Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Bernyanyi di KPK, Rhoma Irama: Kita Doakan Pejabat Tak Suka Rompi Oranye – Page 3

    Bernyanyi di KPK, Rhoma Irama: Kita Doakan Pejabat Tak Suka Rompi Oranye – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penyanyi Rhoma Irama mendatangi Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan pada, Selasa (29/4/2025). Dia mengajak pegawai hingga pimpinan KPK berdendang mengenai antikorupsi.

    Penyanyi berjuluk Raja Dangdut itu hadir dalam acara pagelaran seni musik hasil kolaborasi KPK dengan komunitas Angklung Perempuan Indonesia (API) dengan mengusung tema ‘Melalui Kesenian Angklung, Gelorakan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia’

    Terdapat empat lagu yang dinyanyikan Rhoma Irama, yakni Indonesia, Mirasantika, Keramat, dan Judi.

    “Hari ini saya sangat mendapat kehormatan dari KPK untuk bisa gabung, memberikan pencerahan kepada khususnya para orang-orang yang punya peluang untuk melakukan korupsi,” ujar Rhoma di gedung ACLC KPK, Selasa.

    Kata Rhoma, lagu berjudul Indonesia, sengaja diciptakannya mengingat marak kasus korupsi di dalam negeri.

    “Saya pernah menciptakan lagu Indonesia ini pada tahun 1981 dulu. Memang ketika saat itu memang marah praktik korupsi,” ungkap dia.

    “Kalau ditanyakan mau bikin lagu korupsi lagi nggak? Mudah-mudahan nggak ada lagu korupsi lagi. Karena kita berharap di era Presiden Prabowo ini, korupsi betul-betul sirna dari bumi Indonesia,” lanjutnya.

    Melalui lagu pesan antikorupsi ini, Rhoma berharap dapat menyentuh hati masyarakat khususnya para pejabat publik.

    “Kita doakan agar mereka semua tidak suka kepada rompi oranye (warna rompi tahanan KPK),” ucap dia.

  • Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi Bersedia Bantu Proses Transisi – Page 3

    Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi Bersedia Bantu Proses Transisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

    Melalui unggahan video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya, seraya memperlihatkan aktivitas hari terakhirnya menjabat sebagai juru bicara Kepresidenan itu pada Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    “Dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi ke Presiden nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut,” kata Hasan dalam narasi video yang berdurasi 4 menit lebih itu, seperti dilansir Antara. 

    Dalam narasinya, Hasan mengungkapkan bahwa keputusannya mundur dari jabatan yang diembannya sejak Agustus 2024 itu berdasarkan kesimpulan yang matang.

    Menurut dia, dalam bahasa metafora, sudah saatnya ia menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton dan memberikan kesempatan pada figur lain untuk menggantikan posisinya itu di lapangan.

    Namun demikian meski mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan menekankan bahwa aktivitasnya tidak akan jauh dari bidang politik dan pemerintahan.

    “Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan,” kata Hasan.

    Adapun pada 21 Oktober 2024, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Hasan Nasbi untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

    Kantor Komunikasi Kepresidenan termasuk dalam lembaga yang tidak berada di bawah koordinasi menteri koordinator, bersama jaksa agung, kepala BIN, kepala staf kepresidenan, dan sekretaris kabinet.

    Lembaga tersebut dibentuk guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

    Hasan Nasbi pertama kali dilantik oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada 19 Agustus 2024 melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

     

  • Wanita Ditemukan Tewas dalam Kamar Kontrakan di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan – Page 3

    Wanita Ditemukan Tewas dalam Kamar Kontrakan di Bekasi, Diduga Korban Pembunuhan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, pada Minggu, 27 April 2024 sore. Diduga, wanita berinisial WD menjadi korban pembunuhan. Polisi pun turun tangan memburu pelaku.

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, korban WD (22) ditemukan tewas di atas kasur, dengan luka di beberapa luka di tubuhnya.

    Terkait kejadian ini, polisi telah memeriksa tiga orang telah diperiksa sebagai saksi. Menurut keterangan mereka, korban datang ke kontrakan pada Sabtu malam (26/4) sekitar pukul 20.30 WIB bersama seorang pria dengan mengendarai sepeda motor matic.

