Category: Liputan6.com News

  • Jabodetabek Pagi Berawan Tebal, Siang hingga Malam Hujan

    Jabodetabek Pagi Berawan Tebal, Siang hingga Malam Hujan

    Selain itu, BPBD DKI Jakarta menyediakan Buku Panduan Kesiapsiagaan Banjir yang dapat diunduh oleh masyarakat secara luas melalui laman tiny.cc/bukusakusiagabanjir. Lebih lanjut, Isnawa memastikan bahwa BPBD DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan instansi terkait

    “Dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan segera, masyarakat diminta untuk menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” kata dia.

    Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Banten pada periode 18–25 Desember 2025. Penyebabnya, bibit siklon tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Timur.

    Kepala BBMKG Wilayah II, Hartanto menyatakan, kecepatan angin maksimum 35 knot atau sekitar 65 km/jam dengan tekanan minimum 1.000 hPa.

    “Bibit siklon tropis ini berpotensi dalam 24 jam ke depan menjadi siklon tropis dengan kategori sedang hingga tinggi. Kondisi ini dapat meningkatkan curah hujan dan angin kencang di wilayah Provinsi Banten,” ujarnya di Kota Serang, Jumat 19 Desember 2025. Dilansir Antara.

    BMKG mencatat pembentukan daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di sekitar wilayah Banten, yang mendukung pertumbuhan awan hujan.

    Selain itu, gelombang dengan frekuensi rendah (low frequency) di Pulau Jawa, kelembapan udara tinggi, dan atmosfer yang relatif labil berpotensi memperkuat hujan konvektif di skala lokal.

  • DPRD Banten Finalisasi Raperda Perlindungan Pekerja Informal: Ditargetkan Bisa Berlaku 2026

    DPRD Banten Finalisasi Raperda Perlindungan Pekerja Informal: Ditargetkan Bisa Berlaku 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, pihaknya tengah memfinalisasi regulasi untuk memperkuat perlindungan kerja khususnya sektor informal di wilayahnya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

    Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja Pembahasan Hasil Fasilitasi Raperda bersama BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat DPRD.

    “Ini juga  tindak lanjut dari Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2024, yang mengamanatkan perlindungan bagi pekerja informal sebagai kelompok rentan,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

    Jika ini sudah disahkan dan menjadi Perda, menurut Budi, ini akan menjadi landasan hukum bagi Pemprov Banten dalam mengalokasikan anggaran perlindungan bagi pekerja nonformal melalui APBD. Diharapkan bisa segera berlaku pada 2026.

    “Program perlindungan yang akan diberikan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan,” jelas dia.

    Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Eko Yuyulianda mengatakan, berdasarkan catatan, dari sekitar 6 juta pekerja di Provinsi Banten, baru 2,7 juta pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

    Artinya, masih terdapat 3,3 juta pekerja, mayoritas dari sektor informal, yang belum memiliki perlindungan jaminan sosial.

    “Kalau mereka mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, negara belum bisa hadir karena mereka belum terlindungi. Ini yang menjadi perhatian serius kami,” ujar Eko.

     

  • Perlu Dialog dengan Tokoh Agama

    Perlu Dialog dengan Tokoh Agama

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR Bonnie Triyana mendukung rencana nelayan di Kabupaten Lebak untuk menghidupkan kembali peringatan Hari Nelayan dan tradisi Ruwat Laut.

    Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan para nelayan di di wilayah Binuangeun, Kabupaten Lebak, Sabtu (20/12/2025).

    Bonnie menyampaikan bahwa Hari Nelayan memang memiliki dasar sejarah yang panjang dan pertama kali diperingati pada masa Presiden Pertama RI Soekarno, kemudian ditegaskan sebagai Hari Nelayan Nasional melalui keputusan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

    “Hari Nelayan itu diperingati setiap 6 April. Tradisi seperti Ruat Laut adalah warisan nenek moyang sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut,” kata dia dalam keterangannya.

    Namun, Bonnie ini perlu berdialog bersama tokoh agama agar pelaksanannya dapat diterima seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan perbedaan pandangan di kemudian hari.

