Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Budi Arie Akui Masih Banyak Tantangan dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Budi Arie Akui Masih Banyak Tantangan dalam Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih bisa mendapatkan pinjaman Rp 5 miliar dari perbankan pelat merah. Namun, legalitas pendiriannya harus lebih dahulu dilengkapi.

    Dengan demikian, KopDes Merah Putih tak bisa langsung mendapat kucuran dana tersebut. Menko Zulkifli bilang, pemerintah tengah mengebut pembentukan koperasi desa dan kelurahan itu dalam 2 bulan ini.

    “Ini setelah semua selesai, ini kita 2 bulan ini akan, ini pemaparannya nih untuk menyelesaikan pembentukan KopDes,” ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

    Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah ikut mengawal pembentukannya. Dia mengaku seluruh unit kementerian ikut turun ke lapangan.

    Tujuannya tak lain melakukan percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Dengan demikian, dana pinjaman Rp 5 miliar bisa segera diakses oleh koperasi tingkat desa dan koperasi kelurahan tersebut.

    “Ini Menteri Koperasi keliling, Wamen-Wamen keliling semuanya, saya juga beberapa provinsi akan datang agar ini dipercepat, setelah itu (legalitas) rapih semua nanti baru akan disalurkan (pinjaman Rp 5 miliar),” ucapnya.

    Menurutnya, hal ini untuk memudahkan proses pinjaman dari KopDes merah putih ke perbankan. Mengingat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi sebelum mengakses pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Karena perbankan kan anda tahu, ya, kalau perbankan dia harus, verifikasi kan harus bagus, badan hukumnya, yang diperlukan apa, manajemennya seperti apa, kan gitu, baru bisa diberi (pinjaman),” terangnya.

     

     

     

    Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

  • BBWS Citarum Sebut Ada 11 Jembatan Perahu di Karawang Tidak Berizin – Page 3

    BBWS Citarum Sebut Ada 11 Jembatan Perahu di Karawang Tidak Berizin – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Mochamad Dian Al Ma’ruf mengatakan, ada 11 jembatan perahu yang dikelola oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tak mengantongi izin atau dipandang ilegal.

    Dia menuturkan, pihak BBWS Citarum sudah memberi peringatakan keberadaan jembatan tak berizin tersebut.

    “Kami sudah memberi peringatan terkait dengan keberadaan jembatan ilegal itu,” kata Al Ma’ruf seperti dilansir dari Antara, Sabtu (3/5/2025).

    “Jembatan perahu ini ada dibangun di atas sungai Citarum, dan saluran Tarum Barat (saluran irigasi). Termasuk perahu eretan yang di muara,” sambungnya.

    Al Ma’ruf menuturkan, pihaknya memberikan peringatan, karena khawatir tak aman bagi mereka yang ingin melintas. Karena itu, dia meminta pada setiap pemilik usaha jembatan perahu, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, agar segera mengurus perizinan.

    Secara teknis, lanjut Al Ma’ruf, suatu jembatan harus legal, aman dan menyejahterakan. Jika tidak, itu berbahaya.

    Sebagaimana dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 diatur tentang pemanfaatan sempadan sungai hanya bisa dilakukan untuk kegiatan tertentu, dan harus mendapatkan izin dari pemerintah sesuai kewenangannya.

     

  • Fakta-Fakta Keracunan Massal MBG di Jabar, Ratusan Siswa Jadi Korban hingga BGN Turun Tangan – Page 3

    Fakta-Fakta Keracunan Massal MBG di Jabar, Ratusan Siswa Jadi Korban hingga BGN Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah kasus keracunan massal akibat konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat telah menghebohkan publik. Kejadian ini melibatkan ratusan siswa dari berbagai sekolah di beberapa daerah, seperti Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya. 

    Berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan setempat, langsung bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan memberikan penanganan medis kepada para korban.

    Salah satu kejadian terparah terjadi di Kabupaten Cianjur, di mana 176 orang, termasuk 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta 98 warga lainnya, mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG dan sebuah hajatan. 

    Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bahkan menetapkan kejadian ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Gejala yang dialami para korban beragam, mulai dari pusing, mual, hingga muntah. Kepala Dinkes Cianjur, Yusman Faisal, menyatakan bahwa pihaknya telah memaksimalkan penanganan terhadap korban dan melakukan pendataan menyeluruh.

