Category: Liputan6.com News

  • Prabowo Beri Arahan Pererat Sinergi Danantara-BUMN, Digelar Tertutup – Page 3

    Prabowo Beri Arahan Pererat Sinergi Danantara-BUMN, Digelar Tertutup – Page 3

    Investor asing dikabarkan semakin tertarik dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Bahkan disebutkan ada sejumlah pihak yang berminat kerja sama.

    Hal tersebut diungkap Chief Exexutive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani. Menurut dia, Danantara hadir di waktu yang tepat untuk memperkuat iklim investasi di Indonesia.

    “Dengan adanya Danantara ini, ini juga memberikan lebih banyak confidence dan juga keyakinan untuk para investor untuk berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan di Istana Negara, Jakarta, ditulis Kamis (24/4/2025).

    Dia mengungkapkan ada banyak calon investor yang telah menghampirinya menyambut kehadiran Danantara.

    “Sekarang sangat banyak yang datang ketemu dengan kami, dengan saya dan mereka melihat kehadiran Danantara ini sangat-sangat tepat waktunya,” ucapnya.

    Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengatakan calon investor asing itu berminat menggandeng Danantara untuk masuk dalam lingkaran konsorsium investasinya.

    “Karena ini juga mereka juga menginginkan Danantara bagian dari banyak konsorsium mereka, banyak investasi mereka. Dan ini menurut kami merupakan signal yang sangat-sangat positif gitu ya,” katanya.

    Rosan turut menyinggung kepercayaan dari Qatar yang berencana mengucurkan dana USD 2 miliar atau sekitar Rp 33 triliun ke Danantara. Ada sejumlah sektor yang dibidik jadi prioritas.

  • Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Blokir Aset-Aset Zarof Ricar – Page 3

    Jadi Tersangka TPPU, Kejagung Blokir Aset-Aset Zarof Ricar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

    Penetapan ini diketahui berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (sprindik) nomor 06 Tahun 2025, sejak 10 April 2025 lalu.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, penyidikan terhadap ZR dilakukan pihaknya setelah dilakukan pendalaman pada kasus dugaan suap dan gratifikasi yang kini tengah berjalan di pengadilan.

    “Penyidik pada JAMPidsus terus bergerak, menggali dan mengembangkan perkara yang ditangani. Sejak 10 April 2025, telah dilakukan penyidikan dugaan TPPU terhadap ZR, dan dia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Harli kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (28/4).

    Harli menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya itu bukan karena adanya tekanan pihak luar. Akan tetapi, hasil dari proses penyelidikan yang panjang, termasuk pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan dokumen hingga pemblokiran aset.

    Selain itu, penyidik juga telah meminta pemblokiran sejumlah aset atas nama ZR dan keluarganya, yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok dan Pekanbaru.

    “Jadi penyidik sudah meminta pemblokiran kepada Kantor Badan Pertanahan di beberapa tempat, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di kota Depok dan ada di Pekanbaru,” tegasnya.

  • Komisi II DPR Pertanyakan Usulan Kota Solo Jadi Daerah Istimewa: Keistimewaannya Apa? – Page 3

    Komisi II DPR Pertanyakan Usulan Kota Solo Jadi Daerah Istimewa: Keistimewaannya Apa? – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucapnya.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

  • KSAL Curhat ke DPR soal BBM TNI AL Menunggak Triliunan, Minta Pertamina Lakukan Pemutihan – Page 3

    KSAL Curhat ke DPR soal BBM TNI AL Menunggak Triliunan, Minta Pertamina Lakukan Pemutihan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali bercerita, pihaknya memiliki tunggakan bahan bakar minyak (BBM) mencapai triliunan ke Pertamina.

    Hal ini disampaikan saat dirinya rapat bersama dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    “Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikarenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun, itu sebenarnya tunggakan,” kata KSAL Ali.

    Dia menyebut, dengan adanya tunggakan tersebut mengganggu operasional. Sehingga, KSAL Ali meminta agar Pertamina legowo untuk dihapuskan tunggakan tersebut.

    “Jadi ini menganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” ungkap Ali.

    “Kepada pertamina, kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” sambung dia.