    “Kita harus bicara dengan semua pihak, termasuk tokoh agama. Apakah tradisi itu mau diteruskan, bagaimana bentuknya, itu harus disepakati bersama,” ungkap dia.

    Politikus PDIP ini mengingatkan, kebudayaan bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat saat ini.

    Ia menilai, unsur keagamaan dapat dimasukkan dalam pelaksanaan Ruat Laut, misalnya melalui doa bersama atau pengajian, sehingga esensi rasa syukur tetap terjaga.

    “Bentuknya bisa disesuaikan. Yang penting esensinya adalah rasa syukur dan kebersamaan. Bisa dengan doa bersama, pengajian, atau bentuk lain yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat,” kata Bonnie.

     

  • Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

    Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

    Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

  • Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

    Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

    Viral Adu Mulut Mata Elang dan Pengendara di RSU Tangsel, Polisi: Tidak Diambil Kendaranny…

  • Stok Energi Nasional Dipastikan Aman Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra

    Stok Energi Nasional Dipastikan Aman Jelang Nataru, Pemerintah Tetap Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra

    Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan pasokan energi di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bahlil menyampaikan bahwa kondisi kelistrikan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah berangsur pulih dan sebagian besar dapat diselesaikan dalam waktu sekitar satu minggu pascabencana.

    Untuk Aceh, Bahlil memastikan pasokan listrik di Kota Banda Aceh telah kembali normal. “Tadi malam Banda Aceh sudah kembali normal seperti sebelum terjadi bencana, dengan daya 120 megawatt sudah kembali normal,” katanya.

    Meski demikian, masih terdapat empat kabupaten di Aceh dengan tingkat pemulihan kelistrikan di bawah 50 persen, yakni Aceh Tamiang, Bener Meriah, Gayo, dan Aceh Tengah.

    “Ini terjadi bukan karena mesin listriknya, bukan karena power plant-nya yang tidak bisa tersuplai, tetapi karena infrastruktur tegangan rendah di lapangan yang belum selesai. Ada sebagian jalan yang baru selesai, ada sebagian daerah yang masih banjir,” jelas Bahlil.

    Ia menegaskan, pengaliran listrik ke wilayah tersebut belum bisa dipaksakan demi menjaga keselamatan warga. Secara umum, sistem kelistrikan utama di Aceh sudah terhubung, dan pemulihan akan terus dilanjutkan seiring perbaikan infrastruktur di lapangan.

    Untuk pasokan BBM dan LPG di wilayah terdampak, kondisinya juga berangsur normal, kecuali di daerah yang akses jalannya masih terputus. Dalam kondisi tersebut, PT Pertamina melakukan upaya ekstra, termasuk pengiriman LPG menggunakan helikopter dan pesawat Hercules, terutama untuk wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah.

  • Pelayanan Publik Tetap Kerja Lapangan

    Pelayanan Publik Tetap Kerja Lapangan

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengikuti imbauan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menjelang momen akhir tahun.

    Meski begitu, ia memastikan kebijakan WFA tidak akan mengganggu kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan, terutama bagi ASN yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

    “Kalau untuk pelayanan yang secara langsung harus berhubungan dengan orang, tetap dia harus bekerja di lapangan. Enggak bisa diwakilkan dengan WFA kalau yang seperti itu. Jadi pelayanan tetap harus jalan,” kata Pramono di Jakarta, dikutip Sabtu (20/12/2025).

    Pemprov DKI Jakarta, lanjutnya, akan melakukan efisiensi kerja melalui skema WFA pada posisi tertentu yang memungkinkan dilakukan secara daring. Ia menyampaikan, penerapan WFA jelang akhir tahun sebenarnya bukan hal baru bagi Pemprov DKI.

    “Tetapi yang jelas bahwa Pemerintah DKI Jakarta pasti akan melakukan efisiensi terhadap itu. Jadi WFA buat Pemerintah DKI bukan hal yang baru,” katanya.

     

  • Megawati Turunkan Baguna ke Bencana Sumatera, Siaga Dapur Umum hingga Ambulans

    Megawati Turunkan Baguna ke Bencana Sumatera, Siaga Dapur Umum hingga Ambulans

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyatakan, tugas Badan Penanggulangan Bencana atau Baguna adalah untuk hadir di setiap lokasi bencana untuk cepat tanggap memberikan bantuan, khususnya penyediaan makanan melalui dapur umum.

