Category: Liputan6.com News

  • Ribuan Haji Furoda Batal Berangkat, DPR Dorong Revisi UU Haji – Page 3

    Ribuan Haji Furoda Batal Berangkat, DPR Dorong Revisi UU Haji – Page 3

    Diketahui berdasarkan catatan Kementerian Agama RI (Kemenag), terdapat lebih dari 1.000 calon haji furoda tahun 2025 yang batal berangkat akibat visa tidak kunjung diterbitkan oleh pihak Arab Saudi. Sejumlah perusahaan travel penyelenggara haji furoda telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban.

    Kemenag juga mengonfirmasi bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU PHU) tengah intensif dibahas bersama DPR RI.

    Dalam revisi tersebut akan dimasukkan klausul mengenai pengawasan dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif terhadap jemaah pengguna visa non-kuota, termasuk visa furoda dan mujamalah.

  • DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    DPR Pertanyakan Kesiapan Anggaran Terkait Putusan MK Gratiskan SD-SMP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD-SMP) di sekolah negeri dan swasta dinilai akan berdampak pada keuangan negara.

    Hal ini disampaikan Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar, Adde Rosi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Adde Rosi menekankan pentingnya menyeimbangkan semangat afirmasi untuk kesetaraan akses pendidikan dengan realitas partisipasi masyarakat dan kemampuan fiskal negara.

    Adde Rosi menyatakan pemahamannya atas semangat konstitusional putusan MK guna menghapus diskriminasi dan hambatan ekonomi, khususnya bagi peserta didik yang terpaksa ke sekolah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

    “Kami mengapresiasi penegasan MK bahwa negara wajib memastikan tidak ada peserta didik yang terhambat akses pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi atau sarana,” ujar Adde.

    Ia menekankan bahwa putusan MK tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta mandiri untuk membiayai operasionalnya selama memenuhi kriteria, tanpa dipaksa gratis tanpa dukungan anggaran negara.

    Adde Rosi juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap partisipasi masyarakat. “Partisipasi aktif ormas seperti NU dan Muhammadiyah melalui ribuan sekolah swasta mereka adalah tulang punggung pendidikan Indonesia sejak pra-kemerdekaan,” ucap Adde.

    Legislator Golkar Dapil Banten I itu khawatir, jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan pendidikan gratis ini berpotensi mengurangi semangat gotong royong dan membebani negara secara finansial. Adde menambahkan, sekolah berbasis masyarakat ini turut memperkaya khazanah pendidikan nasional dengan kearifan lokal dan nilai keagamaan.

    Pada aspek pembiayaan pendidikan dasar gratis, Adde mempertanyakan kesiapan anggaran pemerintah. Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan alokasi pendidikan APBN 2025 mencapai 20% (Rp724 triliun), namun sebagian besar terserap untuk gaji guru, BOS, dan infrastruktur sekolah negeri.

    “Jika harus menanggung biaya operasional penuh sekolah swasta dasar-menengah juga, dari mana sumber tambahan anggarannya? Apakah pemerintah siap realokasi atau naikkan defisit di tengah program efisiensi?” ucap Adde.

    Aspek lain dari kesiapan anggaran adalah perlunya penataan alokasi anggaran, sebagai salah satu contohnya adalah pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL), yang menghabiskan 39% dari total anggaran fungsi pendidikan dalam APBN 2025, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22% dari anggaran tersebut.

    Ironisnya, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN (3,9 juta) dan PTS (4,4 juta). Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi.

    Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan. Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat Undang-undang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Undang-undang.

    Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan. Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat …

  • Kawal Kinerja Maskapai, Timwas Haji DPR Kawendara Minta Garuda-Saudi Airlines Konsisten Layani Jemaah – Page 3

    Kawal Kinerja Maskapai, Timwas Haji DPR Kawendara Minta Garuda-Saudi Airlines Konsisten Layani Jemaah – Page 3

    Ia menyebutkan bahwa dalam rapat sebelumnya bersama Garuda Indonesia, DPR telah menekankan pentingnya ketepatan waktu, kenyamanan kursi, makanan selama penerbangan, serta penanganan bagasi jamaah. Kawendra juga menyoroti pentingnya pelayanan yang ramah dan humanis dari awak kabin dan kru darat, mengingat sebagian besar jamaah haji adalah lanjut usia.

    “Sejauh ini, laporan yang kami terima dari para mitra, alhamdulillah operasional berjalan on time. Ini penting untuk dijaga agar para jemaah tidak kecewa. Konsistensi dalam pelayanan adalah kunci,” tegasnya.

