Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, DPR: Tak Ada Status Istimewa di Tingkat Kota, Adanya di Provinsi – Page 3

    Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, DPR: Tak Ada Status Istimewa di Tingkat Kota, Adanya di Provinsi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucapnya.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

     

  • Wali Kota Depok Janji Bereskan Permasalahan Kampung Baru – Page 3

    Wali Kota Depok Janji Bereskan Permasalahan Kampung Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kota Depok akan berusaha menyelesaikan permasalahan kependudukan di Kampung Baru, Cimanggis, Depok. Belum lama ini, Kampung Baru menjadi sorotan usai sejumlah oknum ormas melakukan perusakan dan pembakaran mobil anggota Polres Metro Depok.

    Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok pada pekan depan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu membahas terkait status kependudukan masyarakat yang tinggal di Kampung Baru, Cimanggis.

    “Insya Allah, dalam Selasa besok (29/4/2025) akan kembali berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, melalui Dirjen Adminduk terkait dengan kependudukannya,” ujar Supian kepada Liputan6.com, Jumat (25/4/2025).

    Supian menjelaskan, penanganan Kampung Baru tidak hanya terkait permasalahan kependudukan. Pemerintah Kota Depok berencana akan berkoordinasi dengan para pemilik aset di lokasi tersebut.

    “Dalam hal ini aset Setneg (sekretariat negara) itu ada 3,5 hektar, kemudian ada aset PP, properti, dan aset perorangan lainnya,” jelas Supian.

    Sejumlah aset milik negara, swasta, maupun perorangan berada di Kampung Baru. Namun di lokasi tersebut ditemukan sejumlah masyarakat tidak memiliki identitas khususnya Kota Depok.

    “Tetapi dihuni oleh masyarakat yang memang belum punya identitas, dalam arti tinggal di Depok, ini juga akan kita diskusikan,” ucap Supian.

    Pemerintah Kota Depok yang dipimpin Supian saat ini, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan di Kampung Baru. Pada penyelesaian tersebut, diperlukan sejumlah langkah yang harus dikonsultasikan terlebih dahulu.

    “Jangan sampai langkah yang kita ambil menyalahi ketentuan yang ada gitu ya,” terang Supian.

    Begitupun pada penanganan aset negara di Kampung Baru diperlukan koordinasi terlebih dahulu. Hal itu menghasilkan keputusan terbaik hasil koordinasi dengan seluruh instansi yang memiliki kewenangan terhadap permasalahan pertanahan dan permasalahan kependudukan.

    “Prinsipnya kita ingin warga Depok semuanya terdata, yang tinggal di Depok terdata, sehingga bisa memonitor kondisi masyarakat kita, termasuk di Kampung Baru,” ungkap Supian.

     

  • Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Dedi Mulyadi Akan Didik Anak Nakal di Depok Gunakan Pola Pendekatan Militer – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mendidik anak atau pelajar nakal dengan pola militer. Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi usai mengikuti rangkaian hari jadi ke-26 Kota Depok, di lapangan DOS Balai Kota Depok.

    Dedi Mulyadi mengatakan, masih ditemukan problem anak nakal yang tidak dapat ditangani orang tuanya. Bahkan, banyak orang tua yang mengaku tidak sanggup menangani kenakalan anak sehingga menjadi perhatian Dedi.

    “Misalnya gini, anak udah rajin minum eximer, itu kan susah. Sudah rajin minum ciu, susah, sudah pakai narkoba, susah. Itu orang tuanya bisa habis duitnya,” ujar Dedi, Jumat (25/4/2025) malam.

    Beberapa kali Dedi turut menangani anak yang kecanduan obat hingga depresi, bakar rumah, dan pengancaman terhadap orang tuanya. Akibat tindakan anak tersebut, orang tua tidak sanggup menangani tindakan anak tersebut.

    “Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer,” jelas Dedi.

    Dedi mencontohkan, Tiongkok telah menerapkan metode pola pendekatan militer terhadap kenakalan anak. Usai mendapatkan metode militer, anak tersebut memiliki harapan, energik untuk kehidupan masa depan.

    “Kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan ya,” terang Dedi.

    Dedi menekankan, metode pola pendekatan militer tidak serta merta anak diwajibkan militer. Orang tua yang tidak sanggup mendidik anak, akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan nantinya akan dilakukan metode tersebut.

    “Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh kita nggak akan (lakukan),” ucap Dedi.

