Category: Liputan6.com News

  • Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Mendagri Minta Tambahan BKO 5.000 Personel TNI/Polri untuk Percepat Pembersihan Lumpur Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta tambahan bawah kendali operasi (BKO) dari TNI/Polri sebanyak 5.000 personel untuk membantu percepatan pembersihan lumpur pascabencana di Sumatera.

    Hal tersebut disampaikan dalam Rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera DPR dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).

    Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri perwakilan pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

    “Pembersihan lumpur harus dipercepat. Tambah BKO TNI-POLRI, saya bilang bisa enggak ditambah 5.000 lagi,” kata Tito dalam rapat.

    Tito menilai, momen saat ini adalah momen tepat untuk mempercepat pemulihan, sebab sebelum ramadan datang. Apabila bulan puasa maka akan sulit kerja maksimal.

    “Sekarang Nataru sudah selasai, mumpung sebelum ramadan,” kata dia.

     

  • Tak Hanya Uang Ratusan Juta Rupiah, KPK Juga Sita Valas dari OTT Pegawai Pajak DJP Jakut

    Tak Hanya Uang Ratusan Juta Rupiah, KPK Juga Sita Valas dari OTT Pegawai Pajak DJP Jakut

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).

    “Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan saat dihubungi dari Jakarta, melansir Antara, Sabtu (10/1/2026).

    Menurut Fitroh, OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun, Fitroh belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.

    Dia memastikan komisi antirasuah melakukan OTT di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak (WP) ditangkap dalam operasi itu.

    Kendati demikian, Fitroh belum membeberkan jumlah pihak yang diringkus.

    “Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” ucap Fitroh singkat.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan.

    “Iya, benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

    Ia menambahkan, pegawai yang ditangkap berasal dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

    Senada dengan Fitroh, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi adanya OTT tersebut.

    “Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” kata Budi.

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

    Berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, KPK pada tahun 2025 telah melakukan 11 OTT.

    Sejumlah pihak yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

     

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji.

  • Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Dipimpin Dasco, Satgas Pemulihan Bencana DPR Gelar Rapat Koordinasi di Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat koordinasi Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Supaya bisa ditangani skala nasional dan fokus, pemerintah sudah membentuk Satgas percepatan rehabiltasi pascabencana, satgas mulai hari ini mulai ambil alih eksekusi di lapangan,” kata Dasco dalam rapat.

    Dasco memastikan, penanganan pascabencana di Sumatera dilakukan dengan skala nasional dan ke depan akan dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

    “Selanjutnya satgas pascabencana DPR RI akan menyertai, membantu mengkoordinasikan, untuk mengeksekusi kebijakan di lapangan,” kata dia.

    Sementara itu, Tito melaporkan bahwa hingga saat ini masih terdapat 12 wilayah yang belum pulih pascabencana.

    “Ada 12 wilayah yang belum normal, 7 di Aceh, Sumut ada 5, di Sumbar ada 3,” kata dia.

  • Total 8 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Pegawai Pajak di Jakarta Utara

    Total 8 Orang Ditangkap KPK dalam OTT Pegawai Pajak di Jakarta Utara

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total telah mengamankan delapan orang pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara, pada Sabtu (10/1/2026).

    “Sampai saat ini, Tim telah mengamankan para pihak sejumlah 8 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (10/1/2026).

    Ia mengatakan, hingga saat ini tim juga telah mengamankan barang bukti berupa uang. Kini, para pihak yang ditangkap selanjutnya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    “Para pihak selanjutnya dilakukan pemeriksaan intensif di gedung KPK Merah Putih,” ujar dia.

    Pada kasus ini, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak yang telah ditangkap dalam OTT tersebut.

    Diketahui, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan tim satgas KPK telah mengamankan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Kantor Wilayah Jakarta Utara (Jakut).

    “Benar (OTT). Pegawai pajak kantor wilayah jakarta utara,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan.

     

  • Antisipasi Super Flu, Pemprov DKI Sediakan Vaksin Influenza Berbayar di Tempat-Tempat Ini

    Antisipasi Super Flu, Pemprov DKI Sediakan Vaksin Influenza Berbayar di Tempat-Tempat Ini

    Kementerian Kesehatan mengidentifikasi sebanyak 62 kasus super flu atau influenza A (H3N2) di Indonesia hingga akhir Desember 2025. Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr. Benjamin Paulus Octavianus menyebut angka tersebut merupakan kasus yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, namun kemungkinan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

    “Hari ini kasus di Indonesia 62 yang ditemukan dan diperiksa di laboratorium, kemungkinan lebih dari 62 kasus,” ujar dr. Benjamin saat ditemui awak media di SMK Negeri 1 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    Pria yang karib disapa dr. Benny memastikan situasi masih terkendali dan tidak menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan.

    Menanggapi istilah super flu yang beredar di masyarakat, dr. Benjamin menegaskan bahwa influenza A (H3N2) bukanlah ancaman baru. Influenza A (H3N2) merupakan virus yang sudah lama dikenal di dunia medis dan memiliki pola musiman yang relatif konsisten setiap tahunnya di Indonesia.

    “Super flu aman, super flu itu H3N2, terjadi pertama kali di Amerika, influenza itu kan ada tipe ABCD, ini tipe A (H3N2) subclade K, ada genom khusus, karena flu itu setiap tahun dia berubah mengalami replikasi, jadi vaksin untuk flu setiap tahun itu berubah selalu baru,” jelasnya.

