Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Saya Sudah Tunjukkan ke Publik

    Saya Sudah Tunjukkan ke Publik

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjawab polemik tudingan ijazah palsu. Berdasarkan temuan Indonesia Indicator, tudingan ijazah palsu menjadi salah satu isu yang membentuk persepsi publik terhadap Gibran.

    Menanggapi hal tersebut, Gibran menegaskan bahwa polemik ijazah bukanlah isu baru dalam perjalanan karir politiknya. 

    “Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya Wali Kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Nanti kalau ada klipnya ya. Tunjukin aja,” jelas Gibran dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti pada Selasa (2/12/2025).

    Gibran heran dengan orang yang mempersoalkan ijazahnya. Apalagi, pihak kampus pernah mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan pernyataan resmi untuk menegaskan keabsahan dokumen pendidikannya tersebut. 

    Meski demikian, Gibran menganggap perdebatan semacam ini merupakan bagian yang biasa dari dinamika politik.

    “Dari sekolah saya berinisiasi untuk melakukan press release. Tapi ya pro dan kontrak ini hal yang biasa. Dan ya ini kita anggap saja pernak-pernik demokrasi lah,” ujarnya.

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Jalur Darat Medan-Aceh Tamiang Kembali Tersambung, Truk Bantuan Mulai Mengalir ke Lokasi Banjir

    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, jalur Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang, Aceh, sudah bisa dilintasi.

    “Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025).

    Abdul menuturkan, besok 3 Desember 2025 pagi, jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. “Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ungkap dia.

    Abdul menegaskan sampai hari ini, bantuan logistik tetap disalurkan melalui jalur udara. Untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    “Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah,” tutur dia.

    Abdul berharap, dengan terbukanya akses dari Medan menuju Aceh Tamiang, Langsa, hingga Lhoksumawe ini bisa membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat dan seluruh komponen yang bertugas di lapangan selama tanggap darurat hingga pemulihan nanti.

    “Setelah akses mulai terbuka, maka distribusi bantuan logistik dan permakanan, pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi serta pembersihan material dapat lebih mudah dilakukan secara maksimal dan menyeluruh,” kata dia.

     

  • Menteri LH Bakal Sanksi Pemda Jika Kebijakannya Perburuk Banjir Sumatra: Kami Tak Ragu!

    Menteri LH Bakal Sanksi Pemda Jika Kebijakannya Perburuk Banjir Sumatra: Kami Tak Ragu!

    Selain itu, Hanif memastikan pihaknya telah menarik seluruh dokumen persetujuan lingkungan, terutama  di Daerah Aliran Sungai (DAS).

    “Hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review. Kalau memang tidak bisa diteruskan, ya itu harus berubah kegiatan dan seterusnya. Tapi nanti ada rekomendasi teknis yang disampaikan oleh tim ahli,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (Men LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan bahwa perubahan iklim yang terjadi hingga memicu siklon tropis Senyar tak bisa disalahkan dalam kasus banjir bandang Sumatera.

    Kondisi lanskap DAS Batang Toru yang memang sudah rusak, gundul sejak dari hulu, disebutnya sebagai pemicu utama bencana yang menewaskan 283 orang hanya di Sumatera Utara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Senin sore, 1 Desember 2025.

    “Kenapa Batang Toru ini kemudian berdampak rusaknya besar, karena dia lanskapnya berbentuk seperti V. Jadi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Selatan ada di lereng atau di lembahnya. Sehingga pada saat yang lereng kanan kirinya terganggu, terjadi bencana yang cukup besar, meskipun curah hujannya tidak sangat ekstrem,” kata Menteri LH dalam jumpa pers Agenda Aksi Iklim Pasca-COP30 di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2025.

  • Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Ini Cara Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra

    Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Laksmi Wijayanti kemudian membantah pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, bahwa Kemenhut membuka izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan pada bulan Oktober 2025. Dia menegaskan, tidak ada satupun izin penebangan kayu sejak Juli 2025 di Tapanuli Selatan.

    “Bupati Tapanuli Selatan pernah mengirimkan dua surat pada bulan Agustus dan November 2025. Beliau menyampaikan agar seluruh pemegang hak atas tanah (PHAT) di wilayah kabupatennya tidak diberikan akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan memang telah kami laksanakan dengan tidak membuka satupun akses SIPUHH di Tapanuli Selatan,” kata Laksmi melalui siaran pers diterima, Selasa (2/11/2025).