     

  • KPK Sita 26 Kendaraan Terkait Korupsi Iklan BJB, Termasuk Motor Royal Enfield Ridwan Kamil – Page 3

    KPK Sita 26 Kendaraan Terkait Korupsi Iklan BJB, Termasuk Motor Royal Enfield Ridwan Kamil – Page 3

    Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB, penyidik KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec Bank BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

     

  • Cuaca Hari Ini Sabtu 26 April 2025: Langit Malam Jabodetabek Seluruhnya Akan Cerah – Page 3

    Cuaca Hari Ini Sabtu 26 April 2025: Langit Malam Jabodetabek Seluruhnya Akan Cerah – Page 3

    Gempa Magnitudo 5,6 mengguncag wilayah Kabupaten Sukabumi, Selasa (22/4/2025), pukul 17.14.00 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa Sukabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Episenter gempa terletak pada koordinat 8,60° LS ; 106,57° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 143 Km arah Selatan Kota Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, pada kedalaman 36 km.

    Direktur Gempa dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas penyesaran dasar laut.

    “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip),” katanya.

    Gempa berdampak dan dirasakan di daerah Tegalbuleud dengan skala intensitas III-IV MMI, daerah Nagrak dan Garut dengan skala intensitas III MMI, daerah Sukabumi, Cianjur, Cidolog, dan Cidadap dengan skala intensitas II-III MMI, daerah Cihanjuang, Citeko, Cisarua, Pelabuhan Ratu, dan Kota Bandung dengan skala intensitas II MMI.

    “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami,” katanya.

    Hingga pukul 17.50 WIB tadi, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock). Meski begitu masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

    Masyarakat juga diimbau menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah.

  • VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

    VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

    VIDEO: Pramono Anung Siap Gelar Formula E di Jakarta

  • Cegah Keracunan Berulang, BGN Larang Sekolah Bersihkan Sisa MBG – Page 3

    Cegah Keracunan Berulang, BGN Larang Sekolah Bersihkan Sisa MBG – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) melarang sekolah membersihkan sisa makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dilakukan untuk mencegah keracunan berulang seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    BGN mewajibkan agar sisa makanan MBG dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG), bukan di sekolah.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa kebijakan tersebut muncul setelah timnya melakukan tinjauan langsung ke lokasi kejadian di Cianjur. Ia menyayangkan sisa makanan yang menjadi objek dugaan keracunan sudah dibuang sebelum dapat diambil sampel untuk uji laboratorium.

    “Sisa makanan yang diduga jadi penyebab keracunan sudah dibersihkan di sekolah, jadi kami tidak sempat mengambil sampelnya. Maka dari itu, SOP kami ubah: mulai sekarang sisa makanan wajib dibawa ke SPPG untuk dianalisis,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

    Dadan menegaskan, BGN melakukan evaluasi setiap hari pukul 16.00 WIB untuk memantau jalannya program MBG yang kini telah menjangkau lebih dari 3 juta anak melalui 1.079 SPPG di seluruh Indonesia.

    “Kami ingin zero incident, tapi dengan jumlah layanan sebesar itu, pasti ada tantangan. Karena itu, perbaikan SOP dilakukan terus menerus,” tegasnya seperti dikutip dari Antara.

    Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan, BGN juga akan melakukan pelatihan ulang untuk seluruh pegawai SPPG, khususnya di wilayah Cianjur, pada akhir pekan mendatang.

    “Program MBG di Cianjur sudah berjalan sejak 15 Januari 2024. Kami nilai perlu penyegaran ulang, maka Sabtu-Minggu ini kita adakan pelatihan bagi seluruh tim,” lanjut Dadan.

    Selain memperbarui SOP penanganan sisa makanan, Dadan juga memberikan dua catatan penting bagi pengelola MBG. Pertama, penggunaan wadah makanan berbahan plastik harus dihentikan dan diganti dengan material yang lebih aman, seperti stainless steel. Kedua, alur masuk dan keluar bahan makanan di dapur SPPG harus dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang.

    Dadan memastikan, BGN berkomitmen memperketat pengawasan dan memperkuat pelatihan demi menciptakan sistem pangan sekolah yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya ingin menyelesaikan kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat dan terpercaya ke depan,” tutupnya.

  • Pemerintah Akan Beri Kado Spesial untuk Guru Non-ASN Saat Hardiknas 2025 – Page 3

    Pemerintah Akan Beri Kado Spesial untuk Guru Non-ASN Saat Hardiknas 2025 – Page 3

    Rencana pemberian tunjangan untuk guru non-ASN pada perayaan Hardiknas 2025 ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Menurut Lalu, kebijakan tersebut akan diumumkan langsung pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei mendatang.

