Xcloud.id

Category: Liputan6.com News

  • Kasus Chromebook Kemendikbud, Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Selama 6 Bulan – Page 3

    Kasus Chromebook Kemendikbud, Kejagung Cegah Nadiem Makarim ke Luar Negeri Selama 6 Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Langkah ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

    Pencegahan tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar.

    “Iya (pencegahan Nadiem) sejak 19 Juni 2025,” ujar Harli saat dikonfirmasi, Jumat (27/6/2025).

    Harli menjelaskan bahwa pencegahan dilakukan selama enam bulan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

    “Alasannya untuk memperlancar proses penyidikan,” tambahnya.

    Kasus korupsi ini terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan periode 2019–2022. Kejagung menduga adanya praktik pemufakatan jahat dalam pelaksanaannya.

    “Supaya diarahkan pada penggunaan laptop yang berbasis pada sistem operasi Chrome,” kata Harli.

    Padahal, menurut hasil uji coba 1.000 unit Chromebook oleh Pustekom Kemendikbudristek pada 2019, perangkat berbasis sistem operasi Chrome dinilai tidak efektif. Tim teknis semula merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows, namun arahan proyek justru mengubah kajian tersebut.

  • Prabowo Sambut Langsung Kedatangan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Indonesia – Page 3

    Prabowo Sambut Langsung Kedatangan PM Malaysia Anwar Ibrahim di Indonesia – Page 3

    Prabowo dan PM Anwar terakhir bertemu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Senin, 26 Mei 2025. Saat KTT ASEAN, Prabowo mengusulkan dan menyatakan dukungannya agar Papua Nugini dapat bergabung sebagai anggota ASEAN.

    Hal ini disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya usai mendampingi Prabowo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (26/5/2025).

    “Presiden Prabowo mengusulkan dan mendukung upaya agar Papua Nugini menjadi anggota ASEAN,” kata Teddy dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (26/5/2025).

    Saat ini, ASEAN memiliki 10 negara anggota, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, Timor Leste saat ini telah berstatus sebagai pengamat dan dijadwalkan secara resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN pada Oktober 2025.

    Teddy mengatakan pada sesi pleno yang mengangkat topik terkait langkah ASEAN ke depan, Prabowo menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas, menjaga stabilitas kawasan, serta meningkatkan pengaruh ASEAN di peta internasional. Terlebih, total populasi anggota ASEAN hampir setara dengan jumlah penduduk di Eropa.

    “Dengan total populasi anggota ASEAN yang diperkirakan mencapai sekitar 700 juta jiwa pada tahun 2025, atau hampir setara dengan jumlah penduduk di benua Eropa, ASEAN merupakan kekuatan yang sangat diperhitungkan di dunia,” jelasnya.

    Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa bergabungnya Papua Nugini dalam ASEAN akan memberi dampak positif dalam memperluas jejaring kerja sama dan memperkuat ketahanan kawasan. Secara geografis, Papua Nugini merupakan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah timur Indonesia.

  • OPINI: Kejagung, Transparansi, dan Harapan Publik – Page 3

    OPINI: Kejagung, Transparansi, dan Harapan Publik – Page 3

    Apa yang dilakukan Kejagung saat ini juga selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas yang menyentuh akar persoalan. Presiden telah menegaskan pentingnya penegakan hukum yang berani, menyasar praktik-praktik korupsi triliunan rupiah yang merugikan rakyat secara sistemik. Dukungan politik dari pucuk pimpinan negara terhadap Kejagung dalam kasus-kasus bernilai besar seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok manapun.

    Adanya pengawasan publik terhadap proses hukum bukan sesuatu yang perlu ditakuti, justru harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi. Selama Kejaksaan tetap bekerja berdasarkan prinsip-prinsip hukum, dan proses pengadilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka penyampaian informasi kepada masyarakat semestinya dinilai sebagai langkah positif.