    Dia menjelaskan, meskipun kapal tak bergerak namun bahan bakar tetap dibutuhkan.

    “Harapannya memang yang menggunakan bahan bakar terbesar pasti Angkatan Laut karena kapal kita ini walaupun diam saja tidak bergerak, tapi dieselnya tetap hidup, dan untuk menghidupkan AC. Karena kalau AC dimatikan peralatan elektronik akan rusak di dalamnya, itu bahayanya,” papar Ali.

     

  • Pemerintah Bentuk Satgas untuk Percepat Perundingan Tarif Trump – Page 3

    Pemerintah Bentuk Satgas untuk Percepat Perundingan Tarif Trump – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif respirokal atau timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (28/4/2025). Dia mengatakan surat berisi poin-poin negosiasi dari Indonesia mendapat apresiasi dari AS karena isinya komprehensif.

    “Saya laporkan ke Presiden (Prabowo) yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat kita relatif komprehensif,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia menyampaikan delegasi Indonesia tak hanya membahas tarif respirokal saat bernegosiasi dengan pemerintah AS. Indonesia-AS turut membahas isu-isu non tarif dan rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Kita sebut fair and square,” ucapnya.

    Menurut dia, pemerintah menawarkan neraca perdagangan AS dengan Indonesia dapat surplus lebih dari USD 19,5 miliar. Selain itu, kata Airlangga, Indonesia akan membeli beberapa komoditas dari AS.

    “Mereka kan neraca perdagangannya sekitar Usd 19 miliar, kita berikan lebih dari USD 19,5 miliar. Jual beli langsung USD 19,5 miliar, tapi kita ada projek yang akan dibeli dari AS,” ujar Airlangga.

    Dalam negosiasinya dengan AS, Airlangga menyampaikan bahwa perusahaan Indonesia yakni, Indorama akan berinvestasi sebanyak USD 2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia.

  • Sambangi KPK, Gubernur Sumut Bobby Nasution Ungkap isi Pertemuan – Page 3

    Sambangi KPK, Gubernur Sumut Bobby Nasution Ungkap isi Pertemuan – Page 3

    Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Kedatangannya ini dalam rangka untuk melakukan koordinasi hingga supervisi.

    “Kehadiran tersebut dalam rangka giat koordinasi dan supervisi, khususnya untuk wilayah Sumatera Utara,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo saat dihubungi, Senin (28/4).

    Budi menjelaskan, pertemuan tersebut diantaranya juga membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi.

    “Sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah,” jelasnya.

     

  • DPR Yakin Polisi Bisa Selesaikan Kasus Mbah Tupon – Page 3

    DPR Yakin Polisi Bisa Selesaikan Kasus Mbah Tupon – Page 3

    Dikutip dari laman atr.bpn.go.id, Senin (28/4/2025), Mafia tanah menggunakan berbagai cara licik untuk merebut hak atas tanah orang lain secara ilegal. Beberapa modus yang umum terjadi antara lain:

    1. Pemalsuan Dokumen

    Mereka memalsukan dokumen penting seperti sertipikat tanah, akta jual beli, surat warisan, atau surat keterangan tanah. Dokumen palsu ini sering tampak sah sehingga korban baru menyadari setelah kehilangan haknya.

    Contoh: Sertipikat tanah asli digandakan, dan versi palsunya dijual kepada pihak ketiga.

    2. Penyerobotan Tanah

    Kelompok mafia kerap menduduki tanah secara fisik tanpa izin, memanfaatkan lahan yang tidak dijaga atau kurang diawasi oleh pemiliknya. Tindakan ini sering disertai intimidasi kepada pemilik sah.

    Dampaknya, pemilik sah menghadapi kesulitan mengusir pihak yang sudah menempati tanah, terutama jika melibatkan intimidasi.

    3. Penguasaan Tanah Tidak Bersertipikat

    Tanah yang belum bersertipikat menjadi sasaran empuk mafia tanah. Mereka mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut, memanfaatkan lemahnya bukti hukum dari pemilik aslinya.

    Dampaknya, pemilik tanah sulit membuktikan kepemilikan tanpa dokumen yang sah.

