Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Dasco: Hadiah dari DPR kepada Kaum Pekerja, Setelah May Day Akan Bahas RUU PPRT – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025. Dia menuturkan Prabowo mendapat undangan dari serikat buruh untuk menghadiri Hari Buruh Internasional yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta.

    “Dan Bapak Presiden memutuskan untuk Insya Allah beliau akan berkenan untuk hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut,” kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, Prabowo menilai buruh merupakan salah satu elemen kunci bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Prabowo memberikan perhatian besar bahwa pemerintah, sektor swasya, pengusaha, dan buruh harus bekerja sama dengan baik.

    “Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita,” ujar Prasetyo.

    Terkait adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, Prasetyo menyebut pemerintah terus berkoordinasi untuk memitigasi hal tersebut. Termasuk, soal pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Kalaupun memang benar masih ada di beberapa tempat tejadi PHK, justru di situlah seperti tadi disampaikan kita terus koordinasi untuk bisa memitigasi” tutur dia.

    “Sekaligus jika terjadi (PHK), maka bagaimana cara menangani dan memenuhi hak-hak teman teman pekerja dan kemudian juga sesegera mungkin bagaimana kita atasi dengan menciptakan lapangan kerja baru,” imbuh Prasetyo.

  • Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Pengurus Purnawirawan TNI AD Temui Prabowo di Istana, Bahas Apa? – Page 3

    Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan yang disampaikan bukan masalah ringan sehingga Prabowo harus mempelajari terlebih dahulu.

    “Dalam negara yang menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ujarnya.

    Wiranto menyampaikan seorang presiden tak hanya bergantung pada satu sumber saja dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

    Menurut dia, Prabowo mendengarkan sumber-sumber lain sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

    “Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka kalau ada anggapan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu,” kata Wiranto.

    Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra yang terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat.

    “Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu yang terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa,” pungkas Wiranto.

    Selain itu, Prabowo meminta masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra yang dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keharmonisan Indonesia.

    “Beliau berpesan tadi kepada saya, akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto.

  • Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Penyidik Mulai dari SD hingga Kuliah – Page 3

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan dan menjadi sipil, tuduhan tersebut nyatanya tidak berhenti.

    “Kan dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,” tutur Jokowi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

    Jokowi mengaku diminta menjawab 35 pertanyaan penyidik selama proses pelaporan kasus ijazah palsu. Dia pun enggan mengungkap pihak terlapor dalam aduan tersebut.

    “Nanti ditanyakan detailnya sama tim kuasa hukum,” jelas dia.

    Menurutnya, perkara ijazah palsu sebenarnya persoalan ringan. Namun lantaran sebagian publik menuntut kejelasan, maka sewajarnya bila melalui mekanisme hukum.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” Jokowi menandaskan.

    Sumber: Nur Habibie/Merdeka.com

  • Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Tiga Satgas Baru Buatan Pemerintah Masih Dimatangkan, Siap Atasi PHK sampai Izin Investasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan keputusan presiden (keppres) pembentuan tiga satuan tugas (satgas) baru.

    Salah satunya, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Prasetyo menyebut pembentukan tiga satgas masih dimatangkan di lintas kementerian dan lembaga. Dia menuturkan pembentukan tiga satgas tersebut juga akan disinkronisasikan dengan pihak swasta, sektor industri, hingga serikat buruh.

    “Termasuk kita juga ingin mensinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK,” jelas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

    Menurut dia, pemerintah ingin persoalan PHK ditangani secara menyeluruh dan komprehensif. Sehingga, tak ada lagi masalah PHK di Indonesia.

    “Kita tidak ingin sekedar bagaimana menangani PHK di hilir, tetapi secara menyeluruh, secara komprehensif, kita pikirkan dari hulu ke hilirnya, dari sektor usahanya, maupun sektor industrinya, ini saling terkait,” ujarnya.

    Pemerintah juga membentuk Satgas Deregulasi Kebijakan dan Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha. Prasetyo menyanpaikan substansi yang diatur dalam satgas ini jug masih dirumuskan.

    “Sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur di dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat mempermudah perizinan berusaha,” tutur Prasetyo.

  • Terpidana Kasus Korupsi BTS Kominfo, Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat – Page 3

    Terpidana Kasus Korupsi BTS Kominfo, Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat – Page 3

    Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara terhadap mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

    “Mengadili menyatakan terdakwa Achsanul Qosasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum,” kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).

    Achsanul Qosasi dinyatakan terbukti bersalah menerima uang USD 2,64 juta atau senilai Rp40 miliar terkait kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” jelas dia.

    Majelis hakim juga memerintahkan Achsanul Qosasi untuk membayar denda Rp250 juta yang apabila tidak dapat disanggupi maka diganti pidana kurungan penjara selama 4 bulan.

    “Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” hakim menandaskan.

  • Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi dan SDM Aparatur – Page 3

    Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi dan SDM Aparatur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 akan menitikberatkan pada transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

    Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi kelas dunia pada 2045.