    Namun demikian, agar semangat transparansi ini tidak disalahartikan, Kejaksaan Agung juga perlu terus memperkuat pendekatan edukatif dalam setiap publikasinya. Penjelasan kepada publik harus menyertakan konteks yuridis yang jelas: bahwa pengembalian dana bukanlah bentuk penghukuman, dan bahwa asas praduga tak bersalah tetap dijunjung tinggi selama proses hukum berlangsung. Dengan begitu, publik tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga pemahaman yang utuh mengenai tahapan dan logika hukum yang sedang dijalankan.

    Lebih jauh lagi, Kejaksaan dapat mendorong kolaborasi dengan akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun literasi hukum publik. Edukasi yang tepat akan memperkuat kepercayaan jangka panjang dan memperkuat legitimasi institusi hukum itu sendiri. Ini sekaligus menjadi bagian dari ekosistem penegakan hukum yang sehat—bukan hanya keras kepada pelaku, tapi juga cerdas dalam menjelaskan keadilan kepada rakyat.

  • MK Putuskan Pemilu Lokal dan Nasional Dipisah, PAN: Biaya Akan Makin Besar – Page 3

    MK Putuskan Pemilu Lokal dan Nasional Dipisah, PAN: Biaya Akan Makin Besar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal. Dia menilai, adanya pemisahan itu, bakal membuat biaya politik makin tinggi.

    “Bagaimana konsekuensi biaya dengan pelaksanaan terpisah itu juga merupakan satu hal yang sedang kita pertimbangkan,” kata Eddy, melalui keterangan tertulis, Jumat, (27/6/2025).

    Eddy mengatakan, biasanya anggota DPR, DPRD provinsi, serta kabupaten/kota dapat bekerja secara tandem untuk sukses di pemilu serentak. Ke depannya diyakini tak bisa lagi dan bakal bekerja secara mandiri.

    “Sekarang sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Sehingga, biaya akan semakin besar untuk masing-masing anggota,” ujar Eddy.

    Dia menyebut, di internal PAN, secara keseluruhan masih mempelajari pemisahan pemilu tersebut. Termasuk soal pemilu tingkat daerah baru bisa digelar 2031.

    “Jabatan kepala daerah yang dilantik 2024 begitu jatuh tempo 2029 diperpanjang 2 tahun lagi menjadi 2031. Begitu juga anggota DPRD provinsi kabupaten/kota yang berakhir masa jabatan 2029 diperpanjang dua tahun otomatis,” imbuh Eddy.

    Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (26/6/2025), dikutip dari Antara.

  • Prabowo: Selamat Tahun Baru Islam, Jadikan Semangat Hijriah Penggerak Perkuat Persatuan – Page 3

    Prabowo: Selamat Tahun Baru Islam, Jadikan Semangat Hijriah Penggerak Perkuat Persatuan – Page 3

    Menurut dia, Tahun Baru Islam tidak datang dengan kemeriahan pesta, namun hadir dalam sunyi, zikir, dan refleksi yang hening. Nasaruddin menuturkan hal ini menjadi kekuatan sebab perubahan besar sering dimulai dari perenungan yang paling dalam.

    “Di banyak daerah di Indonesia, Muharam dirayakan dengan cara yang indah. Ada Tabuik di Pariaman, Grebeg Suro di Jawa, doa bersama di kampung-kampung. Semua itu menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal kita tidak saling meniadakan, justru saling menguatkan,” tutur Nasaruddin.

    “Kementerian Agama memandang inilah kekayaan kita. Islam yang membumi, Islam yang mewangi tanpa kehilangan kemurniannya. Maka tugas kita hari ini bukan hanya menjaga ritual, tapi menjaga makna. Bukan hanya mengingat peristiwa hijrah, tapi menghidupkan semangat hijrah dalam kehidupan nyata, baik di ruang keluarga, pendidikan, birokrasi, maupun media sosial,” imbuh dia.