    Menurut Laksmi, telah terjadi kegiatan ilegal di kawasan PHAT Tapsel. Pada 4 Oktober 2025, Balai GAKKUM Kemenhut bersama Pemkab menangkap 4 truk pengangkut kayu dengan volume 44 meter kubik dari PHAT di Kelurahan Lancat.

    “Kemenhut sudah melakukan penghentian sementara sejak Juni 2025. Seluruh akses SIPUHH Menteri Kehutanan pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan SIPUHH,” jelas dia.

    Laksmi menambahkan, atas arahan tersebut, Kemenhut lalu mengeluarkan Surat Dirjen PHL No. S.132/2025 pada tanggal 23 Juni 2025 untuk menghentikan sementara layanan SIPUHH bagi seluruh Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) untuk keperluan evaluasi menyeluruh.

    “Layanan SIPUHH untuk PHAT bukan merupakan perizinan, melainkan fasilitas penatausahaan pemanfaatan kayu tumbuh alami di wilayah bukan hutan negara tetapi berada areal penggunaan lain (APL),” tutur dia.

    Laksmi menegaskan bahwa dokumen Hak Atas Tanah (HAT) adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan instansi pertanahan. Kayu tumbuh alami pada PHAT berada di luar kawasan hutan, sehingga pengawasan pemanfaatan kayu dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

    Oleh karena itu, sambung dia, pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan hutan akan ditangani oleh Ditjen Gakkum Kehutanan sesuai hukum yang berlaku.

    “Pelanggaran pemanfaatan kayu di luar kawasan hutan ditangani melalui penegakan hukum pidana umum bekerja sama dengan Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Kami tidak akan berkompromi dengan praktik penyalahgunaan dokumen HAT atau pemanfaatan kayu ilegal. Penegakan hukum berjalan untuk siapa pun yang melanggar,” dia menandasi.

  • Reuni 212 di Monas Sisakan Sampah 26,4 Ton

    Reuni 212 di Monas Sisakan Sampah 26,4 Ton

    Sementara itu, Kasie pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) Sudin LH Jakarta Pusat Aditya Surya menuturkan sejumlah armada yang dikerahkan dalam pengangkutan sampah itu, antara lain truk sampah 20 unit, roadsweeper (kendaraan penyapu jalan) 20 unit, truk tangki bersih 6 unit, truk air kotor 6 unit, mobil lintas 13 unit, bus toilet 22 unit dan 600 kantong plastik.

    “Bukan hanya pengangkutan sampah yang dilakukan, namun penyediaan kendaraan toilet, air bersih juga kami lakukan,” tutur Aditya.

    Area dalam Monas hingga seluruh Jalan Medan Merdeka tidak luput dari pembersihan petugas. Pengangkutan sampah dimulai dari pukul 00.00 hingga 03.00 WIB.

    “Semua sampah dibawa ke TPS Monas dulu, yang kemudian dibawa ke TPS Bantargebang,” terang Aditya.

  • Sidang Korupsi Minyak Mentah, Saksi Jelaskan Fungsi Kapal VLGC Yang Dibutuhkan PIS

    Sidang Korupsi Minyak Mentah, Saksi Jelaskan Fungsi Kapal VLGC Yang Dibutuhkan PIS

    Tak hanya itu, lanjut Aditya, bersama timnya, dirinya juga melakukan dua kali kunjungan ke PT Pertamina untuk mengonfirmasi kerja sama JMN dan PIS terkait penyewaan kapal VLGC. Hal ini karena dalam pengajuan pembiayaannya, JMN menyatakan kapal tersebut akan digunakan oleh PT PIS.  

    “Konfirmasi tidak hanya dilakukan terhadap PT JMN, tetapi juga kepada debitur lainnya. Hal itu merupakan praktik yang biasa dilakukan Bank Mandiri dalam memproses pengajuan kredit,” jelas Aditya.

    Penjelasan Aditya kemudian memancing pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

    “Kemudian tindak lanjutnya ketika ada informasi bahwa JMN akan bekerja sama dalam penyewaan kapal dengan PT PIS, apa yang saudara dan tim lakukan?,” tanya  jaksa.