    Di Kota Bandung, 342 siswa SMP Negeri 35 juga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG pada 29 April 2024. Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian, menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan investigasi dan pengambilan sampel makanan untuk mengetahui penyebab keracunan. Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya, 25 pelajar SD dan SMP juga mengalami hal serupa. Semua korban telah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan terdekat.

  • Tawuran Antar Kelompok Pecah di Tanjung Priok, 2 Orang Diamankan Polisi – Page 3

    Tawuran Antar Kelompok Pecah di Tanjung Priok, 2 Orang Diamankan Polisi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi penyerangan oleh sekelompok pemuda terhadap permukiman warga di Kebon Bawang, Jakarta Utara. Dalam insiden tersebut, beberapa warga dilaporkan terluka akibat sabetan senjata tajam.

    Kapolsek Tanjung Priok, Kompol R. Sigit Kumono, menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 1 Mei 2025, sekitar pukul 02.30 WIB, dan telah dilaporkan dengan nomor LP/B/413/2025/Polsek Tanjung Priok/Polres Metro Jakarta Utara.

    Peristiwa itu terjadi tepatnya di Jalan Swasembada Barat X, RT 07/RW 13, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Berawal dari kelompok Empang, Kelompok Subam dan Kelompok Bonpis melalui dunia sosial media atau Instagram, janjian untuk melalukan penyerangan kepada Kelompok Bakti. Kemudian kelompok Subam berkomunikasi dengan kelompok Bakti rombongan, akan melalukan penyerangan terhadap kelompok Bakti,” kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (3/5).

    “Kemudian kelompok Subam dan kelompok Bonpis lima motor, sedangkan kelompok Empang 3 sepeda motor dengan jumlah 8 orang, sekitar pukul 02.30 WIB sudah melalukan penyerangan kepada kelompok Bakti,” sambungnya.

    Kemudian, untuk kelompok Empang membantu kelompok Subam melakukan penyerangan terhadap kelompok Bakti.

    Setelah menyerang kelompok Bakti dan mundur serta mengejar hingga masuk ke dalam portal. Sehingga, salah satu dari kelompok Bakti inisial DA jatuh.

    Saat itu, tiga orang langsung melayangkan senjata jenis corbek atau celurit, dan mengakibatkan DA mengalami luka sobek pada bagian pundak kanan.

    “Pada saat sobek, warga melaporkan kepada Polsek Tanjung Priok. Ungkap kasus semalam diungkap atas nama MT, 20 tahun, untuk pelakunya yang diamankan pada tanggal 1, RB, 17 tahun, di bawah umur,” ujarnya.

     

  • Libur Idul Adha 2025, Siap-Siap Long Weekend – Page 3

    Libur Idul Adha 2025, Siap-Siap Long Weekend – Page 3

    Kementerian Agama RI memprediksi 1 Dzulhijjah 1446 H jatuh pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Idul Adha (10 Dzulhijjah) diperkirakan jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025. Namun, tanggal ini masih bersifat sementara dan menunggu hasil sidang isbat. Muhammadiyah telah mengumumkan akan merayakan Idul Adha pada tanggal yang sama, 6 Juni 2025, berdasarkan metode hisab.

    Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal merah untuk Idul Adha 2025 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Tanggal 6 Juni 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama, sedangkan 9 Juni 2025 sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, masyarakat akan menikmati long weekend yang cukup panjang.

    Rincian libur dan cuti bersama Idul Adha 2025:

    Jumat, 6 Juni 2025: Libur Idul Adha
    Sabtu, 7 Juni 2025: Libur akhir pekan
    Minggu, 8 Juni 2025: Libur akhir pekan
    Senin, 9 Juni 2025: Cuti bersama

    Meskipun prediksi telah dikeluarkan, umat Islam di Indonesia tetap menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama setelah sidang isbat. Sidang isbat ini akan mempertimbangkan hasil rukyatul hilal (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi) untuk menentukan tanggal Idul Adha secara resmi.

  • Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diperiksa Polisi 4,5 Jam, Yayasan MBN Bantah Gelapkan Dana Mitra Dapur MBG – Page 3

    Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) tersandung masalah. Kali ini, salah satu mitra dapur makanan bergizi gratis yang berlokasi di Kalibata Jakarta Selatan mengaku belum mendapatkan haknya dari Yayasan MBN. Hal itu disampaikan Danna Harly selaku kuasa hukum dari Ira Mesra Destiawati pemilik dari dapur makanan bergizi.