    “Kemudian bertemu dengan saksi DN lalu laki-laki tersebut membayar sewa kamar sebesar Rp. 135.000,- kepada saksi DN,” kata Abdul Rahim kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Abdul Rahim mengatakan, si pria sempat terlihat keluar-masuk kamar beberapa kali. Demikian juga dengan korban. Kepada DN, korban juga sempat izin mau beli makan.

    “Sekitar jam 01.11 korban menghubungi saksi DN untuk menanyakan cek out kamar, kemudian saksi DN menjawab ‘untuk cek out sekitar jam 04:30’, kata Abdul Rahim.

     

  • Taman Safari Dukung Upaya Gubernur Jabar Selesaikan Permasalahan Korban Sirkus OCI – Page 3

    Taman Safari Dukung Upaya Gubernur Jabar Selesaikan Permasalahan Korban Sirkus OCI – Page 3

    Pendiri Oriental Circus Indonesia (OCI), Tony Sumampau meluruskan informasi terkait mantan pemain sirkusnya yang tak menerima gaji. Menurut dia, sejak awal bergabung para pemain OCI diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar.

    “Ya kalau sudah di OCI kan sudah kayak keluarga besar. Kalau sakit pasti berobat, enggak pernah bilang enggak ada uang. Semua itu sudah terjamin. Pakaian, terus uang saku,” kata dia saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Kamis 17 April 2025.

    Tony mengatakan, kebutuhan dasar seperti pakaian dan uang saku diberikan secara rutin. Menurutnya, meski anak-anak tersebut tidak menerima gaji, mereka tetap memperoleh uang saku mingguan untuk kebutuhan pribadi.

    “Tiap minggu juga dikasih. Memang itu tidak diberi gaji, ya. Kita kan dulu juga enggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja, untuk segala macem, itu selalu ada. Enggak mungkin enggak ada,” ucap dia.

    Dia juga menepis anggapan anak-anak dalam asuhannya mengalami kekurangan atau tak terurus.

    “Kalau lihat wajahnya aja bisa kelihatan kok, gitu ya. Jadi enggak kurus-kurus, ceking, gitu kan enggak. Semua sehat-sehat,” ucap dia.

    Selain kebutuhan pokok, Tony menyebutkan para anggota sirkus juga mendapatkan perhatian pada momen-momen khusus seperti hari raya dan ulang tahun.

    “Jadi uang belanja ada, pakaian lengkap, kalau hari raya pasti dapet hadiah, dapet apa. Biasa lah kita. Ulang tahun dirayain ramai-ramai. Itu biasa. Itu kehidupan keluarga besar,” tandas dia.

  • Resmi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Perjalanan Karir Hasan Nasbi – Page 3

    Resmi Mundur dari Kepala Komunikasi Kepresidenan, Ini Perjalanan Karir Hasan Nasbi – Page 3

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme. 

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008. 

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count). 

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.

     

  • 5 Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terkait Hilirisasi – Page 3

    5 Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka Terkait Hilirisasi – Page 3

    Lalu, Wapres Gibran menegaskan, kebijakan hilirisasi penting dilakukan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Ini adalah arah yang saat ini sedang Indonesia tempuh dan Bapak Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa hilirisasi itu kunci kemakmuran dan harus dilakukan di semua komoditas unggulan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Gibran.

    Gibran lalu mengutip pernyataan Prabowo yang bersyukur Indonesia mempunyai sumber alam yang sangat besar. Karenanya, Indonesia tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran.

    “Segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Proyek-proyek yang vital segera dirumuskan. bikin daftar dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo dalam cuplikan video tersebut.

    Gibran menyatakan, saat ini pemerintah sudah memetakan 28 komoditas unggulan yang potensinya bisa mencapai lebih dari Rp 13.000 triliun di tahun 2040. Karenanya, Satgas percepatan hilirisasi juga dibentuk tahun ini dan investasi juga terus digencarkan.

    Gibran pun mendorong, percepatan hilirisasi dengan diimbangi dengan peningkatan skill angkatan kerja. Karenanya, Indonesia butuh banyak anak bangsa yang ahli dan terampil di bidang sains, teknologi, engineering, matematika, AI untuk mengisi posisi strategis dalam hilirisasi.

    “Di 2024 realisasi investasi untuk hilirisasi mencapai Rp 407 triliun, hampir seperempat dari total investasi nasional. Karena untuk mewujudkan hilirisasi kita butuh investasi dan teknologi,” dorong Gibran.

