Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Mensesneg: Bisa Jadi Presiden Prabowo Tidak Berkenan Pak Hasan Nasbi Mundur – Page 3

    Mensesneg: Bisa Jadi Presiden Prabowo Tidak Berkenan Pak Hasan Nasbi Mundur – Page 3

    Hasan Nasbi resmi mundur dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada Senin, 21 April 2025. Dia telah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai PCO kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” kata Hasan melalui Instagram @totalpolitikcom, Selasa (29/4/2025).

    Hasan menyampaikan keputusan ini bukan tiba-tiba dan emosional. Menurut dia, keputusan ini merupakan jalan terbaik untuk kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujarnya.

    Hasan mengatakan, keputusannya untuk mundur bukan hal yang tiba-tiba muncul. JUga bukan keputusan yang lahir tanpa pemikiran yang matang.

    Menurutnya apa yang sudah ia putuskan merupakan hal terbaik untuk dirinya, juga untuk pemerinta di masa mendatang.

    “Ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang,” sambung Hasan.

  • Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir dan Pidato pada Peringatan May Day Besok – Page 3

    Mensesneg Pastikan Prabowo Hadir dan Pidato pada Peringatan May Day Besok – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau Presiden KSPI Said Iqbal yang juga pernah menjabat di Governing Body International Labour Organization (ILO) menyampaikan pesan khusus menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025.

    Dalam pernyataannya, Presiden KSPI Said Iqbal mengajak ratusan ribu buruh merayakan May Day 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

    “Ratusan ribu buruh, hampir mendekati 200 ribu buruh, akan merayakan May Day bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto di Monas pada 1 Mei 2025,” ujar Said Iqbal melalui keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

  • Lapor ke Polda Metro Jaya, Jokowi Siap Ijazahnya Diproses Digital Forensik  – Page 3

    Lapor ke Polda Metro Jaya, Jokowi Siap Ijazahnya Diproses Digital Forensik  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi menyatakan siap menyerahkan ijazahnya ke penyidik Polda Metro Jaya untuk proses digital forensik dalam rangka pengusutan laporannya terkait isu ijazah palsu.

    “Kalau diperlukan ya silakan,” kata Mantan Gubernur Jakarta itu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut Jokowi, pelaporan isu ijazah palsu dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya atas tuduhan tersebut.

    “Agar semua jelas dan gamblang ya,” ungkap mantan Wali Kota Surakarta itu.

    Menurut Jokowi, hal itu demi membuat perkara tersebut terang di mata masyarakat.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” tutur dia.

    Jokowi sendiri awalnya menyambangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Setelahnya, dia bertolak bersama kuasa hukum ke Kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,” jelas dia.

    Jokowi mengatakan, dirinya mesti datang sendiri melaporkan perkara ijazah palsu lantaran masuk delik aduan. Dia pun memilih hadir dibandingkan diwakilkan kuasa hukum saja.

    “Memang harus saya sendiri harus datang,” tandasnya.

  • Puan ke Wanita Indonesia: Jangan Takut Bermimpi Besar Seperti Kartini – Page 3

    Puan ke Wanita Indonesia: Jangan Takut Bermimpi Besar Seperti Kartini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta wanita di Indonesia untuk meneruskan perjuangan Kartini. Menurutnya, wanita penting untuk memiliki mimpi besar, keberanian untuk bersuara, serta aktif membangun bangsa.

    “Kadang-kadang kita mau membuktikan, tetapi tidak diberi kesempatannya. Wanita harus saling mendukung untuk sama-sama maju,” ujarnya.

    Puan menyebut, wanita masa kini punya akses pendidikan yang sama dengan laki-laki, bahkan banyak yang berhasil menempuh pendidikan tinggi. Ia mendorong para wanita untuk tidak takut bermimpi besar seperti Kartini.

    “Jangan takut bermimpi besar seperti yang dilakukan Kartini, dan kejarlah mimpi-mimpi tersebut,” sebutnya.

    Puan juga menilai, wanita terus tumbuh dalam berbagai peran strategis, mulai dari legislator, aktivis, pendidik, tenaga kesehatan, pengusaha UMKM, hingga ibu rumah tangga yang menanamkan nilai kesetaraan pada anak.