    “GDRBN akan menjadi tonggak penting perubahan birokrasi Indonesia, dengan semangat membangun birokrasi kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (30/4/2025).

    Rini menjelaskan, GDRBN menargetkan reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur, pembentukan kelembagaan yang adaptif, hingga penyediaan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.

    Beberapa program strategis yang tengah disiapkan Kementerian PANRB meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan digital.

    SAKP dirancang untuk menyelaraskan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional.

    “Transformasi digital kini tidak hanya sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi harus menghasilkan dampak nyata dan nilai tambah bagi publik,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan ekosistem pelayanan publik yang lebih luas, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Rini berharap reformasi ini bisa menghadirkan birokrasi yang benar-benar melayani rakyat.

    Dalam kesempatan yang sama, kementerian memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbaik tahun 2024. Rini berharap pencapaian tersebut bisa menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

    “Birokrasi yang berdampak hanya bisa terwujud lewat kolaborasi. Apa yang kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 transparan dan bebas dari kecurangan…

  • Menhan Usul Tunjangan Operasi bagi Prajurit TNI Naik 75 Persen – Page 3

    Menhan Usul Tunjangan Operasi bagi Prajurit TNI Naik 75 Persen – Page 3

    Di sisi lain, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin juga mengungkapkan, jumlah rumah dinas bagi prajurit TNI belum ideal. Sjafrie menyebut, jumlah rumah dinas prajurit baru 224.756 unit, sedangkan kebutuhannya adalah hampir 500 ribu unit.

    “Saya perlu melaporkan bahwa kondisi ideal kita itu, kita baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit, sekitar 45 persen. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya itu hampir 500.000 unit rumah yang diperlukan,” kata Sjafrie saat rapat dengan Komisi I, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2025).

    Sjafrie mengatakan, angka tersebut menunjukkan bahwa besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan kondisi nyata di lapangan.

    Sjafrie melanjutkan, Kemenhan terus berupaya memenuhi kebutuhan rumah dinas prajurit. Pihaknya juga ada kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat.

     

  • Hardiknas 2025: Semesta Berpartisipasi, Wujudkan Pendidikan Berkualitas! – Page 3

    Hardiknas 2025: Semesta Berpartisipasi, Wujudkan Pendidikan Berkualitas! – Page 3

    Peringatan Hardiknas 2025 akan dirayakan dengan berbagai kegiatan di seluruh Indonesia. Upacara bendera akan dilaksanakan di berbagai instansi pendidikan dan pemerintah sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasa Ki Hadjar Dewantara.

    Selain upacara bendera, berbagai kegiatan lain juga akan menyemarakkan Hardiknas 2025, seperti seminar, diskusi, lomba-lomba, pameran pendidikan, dan kegiatan kreatif lainnya yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan pendidikan.

    Meskipun tanggal 2 Mei 2025 bukan hari libur nasional, banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang akan menetapkan hari tersebut sebagai hari libur. Untuk informasi lebih lanjut mengenai status libur sekolah, silakan menghubungi sekolah atau lembaga pendidikan terkait.

  • Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Ahmad Luthfi Tegaskan Pemprov Jateng Tak Pernah Usulkan Solo Jadi Daerah Istimewa – Page 3

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.

    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons Kota Surakarta atau Solo yang diusulkan menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.

    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucap Politisi Golkar itu.

    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.

    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.

    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.

    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.

    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.

    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.

    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi bahwa tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.

    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.

  • Puan: Paus Fransiskus Tokoh yang Gigih Perjuangkan Perdamaian dan Menentang Kekerasan – Page 3

    Puan: Paus Fransiskus Tokoh yang Gigih Perjuangkan Perdamaian dan Menentang Kekerasan – Page 3

    Puan merasa terhormat pernah diundang secara pribadi oleh Paus Fransiskus untuk menghadiri World Leaders Summit on Children’s Rights di Vatikan pada Februari lalu, bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Saya mengapresiasi Yang Mulia Paus Fransiskus atas inisiatifnya menyelenggarakan KTT Pemimpin Dunia tentang Hak Anak dan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat misi kemanusiaan global demi generasi mendatang,” ujarnya.

    Puan dan Megawati juga mengikuti forum Unbroken Kids Alliance di Roma yang fokus pada anak-anak korban perang di Palestina dan Ukraina. Mereka kemudian diterima langsung oleh Paus di kediaman pribadinya, Santa Marta.

    “Saya benar-benar merasa terhormat atas sambutan Paus kepada kami. Meski dalam kondisi kurang sehat, beliau tetap menerima kami dengan hangat dan ramah,” ujar Puan.

    Dalam pertemuan tersebut, Puan dan Megawati menyampaikan salam dari bangsa Indonesia, yang disebut Paus sebagai ‘beautiful people’. Mereka juga memberikan cenderamata dan Puan menghadiahkan baju wayang batik tradisional, sementara Megawati memberikan lukisan Bunda Maria berkebaya merah dan berkerudung putih.

     

    (*)