

    Trunoyudo memastikan, penyidik akan transparan dan profesional dalam mengusut kasus gangguan sistem Bank DKI, dan setiap perkembangan penyelidikan akan disampaikan ke publik.

    “Setiap perkembangan penyelidikan akan kami sampaikan kepada publik sesuai prosedur dan tahapan penyidikan. Kami mohon masyarakat bersabar dan memberikan kepercayaan kepada Polri untuk menangani kasus ini dengan tuntas,” ungkapnya.

    Diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil keputusan tegas dengan memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono, buntut sistem layanan Bank DKI yang bermasalah berulang kali. Bahkan, dia menginstruksikan pembuatan laporan kasus ke Bareskrim Polri.

    Kabag Penum Divisi Humas Polri Brigjen Erdi A Chaniago sendiri membenarkan adanya laporan yang masuk perihal kasus Bank DKI. “Benar pada 1 April kami telah menerima laporan,” tutur Erdi saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Menurut Erdi, laporan tersebut dibuat oleh pihak Bank DKI. Penyidik Bareskrim Polri pun tengah mempelajari lebih lanjut aduan itu sebelum kemudian masuk tahap penyelidikan dan penyidikan.  “Dari pihak Bank DKI. Saat ini pelaporan tengah didalami dan dipelajari lebih lanjut,” katanya.

     

     

  • Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dituntut 9-12 Penjara – Page 3

    Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Dituntut 9-12 Penjara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya dituntut pidana penjara selama 9 hingga 12 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian “vonis bebas” kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada tahun 2024.

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Bagus Kusuma Wardhana mengungkapkan tiga hakim tersebut, yakni Erintuah Damanik dan Mangapul dituntut masing-masing 9 tahun penjara, serta Heru Hanindyo dituntut pidana selama 12 tahun penjara.

    “Kami menuntut agar ketiga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai hakim yang telah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap dan gratifikasi,” ujar JPU pada sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/4/2025), yang dikutip dari Antara.

    Menurut JPU, ketiga hakim itu melanggar Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama alternatif kedua dan dakwaan kumulatif kedua. 

    Selain pidana penjara, ketiga hakim juga dituntut agar dikenakan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    Dalam melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan untuk tuntutan ketiga terdakwa, yakni perbuatan ketiganya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Kemudian, perbuatan ketiganya dinilai telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi yudikatif, yaitu Mahkamah Agung (MA).

    Khusus Heru, terdapat hal memberatkan lainnya yang dipertimbangkan, yaitu Heru tidak bersikap kooperatif dan tidak mengakui perbuatannya. 

     

  • KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah Terkait Korupsi Proyek PUPR OKU – Page 3

    KPK Geledah Kantor Dinas Perkim Lampung Tengah Terkait Korupsi Proyek PUPR OKU – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggeledah kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) di wilayah Lampung Tengah pada, Selasa (21/4/2025) hari ini.

    Penggeledahan tersebut sehubungan dengan kasus korupsi proyek pada lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Kemering Ulu (OKU) Sulawesi Selatan.

    “Penyidik sedang melakukan tindakan Penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah terkait perkara dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Provinsi Sumatera Selatan, tahun anggaran (TA) 2024 sampai dengan 2025,” kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (21/4/2025).

    Tessa mengatakan, penggeledahan saat ini masih berlangsung, sehingga dia belum bisa menyampaikan barang bukti yang disita KPK dari kasus korupsi proyek tersebut.

    “Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai,” ujar dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu, 15 Maret 2025.

    “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2024-2025, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka,” jelas Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers, Minggu (16/3/2025).

     

  • Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Dedi Mulyadi Sebut Problem Akut Jawa Barat Adalah Pembiaran – Page 3

    Sebelumnya, tiga mobil polisi dirusak dan satu di antaranya dibakar massa usai menangkap ketua organisasi masyarakat (ormas) di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat (18/4/2025) lalu. Polisi memastikan, penangkapan ketua ormas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan.

    Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Bambang Prakoso menerangkan, penangkapan ketua ormas itu dilakukan berdasarkan laporan kepolisian terkait kasus dugaan penguasaan lahan tanpa hak. Ketua ormas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    “Iya, peristiwa induknya pengakuan atas sebidang tanah yang bukan haknya,” ujar Bambang, Minggu (20/4/2025).

    Tersangka menguasai sebuah lahan sebagai pemilik atas lahan tersebut. Saat dikonfirmasi dasar menguasai lahan tersebut, tersangka tidak dapat menunjukan bukti atas kepemilikannya.

    “Penguasaan lahan, dia mengaku miliknya, tapi ketika ditanya alas haknya apa, tidak dapat menunjukkan,” jelas Bambang.

    Di sisi lain, pemilik lahan yakni sebuah perusahaan properti dapat menunjukan alas haknya. Namun ketua ormas tetap bersikukuh mengakui lahan yang dikuasai adalah miliknya.

    “Kalau dibilang sengketa enggak bisa juga. Kalau sengketa kan masing-masing punya alas hak, sedangkan peristiwa kita ini yang satu punya alas hak, yang satu enggak punya tapi mengklaim,” jelas Bambang.

    Keributan perselisihan soal lahan terjadi pada 23 Desember 2024. Terdapat sebuah perusahaan properti yang ingin membangun aset yang dimilikinya. Namun lahan tersebut telah diklaim tersangka sebagai tanah miliknya.

    “Nah perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan sudah, somasi sudah,” kata Bambang.

    Tersangka di lahan tersebut membuat bangunan semi permanen dan membuang sampah menggunakan truk. Pada saat keributan di lahan tersebut terjadi, tersangka sempat menggunakan air softgun dan menembakkannya ke alat berat yang disewa perusahaan properti.

    “Sudah sempat ditodongkan, sudah sempat ditembakkan kepada ekskavator yang akan digunakan untuk proses pemasangan pagar dari proyek pembangunan,” ucap Bambang.

    Atas dasar dan laporan tersebut, Polres Metro Depok menangkap tersangka di Kampung Baru. Namun saat tersangka telah ditangkap dan dibawa menggunakan mobil, terjadi penyerangan massa ke petugas kepolisian lainnya yang juga menggunakan mobil.

    “Iya (banyak massa), pakai balok masuk ke dalam mobil, kaca mobil pecah semua,” ungkap Bambang.

  • Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Datangi TKP Pembakaran Mobil di Depok, Dedi Mulyadi Soroti Masalah Lahan hingga Status Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyempatkan diri blusukan ke lokasi perusakan kendaraan milik kepolisian di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Dedi ingin melihat langsung lokasi permasalahan lahan dan kondisi kehidupan masyarakat.

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku belum dapat memastikan status lahan di Kampung Baru, dikarenakan baru mendatangi lokasi tersebut. Meskipun begitu pada pekan depan, Dedi akan mendatangi kembali Kota Depok.

    “Kita akan membahas status tanah yang ada di Depok, status kependudukan warga Depok yang KTP-nya masih di luar Depok,” ujar Dedi di Polres Metro Depok, Selasa (22/4/2025).

    Dedi akan menekankan terkait simpul masyarakat dari berbagai komunitas suku di Kota Depok. Nantinya akan melebur dengan tradisi Kota Depok dan tidak mengedepankan ego terhadap tradisi asalnya.

    “Kemudian juga menjunjung tinggi semangat keharmonisan, penegakan hukum tidak boleh dilawan dengan anarkis,” terang Dedi.

    Dedi sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di Kampung Baru. Dedi mendapati masyarakat yang tinggal di sana memiliki profesi sebagai pedagang.

    “Misalnya tadi di pedagang juga lucu kan, misalnya dia jual LPG, tapi LPG nya dari Bekasi,” ucap Dedi.

    Berdasarkan pengetahuannya, lanjut Dedi, penjualan LPG 3 kilogram harus berdasarkan daerah tempat area penjualannya. Namun di Kampung Baru didapati LPG 3 kilogram dijual berasal dari luar wilayah Depok.

    “Tetapi tadi LPG nya adalah didapat dari manapun, bukan LPG yang untuk wilayah ada di sana. Ini kan problem-problem yang muncul akibat aspek kependudukannya tidak memadai,” tutur Dedi.