Category: Liputan6.com News

  • 5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    5 Pernyataan Hasan Nasbi Resmi Mundur dari Jabatan PCO Kepala Komunikasi Kepresidenan – Page 3

    Sebelum menjabat sebagai Kepala PCO, Nasbi telah malang melintang di dunia politik. Ia pernah menjadi juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Lembaga Kajian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka dan pernah menjadi sekretaris Harry A. Poeze, seorang peneliti tentang Tan Malaka. Bahkan, Nasbi pernah terlibat dalam tim sukarelawan Jokowi-Ahok.

    Pengunduran diri Nasbi dikonfirmasi pada 29 April 2025 setelah sebelumnya sempat dibantah. Berbagai spekulasi bermunculan terkait alasan di balik keputusan ini. Namun, Nasbi sendiri telah memberikan klarifikasi.

    Ia menegaskan, keputusannya bukan berdasarkan emosi sesaat, melainkan telah dipikirkan secara matang.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan.

    Dalam keterangannya, Hasan Nasbi menekankan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan telah dipikirkan secara matang dan bukan keputusan yang emosional atau mendadak.

    Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan ini. Menurutnya, memberikan kesempatan kepada figur lain yang dianggap lebih baik adalah hal yang tepat untuk kemajuan komunikasi pemerintah ke depannya.

    Hasan juga menyampaikan bahwa keputusan ini diambil dalam suasana tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang. Ia percaya bahwa ada figur lain yang lebih tepat untuk menjalankan tugas sebagai Kepala PCO dan berkontribusi bagi pemerintahan.

    Lebih lanjut, Nasbi menjelaskan bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirimkan pada 21 April 2025 kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapannya untuk meninggalkan jabatan tersebut.

    Lahir di Bukittinggi pada 11 Oktober 1979, Hasan sempat terjun di dunia jurnalistik, riset, dan aktivisme.

    Perjalanan karier Hasan dimulai dari dunia media. Ia sempat menjadi jurnalis di Harian Kompas pada 2005 hingga 2006, sebelum terjun ke bidang riset sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) hingga 2008.

    Berbekal pengalaman tersebut, Hasan mendirikan Cyrus Network, sebuah lembaga survei yang namanya melejit lewat partisipasi aktif dalam sejumlah pemilihan umum, termasuk Pilpres 2024. Cyrus Network dikenal luas karena kerap dipercaya dalam rekapitulasi dan perhitungan cepat (quick count).

    Hasan menempuh pendidikan menengah di SMAN 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP UI), di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada 2004.

    Tak hanya aktif di kelas, Hasan dikenal sebagai mahasiswa yang vokal dan aktif berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Dari sinilah, benih ketertarikannya pada politik nasional mulai tumbuh.

    Kecintaannya pada dunia pemikiran juga terlihat dari kiprahnya sebagai salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada 2002. Ia bahkan menjadi sekretaris dari Dr. Harry Albert Poeze, peneliti Tan Malaka asal Belanda.

    Pada 2004, Hasan juga aktif sebagai redaktur Buletin Madilog, media pembelajaran masyarakat yang beredar di lingkungan kampus UI. Ia menulis buku “Filosofi Negara Menurut Tan Malaka” (2004) dan turut menyumbang tulisan dalam buku “Mewarisi Gagasan Tan Malaka” (2006).

    Hasan dipercaya menjadi Koordinator Tim Relawan Joko Widodo–Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Sejak saat itu, hubungannya dengan Jokowi pun terjalin erat.

  • Menkes soal Pendidikan Dokter Spesialis: Cuma Anak Orang Kaya yang Bisa Tempuh – Page 3

    Menkes soal Pendidikan Dokter Spesialis: Cuma Anak Orang Kaya yang Bisa Tempuh – Page 3

    “Kita ubah juga di sistem pendidikan yang kita punya adalah, halaman berikutnya, mereka dibayar gajinya, ya kita belum bisa sekaligus banyak, tapi kita bekerja sama sama LPDP karena ini orang yang datang dari luar dan dia akan mendapatkan penggantian biaya hidup,” tuturnya.

    “Jadi kalau awal Rp5 juta, awal semesternya dia, kemudian kalau madya dapat Rp7,5 juta sebulan, kemudian tahap 3 yang sudah chief Rp10 juta,” pungkasnya.

    Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com

  • Kader PDIP Waspada dan Tunggu Komando Megawati Usai Dokumen Rusia Diserahkan – Page 3

    Kader PDIP Waspada dan Tunggu Komando Megawati Usai Dokumen Rusia Diserahkan – Page 3

    Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyerahkan dokumen titipan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kepada Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Adapun momen itu dibagikan melalui akun Instagramnya pada Rabu 25 April 2025. 

    Momen itu dibenarkan oleh Waksekjen PDIP Adhi. Meskipun dia tak menjelaskan soal isinya.

    “Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Hanya di video yang ada di akun sosmednya Mbak Connie itu benar saya,” kata dia kepada Liputan6.com, Senin (28/4/2025).

    Dalam video yang diunggah Connie tersebut, dia menjelaskan dokumen yang diberikan, berjumlah 37 buah bersama diska lepas atau flashdisk.