    Menurutnya, karena virus influenza terus mengalami perubahan, vaksin flu memang disesuaikan setiap tahun. Namun, hal tersebut merupakan kondisi yang lazim dalam penanganan influenza secara global.

  • Infografis Bonus Melimpah Atlet hingga Pelatih Sea Games 2025

    Infografis Bonus Melimpah Atlet hingga Pelatih Sea Games 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan penghargaan berupa bonus kepada atlet SEA Games ke-33 Thailand yang berhasil membawa pulang medali ke Tanah Air.

    Prabowo mengundang para atlet hingga pelatih ke Istana Negara, Kamis 8 Januari 2026 untuk menyerahkan bonus tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan jumlah medali yang berhasil dibawa para atlet SEA Games ke-33 Thailand yakni, 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

    Menurut Erick, jumlah medali emas yang berhasil dibawa pulang melebihi target yang ditetapkan.

    “Alhamdulillah target juga di atas Pak, yang tadinya 80 emas kita mendapatkan 91 emas. Dan tentu dilengkapi dengan 111 perak dan 131 perunggu,” kata Erick Thohir dalam acara pemberian penghargaan atlet SEA Games ke-33 Thailand Tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.

    Berapa besaran bonus yang diterima para atlet? Jumlah yang diterima tiap medali untuk setiap atlet berbeda. Adapun atlet peraih medali emas tunggal mendapat bonus sebesar Rp 1 miliar. Ini merupakan bonus tertinggi yang didapat atlet sepanjang sejarah Indonesia.

    Sementara itu, peraih medali perak tunggal mendapat Rp 315 juta dan peraih medali perunggu tunggal Rp 157 juta.

    Bagaimana dengan pelatih? Di antaranya pelatih perorangan atau ganda, yakni medali emas Rp 300 juta, perak Rp 126 juta, dan perunggu Rp 63 juta.

    Lantas, berapa besaran keseluruhan bonus untuk atlet dan pelatih Sea Games ke-33 Thailand Tahun 2025? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka, Begini Penampakan Aktivitas di Kediamannya

    Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan Tersangka, Begini Penampakan Aktivitas di Kediamannya

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus kuota haji, apakah hanya Yaqut seorang atau ada pihak-pihak lain.

    Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi lembaga antirasuah itu sudah menetapkan tersangka kasus kuota haji.

    “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi.

    Tak hanya mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YQC), KPK pun sudah menetapkan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka pada perkara yang sama.

    Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

    Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

    Mereka yang dicegah adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut Cholil, serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

  • Pemeriksaan Belum Rampung, Richard Lee Bakal Diperiksa Lagi 19 Januari

    Pemeriksaan Belum Rampung, Richard Lee Bakal Diperiksa Lagi 19 Januari

    Liputan6.com, Jakarta – Polda Metro Jaya akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan perawatan atau treatment kecantikan dr. Richard Lee pada Senin 19 Januari 2026.

    “Setelah kami konfirmasi kepada rekan-rekan penyidik, ya, pemeriksaan terhadap saudara dokter inisial RL itu akan dijadwalkan tanggal 19 Januari 2026,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (9/1) seperti dilansir Antara.

    Reonald tidak mengungkapkan lebih rinci terkait waktu pemeriksaan dokter tersebut, namun ia menyebutkan pemeriksaan itu dilakukan tanpa surat panggilan karena masih melanjutkan pemeriksaan yang sempat terhenti pada Kamis (8/1).

    “Kemarin kan dihentikan dulu, ya, dan sudah sepakat tanggal 19 Januari 2026 akan dilanjutkan lagi pemeriksaan lanjutannya. Ya, tanpa melayangkan surat panggilan,” jelas Reonald.

    Dia juga mengatakan pemeriksaan terhadap Richard Lee masih melanjutkan pertanyaan ke-74 sampai ke-85.

    “Karena kemarin baru sampai ke pertanyaan 73, apa saja yang didalami? nanti setelah tuntas semua pertanyaan itu diberikan, karena nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan,” ucap Reonald.

     

  • Menkum Tanggapi Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono, Minta Publik Cermati KUHP dan KUHAP Baru

    Menkum Tanggapi Laporan Terhadap Pandji Pragiwaksono, Minta Publik Cermati KUHP dan KUHAP Baru

    Polda Metro Jaya telah menerima sejumlah barang bukti terkait laporan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono.

    “Untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yaitu satu buah diska lepas (flashdisk) yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut,” kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Reonald Simanjuntak, seperti dilansir Antara, Jumat (9/1).

    Kemudian, sambung dia, satu lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, dan ketiga, yaitu satu lembar dokumen surat rilis aksi.

    “Itu ada tiga barang bukti yang diberikan kepada penyelidik. Selanjutnya, perkara ini masih dalam proses penyelidikan. Kami tegaskan, proses penyelidikan,” ujar Reonald.

    Terkait pemeriksaan jumlah saksi, dia menyebutkan belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

    “Jadi, sedang membuat rencana penyelidikan, alau ada laporan polisi. Selanjutnya, kawan-kawan penyelidik itu membuat rencana penyelidikan,” tutur Reonald.

  • Yaqut Cholil Qoumas Tersangka, KPK: Secepatnya Ditahan

    Yaqut Cholil Qoumas Tersangka, KPK: Secepatnya Ditahan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini terkait dengan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (9/1).

    “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” kata Budi.

    Reporter: Nur Habibie/merdeka.com