    “Oleh sebab itu, pendidikan dan vokasi terus kita kembangkan. Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, sehingga ini semua akan jadi langkah besar dalam membuka lapangan kerja,” imbuhnya menandasi.

     

  • Bertemu Prabowo, 19 Perusahaan Korsel Akan Tambah Investasi USD 1,7 Miliar – Page 3

    Bertemu Prabowo, 19 Perusahaan Korsel Akan Tambah Investasi USD 1,7 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Chairman Lotte Group Shin Dong-bin, bersama delegasi Federation of Korean Industries (FKI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Dari pertemuan itu, sejumlah perusahaan Korea Selatan (Korsel) berkomitmen menambah investasi di berbagai sektor strategis Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam pertemuan tersebut hadir 19 pengusaha Korea, di mana 18 di antaranya telah memiliki investasi aktif di Indonesia.

    Total investasi yang telah direalisasikan oleh 19 grup perusahaan tersebut mencapai hampir USD15,4 miliar, dengan rencana tambahan investasi sebesar USD1,7 miliar.

    “Yang pertama terkait dengan kunjungan dari delegasi Korea, itu ada sekitar 19 pengusaha Korea yang hadir, yang sebagian besar, 18, sudah berinvestasi di Indonesia. Jumlah investasi yang dilakukan oleh 19 perusahaan tersebut totalnya adalah hampir USD15,4 miliar. Dan di samping itu mereka akan ada rencana tambahan USD1,7 miliar,” jelas Airlangga dalam konferensi pers usai pertemuan di Kantor Presiden Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Salah satu sorotan utama adalah proyek Lotte Chemicals yang dijadwalkan akan diresmikan pada September-Oktober 2025 mendatang. Perusahaan tersebut menawarkan partisipasi Indonesia dalam pengembangan pabrik petrokimia besar tersebut.

    Airlangga menyebut Presiden Prabowo Subianto secara prinsip menyetujui keterlibatan Indonesia. Adapun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diminta untuk mengkaji dan menindaklanjuti investasi tersebut.

    “Dan diberi tugas kepada Danantara untuk melakukan kajian dan melakukan tindak lanjut daripada investasi tersebut,” ungkapnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah konglomerat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat siang. Dalam pertemuan ini para pengusaha mengaku akan mendukung dan beinvestasi di program prioritas Pemerintah.

  • MPR: Esensi Revisi UU Ormas Percepat Proses Pembubaran Ormas yang Meresahkan Masyarakat – Page 3

    MPR: Esensi Revisi UU Ormas Percepat Proses Pembubaran Ormas yang Meresahkan Masyarakat – Page 3

    Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

    “Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya,” kata Pigai, Senin (28/4/2025), dilansir Antara.

    Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

    “Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas,” kata Pigai.

    Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

    “Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini,” kata Pigai.

    Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi di tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

    “Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar Undang-Undang Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” kata Pigai.

  • Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Beda dengan Jabar dan Banten, Pemprov Jakarta Pilih Tidak Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan – Page 3

    Berbeda dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten justru memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, program ini berlangsung mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menghapus seluruh tunggakan denda dan pokok pajak kendaraan. Kepala P3D Wilayah Kabupaten Karawang Bapenda Provinsi Jabar, Hendrian Oetama, menjelaskan bahwa masyarakat cukup membayar pajak tahun berjalan. Program ini diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui media sosial.

    Di Banten, program pemutihan pajak berlaku mulai 10 April hingga 30 Juni 2025. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi warga Banten yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk melunasi kewajiban mereka tanpa beban denda yang membengkak. Pemutihan pajak ini juga merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan layanan publik.

    Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, program pemutihan pajak kendaraan bermotor diberikan sebagai hadiah Lebaran. Kepala Kantor P3DW Samsat Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat. “Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah hadiah Lebaran untuk warga Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi,” ujar Fajar.

    Tujuan utama program pemutihan pajak di Jawa Barat dan Banten adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan meringankan beban masyarakat. Dengan menghapus denda keterlambatan, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk taat pajak dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

  • Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka tapi Tantangan Peradaban – Page 3

    DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama yang terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu,” kata dia.

    Dalam kesempatan ini, Gus Ipul mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

    “Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat,” kata dia.

    Sementara itu acara ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

     

    (*)