    Nasaruddin mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk menyambut tahun ini dengan tiga kata kunci yakni, bersyukur karena kita masih diberi umur dan kesempatan. Kedua, berhijrah karena stagnasi adalah musuh masa depan. Ketiga, berkontribusi, karena iman yang sejati harus tampak dalam tindakan.

    “Selamat Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Semoga hijrah kita bukan hanya berpindah waktu, tapi berpindah kualitas hidup,” pungkas Nasaruddin.

  • Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

    Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025, Kemensos Ajak Dunia Usaha Berkontribusi Atasi Kemiskinan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, akan segera diluncurkan pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2025. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan berkualitas secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta memberdayakan orang tua dan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka.

    Peluncuran ini juga diiringi dengan ajakan kolaborasi kepada berbagai pihak, terutama dari kalangan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Kalau bisa kita kolaborasikan antara negara dan sektor swasta, sekecil apapun kontribusinya, dampaknya akan luar biasa,” ujar Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Ketua Yayasan Amanah Bangun Negeri Zuraida Hamdie dan Ketua Umum Forum CSR Indonesia Mahir Bayasut di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Agus Jabo menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan, tetapi merupakan solusi menyeluruh dalam mengatasi kemiskinan melalui tiga pendekatan: pendidikan anak, pemberdayaan orang tua, dan perbaikan hunian.

    ”Kita berangkat dari data orang tua siswa yang sudah pasti teridentifikasi di DTSEN. Anaknya disekolahkan, orangtua diberdayakan, dan rumahnya kita benahi. Kehidupannya kita perbaiki,” jelasnya.

    Saat ini, sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat tengah dipersiapkan menggunakan aset milik Kemensos. Target awalnya menyasar 9.755 siswa yang akan langsung tinggal di asrama dengan fasilitas lengkap mulai 14 Juli 2025, saat masa orientasi dimulai.

    Selain 100 titik awal, Kemensos tengah mematangkan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo. Dengan ekspansi ini, total siswa yang ditargetkan belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang.

    Program ini juga akan didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan, guna menjamin proses belajar mengajar berjalan optimal.

  • PM Malaysia Kunjungi Jakarta Hari Ini, Polisi Imbau Hindari Sejumlah Jalan Protokol – Page 3

    PM Malaysia Kunjungi Jakarta Hari Ini, Polisi Imbau Hindari Sejumlah Jalan Protokol – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan protokol di Jakarta. Imbauan ini disampaikan menyusul kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada hari ini, Jumat, (27/6/2025).

    “Betul siang ini (Perdana Menteri Malaysia) tiba lanjut ke Istana sore dan kembali lagi,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat dihubungi, Jumst (27/6/2025).

    Komarudin mengatakan, ia meminta masyarakat untuk sementara waktu menghindari ruas jalan Bundaran Semanggi, Bundaran HI, Jalan Sudirman-Thmarin, Jalan Merdeka Utara, dan Jalan Merdeka Barat.

    Dia mengatakan, di ruas jalan tersebut akan dilakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional.

    “Penutupan jalan hanya dilaksankan pada saat kendaraan melintas dan akan dibuka kembali setelah kendaraan melintas,” kata dia.

    Dia mengatakan, kehadiran PM Malaysia merupakan kunjungan resmi kenegaraan dan sebagai wujud persahabatan dua negara serumpun.

    Karena itu, Komarudin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kemanan dan ketertiban selama rangkaian kunjungan PM Malaysia di Jakarta.

    “Mari kita berikan jalan bagi rangkaian kebesaran tamu negara melintas sebagai wujud penghargaan bagi tamu yang melakukan kunjungan ke Negara kita,” ucap dia.

  • KPK Sita Aset Tersangka Korupsi Hibah Jatim, Termasuk 3 Bidang Tanah Untuk Tambang Pasir – Page 3

    KPK Sita Aset Tersangka Korupsi Hibah Jatim, Termasuk 3 Bidang Tanah Untuk Tambang Pasir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga bidang tanah milik tersangka kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Tanah tersebut berlokasi di kawasan Tuban dan rencananya akan dijadikan area penambangan pasir.

