Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • SMA di China Ini Punya Museum Teknologi hingga Pusat Psikologi untuk Siswa – Page 3

    SMA di China Ini Punya Museum Teknologi hingga Pusat Psikologi untuk Siswa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bayangan umum soal sekolah negeri seringkali merujuk pada fasilitas dan sarana yang kadang dianggap standar atau terbatas. Meski begitu, saat ini tak bisa dipungkiri pula banyak sekolah negeri yang justru makin maju dan punya fasilitas keren.

    Sejumlah sekolah juga memiliki program inovatif, dan tenaga pengajar yang berkualitas. Walaupun tak bisa ditampik kondisi sekolah negeri dengan fasilitas mumpuni kerap dijumpai di kota-kota besar atau sekolah unggulan sebuah negara, semisal di Ibu Kota China, Beijing.

    Liputan6.com, berkunjung ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Dongzhimen Beijing dalam program China International Press Communication Center (CIPCC) pada Jumat, 13 Juni 2025. Didirikan pada 1935, fasilitas dan sarana yang ada di sekolah ini bikin takjub.

    Sekolah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, termasuk pusat olahraga yang luas yang terdiri dari tiga lantai dengan fasilitas lengkap. Terdapat aula bulu tangkis, ruang tenis meja, ruang kebugaran yang dipakai untuk kursus tari dan aerobik, hingga adanya aula basket yang luas dan terang.

    Selanjutnya, sekolah ini juga memiliki museum teknologi. Museum ini menjadi basis praktik penting dalam pendidikan teknologi bagi siswa. Museum ini mempunyai ruang kegiatan teknologi yang luas, peralatan mutakhir, dengan beberapa area khusus seperti zona pembuatan model, pelatihan drone, hingga praktik pencetakan 3D.

    Tempat ini juga menjadi pusat aktivitas bagi Klub Teknologi Jinpeng SMA Dongzhimen, yang sudah berdiri sejak 1981. SMA ini juga mempunyai banyak klub, di antaranya klub model pesawat terbang, kapal laut, kendaraan, konstruksi, dan pencetakan 3D.

    Tak hanya itu, Pusat Sumber Daya Psikologi juga tersedia di SMA Dongzhimen. Ini adalah platform layanan psikologi profesional yang mencakup pendidikan kesehatan mental, konsultasi sampai konseling psikologis.

    “Kami tidak hanya fokus pada studi akademik, tetapi juga mengutamakan kesehatan fisik dan mental, memastikan bahwa siswa menjadi individu yang seimbang dengan kondisi fisik yang baik,” kata Chen Xuan, salah satu guru di SMA Dongzhimen.

     

  • Pengakuan Suami yang Bakar Rumah Istri di Jaksel: Saya Khilaf – Page 3

    Pengakuan Suami yang Bakar Rumah Istri di Jaksel: Saya Khilaf – Page 3

    Sebelumnya, Pria berinisial H (44) membakar rumah milik istrinya di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Perbuatan itu juga membuat dua rumah tetangganya ikut ludes terbakar.

    Aksi nekat itu dilakukan H usai terbakar cemburu kerena sang istri diduga selingkuh dengan sesama perempuan.

    Peristiwa ini terjadi Kamis (5/6/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB. Api baru berhasil dijinakkan petugas sekitar pukul 20.00.

    “Jadi motifnya itu motif cemburu cekcok antara suami dan istri,” kata Kapolsek Pesanggrahan, AKP Seala Syah Alam dalam keterangannya, Kamis (12/6).

    Sebenarnya, kata dia, suami-istri ini telah pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun. Kejadian bermula saat H mendatangi rumah istrinya pagi hari untuk mengantar bubur ke anak mereka yang sedang sakit. Siangnya, dia datang lagi memberi uang jajan. Namun, kedatangan itu tak direspons baik oleh sang istri.

    “Ditegur oleh korban dengan kata-kata “ngapain lo datang ke sini”.

    Lalu tersangka diam dan pulang, sekitar pukul 13.00 tersangka datang kembali ke rumah korban karena rasa penasaran terhadap korban yang menurut tersangka ada kedekatan dengan seorang teman.

     

  • Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    4. Bangka Belitung

    Berdasarkan pemberitaan di website korlantas.polri.go.id pada Kamis, 1 Mei 2025, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Bangka Belitung digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program ini di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    5. Kalimantan Timur

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapendakaltim, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dimulai tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat yang diberikan antara lain, bebas tunggakan PKB, bebas tunggakan denda PKB, bebas BBNKB II, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

    6. Banten

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapenda.banten, pemutihan pajak kendaraan di Banten berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat antara lain penghapusan pokok dan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat melakukan pembayaran pajak tahun 2025, dan penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2025.