    “Pertama tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Yang ini dokumen tambahan, total dokumen pada saya itu 37,” ujar Connie dalam video yang dikutip pada Senin (28/4/2025).

    Masih pada video diunggah, Connie mengaku terdapat dua dokumen yang membuatnya merasa ngeri.

    “Saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi,” jelas dia.

  • Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Muzani hingga Dasco Makan Siang dengan Prabowo di Istana, Bahas soal Hasan Nasbi? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengajak Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025). Prabowo juga didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi kita makan siang sama Presiden. Tadi Presiden minta makan bareng sama saya dan kawan-kawan tadi kami menemani makan siang Presiden,” kata Muzani kepada wartawai usai makan siang di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    “Ada Pak Dasco, ada Teddy, ada Mensesneg,” sambungnya.

    Menurut dia, tak ada pembahasan serius dan politis saat makan siang bersama Prabowo. Sekjen Partai Gerindra itu membantah pertemuan tersebut membahas soal mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Bahkan, Muzani mengaku dirinya baru mengetahui berita Hasan Nasbi mundur dari PCO. Untuk itu, dia pun enggan berkomentar soal mundurnya Hasan Nasbi.

    “Tidak dibahas sama sekali, saya juga belum baca, belum mendengar. Jadi saya tadi dikasih tau sama staf saya,” ujarnya.

    Namun, Muzani menilai Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk pada tahun 2019 harus tetap eksis. Terkait pengganti Hasan Nasbi, dia belum mengetahuinya.

    “Saya belum tahu maka dari itu cerita atau berita itu, saya belum bisa konfirmasi kebenarannya,” tutur Muzani.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjelaskan keputusannya untuk mengundurkan diri jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) bukan keputusan emosional dan tiba-tiba. Dia sudah memikirkan keputusannya ini dengan matang dan memilih berasa di luar pemerintahan.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan Nasbi melalui Instagram Total Politik yang disiarkan pada Selasa (29/4/2025).

    “Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional,” sambungnya.

     

  • Pelaku Pembunuhan Balita Tewas Terbakar di Tangerang Ditangkap – Page 3

    Pelaku Pembunuhan Balita Tewas Terbakar di Tangerang Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi menangkap HB (38), terduga pelaku pembunuhan dan pembakaran bocah berinisial MA (4), di dalam kontrakan Kampung Kresek RT06/09 Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. HB ditangkap oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Tasikmalaya, Jawa Barat.

    “Alhamdulillah tadi pagi Subdit Jatanras Polda Metro sudah berhasil menangkap pelakunya di Tasikmalaya,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Selasa (29/4/2025).

    Meski begitu, Kapolres mengaku, belum dapat memastikan untuk apa HB datang ke Tasikmalaya, namun berdasarkan data yang didapat, di sana salah satu istri terduga pelaku berdomisili.

    “Saya belum tahu, tapi menurut keterangan istri pertama atau kedua asalnya dari wilayah tersebut,” ungkapnya.

    Kini, kasus pembunuhan sadis tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    “Selebihnya tanyakan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang penting pelaku terhadap meninggalnya anak dalam keadaan terbakar di kontrakan di desa Rawa Burung sudah terungkap, jadi nanti motif, dan lain-lain pasti akan dilakukan press rilis oleh Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

     

  • Hasan Nasbi Mundur, Kantor Komunikasi Kepresidenan: Kami Tetap Bertugas Seperti Biasa – Page 3

    Hasan Nasbi Mundur, Kantor Komunikasi Kepresidenan: Kami Tetap Bertugas Seperti Biasa – Page 3

    Sebelumnya, Hasan Nasbi menjelaskan keputusannya untuk mengundurkan diri jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) bukan keputusan emosional dan tiba-tiba. Dia sudah memikirkan keputusannya ini dengan matang dan memilih berasa di luar pemerintahan.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton,” kata Hasan melalui Instagram Total Politik yang disiarkan pada Selasa (29/4/2025).

    “Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional,” sambungnya.

    Menurut dia, keputusan ini merupakan jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana tenang. Hasan menyebut hal tersebut untuk kebaikan komunikasi pemerintah di masa depan.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” ujarnya.

     

  • Mundur dari PCO, Hasan Nasbi: Kalau Ada Persoalan di Luar Kemampuan, Kita Harus Tahu Diri – Page 3

    Mundur dari PCO, Hasan Nasbi: Kalau Ada Persoalan di Luar Kemampuan, Kita Harus Tahu Diri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Hasan Nasbi memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan mengatakan apabila ada persoalan di luar kemampuan, dia harus tahu diri untuk mundur dari jabatan PCO.

    “Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh. Kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi,” kata Hasan dalam video yang dirilis Total Politik, Selasa (29/4/2025).

    Untuk itu, Hasan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 21 April 2025. Surat itu diserahkan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujarnya.

    Dia menuturkan keputusannya sudah matang dan tidak diambil dalam kondisi emosional. Hasan menilai ini merupakan jalan terbaik untuk kebaikan komunikasi kepresidenan kedepannya.

    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” tutur Hasan.