    “Klien kami tidak mendapatkan dana sepeserpun atas kerja sama yang dilakukan. Kami mendesak Yayasan MBN untuk segera mambayarkan hak mitra dapur Kalibata yang didzolimi,” kata Harly saat jumpa pers di Jakarta, seperti dikutip Rabu (16/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya bekerja sama dengan pihak Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak bulan Februari-Maret 2025 dan sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi MBG yang terbagi dalam 2 tahap (Februari dan Maret).

    “Total kerugian sejauh ini sejauh ini Rp 975.375.000, itu baru dua tahap makanya kita sekarang coba ngomong ke media, coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware, baru dua tahap saja sudah seperti ini berarti sudah harus ada pembetulan-pembetulan dalam pelaksanaan MBG supaya kedepannya tidak lagi seperti ini,” tutur Harly.

    Menurut Harly, perselisihan terjadi pada bulan Maret 2025 dimana kliennya baru mengetahui terdapat perbedaan anggaran untuk pelajar PAUD/TK/RA/SD setelah kontrak perjanjian kerja sama ditandatangani.

    “Padahal di kontrak perjanjian dengan Yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 setiap porsinya sama rata. Namun sebagian diubah menjadi Rp 13.000 dan Pihak Yayasan sudah mengetahui terdapat perbedaan tersebut jauh sebelum ditanda-tangani perjanjian kerja sama. Setelah ada pengurangan pun hak kami juga dipotong sebesar Rp 2.500 setiap porsinya,” jelas Harly.

    Harly menyampaikan, kliennya mengetahui soal perbedaan angka tersebut setelah pembayaran tahap pertama dikirimkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke pihak Yayasan sebesar Rp 386.500.000. Namun ketika dana tersebut hendak ditagih, Yayasan malah mengatakan kliennya tidak mendapat bagian karena masih kurang bayar sebesar Rp 45.314.249.

    “Dalihnya ada invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh Pihak SPPG/Yayasan. Padahal fakta di lapangan seluruh dana operasional dikeluarkan oleh klien kami mulai dari bahan pangan, sewa tempat, operasional kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak,” ungkap Harly.

  • Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Wapres Gibran: Kurikulum AI Masuk di Tahun Ajaran Baru SD, SMP, SMA dan SMK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap, dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana, Pemerintah telah memutuskan untuk segera memasukkan pembelajaran AI ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri Studium Generale bertajuk Creative Job Opportunity with AI yang diselenggarakan di Auditorium Kampus Anggrek, BINUS University, Jakarta Barat, pada Jumat (2/5).

    “Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK,” ujar Gibran seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Menurut Gibran, hal itu menjadi bukti nyata dukungan Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam penerapan kecerdasan buatan (AI) untuk menjawab berbagai tantangan di berbagai sektor.

    Putra sulung Joko Widodo pun mengaku senang, sebab BINUS sebagai salah satu pelopor pengembangan program AI melalui jalur pendidikan di Indonesia.

    “Saya senang sekali BINUS menangkap peluang AI ini, selain bisa menjawab tantangan zaman, anak-anak nanti ketika lulus sudah siap kerja,”

    Gibran percaya, pembelajaran AI sejak dini menjadi penting karena memainkan peran kunci di dunia teknologi saat ini dalam berbagai aspek kehidupan masa depan. Oleh karena itu, generasi muda diharapkan tidak hanya mampu memanfaatkan AI, tetapi juga menciptakan solusi inovatif yang berdampak bagi kemajuan bangsa dan dunia.

    Sebagai contoh penerapan AI, Wapres menyebut penggunaan teknologi ini oleh PT Jasa Marga dalam memantau lalu lintas di ruas tol selama libur Lebaran serta penerapan AI Face Recognition oleh PT KAI.

    “Jasa Marga sudah pakai AI [di sana] stafnya anak-anak muda semua. Mereka bisa melihat trafik di sepanjang ruas-ruas tol, jadi bisa tahu kapan harus dibikin one way atau contraflow. Di KAI ada kamera canggih pakai AI face recognition. Jadi, kalau ada pencuri [bisa] ketahuan,” jelasnya.

     

  • Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Cegah Keracunan Akibat MBG Terulang, BGN Wajibkan Semua Pihak Lakukan Uji Organoleptik – Page 3

    Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan setelah ICW mengungkap berbagai permasalahan serius yang membelit program andalan pemerintah tersebut, mulai dari dugaan korupsi hingga buruknya kualitas layanan.