    7. Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) yang berlangsung selama tiga bulan, mulai dari 13 Juni hingga 31 Agustus 2025.

    Program pemutihan ini meliputi penghapusan denda keterlambatan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas. Masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi yang menumpuk.

     

  • Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    Daftar 13 Provinsi yang Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan, Cek Jadwalnya – Page 3

    4. Bangka Belitung

    Berdasarkan pemberitaan di website korlantas.polri.go.id pada Kamis, 1 Mei 2025, program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Bangka Belitung digelar mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program ini di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    5. Kalimantan Timur

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapendakaltim, program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur dimulai tanggal 8 April hingga 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat yang diberikan antara lain, bebas tunggakan PKB, bebas tunggakan denda PKB, bebas BBNKB II, dan bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun lalu.

    6. Banten

    Berdasarkan unggahan 9 April 2025 di akun Instagram @bapenda.banten, pemutihan pajak kendaraan di Banten berlangsung mulai tanggal 10 April sampai dengan 30 Juni 2025. Sejumlah manfaat antara lain penghapusan pokok dan sanksi administrasi PKB untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat melakukan pembayaran pajak tahun 2025, dan penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan yang menunggak pajak tahun 2025.

    7. Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan (BBNKB) yang berlangsung selama tiga bulan, mulai dari 13 Juni hingga 31 Agustus 2025.

    Program pemutihan ini meliputi penghapusan denda keterlambatan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor untuk kendaraan bekas. Masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi yang menumpuk.

     

  • PKS Dorong Mendagri Kaji Ulang Perubahan Status Administrasi 4 Pulau di Aceh – Page 3

    PKS Dorong Mendagri Kaji Ulang Perubahan Status Administrasi 4 Pulau di Aceh – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengkaji ulang secara seksama keputusan mengubah status pengelolaan empat pulau yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurut Mulyanto, isu ini sangat sensitif yang sebaiknya diputuskan bersama antara Pemerintah, DPR serta dengan melibatkan DPD RI.

    “Pemerintah sebaiknya hati-hati dan mengedepankan pendekatan dialogis yang komprehensif. Masalah ini tidak cukup diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

    “Namun secara dialogis perlu melibatkan masyarakat melalui pembahasan di Komisi terkait DPR RI bersama dengan anggota DPD RI dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Selama ini kan prosesnya demikian, mirip dengan pembahasan pemekaran wilayah yang dilakukan di DPR RI,” sambungnya.

    Anggota Komisi Energi DPR RI 2018-2024 itu menilai masalah ini perlu dikaji ulang secara mendalam dan komprehensif serta bukan hanya melihat okupasi dan rupa bumi secara administratif saja. Tetapi juga perlu menimbang aspek sejarah, sosial-budaya dan potensi ekonomi sumber daya alamnya.

    “Perlu pembahasan yang mendalam dan terbuka bagi masyarakat. Karena soal penetapan 4 pulau ini, terkait dengan soal batas Provinsi, yang merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Aceh, karena Provinsi Aceh adalah daerah otonomi khusus. Mestinya pembahasan lebih mendalam dari sekedar soal batas administratif,” tegasnya.

     

  • Prabowo Bakal Pimpin Gerakan Nasional Tangani Sampah – Page 3

    Prabowo Bakal Pimpin Gerakan Nasional Tangani Sampah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan memimpin gerakan nasional untuk menangani sampah di Indonesia demi memenuhi target 100 persen sampah terkelola pada 2029.

    Dalam peninjauan ke TPA Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (13/6), Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah mencapai 51,21 persen pada tahun ini dan dapat mencapai 100 persen pada 2029.

    “Jadi berdasarkan ratas terakhir, Bapak Presiden akan memimpin gerakan nasional. Itu beliau langsung akan memimpin sendiri penanganan sampah se-Indonesia yang akan ada intensifikasi dari penanganan sampah tersebut,” kata Hanif Faisol Nurofiq, seperti dilansir Antara.

    “Sehingga kita perlu mengakselerasi semua,” tambahnya.

    Target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 itu sendiri sudah tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan sanksi administrasi paksaan pemerintah yang diberikan kepada 343 TPA yang masih melakukan open dumping atau pembuangan secara terbuka.