    “Jadi, guru-guru non-ASN dan kualifikasi tertentu nanti akan diberikan tunjangan, besarnya sedang dihitung antara Rp300.000 sampai dengan Rp500.000,” ujar Lalu kepada wartawan usai mengikuti rapat antara Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 22 April 2025 lalu.

    Namun besaran tunjangan tersebut masih dalam proses penghitungan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu juga jumlah guru yang akan menerimanya.

    “Jumlahnya belum, tapi besarannya kisaran seperti itu sedang dihitung oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Nanti akan diumumkan resmi oleh Presiden Prabowo,” tambah Lalu. Pengumuman resmi akan dilakukan pada tanggal 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hardiknas.

    Pemberian tunjangan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para guru non-ASN yang telah berdedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapannya, tunjangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para guru dalam menjalankan tugasnya.

  • Panitia SNPMB: Tak Mungkin Ada Kebocoran Soal UTBK 2025 – Page 3

    Panitia SNPMB: Tak Mungkin Ada Kebocoran Soal UTBK 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Tim Penanggungjawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 Eduart Wolok menegaskan prosesi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) memiliki paket soal yang berbeda setiap sesi.

    Hal ini diungkapkan Eduart menanggapi kerisauan peserta UTBK 2025 ini terkait dengan adanya dugaan kebocoran soal UTBK pada tahun ini.

    “Perlu kami tegaskan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh calon peserta UTBK, bahwasanya tidak ada set soal yang sama dari sesi per sesi, dari hari ke hari,” tegas Eduart dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (25/4/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Eduart menjelaskan pihaknya telah menyiapkan lebih dari 23 paket soal berbeda dalam menyelenggarakan UTBK 2025 ini, yang dalam prosesnya memiliki 23 sesi berbeda.

    “Jadi tidak mungkin akan ada kebocoran soal, dan Alhamdulillah dengan sistem yang kami bangun, tidak terkoneksi ke internet dan sebagainya, untuk soalnya itu sampai dengan saat ini belum pernah ada soal yang bocor dan akan diujikan,” lanjutnya.

    Eduart memaparkan, jika di kemudian hari ada yang memfoto soal pada pelaksanaan UTBK hari tertentu dan kemudian mengunggahnya di internet, maka hal tersebut bukanlah soal yang akan diujikan di hari berikutnya.

    Ia juga menyebutkan masing-masing paket soal memiliki pola penilaian yang berbeda-beda.

    “Artinya tidak mungkin akan merugikan peserta. Jadi kalau bisa dibilang dalam apple to apple, antara peserta di sesi 1 dan sesi 4 misalnya, kemudian memiliki nilai yang sama, itu bisa saja jembatan soalnya dengan pengetahuan yang sama itu tidak akan dinilai. Artinya, jembatan soal itu untuk menjaga standardisasi soal, agar supaya asas fairness buat semua peserta itu tetap bisa kita ke depankan,” ujarnya.

  • Le Minerale Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Ada Upaya Lemahkan Produk Nasional – Page 3

    Le Minerale Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Ada Upaya Lemahkan Produk Nasional – Page 3

    Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Suroto menduga bahwa penyebaran hoaks-hoaks menjadi bagian dari upaya melemahkan posisi perusahaan nasional di pasar. 

    “Segala upaya penyebaran berita hoax yang menjelekkan kompetitor, baik di media massa konvensional maupun media sosial, itu tidak etis. Seperti halnya yang terjadi pada perusahaan nasional yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan pihak luar, termasuk Israel, bisa tiba-tiba menjadi sasaran boikot hanya karena unggahan viral di media sosial. Ini membuktikan bahwa opini publik bisa terbentuk tanpa proses klarifikasi, dan ini sangat merugikan pelaku usaha nasional,” tegas Suroto.

    Sebagai salah satu pelaku industri AMDK Indonesia, Le Minerale memiliki pangsa pasar yang signifikan. Serangan disinformasi dan hoaks ini dikhawatirkan mempengaruhi kepercayaan konsumen dan menguntungkan kompetitor.

    “Kita perlu melihat ini sebagai potensi adanya persaingan yang tidak sehat. Menyebarkan isu yang tidak berdasar untuk menjatuhkan citra produk pesaing adalah praktik yang merugikan ekosistem bisnis yang sehat,” kata Suroto.

    Menyikapi berbagai informasi yang beredar luas secara mudah melalui media sosial, masyarakat dihimbau untuk lebih kritis dan melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi yang diterima. Untuk memverifikasi kebenaran suatu berita, masyarakat dapat mengecek melalui situs resmi perusahaan, media massa kredibel, dan kanal informasi resmi pemerintah.

     

    (*)