    “Jadi tidak ada perintah lagi, begitu Baguna turun, mereka harus segera buka dapur umum,” kata Megawati dalam acara ‘Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban’ yang digelar Baguna PDIP di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat 19 Desember 2025.

    Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini menambahkan, Baguna bukan sebatas soal perut, namun juga kedarurat. Salah satunya adalah kesiapan fasilitas ambulans.

    Eks menteri sosial ini menjelaskan, ambulans Baguna dikemudikan oleh kelompok relawan yang bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih, meski saat hari libur dan dini hari.

    “Dalam praktiknya, mereka tidak hanya bertugas mengemudi, tetapi juga membantu berbagai kebutuhan darurat pasien. Kadang saat mengantar pasien mereka harus mencari darah ke PMI, mengurus obat, bahkan mengurus asuransi kalau terjadi kecelakaan. Semua itu dilakukan oleh para sopir,” ujar Risma.

    Berangkat dari kondisi tersebut, Risma bersama jajaran DPP PDIP berinisiatif untuk menjamin hidup mereka ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan saat menjalankan tugas mulianya.

    “Mereka ini tidak digaji oleh partai. Operasional ambulans pun mereka jalankan sendiri. Karena itu, kami berupaya mencarikan CSR agar mereka bisa mendapatkan perlindungan,” ungkapnya.

     

    Konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatera, Jumat 19 Desember 2025. Hadir sejumlah menteri hingga Panglima TNI. Berapi-api Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menanggapi, anggapan pemerintah tidak tanggap bencana Sumatera.

  • KPK Buru Kasi Datun Hulu Sungai Utara yang Kabur Saat OTT

    KPK Buru Kasi Datun Hulu Sungai Utara yang Kabur Saat OTT

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Asis Budianto (ASB); dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Total keduanya menerima uang hingga Rp 1,1 miliar lebih dari hasil praktik rasuah.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan, dua jaksa tersebut diduga menerima uang saat menjadi perantara maupun di luar perantara dari Kepala Kejari (Kajari) Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN).

    “ASB (Asis Budianto) yang merupakan perantara APN tersebut, dalam periode Februari-Desember 2025, diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak sebesar Rp63,2 juta,” tutur Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

    Sementara tersangka Tri Taruna Fariadi, lanjut dia, menerima uang hingga Rp 1,07 miliar ketika di luar menjadi perantara Albertinus.

    “Rinciannya pada 2022 berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai Rp 930 juta, kemudian pada 2024 yang berasal dari rekanan sebesar Rp 140 juta,” jelas dia.

    Jika angka Rp 63,2 juta ditambahkan dengan Rp 1,07 miliar, maka total penerimaan kedua jaksa tersebut mencapai Rp 1.133.200.000 atau Rp1,133 miliar.

  • Jakarta Waspada Potensi Cuaca Ekstrem hingga 26 Desember 2025

    Jakarta Waspada Potensi Cuaca Ekstrem hingga 26 Desember 2025

    Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lebak bagian timur dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

    Hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diprediksi terjadi di Kabupaten Pandeglang serta Kabupaten Serang bagian barat dan selatan.

    Selain hujan, BMKG memperingatkan potensi angin kencang hingga 45 km/jam di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, Kabupaten Lebak bagian utara dan selatan, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

    Masyarakat diimbau tetap tenang namun waspada, khususnya di wilayah rawan banjir, longsor, banjir bandang, dan pohon tumbang. BMKG mendorong langkah antisipatif. Semisal, memastikan saluran air tidak tersumbat, menghindari perjalanan ke daerah rawan, serta mengamankan barang penting.

    Hartanto menekankan pentingnya informasi resmi dari BMKG.

    “Percayai informasi resmi dan jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. Pantau informasi terkini melalui aplikasi InfoBMKG dan kanal sosial media @bmkgwilayah2,” ujarnya.

    BMKG menekankan kesiapsiagaan warga dan pemerintah daerah agar dampak cuaca ekstrem dapat diminimalkan, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah pesisir yang padat penduduk.