     

  • Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    Tanggapan Jokowi Disebut Kader PSI Penuhi Syarat Jadi Nabi – Page 3

    “Mantan presiden Indonesia yang paling dekat dengan rakyat namanya,” tulis Dedy dalam cuitannya.

    Cuitan tersebut kemudian mendapat respons dari pengguna media sosial lainnya. Dedy lantas menanggapi komentar tersebut dengan menuliskan pendapat lebih lanjut mengenai sosok Jokowi.

    “Jadi nabi pun sebenarnya beliau ini sudah memenuhi syarat, cuma sepertinya beliau menikmati menjadi manusia biasa dengan senyum selalu lebar ketika bertemu dengan rakyat. Sementara di dunia lain masih ada saja yang tidak siap dengan realitas bahwa tugas kenegaraan beliau sudah selesai dengan paripurna,” tulis Dedy Nur. 

    Akibat cuitan tersebut, Dedy dihujani kritik dan akhirnya meminta maaf serta memberikan klarifikasi.

  • Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, PSI Sebut Langkah Strategis Cegah Suap – Page 3

    Selain kenaikan gaji hakim 2025, pemerintah juga berencana untuk memperbaiki fasilitas perumahan bagi para hakim. Banyak hakim, terutama yang masih berstatus kontrak, belum memiliki fasilitas perumahan yang memadai. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah.

    Program perbaikan perumahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para hakim dan memberikan mereka lingkungan yang nyaman untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi tugas-tugas berat di pengadilan. Dengan tempat tinggal yang layak, diharapkan para hakim dapat bekerja lebih fokus dan produktif.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan para hakim secara berkelanjutan. Kenaikan gaji dan perbaikan fasilitas perumahan hanyalah sebagian dari upaya yang dilakukan untuk mewujudkan peradilan yang lebih baik di Indonesia.

    Untuk rincian lengkap mengenai kenaikan gaji hakim 2025 untuk semua golongan dan masa kerja, Anda dapat melihat langsung di Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 dan informasi terbaru dari pemerintah. Perlu diingat bahwa angka-angka yang diberikan di atas merupakan perkiraan berdasarkan informasi yang tersedia dan mungkin terdapat perbedaan dengan angka sebenarnya.

  • Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KPK: Bisa Bentengi dari Godaan Korupsi – Page 3

    Prabowo Naikkan Gaji Hakim, KPK: Bisa Bentengi dari Godaan Korupsi – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (12/6), mengumumkan kenaikan gaji untuk para hakim.

    Presiden mengatakan bahwa kenaikan tertinggi adalah untuk golongan hakim paling junior, yakni mencapai 280 persen dari gaji saat ini.

    Presiden menilai keputusannya menaikkan gaji para hakim untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara itu.

    “Saya, Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim,” kata Prabowo saat memberi sambutan pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung MA, Jakarta.

     

  • Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Usman Hamid Respons Fadli Zon soal Tidak Adanya Perkosaan Mei 1998: Upaya Pemutihan Dosa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyatakan, dirinya bersama Koalisi Masyarakat Sipil berdiri bersama mengecam pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyebut tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998.

    “Kekerasan seksual Mei 1998 bukan rumor belaka, lawan upaya culas negara dalam memutihkan dosa Orde Baru,” tutur Usman dalam pesan singkatnya, Sabtu (14/6/2025).

    Usman mengatakan, pernyataan Fadli Zon menunjukan sikap nirempati terhadap korban dan seluruh perempuan yang berjuang bersama. Hal itu pun dinilai sebagai upaya mendiskreditkan kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang telah melakukan penyelidikan atas peristiwa Mei 1998, dengan kekerasan seksual sebagai bagian di dalamnya.

    “Jelas keliru ucapan yang bilang perkosaan massal saat kerusuhan rasial 13-15 Mei 1998 adalah rumor dan tidak ada buktinya. Rumor adalah cerita atau laporan yang beredar luas di masyarakat tapi kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengetahui kebenarannya. Padahal waktu itu ada otoritas yang mengetahui kebenarannya, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk Presiden BJ Habibie selaku Kepala Negara,” jelas dia.

    Usman mengulas, TGPF pada 23 Juli 1998 dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung.

    Tim Gabungan itu bekerja dalam rangka menemukan dan mengungkap fakta, pelaku, dan latar belakang peristiwa 13-15 Mei 1998. Mereka terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Sebagian rekomendasi TGPF pun dipenuhi Habibie, dengan membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan alias Komnas Perempuan. Presiden dan DPR RI saat itu juga meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, serta mengupayakan program perlindungan saksi dan korban melalui UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.