    Dalam kajiannya, ICW mencatat sedikitnya empat persoalan utama dalam implementasi program MBG yang berpotensi merugikan negara sekaligus merusak tujuan awal program: meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah di Indonesia.

    1. Dugaan Kecurangan Pengelolaan Anggaran

    ICW menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG. Salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, mengaku mengalami kerugian hingga nyaris Rp 1 miliar setelah tidak menerima pembayaran dari Yayasan MBN, mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal dapur tersebut telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan pada Februari hingga Maret 2025.

    Situasi serupa juga terjadi di daerah lain. Di Sumenep, Madura, para petugas dapur MBG memilih berhenti bekerja karena beban kerja yang berat tak sebanding dengan upah. ICW juga mencatat adanya dugaan monopoli pengadaan alat dapur oleh BGN, yang memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program.

    2. Penyaluran Anggaran Diduga Langgar Aturan

    ICW menyebut, penyaluran anggaran MBG tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 132/PMK.05/2021 yang mengatur bantuan pemerintah. Dalam aturan tersebut, dana bantuan harus langsung disalurkan ke penerima manfaat, bukan melalui pihak ketiga seperti yayasan atau mitra eksternal.

    “Model penyaluran yang tidak langsung seperti ini membuka celah korupsi,” tegas ICW dalam keterangannya.

    3. Ketimpangan dan Kualitas Makanan Buruk

    Selain persoalan anggaran, MBG juga dinilai tidak memenuhi standar layanan. ICW mengungkap adanya ketimpangan alat makan antar sekolah: sebagian menggunakan wadah stainless steel, sementara yang lain hanya mendapatkan wadah plastik tipis yang berisiko bagi kesehatan.

    Tak hanya itu, kualitas makanan pun dipertanyakan. Telur rebus tidak layak konsumsi ditemukan di beberapa sekolah, dan banyak siswa terpaksa membuang makanan karena rasa yang tidak enak.

    4. Proses Rekrutmen SPPI Bermasalah

    Masalah lain yang tak kalah serius adalah ketidakterbukaan dalam proses rekrutmen Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). ICW menilai pendaftaran calon SPPI kacau, mulai dari nama peserta yang hilang usai dinyatakan lulus, platform digital yang bermasalah, hingga indikasi intervensi militer dalam pelaksanaan program.

    Berdasarkan seluruh temuan tersebut, ICW menilai bahwa program MBG telah jauh menyimpang dari tujuan mulianya. Untuk itu, mereka menuntut Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan menghentikan pelaksanaan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Presiden harus menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan segera menghentikan proyek MBG yang penuh masalah ini,” tegas ICW dalam pernyataannya.

  • Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Cek Bansos PKH Mei 2025: Cara Mudah Lacak Bantuan Tunai Anda! – Page 3

    Untuk mengecek bansos PKH melalui situs web resmi, kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Di halaman utama, Anda akan diminta untuk mengisi beberapa data penting. Pastikan Anda mengisi data dengan teliti dan akurat, karena data yang salah akan menyebabkan hasil yang tidak valid. Data yang dibutuhkan meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Nama Penerima Manfaat (sesuai KTP), dan kode verifikasi.

    Setelah mengisi semua data dengan benar, klik tombol ‘Cari’. Sistem akan memproses data Anda dan menampilkan hasil pengecekan. Hasilnya akan menunjukkan status bantuan PKH Anda, apakah sudah cair, sedang diproses, atau belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika terdapat kendala atau hasil yang tidak sesuai, segera hubungi layanan bantuan yang tersedia di situs tersebut.

    Pastikan koneksi internet Anda stabil selama proses pengecekan. Jika mengalami kendala koneksi, coba ulangi proses pengecekan beberapa saat lagi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan jika Anda masih mengalami kesulitan.

  • Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi produk Undang-Undang. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

    “Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengaku sepenuhnya mendukung komitmen Presiden mengenai RUU Perampasan Aset. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerti urgensi regulasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu (RUU Perampasan Aset) dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Harli kepada awak media, seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Harli menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

    Dengan beleid tersebut, Harli meyakini dengan beleid tersebut, APH memungkinkan merampas aset koruptor tanpa menunggu putusan pidana.

    “UU Perampasan Aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture),” Harli menandasi.