    “Ya kami meminta untuk melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan yang akan menyewa kapal, yaitu PT PIS sendiri,” jawab Aditya.

    “Berarti ada kunjungan atau kunjungan langsung ke perusahaan itu?,” tanya jaksa. 

    “Ya ada,” sahut Aditya.

     

  • Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Prabowo Punya Pertimbangan Belum Tetapkan Banjir Sumatra Darurat Bencana Nasional

    Menurut dia, pemerintah saat ini mampu mengendalikan bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Muzani menilai koordinasi terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan banjir di tiga provinsi tersebut.

    “Pemerintah bisa mengendalikan situasi dan keadaan secepatnya, dan sekarang sedang dilakukan bersama dengan pemerintah daerah kabupaten, kota, dan provinsi di lingkungannya masing-masing,” tuturnya.

  • Rekruter Jaringan Narkotika Asia-Afrika, Diburu Banyak Negara

    Rekruter Jaringan Narkotika Asia-Afrika, Diburu Banyak Negara

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Buron internasional dan otak penyelundupan dua ton sabu jaringan Golden Triangle, Dewi Astutik, tak hanya diincar oleh Indonesia.

    “Dewi Astutik ini DPO Korea Selatan juga,” kata dia dalam konferensi persnya di Gedung 600 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (2/12/2025).

    Menurut Suyudi, kejahatan yang dilakukan Dewi Astutik disebut pernah menjadi rekruter jaringan perdagangan narkotika di Internasional.

    “Dewi sebagai rekruter jaringan perdagangan narkotika di Asia-Afrika,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Operasi senyap lintas negara dipimpin oleh Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Roy Hardi Siahaan. Operasi ini merupakan tindak lanjut langsung dari perintah Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto.

    Sebulan sebelumnya, Suyudi menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk melakukan operasi pengejaran internasional. Operasi ini mendapat dukungan penuh dari Atase Pertahanan RI di Kamboja dan BAIS TNI yang dipimpin Yudi Abrimantyo, yang berperan penting dalam pemetaan pergerakan lintas negara serta koordinasi regional.

    “Proses diplomasi dan pemenuhan legalitas pemindahan tersangka difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Dr. Santo Darmosumarto, bersama seluruh jajaran KBRI Phnom Penh,” tulis siaran pers yang diterima dari BNN dikutip Selasa (2/12/2025).

    Di sisi lain, BNN menyatakan, kerja sama erat dijalin dengan Wakil Kepala Kepolisian Nasional Kamboja, Chuon Narin, beserta jajarannya yang membantu proses penangkapan dan pengamanan di lapangan.

    “Dewi Astutik, yang juga menjadi buronan Korea Selatan, diamankan saat menuju lobi sebuah hotel di Sihanoukville. Operasi berlangsung cepat, presisi, dan tanpa menimbulkan gangguan publik. Setelah diamankan, Dewi dipindahkan ke Phnom Penh untuk proses verifikasi identitas dan penyerahan resmi antarotoritas,” ujar BNN.

     

  • Basarnas Gunakan Jalur Laut dan Udara untuk Distribusi Logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Basarnas Gunakan Jalur Laut dan Udara untuk Distribusi Logistik ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

    Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengatakan, jalur Medan, Sumatera Utara, menuju Aceh Tamiang, Aceh, sudah bisa dilintasi.

    “Sejumlah kendaraan roda empat mulai dapat melewati jalur tersebut dengan kecepatan terbatas,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (2/12/2025). 

    Abdul menuturkan, besok 3 Desember 2025 pagi, jalur tersebut sudah dapat dilalui secara 100 persen. “Pekerjaan hari ini tinggal menyingkirkan beberapa material yang masih menumpuk di pinggir jalan,” ungkap dia.

    Abdul menegaskan sampai hari ini, bantuan logistik tetap disalurkan melalui jalur udara. Untuk Aceh Tamiang, Deputi 4 BNPB telah memerintahkan helikopter untuk mengirimkan dukungan dengan metode air drop di beberapa titik seperti lapangan Dekat Babo dan Perupuk, Kecamatan Bandar Pusaka.

    “Adapun jenis dan kuantitas barang yang dikirim dalam tahap ini meliputi makanan siap saji 100 pack, hygiene kit 100 buah, paket sembako 50 pack, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, alat kebersihan 25 buah,” tutur dia.