  • Kabulkan Sebagian Gugatan UU ITE, MK: Frasa Tanpa Hak untuk Melindungi HAM – Page 3

    Kabulkan Sebagian Gugatan UU ITE, MK: Frasa Tanpa Hak untuk Melindungi HAM – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan terdapat frasa “tanpa hak” dalam norma Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU 1/2024 yang harus diberikan penjelasan lebih tegas. 

    “Pada hakikatnya norma tersebut mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demi memberi perlindungan hukum terhadap setiap orang, berupa kehormatan atau martabat seseorang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya, unsur “tanpa hak” dalam norma tersebut untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) utamanya melindungi profesi seperti pers, peneliti, dan aparat penegak hukum dalam menjalankan aktivitas profesinya,” ujar Enny dalam pertimbangan hukumnya dalam sidang Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Hakim Enny menambahkan, dimuatnya unsur “tanpa hak” sejalan dengan praktik instrumen regional dan internasional dalam mengkriminalisasi hate speech atau xenophobic content.

    Sehingga frasa “tanpa hak”, lanjut Hakim Enny, harus dibaca sebagai perbuatan mendistribusikan dan bukan tentang siapa (pihak) yang berhak dan tidak berhak untuk melakukan tindakan hasutan kebencian sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

    “Dengan demikian, frasa “tanpa hak” masih dibutuhkan dalam rumusan norma tersebut untuk melindungi orang-orang yang memiliki kepentingan hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU 1/2024. Sebab, unsur “tanpa hak” bukan merupakan instrumen yang membatasi kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945,” jelas Hakim Enny.

     

  • Golkar: Jubir Presiden Sebaiknya Orang yang Day to Day Berada di Sekitar Presiden – Page 3

    Golkar: Jubir Presiden Sebaiknya Orang yang Day to Day Berada di Sekitar Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

    Doli menduga, keputusan tersebut diambil untuk memperbaiki pola komunikasi politik dan publik pemerintah. Menurut Doli, juru bicara memang seharusnya orang yang sehari-hari selalu di dekat Presiden.

    “Harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang memang day to day, hour to hour, minute to minute, second to second, itu berada di sekitar Pak Prabowo,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Doli juga menyarankan ke depan Mensesneg Prasetyo Hadi lah yang menjadi jembatan antara presiden dan PCO. 

    “Jadi dengan adanya Mensesneg, itu bisa lebih mendekatkan teman-teman PCO dengan apa yang tiap hari dipikirkan dan apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata dia.

    Sementara Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi mundur. 

    “Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas kita menghormati keputusan apa pun yang dibuat mas Hasan,” kata Dahnil.

    Mantan Juru Bicara Prabowo Subianto memperkirakan, untuk pengganti Hasan, Prabowo akan mencari sosok yang sesuai kebutuhan dan bisa berkomunikasi dengan baik.

    Meski demikian, Dahnil mengaku belum mendengar apakah akan ada perombakan kabinet paska mundurnya Hasan Nasbi. 

    “Kemarin ketika kami dipanggil semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir jadi sense of sentisivitasnya kurang. Jadi harus simpati dan empati. Itu yang kira kira disampaikan oleh presiden,” kata dia. 

  • Bernyanyi di KPK, Rhoma Irama: Kita Doakan Pejabat Tak Suka Rompi Oranye – Page 3

    Bernyanyi di KPK, Rhoma Irama: Kita Doakan Pejabat Tak Suka Rompi Oranye – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penyanyi Rhoma Irama mendatangi Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan pada, Selasa (29/4/2025). Dia mengajak pegawai hingga pimpinan KPK berdendang mengenai antikorupsi.

    Penyanyi berjuluk Raja Dangdut itu hadir dalam acara pagelaran seni musik hasil kolaborasi KPK dengan komunitas Angklung Perempuan Indonesia (API) dengan mengusung tema ‘Melalui Kesenian Angklung, Gelorakan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia’

    Terdapat empat lagu yang dinyanyikan Rhoma Irama, yakni Indonesia, Mirasantika, Keramat, dan Judi.

    “Hari ini saya sangat mendapat kehormatan dari KPK untuk bisa gabung, memberikan pencerahan kepada khususnya para orang-orang yang punya peluang untuk melakukan korupsi,” ujar Rhoma di gedung ACLC KPK, Selasa.

    Kata Rhoma, lagu berjudul Indonesia, sengaja diciptakannya mengingat marak kasus korupsi di dalam negeri.

    “Saya pernah menciptakan lagu Indonesia ini pada tahun 1981 dulu. Memang ketika saat itu memang marah praktik korupsi,” ungkap dia.

    “Kalau ditanyakan mau bikin lagu korupsi lagi nggak? Mudah-mudahan nggak ada lagu korupsi lagi. Karena kita berharap di era Presiden Prabowo ini, korupsi betul-betul sirna dari bumi Indonesia,” lanjutnya.

    Melalui lagu pesan antikorupsi ini, Rhoma berharap dapat menyentuh hati masyarakat khususnya para pejabat publik.

    “Kita doakan agar mereka semua tidak suka kepada rompi oranye (warna rompi tahanan KPK),” ucap dia.