Category: Liputan6.com News

Dalam forum tersebut, Puan Maharani menyoroti bencana kemanusiaan tragis yang terjadi di Gaza. Ia menggambarkan kondisi memilukan di mana banyak anak-anak menderita kelaparan, rumah sakit runtuh, dan seluruh keluarga harus bertahan hidup tanpa akses terhadap kebutuhan dasar.

“Tidak ada tanda-tanda kelegaan. Serangan Israel terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua, terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat,” ujar Puan.

Puan juga menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghapuskan penjajahan di dunia.

“Rakyat Indonesia selalu mengingat pesan inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno, yang pernah menyatakan, ‘Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel’,” ungkap cucu Presiden Sukarno tersebut.

Menurut Puan, anggota parlemen di seluruh dunia tidak boleh tinggal diam. Ia menekankan bahwa tanggung jawab seorang wakil rakyat tidak hanya kepada konstituen di negaranya, tetapi juga terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Puan juga menyesalkan fakta bahwa gencatan senjata yang telah disepakati pada awal tahun 2025 belum berhasil ditegakkan. Ia mengajak seluruh parlemen dunia untuk bersuara bersama, mendesak agar situasi di Gaza segera dipulihkan dan Israel menghentikan agresinya.

“Fase kedua gencatan senjata harus segera dijalankan tanpa penundaan. Parlemen di berbagai negara harus mendorong pemerintah mereka agar mengambil sikap yang lebih tegas,” seru Puan.

Ia menambahkan, komunitas internasional perlu bersatu dalam satu suara untuk mendesak Israel agar mematuhi sepenuhnya ketentuan gencatan senjata.

Puan juga menekankan pentingnya memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza yang cepat, aman, dan tanpa hambatan.

“Memblokir bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional,” tegasnya.

Ia menyerukan agar para anggota parlemen dari berbagai negara berani menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum.

“Oleh karena itu, kita harus bergerak untuk memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita masing-masing untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza,” kata Puan.

Tak hanya itu, Puan juga menyinggung upaya pemindahan paksa warga Gaza ke luar wilayah Palestina. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional harus menolak rencana Israel yang bertujuan mengusir rakyat Palestina dari tanah kelahirannya.

Tolak Relokasi“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” tegas Puan dalam forum tersebut, seperti dilansir dari Emedia DPR Ri

Lebih lanjut, Puan menyampaikan bahwa masa depan Gaza harus dipersiapkan dengan semangat membangun kembali, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam hal martabat, keadilan, dan harapan. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan menekankan bahwa rekonstruksi Gaza harus dipimpin langsung oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka sendiri. Ia menilai komunitas internasional perlu mendukung proses tersebut tanpa mengendalikannya.

“Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan. Ia menambahkan, “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini.”

Seruan untuk Akui PalestinaDi hadapan pimpinan parlemen negara-negara pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum ini adalah terbentuknya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur melalui solusi dua negara. Ia mendorong para delegasi untuk memanfaatkan pengaruh dan otoritas moral masing-masing dalam mendorong pengakuan terhadap Palestina.

“Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” urai Puan.

Puan menegaskan bahwa pengakuan tersebut juga mengirimkan pesan bahwa dunia tidak akan lagi mentolerir standar ganda dalam memperlakukan Palestina. “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” jelasnya.

Serukan Kerja Sama GlobalSebagai sesama anggota parlemen, Puan mengingatkan pentingnya suara dan kekuatan legislatif untuk memengaruhi kebijakan negara masing-masing serta membentuk opini global.

“Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina,” ajaknya.

Sebelum forum The Group of Parliaments in Support of Palestine resmi dimulai, Puan bersama para pimpinan parlemen lainnya sempat melakukan audiensi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Di sela acara, Puan juga melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Parlemen Palestina.

Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII Dony Oekon, serta Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

 

(*)