    “Kita sudah melihat perempuan bisa memimpin bangsa ini, seperti Ibu Megawati Soekarnoputri. Itu bukti bahwa perempuan Indonesia mampu berada di posisi strategis meskipun jalan yang harus dilalui tidak mudah,” ujarnya.

    Di sisi lain, Puan menyoroti bahwa pemikiran Kartini masih relevan, terutama di tengah tantangan yang dihadapi perempuan saat ini, mulai dari kekerasan, diskriminasi di dunia kerja, hingga stereotip sosial.

    “Perempuan harus diberi ruang aman, bukan hanya fisik, tapi juga psikis dan sosial. Sering kali justru orang terdekat yang menciptakan situasi yang membahayakan perempuan,” ujarnya.

    “Maka kita harus saling menjaga, saling menguatkan, dan yang terpenting: berani bersuara,” jelas Puan.

  • Pramono: Pegawai Pemprov Jakarta Tak Gunakan Transportasi Umum, Bakal Kesulitan Sendiri – Page 3

    Pramono: Pegawai Pemprov Jakarta Tak Gunakan Transportasi Umum, Bakal Kesulitan Sendiri – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Pramono mengeluarkan ingub atau instruksi gubernur  nomor 6 tahun 2025, perihal kewajiban menggunakan transportasi umum untuk seluruh pegawainya di Balai Kota Jakarta setiap hari Rabu. 

    “Transportasi umum digunakan untuk ke berangkat ke tempat kerja, pelaksanaan tugas dan pulang dari tempat kerja, pada setiap hari Rabu,” tulis Pramono dalam ingubnya, seperti dikutip Selasa (29/4/2025).

    Menurut Pramono, aturan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum massal di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta dan meningkatkan kualitas udara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

    Terdapat 8 moda transportasi umum yang termasuk dalam ingub ini, yaitu Transjakarta; Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta; Light Rapid Transit (LRT) Jakarta;

    LRT Jabodebek; KRL Jabodetabek (Commuterline); Kereta Bandara (Raillink); Bus/Angkot reguler; dan Kapal dan angkutan antar jemput karyawan/pegawai.

    Meski mewajibkan, Pramono mengecualikan pegawainya menggunakan transportasi umum apabila sedang sakit, hamil (mengandung), disabilitas; dan petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu. 

    Terkait pengawasannya, Pramono memintaKepala perangkat daerah bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi pada setiap hari Rabu di unit kerjanya masing-masing, juga disampaikan ke media sosial sebagai bentuk ajakan kepada publik.

    “Penggunaan angkutan umum massal sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum massal dalam beraktivitas,” ucap Pramono.

  • KPK: Gaji Besar atau Kecil Bukan Jaminan, Kalau Hati dan Pikiran Rakus Korupsi Tetap Terjadi – Page 3

    KPK: Gaji Besar atau Kecil Bukan Jaminan, Kalau Hati dan Pikiran Rakus Korupsi Tetap Terjadi – Page 3

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo beranggapan pola terjadinya tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu ia menyebut Pemda dan DPRD adalah dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah.

    Menurutnya kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif, agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

    “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,” ujar Agung.

    Berdasarkan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tahun 2024, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan skor rata-rata sebesar 75,02. Namun, pada area perencanaan, skor yang diperoleh masih tergolong rendah, yakni 63.

    Sementara itu, tujuh area lainnya—penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak—berhasil mencatatkan skor di atas 80.

    Namun, berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK terkait penanganan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Utara, tercatat sebanyak 170 perkara yang ditangani sepanjang 2023 hingga Desember 2024.

    Dari jumlah tersebut diketahui terdapat beberapa modus yang dilakukan, seperti 44% terkait penyalahgunaan anggaran, 42% terkait pengadaan barang dan jasa, 7% terkait sektor perbankan, 3% terkait pemerasan atau pungutan liar (pungli), dan sisanya 4 persen mencakup modus lainnya.

    “Potensi-potensi rawan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan anggaran yang tidak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang sarat kecurangan, lemahnya pengawasan, hingga praktik jual beli jabatan dan pelayanan publik yang berbelit,” beber dia.

    KPK mendorong Pemda dan DPRD untuk bersama-sama menginventarisasi potensi korupsi pada setiap area tata kelola serta menutup celah korupsi agar tidak ada lagi kebocoran.