    4. Kolusi dengan Oknum Aparat atau Pejabat

    Tak jarang mafia tanah bekerja sama dengan oknum aparat, pejabat pemerintah, atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT), sehingga memperlancar aksi ilegal mereka. Alhasil pemilik tanah yang sah kehilangan perlindungan hukum karena korupsi di dalam sistem.

    5. Penipuan Transaksi Jual Beli

    Tanah dijual menggunakan dokumen palsu kepada pembeli yang tidak teliti. Akibatnya, pembeli mengalami kerugian besar karena tidak dapat menguasai tanah secara sah.

  • Menko Airlangga Lapor Hasil Negosiasi Tarif Trump ke Prabowo – Page 3

    Menko Airlangga Lapor Hasil Negosiasi Tarif Trump ke Prabowo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan hasil negosiasi tarif respirokal atau timbal balik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Presiden Prabowo Subianto, Senin (28/4/2025). Airlangga mengatakan surat berisi poin-poin negosiasi dari Indonesia mendapat apresiasi dari AS karena isinya komprehensif.

    “Saya laporkan ke Presiden (Prabowo) yang ditawarkan Indonesia secara prinsip, melalui surat yang disampaikan 7 dan 9 April mendapatkan apresiasi dari Amerika karena surat kita relatif komprehensif,” kata Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dia menyampaikan delegasi Indonesia tak hanya membahas tarif respirokal saat bernegosiasi dengan pemerintah AS. Indonesia-AS turut membahas isu-isu non tarif dan rencana Indonesia menyeimbangkan neraca perdagangan.

    “Kita sebut fair and square,” ucapnya.

    Menurut dia, pemerintah menawarkan neraca perdagangan AS dengan Indonesia dapat surplus lebih dari USD 19,5 miliar. Selain itu, kata Airlangga, Indonesia akan membeli beberapa komoditas dari AS.

    “Mereka kan neraca perdagangannya sekitar Usd 19 miliar, kita berikan lebih dari USD 19,5 miliar. Jual beli langsung USD 19,5 miliar, tapi kita ada projek yang akan dibeli dari AS,” ujar Airlangga.

    Dalam negosiasinya dengan AS, Airlangga menyampaikan bahwa perusahaan Indonesia yakni, Indorama akan berinvestasi sebanyak USD 2 miliar di Louisiana untuk blue ammonia.

  • Jemaah Haji Diminta Terapkan Prokes Selama di Tanah Suci – Page 3

    Jemaah Haji Diminta Terapkan Prokes Selama di Tanah Suci – Page 3

    Selain itu, Kemenkes juga mengimbau agar jamaah haji untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang akan diarahkan oleh tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

    Meski demikian, petugas dibidang kesehatan ini nantinya akan disiagakan di setiap kloter sebagai mengawasi perjalanan jamaah haji agar lancar sampai tujuan.

    “Yang berikutnya adalah gunakan selalu protokol kesehatannya dilakukan. Misalnya dengan topi, dengan masker, kemudian dengan alas kaki, bawa air minum, dan sebagainya. Di tambah 2 per 3 jamaah haji inj berusia lanjut usia atau di atas 65 tahun,” katanya.

  • Connie Serahkan Dokumen Rahasia dan Diska Titipan Hasto Kristiyanto ke DPP PDIP, Ini Penjelasannya – Page 3

    Connie Serahkan Dokumen Rahasia dan Diska Titipan Hasto Kristiyanto ke DPP PDIP, Ini Penjelasannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyerahkan dokumen titipan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Adapun momen itu dibagikan melalui akun Instagramnya pada Rabu 25 April 2025. 

    Momen itu dibenarkan oleh Waksekjen PDIP Adhi. Meskipun dia tak menjelaskan soal isinya.

    “Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Hanya di video yang ada di akun sosmednya Mbak Connie itu benar saya,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Connie tersebut, dia menjelaskan dokumen yang diberikan, berjumlah 37 buah bersama diska lepas atau flashdisk.

     

    “Pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Yang ini dokumen tambahan, total dokumen pada saya itu 37,” ujar Connie dalam video yang dikutip pada Senin (28/4/2025).

    Masih pada video diunggah, Connie mengaku terdapat dua dokumen yang membuatnya merasa ngeri.

    “Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi,” jelas dia.