    Pada musim haji 2025, tiga maskapai utama ditunjuk untuk melayani keberangkatan dan kepulangan jamaah haji Indonesia, yaitu Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Lion Air.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa dukungan transportasi untuk jemaah haji tahun ini dalam kondisi siap. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat untuk melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jamaah haji reguler dan petugas, yang tergabung dalam 287 kelompok terbang. Saudi Airlines akan menggunakan 16 armada pesawat untuk mengangkut 102.182 jamaah dan petugas dari Embarkasi Batam, Palembang, Jakarta-Bekasi, Kertajati, Surabaya, dan sebagian Embarkasi Jakarta-Pondok Gede.

    Sementara itu, Lion Air menyiapkan 6 armada yang akan mengangkut 11.762 jemaah haji dan petugas dari Embarkasi Padang dan Banjarmasin . Kesiapan tidak hanya dilakukan oleh maskapai penerbangan, namun juga oleh bandara embarkasi dan debarkasi. Secara total, akan ada 14 bandara yang menjadi lokasi embarkasi haji tahun ini. 

     

  • Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran dan Megawati Hadir – Page 3

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Gibran dan Megawati Hadir – Page 3

    Dalam upacara ini, hadir para menteri dan kepala lembaga negara. Mulai dari, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

    Lalu hadir juga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Senin 2 Juni 2025: BMKG Prediksi Jakarta Berawan Seharian, Sebagian Kota Besar Indonesia Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta akan berawan tebal pada Senin pagi (2/6/2025) saat awal pekan.

    Kemudian pada siang hari, tepatnya pukul 13.00 WIB, wilayah Jakarta akan kembali berawan tebal. Cuaca tersebut akan bertahan sampai dengan malam hari pukul 19.00 WIB.

    Adapun suhu udara berkisar antara 24 derajat Celsius sampai dengan 32 derajat Celsius dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 16 kilometer per jam, melansir Antara, Senin (2/6/2025).

    Sementara itu, BMKG memprakirakan terjadi potensi hujan ringan pada Senin di sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Jayapura.

    Dalam keterangan tertulis, Prakirawan Cuaca BMKG Zen Putri menuturkan beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Medan berpotensi hujan sedang, Jakarta berpotensi berawan tebal, Bandung berpotensi berawan tebal, Surabaya berpotensi udara kabur, dan Makassar berpotensi hujan sedang.

    “Di Pulau Sumatra terdapat potensi berawan di Banda Aceh, Pekanbaru dan Tanjungpinang, serta potensi berawan tebal di Padang, dan hujan sedang di Medan,” ucap Zen Putri.

    Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi awan tebal di Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Bandarlampung, serta potensi hujan ringan di Pangkal Pinang.

    Untuk Pulau Jawa, menurut Zen Putri, secara umum terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Terdapat potensi udara kabur di Surabaya, dan hujan ringan di Semarang.

    “Adapun di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, terdapat potensi awan tebal di Mataram serta potensi hujan ringan di Denpasar dan Kupang,” kata dia.

     

    Cuaca mendung disertai ekor angin puting beliung terpantau dari area Waduk Cipancuh, Indramayu. Penampakan tersebut terjadi pada Rabu (6/3/2024) sore hari

  • Menuju Indonesia Zero ODOL, Korlantas Polri Mulai Tahap Sosialisasi – Page 3

    Menuju Indonesia Zero ODOL, Korlantas Polri Mulai Tahap Sosialisasi – Page 3

    Lebih lanjut ia menyebut tahap sosialisasi ini juga menjadi kesempatan penting untuk membangun pemahaman bersama dan memaksimalkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku usaha transportasi, dalam mendukung transformasi menuju sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

    “Menuju Indonesia Zero ODOL tidak hanya upaya penegakan hukum, tetapi juga gerakan bersama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas nasional,” demikian Kakorlantas.

    Kendaraan yang memiliki dimensi dan/atau muatan melebihi standar alias ODOL telah menjadi momok dalam sistem transportasi Indonesia. Selain berpotensi menyebabkan kecelakaan, ODOL juga dapat membuat kerusakan sarana dan prasarana transportasi.

     

  • Resepsi Puncak 100 Hari Kerja Bupati Sekaligus Penyerahan SK PPPK Digelar di Destinasi Wisata – Page 3

    Resepsi Puncak 100 Hari Kerja Bupati Sekaligus Penyerahan SK PPPK Digelar di Destinasi Wisata – Page 3

    Ada hal yang berbeda dalam kegiatan ini, yaitu lokasi pelaksanaannya yang tidak seperti biasanya. Jika sebelumnya acara semacam ini digelar di gedung atau tempat formal, kali ini dipilih salah satu destinasi wisata unggulan Jember sebagai tempatnya. Pilihan ini sekaligus menjadi upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa potensi wisata Jember tak kalah menarik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya.

    “Alasan kami melaksanakan di kawasan wisata Watu Ulo ini, kami ingin mengembalikan Jember menjadi Kabupaten tujuan wisata, karena 10 tahun terakhir ini kita kurang maksimal maka kita perbaiki termasuk melarang seluruh sekolah di Jember untuk study tour alasannya kita optimalkan tempat wisata yang ada di Jember” ujar Gus Fawait.