    “Dilakukan pemasangan tanda penyitaan pada 3 lokasi tanah di Tuban yang rencananya akan dijadikan area penambangan pasir oleh salah satu Tersangka,” ujar Plt Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

    Selain tiga bidang tanah di Tuban, penyidik KPK juga menyita sebuah rumah milik tersangka di Surabaya. Rumah tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp1,3 miliar.

    KPK telah memeriksa lima saksi, salah satunya anggota DPR RI Anwar Sadad, untuk mendalami mekanisme dan alokasi dana hibah.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan alokasi dana hibah dan mekanisme penganggarannya,” ujar Budi mengenai pemeriksaan Anwar di kantor BPKP Jawa Timur pada Kamis, (26/6/2025).

    Selain Anwar, penyidik juga memeriksa anggota DPRD Jatim Mathur Husyairi, dua pihak swasta, serta seorang pengurus Kacong Mahhud Institute.

    KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam perkara ini. Rinciannya, 4 penerima dan 17 pemberi, termasuk di antaranya penyelenggara negara dan staf pemerintahan.

  • Viral Pernyataan Larangan Tangkap Artis Pengguna Narkoba, Ini Penjelasan Kepala BNN – Page 3

    Viral Pernyataan Larangan Tangkap Artis Pengguna Narkoba, Ini Penjelasan Kepala BNN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Marthinus Hukom, angkat bicara terkait pernyataannya soal larangan BBN menangkap artis yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

    Pernyataan itu sempat disampaikan Marthinus saat diundang sebagai tamu di podcast Deddy Corbuzier, yang ditayangkan dikanal YouTube pada Rabu, 25 Juni 2025.

    Dia menegaskan, artis sebagai pengguna narkoba tidak bisa disamakan dengan bandar atau pengedar.

    “Pengertiannya begini, sejak awal saya sudah sampaikan bahwa jangan dimaknai bahwa artis itu tidak boleh ditangkap tapi harus melihat kepada konteksnya apa. Ketika kita melihat artis sebagai pengguna, kita melihat ada beberapa aspek yang harus kita lihat bahwa artis adalah patron sosial dan rujukan, salah satu rujukan berperilaku generasi muda kita,” ujar dia.

    Hal itu disampaikan Marthinus usai menghadiri peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (26/6/2025) malam.

    Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar. Dia mengarisbawahi tak berarti artis kebal hukum, tapi pendekatannya harus lebih bijak.

    “Kalau kita menangkap artis pengguna, lain halnya ketika dia menjadi pengedar itu kita tangkap, bawa ke penjara, dengan segala konsekuensi. Tapi kalau dia sebagai pengguna, kita harus melihatnya sebagai patron dan korban. Ada dua hal yang berbeda disitu, ketika bicara tentang patron artinya sebagai rujukan berperilaku, rujukan nilai,” ucap dia.

  • BNN Luncurkan Rehabilitasi Keliling untuk Perangi Narkoba di Daerah Terpencil – Page 3

    BNN Luncurkan Rehabilitasi Keliling untuk Perangi Narkoba di Daerah Terpencil – Page 3

    Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Zat-zat ini dapat menyebabkan ketergantungan dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu kehidupan sosial.

    Dampak penyalahgunaan narkoba sangat beragam, mulai dari gangguan sistem saraf pusat, kerusakan organ vital, gangguan kesehatan mental, hingga masalah sosial dan hukum. Oleh karena itu, pengobatan dan rehabilitasi sangat penting untuk membantu pengguna narkoba pulih dan kembali produktif.

    Pengobatan dan rehabilitasi narkoba melibatkan berbagai pendekatan, termasuk detoksifikasi, terapi penggantian, terapi perilaku, konseling, dan dukungan. BNN terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi narkoba di seluruh Indonesia.