    “Sebagai aktor utama di daerah, Pemda dan DPRD harus mengambil peran besar dalam memastikan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, serta demokrasi lokal tumbuh sehat,” pungkas Agung.

  • Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu: 3 Orang Tewas, 4 Terluka – Page 3

    Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu: 3 Orang Tewas, 4 Terluka – Page 3

    Hingga saat ini, Wira belum dapat memberikan keterangan lebih rinci terkait kronologi kecelakaan tersebut. Namun seluruh korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang

    Pihaknya menyebutkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumedang bersama Ditlantas Polda Jawa Barat sudah menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penanganan lebih lanjut.

     

  • Pembunuh Wanita Muda di Kontrakan Bekasi Ditangkap – Page 3

    Pembunuh Wanita Muda di Kontrakan Bekasi Ditangkap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Teka-teki tewasnya perempuan muda di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, terungkap. Jasad korban inisial WD ditemukan pada Minggu, 27 April 2024 sore.

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, Subdit Jatanras Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap pelaku pembunuhan berinsial MA. Penangkapan dilakukan di Rest Area Mudusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang, Jawa Barat.

    “Benar telah ditangkap pelaku pembunuhan yang TKP-nya di kontrakan di kecamatan Cibitung, Bekasi Kabupaten,” kata Abdul Rahim dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

    Tewas Mengenaskan

    Sebelumnya, Seorang perempuan muda ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, pada Minggu, 27 April 2024 sore. Diduga, wanita berinisial WD menjadi korban pembunuhan.

    Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim mengatakan, korban WD (22) ditemukan tewas di atas kasur, dengan luka di beberapa luka di tubuhnya.

    Terkait kejadian ini, polisi telah memeriksa tiga orang telah diperiska sebagai saksi. Menurut keterangan mereka, korban datang ke kontrakan pada Sabtu malam (26/4) sekitar pukul 20.30 WIB bersama seorang pria dengan mengendarai sepeda motor matic.

    “Kemudian bertemu dengan saksi DN lalu laki-laki tersebut membayar sewa kamar sebesar Rp. 135.000,- kepada saksi DN,” kata Abdul Rahim kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

    Abdul Rahim mengatakan, si pria sempat terlihat keluar-masuk kamar beberapa kali. Demikian juga dengan korban. Kepada DN, korban juga sempat izin mau beli makan.

    “Sekitar jam 01.11 korban menghubungi saksi DN untuk menanyakan cek out kamar kemudian saksi DN menjawab ‘untuk cek out sekitar jam 04:30’, kata Abdul Rahim.

     

  • Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Berangkat Haji Secara Ilegal, 71 Penumpang Diamankan di Bandara Soetta – Page 3

    Lalu diketahui, para calon jemaah haji ilegal tersebut menggunakan berbagai visa untuk bisa masuk ke Arab Saudi. Seperti visa kunjungan, visa kerja, hingga visa amil. Padahal, saat ini hal tersebut dilarang lantaran hanya yang memiliki visa haji yang diperbolehkan masuk.

    Apalagi, lanjut Ronald, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dari Konsulat Jenderal (Konjen) di Arab Saudi yang berisi imbauan agar tidak ada yang masuk ke negara tersebut dengan dokumen selain visa haji mulai 23 April 2025.

    “Sudah ada informasi tidak akan ada masyarakat Indonesia yang masuk ke Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz selain pemegang visa haji, artinya visa kunjungan, wisata, tidak diperbolehkan,” jelasnya.

     

  • Prabowo Panggil Muzani dan Dasco, Bahas Evaluasi Direksi BUMN – Page 3

    Prabowo Panggil Muzani dan Dasco, Bahas Evaluasi Direksi BUMN – Page 3

    Prabowo mempersilakan manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja para direksi. Prabowo memerintahkan agar direksi yang malas-malasan, tak berprestasi, dan menyalahgunakan kewenangannya diganti.

    “Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti,” jelasnya.

    Prabowo mengatakan pegawai yang memiliki kinerja baik perlu diberikan apresiasi dan dipromosikan. Namun, dia meningatkan pemilihan direksi harus profesional tanpa mempertimbangkan faktor latar belakang, suku, agama, dan partai politik.

    “Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak,” tutur dia.

    “Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya ya,” sambung Prabowo.