    Ia menambahkan, “Jember nggak kalah indah dari destinasi wisata lain, di selatan ada pantai, di utara ada gunung, di tengah ada kota. Kita juga punya tempat wisata lainnya sehingga kita harus optimalkan hal tersebut,” pungkasnya. 

  • DPRD Jabar Ingatkan Risiko Gejolak di SPMB 2025 Jika Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Belum Jelas – Page 3

    DPRD Jabar Ingatkan Risiko Gejolak di SPMB 2025 Jika Implementasi Pendidikan Dasar Gratis Belum Jelas – Page 3

    Berdasarkan data Dapodik Kemendikdasmen, jumlah SD negeri di Jawa Barat mencapai 16.983 dan SD swasta hanya 2.645 sekolah.

    Sementara, jumlah SMP negeri hanya 1.998 dari total 6.169 sekolah dengan jumlah swasta lebih tinggi yakni 4.171. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil peluang masuk sekolah negeri.

    “Karena itu jumlah sekolahnya paling banyak, polemiknya juga bisa tinggi,” kata Iwan.

    Di sisi lain, putusan MK hanya berlaku untuk pendidikan dasar SD-SMP, sementara syarat minimum bekerja saat ini sebagian besar membutuhkan ijazah SMA atau SMK.

    SMA jumlahnya 4.171 terdiri atas SMA negeri 1.853 dan SMA swasta 515, Kemudian SMK sebanyak 2.924, terdiri atas SMK negeri 288 dan SMK swasta 2.636.

    Menurut Iwan, putusan MK harus segera direspons dengan penyesuaian kebijakan dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pembiayaan sekolah swasta, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

    “Apalagi SPMB akan berlangsung hampir serentak dengan daya tampung terbatas di sekolah negeri. Pilihannya hanya dua, masuk sekolah swasta atau tidak sekolah sama sekali,” ujarnya.

     

  • Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Page 3

    Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Pasar Kemis Kabupaten Tangerang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polresta Tangerang membongkar lokasi arena sabung ayam di Kampung Ilat, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, mengatakan pembongkaran dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang merasa resah dengan aktivitas ilegal tersebut.

    “Jajarannya langsung segera pengecekan. Respons cepat sesuai atensi Kapolda Banten ‘Pecak’ (Pergelaran Cepat Kepolisian) ini merupakan bentuk komitmen Polresta Tangerang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya,” kata Baktiar, seperti dikutip dari Antara, Minggu (1/6/2025).

    Dia menyebut, pada saat proses eksekusi pembongkaran tim Polsek Pasar Kemis dibantu langsung oleh masyarakat sekitar dengan turun ke lokasi aktivitas sabung ayam itu.

    Dari hasil pengecekan, tidak ditemukan aktivitas sabung ayam saat petugas tiba di lokasi. Namun untuk mencegah berulangnya kegiatan ilegal tersebut, petugas memasang garis polisi (police line) dan langsung membongkar tempat tersebut bersama masyarakat dan aparat desa.

     

  • Tertangkap Basah, 2.658 Pendaki Ilegal Gunung Gede Pangrango Didenda 5 Kali Lipat – Page 3

    Tertangkap Basah, 2.658 Pendaki Ilegal Gunung Gede Pangrango Didenda 5 Kali Lipat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mencatat sebanyak 2.658 pendaki ilegal berhasil diamankan dalam dua hari terakhir saat mendaki tanpa izin di kawasan Gunung Gede Pangrango.

    Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNGGP Pupung Purnawan merinci sebanyak 687 pendaki ilegal tertangkap basah pada tanggal 30 Mei dan 1.971 orang pada tanggal 31 Mei 2025.

    “Total ada 2.658 pendaki ilegal tertangkap basah oleh petugas saat melakukan patroli di jalur tikus ilegal selama libur libur panjang kemarin,” kata Pupung, Minggu (1/6/2025).

    Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari oknum pendaki tersebut, bahwa yang bersangkutan memperoleh izin dari Base Camp (BC) secara illegal. Menurutnya Balai Besar TNGGP menegaskan bahwa BC bukan merupakan bagian dari pengelola pendakian yang diberikan kewenangan atau izin dalam mengelola pendakian.

    Adapun Hiking Organizer (HO) yang telah memiliki izin resmi yaitu Basecamp GEPANGKU, KOBEL ADVENTURE, Usaha Sajalur Salam Rimba (USSR), dolan.gedepangrango, dan mt_gedepangrango.

    “Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan wisata di TNGGP terdapat oknum dari petugas, HO dan atau pengunjung/ pendaki yang berbuat tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah, Balai Besar TNGGP akan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” terangnya.